Maluku menyimpan luka yang tak pernah benar-benar kering. Dua dekade lebih setelah konflik kemanusiaan 1999–2002 yang merenggut ribuan nyawa dan menghancurkan jalinan sosial yang telah dibangun selama berabad-abad, kita kini dihadapkan pada sebuah ironi pahit: Maluku—bekas medan perang agama—dijadikan percontohan toleransi oleh negara. Di tengah narasi heroik “Maluku Pulih”, muncullah inisiatif Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) yang hendak diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah.
Di permukaan, langkah ini patut diapresiasi: pendidikan sebagai ruang rekonsiliasi, guru sebagai agen perdamaian, anak-anak sebagai generasi yang tak lagi mengenal dendam. Namun jika kita menatap lebih dalam—tanpa ilusi romantik tentang “pendidikan sebagai penyelamat”—kita akan melihat bayang-bayang pertanyaan yang mengganggu: Apakah LKLB cukup untuk menyembuhkan luka yang akarnya bukan sekadar buta toleransi, melainkan ketimpangan struktural, trauma kolektif, dan kegagalan negara melindungi warganya?
Perdamaian yang Dikemas sebagai Kompetensi Kurikuler
LKLB, dalam formulasi Institut Leimena, adalah pendekatan yang elegan secara intelektual: membangun responsible citizenship in religious society melalui dialog antariman, penghargaan terhadap perbedaan, dan pemahaman mendalam tentang tradisi keagamaan. Namun di sinilah letak bahayanya—ketika perdamaian direduksi menjadi “kompetensi” yang bisa diajarkan melalui modul pelatihan guru dan disisipkan dalam silabus. Perdamaian di Maluku bukanlah masalah literasi; ia adalah masalah keadilan.
Anak-anak di Ambon, Tual, atau Namlea hari ini mungkin bisa menjelaskan perbedaan antara Puasa dan Paskah dengan fasih berkat LKLB. Tapi apakah mereka juga akan belajar mengapa desa mereka dibakar tahun 1999? Mengapa keluarga mereka kehilangan tanah adat setelah konflik? Mengapa gereja dan masjid yang berdiri berdampingan kini dikelilingi tembok pemisah yang tak terlihat—bukan dari beton, melainkan dari ketakutan yang diwariskan secara turun-temurun?
Kurikulum LKLB berisiko menjadi alat depolitisasi trauma. Ia mengalihkan perhatian dari pertanyaan kritis—”Siapa yang bertanggung jawab atas kekerasan? Apa yang dilakukan negara untuk memulihkan keadilan?”—menuju narasi yang lebih nyaman: “Mari kita saling menghormati tanpa perlu menuntut akuntabilitas.” Ini adalah perdamaian versi negara: rapi, terukur, dan tidak mengganggu status quo. Perdamaian yang tidak menuntut pengadilan bagi pelaku kekerasan, restitusi bagi korban, atau reformasi institusi keamanan yang gagal melindungi rakyat. Perdamaian yang hanya meminta korban untuk “memaafkan dan melupakan”, sementara pelaku—baik individu maupun struktural—tidak pernah diminta untuk bertobat secara nyata.
Musik sebagai Pedagogi Perdamaian: Simbolisme yang Menggoda, tapi Tak Cukup
Inisiatif mengadaptasi LKLB melalui musik—mengingat identitas budaya Ambon yang kental dengan tifa, ukulele, dan paduan suara—adalah langkah cerdas secara simbolis. Musik memang telah menjadi jembatan di tengah konflik: lagu “Ampunilah” yang dinyanyikan bersama di pengungsian, atau kolaborasi Chrisye dan Glenn Fredly yang menyatukan suara dari dua sisi yang pernah berperang. Namun kita harus waspada terhadap godaan estetisasi perdamaian. Ketika rekonsiliasi direduksi menjadi pertunjukan paduan suara antaragama di hari toleransi, kita berisiko menciptakan “perdamaian panggung”—indah dilihat, tapi kosong secara substansi.
Anak-anak mungkin bernyanyi bersama tentang persaudaraan, lalu pulang ke kampung halaman yang masih terbelah secara spasial: kampung Kristen di sebelah sini, kampung Muslim di seberang sana. Musik tidak akan menghapus ingatan tentang bagaimana tetangga yang dulu berbagi papeda tiba-tiba mengangkat senjata. Musik tidak akan mengembalikan tanah adat yang direbut oleh kekuatan ekonomi pasca-konflik. Musik adalah bahasa jiwa, tapi jiwa yang terluka butuh lebih dari melodi—ia butuh keadilan yang nyata.
