Di tengah hiruk-pikuk politik Indonesia pasca-pemilu 2024, Presiden Prabowo Subianto kembali membuat gebrakan yang menggemparkan. Pada 8 September 2025, ia merombak Kabinet Merah Putih dengan mencopot lima menteri sekaligus, termasuk figur paling kontroversial: Budi Gunawan (BG) dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Pencopotan ini bukan hanya mengejutkan karena BG adalah sosok intelijen senior dengan jaringan luas—mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) era Jokowi—tapi juga karena dilakukan tanpa pengganti langsung, meninggalkan posisi krusial itu kosong sementara.
Hingga 11 September 2025, hanya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt), merangkap jabatan di tengah ketegangan keamanan nasional. BG sendiri hilang dari radar publik, tidak terlihat saat transisi jabatan, memicu spekulasi liar: Apakah ini evaluasi kinerja biasa, atau manuver politik tajam untuk membersihkan pengaruh lama?
Pencopotan BG adalah bukti nyata bahwa Prabowo sedang membangun kerajaan kekuasaan pribadi, mengorbankan transparansi dan keseimbangan politik demi dominasi absolut. Ini bukan “penyegaran” kabinet seperti yang diklaim Istana, melainkan langkah oportunis yang berpotensi merusak fondasi demokrasi Indonesia.
Kejutan Tanpa Pengganti
Reshuffle ini dilakukan di Istana Negara pada sore 8 September 2025, mengganti lima posisi: Selain BG, ada Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi dan UKM), Abdul Kadir Karding (Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), dan Dito Ariotedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga). Kabinet juga menambah Kementerian Haji dan Umrah baru, tapi sorotan utama jatuh pada BG. Mengapa? Karena posisi Menko Polkam adalah jantung keamanan negara, mengoordinasikan TNI, Polri, BIN, dan lembaga hukum lainnya. Mencopotnya tanpa pengganti langsung—hanya Plt dari kalangan militer seperti Sjafrie—sama saja meninggalkan lubang menganga di tengah ketidakstabilan pasca-kerusuhan “Agustus Kelam” 2025.
BG, yang dikenal sebagai “jenderal intelijen” dengan karir panjang di Polri dan BIN, dianggap sebagai pilar stabilitas era Jokowi. Ia naik daun berkat kedekatannya dengan PDIP dan Jokowi, tapi justru itu yang mungkin menjadi “dosa” di mata Prabowo. Pasca-reshuffle, BG tak terlihat di Gedung Kemenko Polhukam saat Sjafrie memasuki kantor pada 9 September. Bahkan Sjafrie mengaku belum berkomunikasi dengan BG. Ini bukan sekadar absen biasa; ini sinyal bahwa pencopotan dilakukan dengan cara yang dingin, hampir seperti pengusiran.
Evaluasi atau Pembersihan Politik?
Istana, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, tegas membantah bahwa pencopotan BG terkait kerusuhan demo mahasiswa dan buruh akhir Agustus 2025, yang menewaskan beberapa orang dan memicu pembakaran markas polisi di berbagai daerah. Alasan resmi: “Evaluasi kinerja menyeluruh” dan “penyegaran” agar kabinet lebih responsif. Prasetyo bahkan bilang BG “jarang tampil di depan publik,” seolah itu cukup untuk mencopot sosok sekelasnya. Tapi, ini terlalu sederhana. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD langsung bereaksi: “Saya kaget. Pasti ada pertimbangan politis lain.” Mahfud, yang pernah menjabat posisi sama, yakin ini bukan sekadar visibilitas rendah atau kegagalan penanganan demo.
