Pergantian pucuk pimpinan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 25 Agustus 2025 menimbulkan tanda tanya besar. Komjen Pol Marthinus Hukom—seorang perwira dengan rekam jejak cemerlang di Densus 88, penerima penghargaan “Superior Honor and Career Achievement Award” dari Drug Enforcement Administration (DEA) Amerika Serikat, dan figur yang telah diakui dunia internasional dalam kolaborasi penindakan narkotika transnasional—digantikan begitu saja oleh Irjen Pol Suyudi Ario Seto, seorang jenderal reserse tanpa riwayat mendalam pada penanganan narkoba.
Pergantian ini dilakukan tanpa penjelasan publik yang memadai. Tidak ada evaluasi kinerja yang diumumkan, tidak ada narasi strategis yang menjelaskan arah baru BNN, dan tidak ada alasan yang bisa menjawab pertanyaan paling mendasar: mengapa mengganti seseorang yang justru sedang diakui dunia?
Apa yang sedang kita rayakan di sini? Rotasi? Regenerasi? Atau justru regresi?
KomJenPol Marthinus Hukom belum lama menjabat. Dalam waktu singkat ia sudah berhasil membawa nama BNN ke panggung global dengan pengakuan DEA—sebuah pencapaian yang tidak datang setiap tahun. Ketika sebuah institusi tengah meraih legitimasi internasional, pergantian mendadak justru terlihat sebagai pemutusan momentum, bukan kelanjutan strategi.
IrjenPol Suyudi Ario Seto memang memiliki reputasi sebagai “polisi reserse murni” dengan segudang pengalaman kriminal umum: dari Tipideksus hingga Kapolda Banten. Namun, pemberantasan narkoba adalah arena yang sangat khusus. Dibutuhkan pemahaman mendalam tentang jaringan kartel internasional, kerja sama lintas batas, serta pendekatan multidimensi (hukum, kesehatan, sosial). Dengan kata lain, sukses mengungkap kasus pemerasan atau fraud tidak otomatis sepadan dengan kemampuan membongkar sindikat narkoba transnasional.
Pergantian pejabat tentu wajar dalam birokrasi. Namun, “regenerasi” seharusnya berarti menempatkan figur dengan energi baru sekaligus relevansi kompetensi. Dalam kasus ini, publik melihat sebuah regresi: dari kepala yang dihormati internasional ke figur yang—meski cakap di bidang reserse—tidak punya basis pengalaman narkotika.
Ini menimbulkan pertanyaan lebih tajam: apakah BNN sedang diposisikan hanya sebagai “tempat parkir” jabatan, alih-alih mesin serius pemberantasan narkoba?
Ketika seorang kepala lembaga narkotika diakui oleh DEA, itu bukan sekadar penghargaan personal, tetapi juga simbol kepercayaan terhadap Indonesia sebagai mitra strategis. Pergantian ini berpotensi mengirim sinyal ambigu: apakah kita sungguh serius melawan narkoba, atau hanya sekadar menjalankan formalitas struktural?
Jika prestasi tak lagi menjadi indikator utama dalam penempatan pejabat strategis, maka kita sedang menyaksikan kemunduran institusional. Kita sedang membiarkan lembaga penting seperti BNN menjadi arena rotasi, bukan benteng pemberantasan narkoba.
BNN bukan lembaga biasa. Ia berada di garis depan dalam menghadapi ancaman narkotika yang merusak generasi, menembus batas negara, dan melibatkan jaringan kejahatan terorganisir. Kepala BNN seharusnya dipilih berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan visi pemberantasan narkoba yang jelas.
Indonesia bukan sekadar berhadapan dengan bandar jalanan, melainkan jaringan narkotika global yang memanfaatkan celah geopolitik dan ekonomi. Jika kepemimpinan BNN kehilangan konsistensi dan arah strategis, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi lembaga, melainkan keselamatan generasi muda dan kredibilitas negara di mata internasional.
Mengganti seorang kepala BNN yang baru saja menerima pengakuan dunia adalah langkah yang, minimal, kontradiktif. Jika ini disebut regenerasi, maka ia tampak tanpa visi. Jika ini sekadar rotasi, ia berpotensi melumpuhkan momentum. Jika ini regresi, maka publik pantas waspada: pemberantasan narkoba bisa saja kembali ke titik stagnan, sekadar seremoni, tanpa taring.
Pergantian Marthinus Hukom tanpa alasan yang transparan justru menimbulkan kecurigaan: apakah ada kepentingan lain yang lebih menentukan daripada kinerja? Apakah mutasi ini bagian dari kalkulasi politik internal? Atau sekadar rutinitas birokrasi yang tak peduli pada substansi?
Kursi BNN seharusnya diisi oleh mereka yang bukan hanya punya pangkat, tapi juga jejak nyata dalam perang panjang melawan narkoba. Sebab perang ini bukan permainan jabatan, melainkan pertarungan menentukan arah masa depan bangsa.
Dalam negara demokratis, publik berhak tahu alasan di balik pergantian pejabat strategis. Apalagi jika pejabat tersebut baru saja menerima pengakuan internasional. Ketika transparansi absen, maka spekulasi akan tumbuh. Dan ketika spekulasi tumbuh, kepercayaan publik akan runtuh.
BNN bukan milik segelintir elit. Ia adalah milik rakyat. Maka rakyat berhak tahu: ke mana arah lembaga ini dibawa? Siapa yang menentukan arah itu? Dan atas dasar apa?
