Ketika Sang Guru Pulang dengan Tangan Kosong

Pada suatu Senin pagi di sebuah kota di Jawa Barat, seorang dosen membuka laptopnya, mempersiapkan materi kuliah sambil mengecek saldo rekening. Angkanya tidak berubah: sedikit di atas dua juta rupiah — hasil sebulan kerja keras mengajar, membimbing skripsi, menulis makalah ilmiah, dan duduk berjam-jam di berbagai rapat akademik. Perempuan itu kemudian mematikan layar, mengambil tasnya, dan bergegas ke kampus. Sore harinya, ia langsung menuju sebuah bimbingan belajar swasta — pekerjaan sampingannya — untuk mencari tambahan penghasilan demi menutup kebutuhan anak-anaknya.

Kisah itu bukan fiksi, bukan pula pengecualian. Ia adalah kenyataan sehari-hari yang dialami ribuan dosen di Indonesia — manusia-manusia terdidik yang telah melewati tahun-tahun panjang di bangku kuliah, meraih gelar magister bahkan doktor, namun tetap hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian ekonomi. Dan pada Senin, 25 Mei 2026, ketidakpastian itu akhirnya disuarakan di ruang yang paling resmi: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) tampil sebagai Pihak Terkait dalam sidang perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025 — sebuah uji materi terhadap Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Di depan para hakim konstitusi, Ketua Umum ADI Mohammed Ali Berawi membacakan data-data yang sudah lama menjadi rahasia umum: rata-rata gaji dosen di Indonesia hanya sekitar Rp 3,36 juta per bulan. Angka yang tidak hanya menyedihkan, tetapi juga merupakan cermin buram tentang bagaimana sebuah negara memperlakukan orang-orang yang paling bertanggung jawab atas masa depannya.

Dari Rp 500 Ribu hingga Rp 3 Juta: Ironi di Balik Toga

Untuk memahami seberapa parah krisis ini, kita perlu menelanjangi angkanya. Di Indonesia, seseorang butuh waktu minimal empat tahun untuk menyelesaikan sarjana, dua tahun lagi untuk magister, dan tiga hingga lima tahun untuk doktor. Total: satu dekade atau lebih dari hidup yang dihabiskan di ruang-ruang akademik — ditambah biaya yang tidak kecil. Namun setelah semua itu, gaji yang menanti bisa lebih rendah dari upah kasir minimarket.

Kondisi ini jauh lebih parah di perguruan tinggi swasta (PTS), yang menampung sebagian besar dosen Indonesia. Berbeda dengan dosen ASN di perguruan tinggi negeri yang memiliki jaminan gaji pokok plus tunjangan dari negara, dosen PTS seringkali bergantung sepenuhnya pada kebijakan yayasan. Tidak ada standar minimum yang tegas. Tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat. Yang ada hanya kontrak kerja — yang kadang bahkan tidak tertulis.

Bekerja di Tiga Tempat demi Satu Hidup yang Layak

Ali Berawi, dalam sidang MK hari itu, mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya sudah diketahui banyak orang namun jarang dibicarakan: banyak dosen Indonesia terpaksa mencari pekerjaan tambahan di luar kampus hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada yang menjadi tutor privat, ada yang membuka usaha kecil-kecilan, ada yang mengambil proyek konsultasi. Mereka tidak melakukannya karena pilihan — mereka melakukannya karena terpaksa.

Konsekuensinya nyata dan terukur. Ketika seorang dosen harus membagi perhatian antara kampus dan pekerjaan sampingannya, yang pertama kali dikorbankan adalah waktu untuk riset, untuk menulis, untuk membimbing mahasiswa secara mendalam. Kualitas pendidikan tinggi tidak jatuh dari langit — ia dibangun dari kedisiplinan dan kedalaman berpikir para pengajarnya. Dan kedua hal itu sulit dipertahankan ketika perut terus berbicara lebih keras dari panggilan intelektual.

Dari Keluhan di Grup WhatsApp ke Ruang Sidang Pleno

Perjuangan ini tidak lahir dalam semalam. Jauh sebelum pintu Mahkamah Konstitusi diketuk, para dosen sudah berbicara — dalam forum-forum ilmiah, dalam rapat-rapat asosiasi, dalam percakapan panjang di kantor dosen yang pengap. Namun selama bertahun-tahun, suara itu tidak pernah cukup keras untuk mengubah kebijakan.

