Di sebuah puskesmas di Kepulauan Aru, seorang bidan desa bisa berbulan-bulan menjadi satu-satunya tenaga kesehatan yang ada. Tak ada dokter. Tak ada apoteker. Hanya dia, obat-obatan yang mulai menipis, dan laut yang memisahkannya dari bantuan terdekat.

Gambaran itu bukan cerita fiksi. Itulah potret nyata dari sisi tergelap ketimpangan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Maluku — sebuah ironi pahit bagi daerah yang sejak lama menyebut dirinya sebagai “negeri seribu pulau”.

Senin, 8 Juni 2026, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa akhirnya membawa masalah itu ke forum tertinggi: Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, bersama Menteri PANRB Rini Widyantini dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tuntutannya tegas: negara harus hadir secara lebih adil di setiap pulau, bukan hanya di ibukota kabupaten dan kota.

Tapi seberapa dalam sebenarnya lubang yang sedang digali oleh ketimpangan ini? Data menyajikan jawabannya — dan jawabannya mengkhawatirkan.

Anatomi Ketimpangan

Maluku adalah satu dari sedikit provinsi di Indonesia yang wilayahnya lebih banyak lautan daripada daratan. Total luas wilayahnya mencapai 712.479 km², namun hanya 54.185 km² — atau 7,6 persen — berupa daratan. Sisanya, 658.294 km², adalah lautan. Di atas hamparan laut itu, tersebar 395 pulau, dan 331 di antaranya atau sekitar 83 persen belum berpenghuni.

Namun “belum berpenghuni” bukan berarti nihil aktivitas. Pulau-pulau itu adalah wilayah administrasi, wilayah perairan yang wajib dikelola, dan sumber daya alam yang harus diawasi dan dilindungi negara. Mereka butuh petugas, butuh aparat.

Kini bandingkan dengan kenyataan ASN-nya. Berdasarkan data Pemprov Maluku yang disampaikan Gubernur Lewerissa di depan DPR, total ASN Maluku adalah 11.262 orang, terdiri dari 8.808 PNS dan 2.454 PPPK. Jika dibagi rata ke seluruh luas daratan provinsi, angka itu hanya menghasilkan rasio sekitar satu ASN per 4,8 km² daratan. Tapi masalahnya: mereka tidak tersebar rata.

Kota Ambon, yang luasnya hanya sekitar 359 km² atau kurang dari satu persen luas daratan provinsi, menampung hampir seperlima penduduk Maluku dan dipercaya menjadi konsentrasi utama ASN. Sementara kabupaten-kabupaten kepulauan yang luas wilayah lautnya mencapai ratusan ribu kilometer persegi justru kekurangan aparatur secara akut.

Konteks Nasional: Masalah Lama yang Terus Diulang

Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 31 Desember 2023 menunjukkan total ASN Indonesia berjumlah 4.465.768 orang, terdiri dari 3.732.428 PNS (84%) dan 733.340 PPPK (16%). Dari jumlah itu, 78 persen atau sekitar 3,47 juta bekerja di instansi daerah, sementara sisanya di instansi pusat.

Namun konsentrasi tetap menjadi masalah struktural. Data BKN menunjukkan tiga provinsi di Pulau Jawa — Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat — secara historis mendominasi komposisi PNS daerah, sementara provinsi kepulauan di Kawasan Timur Indonesia terus berkutat dengan kekurangan formasi yang tak pernah terisi.

Yang membuat situasi Maluku lebih pelik: jumlah PNS nasional terus menyusut sejak 2015, dari puncak 4,59 juta menjadi 3,73 juta pada akhir 2023 — penurunan lebih dari 860 ribu PNS dalam satu dekade. Kebijakan moratorium penerimaan PNS bertahun-tahun, yang dimaksudkan untuk efisiensi anggaran, justru memukul paling keras daerah-daerah yang sejak awal sudah kekurangan.

Ketika 100.000 Formasi Dibiarkan Kosong

Mantan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pernah mengakui secara terbuka: di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal), lebih dari 100.000 formasi ASN pernah dibiarkan kosong karena tidak ada yang mau mendaftar. Alasannya sederhana — tidak ada insentif yang memadai.

Maluku masuk dalam kategori ini. Janji percepatan kenaikan pangkat bagi ASN di daerah 3T memang terdengar menjanjikan di atas kertas. Tapi di lapangan, infrastruktur dasar yang buruk, koneksi internet yang tidak stabil, fasilitas pendidikan anak yang minim, dan sulitnya transportasi antarpulau tetap menjadi hambatan nyata yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan insentif karir.

