Sebuah sore di RTP Air Salobar. Angin laut berhembus pelan, anak-anak berlarian di area bermain, sementara para pedagang kaki lima sibuk melayani pembeli. Seorang ibu mengeluarkan dompet, membuka lipatan kertas lusuh, menghitung uang kembalian dengan jari — sementara di sudut lain, antrean mengular karena pedagang kehabisan uang receh. Ini bukan gambaran keterbelakangan. Ini adalah potret keseharian yang akrab di hampir semua ruang publik kota-kota Indonesia, tak terkecuali Ambon.
Namun pemandangan itu sedang dalam hitungan waktu untuk berubah.
Pemerintah Kota Ambon kini tengah menyiapkan infrastruktur pembayaran digital berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di sejumlah Ruang Terbuka Publik (RTP), termasuk RTP Air Salobar dan RTP Wainitu. Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar seperti sekadar urusan teknis — mengganti uang tunai dengan kode batang. Tapi sesungguhnya, jika kita mau berpikir lebih dalam, ini adalah sebuah pernyataan ideologis tentang arah sebuah kota: ke mana Ambon ingin pergi, siapa yang ingin ia rangkul, dan bagaimana ia memandang warganya.
QRIS: Lebih dari Sekadar Alat Bayar
Untuk memahami mengapa ini penting, kita perlu keluar sejenak dari perspektif teknis dan masuk ke perspektif sosial.
QRIS bukan produk asing yang dipaksakan dari luar. Ia adalah standar nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sejak 2019 — sebuah keputusan brilian yang menyatukan puluhan platform dompet digital (GoPay, OVO, DANA, LinkAja, dan lain-lain) ke dalam satu standar QR Code yang bisa dibaca oleh siapa saja, dari aplikasi mana saja. Artinya, seorang pedagang pisang goreng di RTP Wainitu tidak perlu memiliki mesin EDC dari bank tertentu, tidak perlu menyiapkan uang kembalian, dan tidak perlu khawatir uang palsu. Cukup satu kode yang ditempel, dan transaksi bisa terjadi dalam hitungan detik.
Di sinilah letak keistimewaan QRIS: ia demokratis. Tidak seperti kartu kredit yang membutuhkan skor kredit atau rekening tertentu, atau mesin EDC yang membutuhkan biaya sewa, QRIS bisa diakses oleh UMKM terkecil sekalipun dengan biaya MDR (Merchant Discount Rate) yang sangat rendah — bahkan nol persen untuk usaha mikro dalam kategori tertentu. Ini bukan teknologi untuk orang kaya. Ini teknologi untuk semua orang.
Dan ketika teknologi ini ditanamkan di ruang terbuka publik — yang secara definisi adalah ruang milik semua orang — potensinya berlipat ganda.
“Sebuah kota tidak hanya diukur dari gedung-gedungnya, tetapi dari bagaimana ia memperlakukan rakyatnya di ruang-ruang paling sederhana sekalipun — termasuk di tepi laut dan taman kota.”
Mengapa Ruang Terbuka Publik adalah Titik Strategis
RTP bukan sekadar taman atau plaza. Dalam konteks sosial urban, RTP adalah ruang negosiasi identitas kota. Di sinilah berbagai kelas sosial bertemu tanpa sekat formal: anak-anak dari keluarga sederhana bermain bersama anak-anak dari keluarga mampu, pedagang kaki lima berinteraksi dengan profesional muda, wisatawan bersentuhan dengan warga lokal. RTP adalah salah satu sedikit ruang tersisa di kota modern yang tidak membeda-bedakan status.
Karena itu, ketika digitalisasi pembayaran diterapkan di RTP, ia harus dieksekusi dengan sangat hati-hati agar tidak justru menciptakan eksklusivitas baru. Dan di sinilah pilihan QRIS menjadi sangat tepat.