Titik balik terjadi ketika Serikat Pekerja Kampus bersama dua dosen — Isman Rahmani Yusron dan Riski Alita Istiqomah — memutuskan untuk mengambil jalur hukum tertinggi: uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan itu resmi didaftarkan dan dicatat sebagai Perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025. Sidang pemeriksaan pendahuluan digelar pada 13 Januari 2026 — sebuah awal dari perjalanan panjang yang baru saja memasuki babak krusialnya.

ADI tidak tinggal diam. Pada 9 Maret 2026, organisasi ini mengirimkan surat resmi ke MK yang memuat pokok-pokok permohonan uji materi, sekaligus mendaftarkan diri sebagai pihak terkait. Sebulan kemudian, dalam rapat pengurus yang digelar di Universitas Borobudur pada 13 April 2026, ADI membentuk tim ahli penyusun naskah gugatan yang dipimpin oleh Prof. Dr. Faisal Santiago — langkah yang menunjukkan bahwa ini bukan sekadar protes emosional, melainkan gugatan hukum yang disiapkan dengan serius.

Inti masalahnya ada di sana: Pasal 52 UU Guru dan Dosen memang menyebut hak dosen atas penghasilan, namun tidak pernah menetapkan angka minimum yang tegas dan terukur. Akibatnya, interpretasi diserahkan kepada masing-masing institusi — dan dalam praktiknya, banyak perguruan tinggi swasta mengartikan “penghasilan yang layak” serendah mungkin agar tetap bisa membayar gaji.

Dua Kali UMP: Tuntutan Sederhana dengan Dampak Raksasa

Dalam dokumen petitum yang dibacakan di hadapan majelis hakim MK pada 25 Mei 2026, ADI meminta sesuatu yang terdengar sederhana: agar gaji pokok dosen ditetapkan minimal setara dua kali upah minimum di wilayah perguruan tinggi tersebut berada. Dua kali UMP. Bukan sepuluh kali, bukan berlebihan — hanya dua kali, sebagai pengakuan bahwa seorang dosen dengan gelar doktor layak mendapat lebih dari seorang karyawan dengan ijazah SMA.

Di balik angka itu terdapat argumen konstitusional yang kuat. Prof. Zainal Arifin Hoesein, salah satu ahli yang memperkuat materi sidang, menegaskan bahwa kesejahteraan dosen merupakan tanggung jawab konstitusional negara dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Sementara itu, ahli lainnya Ahmad Redi mengusulkan agar MK memberikan tafsir konstitusional bersyarat — sebuah mekanisme di mana MK tidak sekadar membatalkan pasal, tetapi memberikan interpretasi baru yang mengikat semua pihak.

ADI juga menegaskan bahwa persoalan kesejahteraan dosen tidak bisa lagi dipandang sempit sebagai urusan perburuhan atau internal kampus. Ini adalah persoalan daya saing nasional. Ini adalah persoalan kedaulatan intelektual. Ketika dosen tidak sejahtera, riset terhambat. Ketika riset terhambat, inovasi mati. Ketika inovasi mati, Indonesia terjebak selamanya sebagai konsumen teknologi negara lain.

Jika MK Mengabulkan: Gelombang yang Akan Mengubah Segalanya

Bayangkan apa yang akan terjadi jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini. Lebih dari 328.241 dosen di seluruh Indonesia — dari Sabang hingga Merauke — secara otomatis mendapat perlindungan hukum atas standar gaji minimum. Perguruan tinggi swasta yang selama ini membayar dosen di bawah UMP akan menghadapi konsekuensi hukum. Pemerintah wajib mereformasi sistem alokasi anggaran pendidikan untuk memasukkan komponen gaji dosen yang layak.

Konsekuensi fiskalnya memang tidak kecil. Indonesia mengalokasikan minimal 20 persen APBN untuk pendidikan — pada 2026, angka APBN keseluruhan adalah Rp 3.842,7 triliun, artinya anggaran pendidikan setidaknya sekitar Rp 768 triliun. Prof. Faisal Santiago, kepala tim hukum ADI, optimistis bahwa dengan anggaran sebesar itu, negara seharusnya mampu menjamin kelayakan hidup para dosen tanpa harus berdalih keterbatasan fiskal.

Namun dampak terpenting mungkin bukan yang terukur dalam angka. Bila standar gaji minimum ditetapkan, profesi dosen akan kembali menjadi pilihan karier yang menarik bagi generasi muda terbaik Indonesia. Saat ini, tidak sedikit lulusan doktor yang memilih berkarier di industri atau pindah ke luar negeri karena tidak sanggup bertahan dengan gaji akademisi dalam negeri. Brain drain ini perlahan menggerogoti fondasi intelektual bangsa — diam-diam, namun pasti.

