Ada satu wajah yang selalu muncul kembali setiap kali kepemimpinan Hamas dipangkas oleh serangan Israel. Ismail Haniyeh tewas di Teheran. Yahya Sinwar tewas di terowongan Gaza. Mohammed Deif diyakini tewas dalam serangan udara. Namun satu nama tetap bertahan, terus dipanggil kembali ke meja perundingan setiap kali kursi di sebelahnya kosong: Khalil al-Hayya.

Ia bukan sosok yang tampil di depan kamera dengan seragam militer atau pidato berapi-api. Al-Hayya adalah negosiator — pria yang duduk berjam-jam di ruang tertutup di Doha dan Kairo, berbicara dengan mediator Qatar, Mesir, dan pejabat Amerika Serikat, sembari organisasi yang ia wakili kehilangan wilayah, senjata, dan orang-orang yang ia cintai satu per satu.

Dari Sejaiyeh ke Pengasingan

Al-Hayya lahir di Jalur Gaza pada 1960. Sejak awal 1980-an ia sudah aktif di Ikhwanul Muslimin, gerakan Islam Sunni yang menjadi cikal bakal Hamas, bersama dua nama yang kelak menjadi pemimpin tertinggi gerakan itu: Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar. Ketika Hamas resmi berdiri pada 1987, al-Hayya sudah berada di barisan intinya.

Di Gaza, ia berulang kali ditahan oleh Israel. Namun titik baliknya datang lebih awal dari yang banyak orang kira: pada 2007, serangan udara Israel menghantam rumah keluarganya di kawasan Sejaiyeh, Kota Gaza, menewaskan sejumlah kerabatnya. Tujuh tahun kemudian, dalam perang 2014, giliran rumah putra sulungnya, Osama, yang dibom — menewaskan Osama beserta istri dan anak-anaknya. Al-Hayya sendiri kebetulan tidak berada di lokasi saat itu.

Ia meninggalkan Gaza beberapa tahun sebelum perang besar 2023 pecah, mengambil peran sebagai representasi Hamas untuk hubungan dengan dunia Arab dan Islam, dan menetap di Qatar. Dari sanalah, tanpa banyak sorotan publik, ia mulai membangun jaringan yang kelak menjadikannya figur paling dibutuhkan Hamas saat perang benar-benar datang.

Empat Kali Lolos dari Maut

Sejak bulan-bulan pertama perang Gaza meletus, al-Hayya sudah masuk daftar target utama militer Israel. Jauh sebelum dunia mengenal namanya, ia sudah menjadi target berulang — sebuah pola yang terus berlanjut hingga tahun ini.

Ketika ia akhirnya tampil kembali di depan publik lewat rekaman video yang dirilis Hamas pasca-serangan Doha, al-Hayya menegaskan bahwa penderitaan rakyat Gaza akibat agresi Israel jauh lebih berat dibandingkan luka pribadi yang ia rasakan atas kehilangan anak-anaknya. Pengamat menilai kemunculannya itu sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap upaya Israel melumpuhkan barisan kepemimpinan Hamas.

Kursi yang Terus Kosong, Nama yang Terus Sama

Pola kematian di jajaran atas Hamas selama perang ini punya bentuk yang hampir mekanis: setiap kali satu figur senior tewas, al-Hayya naik satu tingkat. Setelah Ismail Haniyeh dibunuh di Teheran pada Juli 2024, ia menjadi salah satu kandidat utama pengganti — sebagian karena hubungan baiknya dengan Iran, sumber dukungan finansial dan persenjataan penting bagi Hamas. Setelah Yahya Sinwar tewas di Gaza pada Oktober 2024, kepemimpinan Hamas beralih ke format dewan kolektif beranggotakan lima orang, dan al-Hayya menjadi salah satu dari lima nama itu.

