Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) pada 4 Agustus 2025 merupakan respons penting terhadap peristiwa intoleransi di Padang dan meningkatnya ketegangan keagamaan di Indonesia. Pertemuan ini, yang membahas kasus kekerasan terhadap komunitas Kristen di Padang serta isu toleransi secara umum, memiliki makna mendalam, namun juga mengundang pertanyaan tentang sejauh mana langkah ini dapat membawa perubahan nyata.
Pertama, kunjungan ini menunjukkan sinyal kuat dari pemerintah bahwa isu intoleransi dianggap serius. Kehadiran Wapres di Graha Oikoumene, berbincang langsung dengan pimpinan PGI dan GAMKI, mencerminkan upaya untuk membuka dialog lintas sektoral. Pendekatan ini penting, terutama karena PGI bukan hanya representasi komunitas Kristen, tetapi juga aktor kunci dalam mendorong harmoni antarumat beragama. Diskusi tentang penguatan toleransi, penanganan perusakan tempat ibadah, dan peran kepemudaan menegaskan bahwa pemerintah, setidaknya secara retoris, ingin melibatkan masyarakat sipil dalam menjaga persatuan bangsa.
Kedua, kunjungan ini menyoroti pengalaman Wapres sebagai mantan Wali Kota Solo, yang dikenal berhasil menangani isu toleransi di tingkat lokal. Dengan merujuk pengalamannya, Gibran menunjukkan pemahaman bahwa setiap kasus intoleransi membutuhkan pendekatan spesifik. Ini adalah langkah positif, karena sering kali kebijakan nasional gagal mengakomodasi dinamika lokal yang kompleks. Namun, pernyataan ini juga harus diwaspadai sebagai janji yang belum teruji di tingkat nasional, mengingat skala dan sensitivitas isu intoleransi jauh lebih besar di luar Solo.
Namun, ada sisi kritis yang perlu diperhatikan. Insiden di Padang, di mana anak-anak menjadi korban trauma akibat kekerasan, menunjukkan kegagalan sistemik dalam mencegah intoleransi sebelum eskalasi terjadi. Meskipun Wapres telah mengunjungi Padang dan berjanji untuk mendukung trauma healing serta kebijakan yang lebih inklusif, laporan bahwa proses pemulihan psikologis belum optimal hingga akhir Juli menimbulkan keraguan. Apakah kunjungan ke PGI hanya gestur simbolis untuk meredam kritik, ataukah benar-benar menjadi titik awal kebijakan yang konkret? Janji untuk mendorong ketersediaan guru agama dan penegakan hukum perlu diwujudkan dalam tindakan terukur, seperti alokasi anggaran, pelatihan, atau regulasi yang jelas.
Lebih jauh, makna kunjungan ini juga bergantung pada tindak lanjutnya. PGI telah menekankan pentingnya negara hadir melalui penegakan hukum, legislasi, dan rekonstruksi sosial. Tanpa langkah konkret, seperti mempercepat proses hukum terhadap pelaku intoleransi atau memperbaiki koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kunjungan ini berisiko hanya menjadi formalitas. Publik, khususnya komunitas yang terdampak, membutuhkan bukti bahwa pemerintah tidak hanya mendengar, tetapi juga bertindak.
Secara keseluruhan, kunjungan Wapres ke PGI memiliki makna sebagai langkah awal untuk membangun kepercayaan dan dialog dalam menghadapi isu intoleransi. Namun, tanpa tindakan nyata yang konsisten, makna tersebut dapat memudar menjadi sekadar simbol politik. Masyarakat berhak menantikan kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif, untuk memastikan bahwa “rajutan kebangsaan” yang disebut PGI benar-benar terjaga.
βGereja tidak butuh janji. Gereja menuntut keadilan.β
JM