Respons DPR: Menunggu dengan Tangan Terbuka

Dari lantai parlemen, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyambut proses hukum ini dengan sikap yang terhormat: menghormati mekanisme konstitusional dan menyatakan tidak akan mencampuri putusan MK. Lebih dari itu, Komisi X menyatakan kesiapannya untuk menjadikan putusan MK sebagai rujukan hukum dalam langkah revisi undang-undang — sebuah sinyal bahwa jika MK berpihak pada dosen, parlemen siap mengikuti.

Komisi X juga mengakui bahwa kesejahteraan dosen, khususnya dosen non-ASN dan dosen PTS, adalah persoalan struktural yang belum terselesaikan. Ini adalah pengakuan penting — bahwa masalah ini bukan sekadar keluhan, melainkan kegagalan sistem yang perlu diperbaiki secara sistematis.

Indonesia Emas 2045 dan Paradoks Pendidikan Tinggi

Pemerintah Indonesia kerap berbicara tentang visi Indonesia Emas 2045 — cita-cita menjadi negara maju dengan ekonomi terbesar keempat di dunia pada peringatan seratus tahun kemerdekaan. Di jantung visi itu ada kata kunci yang selalu diulang: “Sumber Daya Manusia Unggul.” Namun bagaimana sebuah negara bisa menghasilkan SDM unggul bila orang-orang yang paling bertanggung jawab mendidik mereka — para dosen — hidup dalam tekanan ekonomi yang menyesakkan?

Ada paradoks yang gelap di sini. Indonesia meminta dosen untuk menghasilkan publikasi ilmiah internasional, meningkatkan angka paten, membangun ekosistem riset yang kompetitif — sementara pada saat yang sama, membiarkan mereka mencari makan sendiri dengan gaji yang tidak cukup. Ini seperti meminta seseorang berlari maraton sambil minta ia membawa karung beras di punggungnya.

Dalam peringkat gaji dosen Asia Tenggara, Indonesia konsisten berada di posisi terendah. Sementara dosen di Singapura atau Malaysia mendapat kompensasi yang kompetitif dengan standar internasional, dosen Indonesia — dengan kualifikasi yang tidak kalah — mendapat sepersekiannya. Bukan hanya soal harga diri profesi, ini juga soal daya saing regional dalam menarik dan mempertahankan talenta akademik terbaik.

Menunggu Putusan yang Bisa Mengubah Sejarah

Sidang 25 Mei 2026 bukanlah akhir — ia adalah satu babak penting dalam sebuah proses hukum yang masih terus berjalan. Mahkamah Konstitusi kini memegang tanggung jawab besar: apakah akan menafsirkan ulang Pasal 52 UU Guru dan Dosen dengan cara yang memberikan kepastian hukum bagi ratusan ribu dosen, atau membiarkan ambiguitas yang sudah terlalu lama menjadi celah bagi eksploitasi?

ADI menyatakan optimisme yang bukan sekadar retorika. Mereka datang dengan data, dengan argumen hukum yang matang, dengan dukungan para ahli. Prof. Faisal Santiago dan tim hukumnya telah menyiapkan seluruh amunisi akademik dan juridis yang diperlukan. Kini, mereka menunggu — seperti seluruh komunitas akademik Indonesia menunggu — sebuah keputusan yang semestinya sudah lama datang.

Yang jelas, apapun putusan MK, permohonan ini telah berhasil melakukan sesuatu yang selama ini sulit dilakukan: memaksa publik, pemerintah, dan parlemen untuk menatap langsung ke dalam cermin yang selama ini dihindari. Cermin yang memperlihatkan wajah asli Indonesia — sebuah negara yang bermimpi besar tentang masa depan, namun belum sepenuhnya menghargai mereka yang paling bertanggung jawab membangunnya.

Memalukan di Peta ASEAN: Saat Kamboja pun Lebih Menghargai Dosennya

Jika data gaji rata-rata dosen Indonesia sudah memprihatinkan dalam konteks domestik, ia menjadi semakin memalukan ketika dilihat dalam peta Asia Tenggara. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber dan dikutip dalam sidang MK, Indonesia menempati posisi paling buncit dalam hal gaji dosen di antara delapan negara ASEAN yang diperbandingkan.

Angka yang paling menohok bukan perbandingan dengan Singapura — perbedaan hingga 60 kali lipat itu mungkin bisa dimaklumi mengingat jurang ekonomi yang lebar. Yang benar-benar memukul adalah fakta bahwa bahkan Kamboja — negara yang baru pulih dari kehancuran rezim Khmer Merah dan berpendapatan per kapita jauh di bawah Indonesia — membayar dosennya 3,42 kali upah minimum setempat. Indonesia? Hanya 1,32 kali.