Spekulasi pun merebak. Analis politik seperti Ray Rangkuti menyebut ini imbas “Agustus Kelam,” di mana BG sebagai koordinator keamanan gagal mencegah eskalasi kekerasan. Tapi lebih dalam, ini soal loyalitas ganda. BG adalah orang Jokowi, dekat dengan PDIP, dan dianggap sebagai “jembatan” antara pemerintahan lama dan baru. Prabowo, dengan latar militer dan ambisi kuat, ingin kabinet “murni” di bawah kendalinya—bukan dibayangi pengaruh Jokowi atau oposisi. PDIP bereaksi keras, menyebut reshuffle sebagai “pembersihan politik” untuk mengurangi pengaruh mereka. Di X (sebelumnya Twitter), netizen ramai berspekulasi: “Ini konsolidasi kekuasaan Prabowo, membersihkan menteri Jokowi.” Bahkan ada yang menyinggung kemungkinan kembalinya figur militer ke posisi sipil, mengingat Plt Sjafrie adalah jenderal TNI loyal Prabowo.
Opini saya: Alasan resmi Istana terdengar seperti pembelaan murahan. Jika benar evaluasi, mengapa tidak ada pengganti siap? Mengapa BG, dengan rekam jejak intelijennya, dicopot tepat setelah kerusuhan yang melibatkan isu ekonomi dan keamanan—dua bidang yang seharusnya jadi tanggung jawabnya? Ini seperti melempar kambing hitam untuk menutupi kegagalan sistemik, sambil Prabowo memperkuat grip-nya.
Ancaman bagi Demokrasi?
Pencopotan BG bukan isu pribadi; ini gejala lebih besar. Prabowo, yang naik ke kursi presiden dengan janji stabilitas, kini terlihat seperti sedang membangun rezim otoriter ala Orde Baru—di mana militer dan loyalis pribadi mendominasi. Dengan BG hilang, siapa yang mengawasi koordinasi intelijen? Plt Sjafrie, meski kompeten, adalah orang Prabowo—bukan independen. Ini berpotensi menciptakan echo chamber di kabinet, di mana kritik internal minim, dan oposisi seperti PDIP semakin terpinggirkan.
Lihat konteksnya: Pasca-“Agustus Kelam,” di mana demo anti-kebijakan ekonomi berujung kekerasan polisi, rakyat sudah muak dengan ketidakadilan. Ada tudingan kriminalisasi aktivis, seperti admin akun Gejayan Memanggil yang ditangkap, dan spekulasi “kudeta merangkak” melibatkan loyalis Jokowi. Pencopotan BG bisa jadi upaya Prabowo untuk “membersihkan” elemen yang dianggap penghalang, tapi justru memicu ketidakpercayaan publik. Di X, warganet bilang: “Ini sinyal Prabowo ingin dominasi penuh, putus dari PDIP.”
Lebih tajam lagi, ini mengkhawatirkan untuk hak asasi manusia (HAM). BG, meski kontroversial, punya pengalaman menangani isu keamanan tanpa eskalasi berlebih. Dengan Plt militer, apakah kita akan lihat lebih banyak represi terhadap demo? Prabowo punya rekam jejak HAM yang kelam; reshuffle ini bisa jadi langkah untuk mengonsolidasikan itu.
Waktunya Prabowo Transparan, Bukan Bermain Bayang-Bayang
Saya tidak anti-Prabowo, tapi saya anti-ketidakadilan. Pencopotan BG adalah pukulan bagi transparansi. Jika benar evaluasi, buka data kinerjanya! Jangan sembunyi di balik frasa kosong seperti “penyegaran.” Ini seperti Orde Baru 2.0: Presiden kuat, oposisi lemah, dan rakyat jadi korban. Prabowo harus ingat: Kekuasaan bukan warisan pribadi. Jika ingin dihormati, copot saja “genk Solo” Jokowi sepenuhnya, reformasi Polri, dan adili korupsi—bukan main copot-copot selektif.
Kesimpulannya, pencopotan Budi Gunawan adalah manuver politik cerdas tapi berbahaya. Ini memperkuat Prabowo, tapi melemahkan demokrasi. Rakyat Indonesia layak tahu kebenaran, bukan spekulasi. Jika tidak ada perubahan, “Agustus Kelam” bisa jadi baru permulaan. Prabowo, bola ada di tanganmu—jangan sampai jadi diktator baru.