QRIS Air Salobar dan Wainitu, jika diterapkan dengan baik, akan memberi sejumlah dampak nyata yang terasa langsung oleh warga:
Pertama, efisiensi transaksi yang nyata. Tidak ada lagi cerita uang kembalian yang tidak pas, tidak ada lagi pedagang yang harus menyimpan banyak uang tunai (yang berisiko dari sisi keamanan), dan tidak ada lagi pembeli yang balik badan karena tidak membawa uang cash. Sebuah masalah kecil yang tampak sepele, tapi jika dikalikan ribuan transaksi per hari, ia adalah pemborosan waktu dan energi yang luar biasa.
Kedua, keamanan dan transparansi yang meningkat. Uang tunai rentan terhadap kehilangan, pencurian, dan pemalsuan. QRIS meninggalkan jejak digital setiap transaksi — ini membantu pedagang melacak pendapatannya, membantu pemda memantau aktivitas ekonomi di ruang publik, dan membuka pintu bagi kebijakan berbasis data yang lebih akurat di masa depan.
Ketiga, inklusi ekonomi. Ketika seorang pedagang UMKM di RTP mulai menggunakan QRIS, ia secara otomatis masuk ke dalam ekosistem keuangan formal. Rekam jejak transaksi digitalnya bisa menjadi bukti pendapatan yang diakui ketika ia suatu hari nanti ingin mengajukan pinjaman usaha ke bank atau lembaga keuangan. Ini bukan teori — ini sudah terjadi di banyak daerah yang lebih dulu menerapkan digitalisasi UMKM.
Ambon dalam Peta Transformasi Digital Indonesia
Perlu diakui dengan jujur: Ambon bukan yang pertama. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta sudah jauh melangkah. Bahkan beberapa kabupaten di Jawa dan Bali sudah memiliki kawasan wisata yang 100% cashless. Namun justru di situlah letak tantangan sekaligus peluang Kota Ambon.
Sebagai kota di kawasan Indonesia Timur, Ambon memikul beban stereotip yang tidak adil: bahwa digitalisasi adalah urusan kota-kota besar di Jawa, bahwa infrastruktur teknologi di timur selalu tertinggal, bahwa masyarakatnya belum siap. Stereotip ini tidak hanya tidak akurat — ia berbahaya, karena bisa menjadi alasan pembenar bagi para pengambil kebijakan untuk menunda-nunda.
Realitanya, penetrasi smartphone di Ambon cukup tinggi, generasi muda Ambon sangat melek digital, dan sektor pariwisata yang terus tumbuh menghadirkan demand organik dari wisatawan — baik domestik maupun mancanegara — yang sudah terbiasa bertransaksi cashless. Penerapan QRIS di RTP adalah langkah yang tepat waktu, bukan terlambat.
Lebih dari itu, ini adalah kesempatan bagi Ambon untuk menulis narasi baru: bahwa Indonesia Timur tidak hanya mengekor, tetapi juga bisa menjadi model bagaimana transformasi digital dijalankan dengan konteks lokal yang kuat, inklusif, dan bermakna bagi masyarakat.
Tantangan yang Harus Diakui, Bukan Disembunyikan
Tentu saja, optimisme harus diimbangi dengan kejujuran tentang tantangan. Ada beberapa hal yang, jika tidak diantisipasi, bisa membuat inisiatif mulia ini berjalan di tempat atau bahkan berbalik menjadi bumerang.
Literasi digital belum merata. Tidak semua warga Ambon — terutama mereka yang lebih tua, atau dari kelompok ekonomi bawah — familiar dengan cara kerja QRIS atau bahkan memiliki smartphone dengan koneksi internet yang stabil. Jika digitalisasi di RTP dilakukan tanpa program literasi keuangan digital yang paralel, ia hanya akan menguntungkan kelompok yang sudah mapan secara digital, dan justru meminggirkan kelompok yang paling membutuhkan kemudahan.
Infrastruktur konektivitas. QRIS membutuhkan internet — baik di sisi pembeli maupun penjual. Jika sinyal di RTP Air Salobar atau Wainitu tidak stabil, transaksi akan gagal dan kepercayaan terhadap sistem akan runtuh sebelum sempat tumbuh. Pemerintah kota perlu memastikan bahwa rencana QRIS ini diiringi dengan jaminan infrastruktur jaringan yang memadai — bukan sebaliknya.
