Senin sore itu, 19 Agustus 2025, Negeri Hunuth di Kota Ambon kembali tercabik oleh peristiwa berdarah. Seorang pemuda tewas akibat tusukan dalam sebuah perkelahian yang awalnya hanya melibatkan individu. Namun, seperti api kecil yang tersulut di padang ilalang kering, kabar itu membesar, bergeser, dan berubah menjadi isu “tawuran antarwarga” di banyak media.
Di Ambon, berita semacam ini bukan sekadar informasi. Ia adalah bara yang mudah sekali menyulut kenangan lama, rasa takut, bahkan dendam yang belum tuntas. Maka, ketika berita itu menyebar dengan judul bombastis, masyarakat pun gelisah. Warga saling bertanya, apakah ini sekadar perkelahian, atau tanda bahaya menuju kekerasan yang lebih luas?
Luka Kolektif yang Belum Sembuh
Ambon punya sejarah panjang tentang konflik. Dari kerusuhan besar tahun 1999 hingga insiden-insiden kecil belakangan ini, pola yang muncul nyaris serupa: peristiwa kecil yang direproduksi secara berlebihan, memancing respons emosional, lalu menimbulkan ketegangan sosial. Luka lama yang belum sembuh akhirnya terus-menerus dikorek.
Di Negeri Hunuth, kemarahan yang lahir dari kehilangan seorang anak muda segera berubah menjadi keresahan kolektif. Padahal, kalau ditilik dari awal, ini hanyalah persoalan individu. Tetapi ketika berita, narasi, dan framing media menggiringnya menjadi “bentrokan pemuda”, seolah masyarakat Hunuth sedang berperang melawan dirinya sendiri.
Antara Realitas dan “Copaganda”
Di tengah situasi panas, aparat bergerak cepat dengan pernyataan resmi: kondisi sudah terkendali, situasi aman. Ungkapan semacam ini sering kita dengar setiap kali ada kerusuhan. Di satu sisi, ia bertujuan menenangkan publik. Namun di sisi lain, kita juga bisa menyebutnya bagian dari “copaganda”: upaya mengemas realitas agar aparat terlihat sigap dan selalu berhasil meredam.
Padahal, realitas di lapangan tidak sesederhana itu. Warga masih resah, trauma lama kembali mencuat, dan rasa tidak percaya antar-negeri masih tersisa. “Aman” di mulut pejabat belum tentu berarti aman di hati masyarakat. Justru di sinilah jurang antara narasi resmi dan pengalaman warga semakin lebar.
Namun, narasi ini menyingkirkan pertanyaan penting:
- Di mana peran preventif aparat sebelum konflik pecah?
- Mengapa tidak ada sistem mediasi antar pelajar atau desa yang aktif?
- Mengapa sekolah tidak memiliki protokol keamanan atau konseling yang memadai?
Dengan menempatkan aparat sebagai pusat narasi, copaganda mengalihkan perhatian dari akar masalah dan memperkuat citra bahwa kekerasan hanya bisa diatasi dengan kekuatan, bukan dengan keadilan restoratif atau pendekatan komunitas.
Copaganda: How Police and the Media Manipulate Our News adalah karya tajam dari Alec Karakatsanis (2025), seorang pengacara hak sipil yang dikenal karena kritiknya terhadap sistem hukum pidana AS. Buku ini bukan hanya analisis media—ini adalah serangan balik terhadap narasi dominan yang membentuk persepsi publik tentang kejahatan, keamanan, dan siapa yang dianggap “berbahaya.”
Copaganda adalah gabungan dari “cop” (polisi) dan “propaganda.” Karakatsanis mendefinisikannya sebagai strategi sistematis di mana kepolisian dan media arus utama bekerja sama menyebarkan narasi yang menakutkan, bias, dan manipulatif tentang kejahatan—sering kali untuk membenarkan kekerasan negara, anggaran kepolisian yang besar, dan kriminalisasi kemiskinan.
“Media tidak hanya melaporkan kejahatan. Mereka memilih kejahatan mana yang layak diberitakan, bagaimana menyajikannya, dan siapa yang harus ditakuti.” — Alec Karakatsanis
Hunuth di Persimpangan
Kematian seorang anak muda di Hunuth bukan hanya soal kriminalitas, melainkan juga cermin dari kerentanan sosial kita. Anak-anak muda tumbuh di tengah sejarah konflik, di lingkungan yang gampang terprovokasi, dan dalam suasana ekonomi yang kerap mengecewakan. Perkelahian kecil bisa dengan cepat menjadi simbol pertarungan harga diri kolektif.
Kini, Hunuth berada di persimpangan: apakah ia akan membiarkan luka ini menjalar menjadi konflik lebih luas, atau menjadikannya kesempatan untuk refleksi—bahwa masalah ini tak cukup diselesaikan dengan “pengamanan”, tetapi perlu dengan rekonsiliasi, pendidikan damai, dan membangun kepercayaan sosial yang lebih kuat.
Menutup Luka, Bukan Menutup Berita
Yang paling dibutuhkan warga Hunuth hari ini bukan sekadar kepastian bahwa aparat berjaga. Mereka butuh ruang aman untuk berduka, dialog yang jujur, dan langkah nyata untuk memastikan kejadian ini tidak berulang.
Kita perlu lebih kritis saat membaca berita tentang “bentrokan pemuda.” Jangan-jangan kita sedang mengonsumsi narasi yang dibesar-besarkan, sementara akar masalahnya—kemiskinan, trauma sejarah, rapuhnya relasi sosial—tidak pernah benar-benar dibicarakan.
Hunuth bukan sekadar headline tentang bentrokan. Ia adalah sebuah negeri dengan manusia, dengan cerita, dengan luka yang berulang kali ditutupi oleh narasi instan bernama “copaganda.”