Data juga menunjukkan bahwa rata-rata jam kerja dosen perguruan tinggi negeri Indonesia sepanjang 2024 mencapai 69,64 jam per pekan — hasil survei kualitatif terhadap 36 dosen PTN di 23 provinsi. Sebanyak 33 persen dosen PTN bekerja 41–60 jam per minggu, dan 28 persen bekerja 61–80 jam per minggu. Dengan jam kerja yang melampaui rata-rata pekerja kantoran mana pun, dan dengan gaji yang kalah dari kasir supermarket di negara tetangga, pertanyaannya bukan lagi mengapa para dosen mengeluh — pertanyaannya adalah: mengapa mereka masih bertahan?

Jawabannya, tentu saja, adalah panggilan. Dedikasi. Idealisme yang bertahan meski terus-menerus digerogoti oleh realita ekonomi yang keras. Tapi idealisme punya batas. Dan batas itu kini sedang diuji di ruang sidang Mahkamah Konstitusi.

#JanganJadiDosen: Ketika Profesi Mulia Menjadi Peringatan Viral

Pada pertengahan 2025, media sosial Indonesia sempat diramaikan oleh tagar yang terdengar pahit sekaligus jujur: #JanganJadiDosen. Bukan tagar yang lahir dari kebencian terhadap profesi — ia lahir dari kasih sayang. Para dosen yang menghayati beratnya beban kerja mereka, merasakan sempitnya penghasilan, dan menyaksikan rekan-rekan terbaik mereka memilih jalan lain, merasa perlu memberi peringatan kepada generasi muda: pikirkan dua kali sebelum memilih jalan ini.

Fenomena ini menciptakan lingkaran setan yang berbahaya: dosen cenderung mengambil kerja sampingan di luar kampus, daya tarik profesi dosen untuk generasi muda menurun, dan riset serta publikasi akademik menjadi kurang terdukung karena fokus finansial beralih ke kebutuhan hidup. Ini lingkaran yang menghancurkan dirinya sendiri secara perlahan: semakin sedikit orang terbaik yang mau menjadi dosen, semakin rendah kualitas pendidikan tinggi, semakin lemah fondasi riset nasional — dan semakin sulit Indonesia bersaing di panggung global.

Fenomena ini bahkan menyentuh ranah yang lebih luas. Tagar #KaburAjaDulu, yang viral pada awal 2025, juga digaungkan oleh akademisi dan dosen yang menyoroti kesejahteraan yang semakin terabaikan. Salah satu yang mereka soroti adalah tunjangan kinerja dosen di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang tidak dibayarkan selama lima tahun terakhir — padahal ini adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen.

Ketika dosen atau peneliti terbaik memilih karier di luar negeri, dunia pendidikan Indonesia kehilangan sosok-sosok yang bisa membimbing generasi muda. Mahasiswa kehilangan kesempatan belajar langsung dari orang-orang terbaik di bidangnya. Dan Indonesia, dalam jangka panjang, kehilangan sesuatu yang jauh lebih mahal dari angka di dalam APBN: modal intelektual yang tidak bisa dibeli kembali begitu ia pergi.

Tantangan Fiskal yang Diakui Sendiri oleh Menteri Keuangan

Tidak semua suara yang mengakui masalah ini datang dari pihak yang menuntut. Bahkan dari dalam pemerintahan sendiri, ada pengakuan yang — meski tidak serta-merta diikuti solusi konkret — menunjukkan bahwa masalah ini sudah terlalu nyata untuk terus diabaikan.

Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menyoroti rendahnya gaji guru dan dosen sebagai tantangan pengelolaan keuangan negara. Ia menyebut, menjadi dosen atau guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar, dan menyebutnya sebagai salah satu tantangan bagi keuangan negara. Sebuah pengakuan yang, meski jujur, juga menunjukkan betapa dalam masalah ini sudah mengakar: bahkan penjaga keuangan negara mengakuinya sebagai tantangan, namun belum mampu memberikan jawaban yang memuaskan.

Sri Mulyani mempertanyakan apakah semua beban kesejahteraan dosen harus ditanggung sepenuhnya dari keuangan negara, atau apakah perlu ada partisipasi dari masyarakat. Pernyataan ini menjadi pisau bermata dua: di satu sisi, ia adalah pertanyaan fiskal yang sah; di sisi lain, ia bisa dibaca sebagai upaya melemparkan tanggung jawab kepada pihak lain. Dan bagi 328.241 dosen yang hidup dengan gaji di bawah layak, debat fiskal itu terasa sangat jauh dari meja makan mereka yang kerap kosong di tengah bulan.