Resistensi dari pedagang lama. Ada pedagang-pedagang yang sudah berjualan di RTP selama puluhan tahun dengan cara lama. Bagi mereka, perubahan ini bisa terasa mengancam. Pendekatan yang diperlukan bukan paksaan, melainkan pendampingan — menjelaskan manfaat secara konkret, membantu proses registrasi QRIS, bahkan mungkin memberi insentif awal agar mereka mau mencoba.
Keamanan data dan kepercayaan. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa transaksi digital mereka aman, bahwa data mereka tidak disalahgunakan, dan bahwa ada mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi masalah. Ini adalah tugas komunikasi publik yang serius, bukan sekadar peluncuran acara seremonial.
Visi yang Lebih Besar: Kota Cerdas Berbasis Kemanusiaan
Pada akhirnya, diskusi tentang QRIS di RTP Ambon mengantar kita ke pertanyaan yang lebih besar: kota seperti apa yang ingin kita bangun?
Konsep smart city sering terjebak dalam fetisisme teknologi — berlomba memiliki sistem paling canggih, dashboard paling keren, dan sensor paling mutakhir. Padahal, kota yang cerdas sejati adalah kota yang teknologinya bekerja untuk manusianya, bukan sebaliknya. Kota yang cerdas adalah kota di mana seorang nenek penjual pisang goreng di tepi pantai Air Salobar bisa menerima pembayaran dari wisatawan Jakarta tanpa harus bingung, tanpa harus takut tertipu uang palsu, dan tanpa harus kehilangan penghasilan karena pembeli tidak bawa tunai.
Itulah ukuran yang sesungguhnya.
Pemerintah Kota Ambon, dengan langkah menyiapkan QRIS di RTP, sedang meletakkan satu bata dalam bangunan kota yang lebih inklusif dan modern. Ini bukan sesuatu yang harus diremehkan. Dalam peta besar transformasi digital Indonesia, setiap kota yang bergerak — sekecil apapun langkahnya — memberi kontribusi nyata terhadap cita-cita nasional untuk meninggalkan ketimpangan akses keuangan yang sudah terlalu lama mengakar.
Penutup: Jangan Biarkan Ini Hanya Jadi Seremonial
Satu hal yang perlu diwaspadai — dan ini berlaku untuk hampir semua inovasi kebijakan di Indonesia — adalah jebakan seremonialisme. Terlalu sering kita menyaksikan launching yang meriah, foto bersama di depan spanduk QRIS yang baru, pidato optimistis tentang era digital — lalu enam bulan kemudian, kode QR itu sudah pudar ditelan cuaca dan tidak ada yang memperbarui.
Keberhasilan QRIS di RTP Air Salobar dan Wainitu tidak akan diukur dari hari peluncurannya. Ia akan diukur dari seberapa banyak pedagang yang masih aktif menggunakannya satu tahun kemudian, dari seberapa nyata kemudahan yang dirasakan warga, dan dari seberapa serius pemerintah kota merawat ekosistem ini pasca-peresmian.
Ambon adalah kota yang penuh potensi — kota dengan keindahan alam, kekayaan budaya, dan semangat masyarakat yang tidak perlu diragukan. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang konsisten, kebijakan yang tidak berhenti di ceremonial, dan kepercayaan bahwa masyarakat Ambon — pedagang, pengunjung, dan generasi mudanya — siap dan layak mendapatkan yang terbaik dari apa yang teknologi bisa tawarkan.
Ketika seorang anak kecil di RTP Wainitu suatu hari nanti memandang ibunya membayar es krim hanya dengan mengarahkan ponsel ke sebuah kode kecil, dan bertanya “kenapa dulu orang pakai uang kertas, Bu?” — maka pada saat itulah kita tahu bahwa transformasi ini benar-benar berhasil.
Dan Ambon akan menjadi bagian dari sejarah itu.
Opini ini merupakan refleksi terhadap perkembangan kebijakan digitalisasi layanan publik di Kota Ambon, dengan harapan menjadi bahan diskusi yang konstruktif bagi pengambil kebijakan, pelaku UMKM, dan masyarakat umum.