LKLB versus Realitas Struktural: Pertaruhan yang Tak Seimbang
Yang paling mengkhawatirkan adalah ketimpangan antara ambisi LKLB dan realitas struktural yang justru memperparah segregasi sosial di Maluku hari ini. Sementara guru dilatih tentang “literasi lintas budaya”, anak-anak Maluku—baik Kristen maupun Muslim—semakin terpapar narasi kebencian melalui media sosial yang tak terkendali. Sementara kurikulum berbicara tentang dialog, politik identitas masih menjadi alat elektoral yang ampuh di tingkat lokal. Sementara LKLB mengajarkan penghargaan terhadap keberagaman, kebijakan pembangunan ekonomi justru memperdalam ketimpangan: proyek infrastruktur yang mengabaikan wilayah minoritas, alokasi anggaran yang bias, atau eksploitasi sumber daya alam yang memicu konflik baru antar komunitas adat yang sebelumnya hidup rukun.
Di sinilah LKLB menghadapi ujian eksistensial: Apakah ia akan menjadi alat transformasi sosial yang berani menantang ketidakadilan struktural, atau sekadar pelumas sosial yang membuat ketimpangan terasa lebih “nyaman” untuk ditoleransi? Jika LKLB hanya mengajarkan anak-anak untuk “menerima perbedaan” tanpa memberi mereka alat kritis untuk mempertanyakan mengapa perbedaan itu sering kali dikonversi menjadi hierarki kekuasaan dan akses ekonomi, maka ia bukanlah pendidikan—ia adalah indoktrinasi versi baru yang lebih halus.
Menuju LKLB yang Berani: Dari Literasi ke Keadilan
LKLB tidak harus ditolak. Ia memiliki potensi sebagai fondasi penting—tapi hanya jika berani melampaui dirinya sendiri. Integrasi LKLB ke dalam kurikulum harus disertai dengan tiga terobosan radikal:
- LKLB harus berani menyentuh sejarah kelam Maluku secara jujur. Kurikulum harus mencakup modul tentang konflik 1999–2002 yang tidak dikurasi oleh narasi resmi negara, melainkan berbasis kesaksian korban, dokumen investigasi independen, dan refleksi kritis tentang kegagalan institusi. Anak-anak perlu belajar bahwa perdamaian tanpa kebenaran adalah ilusi.
- LKLB harus terhubung dengan gerakan keadilan restoratif. Sekolah-sekolah yang menerapkan LKLB harus menjadi ruang di mana isu restitusi tanah adat, rehabilitasi korban trauma, dan akuntabilitas pelaku kekerasan dibicarakan secara terbuka—bukan sebagai politik, melainkan sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang utuh.
- LKLB harus berani mengkritik dirinya sendiri. Program ini perlu dievaluasi secara independen: Apakah ia benar-benar mengurangi prasangka, atau hanya mengajarkan anak-anak untuk bersikap “toleran” di depan guru tapi tetap memelihara stereotip di ruang privat? Apakah ia mengukur keberhasilan melalui kuis tentang ajaran agama lain, atau melalui indikator nyata seperti peningkatan interaksi sosial antarkomunitas di luar sekolah?
Penutup: Perdamaian yang Tak Boleh Dikurikulumkan
Perdamaian di Maluku tidak bisa dikurikulumkan. Ia tumbuh dari keberanian mengakui luka, dari keadilan yang ditegakkan, dari ruang publik yang memungkinkan dialog tanpa takut dihakimi. LKLB bisa menjadi benih—tapi benih itu tak akan tumbuh di tanah yang masih dipenuhi ranjau ketidakadilan. Jika Pemprov Maluku dan Institut Leimena serius menjadikan Maluku sebagai laboratorium perdamaian, mereka harus berani melangkah lebih jauh: dari literasi ke keberanian, dari dialog ke akuntabilitas, dari kurikulum ke transformasi sosial.
Sebab anak-anak Maluku hari ini tidak butuh pelajaran tentang bagaimana “menghormati perbedaan”. Mereka butuh jaminan bahwa perbedaan itu tidak akan lagi menjadi alasan untuk dibunuh, diusir, atau dihina. Dan itu—sayangnya—bukan sesuatu yang bisa diajarkan melalui modul pelatihan guru. Itu adalah pekerjaan negara. Pekerjaan kita semua. Dan sampai negara hadir bukan sebagai penonton, melainkan sebagai penjamin keadilan, LKLB akan tetap menjadi mimpi indah yang tak kunjung menyentuh tanah Maluku yang masih berdebu oleh abu konflik lama.