Perannya lebih spesifik dari sekadar anggota dewan: ia adalah kepala tim negosiasi, wajah diplomatik gerakan itu di setiap perundingan tidak langsung dengan Israel melalui mediator Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Ketajaman politiknya, dipadukan dengan koneksi ke jaringan mediator internasional di Doha, membuatnya menjadi salah satu dari sedikit tokoh Hamas yang bisa diajak bernegosiasi oleh hampir semua pihak yang bertikai.

Setiap rezim punya juru runding yang lahir dari krisis. Bagi Hamas pascaperang, krisis itu melahirkan al-Hayya — bukan karena ia paling keras, tapi karena ia satu-satunya yang tetap hidup di meja perundingan. Catatan Redaksi

Jejak yang Mendahului Pengumuman

Pada awal Juli 2026, tepat sebelum Hamas mengumumkan pembubaran badan pemerintahan sipilnya di Gaza, stasiun televisi pemerintah Israel melaporkan sesuatu yang mudah luput dari perhatian publik: al-Hayya baru saja bertemu dengan seorang penasihat Presiden AS Donald Trump di Qatar. Laporan itu muncul di tengah perdebatan yang sedang berlangsung di Israel soal hasil perang di Gaza dan kemampuan Hamas ke depan.

Kronologinya patut dicermati. Pengumuman resmi pembubaran pemerintahan disampaikan di Gaza oleh pejabat tingkat menengah — Ismail al-Thawabta, kepala kantor media pemerintah Hamas — dan ditandatangani oleh sosok teknokratis, Mohammed al-Farra, ketua komite darurat yang mengajukan pengunduran diri. Namun pertemuan yang mendahului keputusan itu terjadi bukan di Gaza, melainkan di Doha, dan bukan dengan pejabat teknis, melainkan dengan lingkaran dekat Gedung Putih.

Pola ini konsisten dengan cara kerja kepemimpinan Hamas selama perang berlangsung: keputusan besar dirumuskan di level diplomatik luar negeri, lalu dieksekusi secara administratif oleh nama-nama berprofil rendah di dalam Gaza. Al-Hayya jarang menjadi orang yang membacakan pengumuman. Ia adalah orang yang hadir di ruang tempat pengumuman itu dirancang.

Dari Penguasa Wilayah ke Pemain Politik

Jika benar Hamas tengah berusaha bertransformasi dari kekuatan yang memerintah wilayah menjadi kekuatan yang bermain di meja politik pascaperang, al-Hayya adalah arsitek paling mungkin di balik pergeseran itu. Bukan karena ia mengumumkannya secara terbuka, melainkan karena posisinya sebagai satu-satunya jalur komunikasi Hamas yang masih dipercaya oleh mediator internasional membuat setiap keputusan besar praktis harus melewati mejanya lebih dulu.

Namun transformasi ini jauh dari selesai. Fase kedua gencatan senjata Gaza — yang seharusnya mencakup pelucutan senjata Hamas dan penarikan bertahap pasukan Israel — masih menemui jalan buntu. Israel dilaporkan justru memperluas kontrol hingga sekitar 70 persen wilayah Gaza, sementara Hamas menuntut lebih dulu adanya kejelasan pemerintahan Palestina sebelum bersedia menyerahkan persenjataannya. Komite teknokrat NCAG yang seharusnya mengambil alih administrasi sipil pun masih tertahan di Kairo, belum diizinkan masuk ke Gaza karena keberatan Israel.

Dengan kata lain: al-Hayya bisa jadi berhasil mengubah citra Hamas di meja diplomasi internasional, dari kelompok yang dianggap penghalang perdamaian menjadi pihak yang tampak kooperatif. Tapi di lapangan, di jalanan Gaza yang sebagian besar masih berupa reruntuhan, pergeseran itu belum terasa. Pakar politik Gaza, Mkhaimar Abusada, menilai langkah pembubaran pemerintahan ini masih bersifat simbolis — sebuah penilaian yang menegaskan jarak antara apa yang terjadi di ruang perundingan Doha dan apa yang sungguh-sungguh berubah bagi warga sipil.