Dua Tuntutan Konkret Lewerissa

Di depan Komisi II DPR, Lewerissa tidak datang dengan keluhan kosong. Ia membawa dua usulan konkret yang mencerminkan pemahaman mendalam akan akar masalah.

Pertama, ia meminta pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan ASN kepada daerah yang memiliki karakteristik kepulauan. Argumennya solid: pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan riil di lapangan, termasuk penempatan ASN di sektor pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan di pulau-pulau terpencil. Sistem sentralistis yang berlaku saat ini membuat proses penempatan lambat, tidak fleksibel, dan sering meleset dari kebutuhan aktual.

Kedua, Lewerissa meminta kepastian hukum soal relaksasi batas belanja pegawai dalam APBD. Saat ini, regulasi membatasi porsi belanja pegawai di APBD. Bagi Maluku yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil dan sangat bergantung pada dana transfer pusat, batasan ini praktis membekukan kemampuan daerah untuk mengisi kekosongan ASN secara mandiri.

Fiscal Trap: Miskin, Kecil PAD, Tapi Butuh Banyak Aparatur

Di sini masalah menjadi berlapis. Maluku bukan hanya kekurangan ASN — ia juga terjebak dalam perangkap fiskal yang mempersulit solusi mandiri. Dalam forum yang sama, Lewerissa mengungkap bahwa Maluku adalah provinsi dengan kapasitas fiskal lemah, karena PAD kecil dan sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.

Lebih jauh, ia menyoroti formula Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dinilai tidak adil bagi provinsi kepulauan. Formula tersebut belum mempertimbangkan luas lautan sebagai komponen penghitungan — padahal bagi Maluku, laut bukan sekadar pemandangan, melainkan tantangan operasional nyata yang membutuhkan biaya besar untuk diatasi.

Angka di atas mungkin terasa abstrak. Tapi maknanya sangat nyata: jika rata-rata nasional satu ASN melayani 62 penduduk, di Maluku satu ASN harus melayani sekitar 167 penduduk — hampir tiga kali lipat beban rata-rata. Dan itu belum memperhitungkan fragmentasi geografis kepulauan yang membuat satu ASN tidak mungkin menjangkau semua orang yang seharusnya dilayani.

Jalan Keluar: Kewenangan atau Kebijakan Afirmatif?

Pakar birokrasi dan tata kelola pemerintahan sudah lama menyuarakan perlunya kebijakan afirmatif ASN bagi daerah kepulauan dan daerah 3T. Namun implementasinya terus tersandung sentralisme birokrasi dan keengganan pemerintah pusat melepas kendali atas manajemen aparatur sipil negara.

Usulan Lewerissa tentang pendelegasian kewenangan pengelolaan ASN sebenarnya bukan ide baru. Sejumlah akademisi dan praktisi pemerintahan sudah lama mendorong hal serupa. Yang menjadikannya relevan kali ini adalah momentum: reformasi birokrasi sedang berjalan, moratorium ASN mulai dilonggarkan, dan DPR tampaknya lebih reseptif terhadap aspirasi daerah.

Namun ada pula tantangan nyata dari pendelegasian kewenangan: kapasitas aparatur daerah untuk mengelola rekrutmen dan penempatan secara mandiri harus lebih dulu dipastikan. Pengalaman di beberapa daerah menunjukkan bahwa kewenangan yang diserahkan ke daerah tanpa pengawasan yang ketat bisa berujung pada nepotisme rekrutmen dan penempatan yang tidak berbasis kompetensi.

Artinya, solusi bukan sekadar desentralisasi kewenangan — melainkan desentralisasi yang disertai sistem akuntabilitas yang kuat, insentif yang layak bagi ASN di daerah terpencil, dan komitmen nyata dari pemerintah pusat untuk mengubah formula fiskal yang selama ini diskriminatif terhadap daerah kepulauan.

Satu bidan desa di Kepulauan Aru mungkin tak tahu bahwa gubernurnya sedang berdebat soal nasibnya di sebuah ruang rapat mewah di Jakarta. Yang ia tahu hanyalah bahwa obat-obatannya hampir habis, kapal berikutnya belum pasti datang, dan sore nanti ada ibu hamil yang akan melahirkan.

Itulah harga nyata dari sebuah distribusi ASN yang tidak merata. Bukan hanya soal angka dan statistik — melainkan soal nyawa dan martabat warga negara yang tinggal di ujung-ujung nusantara, di pulau-pulau yang konon sudah merdeka lebih dari delapan dekade lalu.