ADI dalam gugatan MK-nya justru menjawab kekhawatiran fiskal ini dengan argumen yang berlawanan: dengan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN yang setara ratusan triliun rupiah, tidak ada alasan fiskal yang kuat untuk tidak menjamin gaji minimum dosen yang layak. Ini bukan soal tidak ada uangnya — ini soal di mana prioritas diletakkan.

Data yang Selama Ini Absen: Survei Pertama Kesejahteraan Dosen Indonesia

Salah satu ironi terbesar dari krisis ini adalah bahwa selama bertahun-tahun, tidak ada data komprehensif yang bisa menjadi rujukan resmi. Para dosen mengeluh, namun tidak ada angka yang cukup kuat untuk dijadikan dasar kebijakan. Tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Mataram (Unram) kemudian memutuskan mengisi kekosongan itu. Mereka meluncurkan survei nasional secara daring pada April 2023, yang diikuti hampir 1.200 dosen aktif dari berbagai penjuru Indonesia.

Hasilnya menghancurkan semua asumsi nyaman. Riset gabungan tiga universitas itu menemukan bahwa 42 persen pengajar di Indonesia masih mendapatkan gaji di bawah Rp 3 juta per bulan. Dosen swasta menghadapi kondisi yang lebih parah — ada yang menerima gaji Rp 45.000 per jam dengan total penghasilan bulanan tidak lebih dari Rp 900.000.

Rp 900.000. Sebulan. Untuk seorang manusia dengan gelar akademik, dengan tanggung jawab membentuk pikiran mahasiswa, dengan beban administratif yang menggunung, dengan tuntutan publikasi riset yang terus meningkat.

Tanpa rujukan yang jelas, dosen berada dalam posisi rawan untuk digaji di bawah standar upah minimum masing-masing daerah. Dan itulah yang terjadi di lapangan: ribuan dosen PTS di seluruh Indonesia menerima bayaran yang secara hukum seharusnya tidak boleh terjadi — namun terjadi karena tidak ada pasal yang cukup kuat untuk mencegahnya. Celah itulah yang kini coba ditutup oleh gugatan ADI ke Mahkamah Konstitusi.

Tridharma di Atas Kertas, Tridharma yang Tak Bisa Dijalankan

Setiap dosen di Indonesia tahu tiga kata itu di luar kepala: Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat. Itulah Tridharma Perguruan Tinggi — kewajiban konstitusional yang menjadi inti dari eksistensi seorang dosen. Namun Tridharma adalah cita-cita yang membutuhkan kondisi untuk bisa diwujudkan. Dan kondisi itu tidak tersedia ketika sang dosen harus menghabiskan sore dan malamnya mencari penghasilan tambahan.

Kondisi gaji yang rendah membuat banyak dosen terpaksa mengambil beban mengajar melebihi ketentuan demi mendapatkan tambahan penghasilan, terutama di PTN berstatus Badan Layanan Umum dan Badan Hukum yang menerapkan skema remunerasi. Akibatnya, waktu yang seharusnya digunakan untuk riset — yang merupakan inti dari dharma kedua — tersita habis untuk memenuhi kuota SKS. Dosen menjadi mesin pengajar, bukan pemikir. Dan mahasiswa, tanpa mereka sadari, adalah yang paling dirugikan.

Mohammed Ali Berawi menegaskan bahwa kondisi gaji yang rendah berdampak langsung pada kemampuan dosen menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi — yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini bukan sekadar klaim retoris. Ini adalah kausalitas yang bisa diukur: jumlah publikasi ilmiah internasional Indonesia, jumlah paten yang dihasilkan dosen, peringkat universitas di indeks global — semua berkorelasi dengan seberapa banyak waktu dan energi yang bisa diinvestasikan dosen ke dalam pekerjaan akademik mereka. Dan investasi itu tidak mungkin optimal ketika dosen harus lebih dahulu berpikir tentang cicilan listrik dan uang sekolah anak.

Tiga Skenario Putusan MK dan Apa Artinya bagi Indonesia

Proses hukum di Mahkamah Konstitusi tidak pernah sederhana. Dari permohonan yang diajukan, ada setidaknya tiga skenario besar yang mungkin terjadi — dan masing-masing membawa konsekuensi yang berbeda bagi lebih dari tiga ratus ribu dosen Indonesia.

Skenario Pertama: MK Mengabulkan Sepenuhnya

Ini adalah skenario yang paling ditunggu-tunggu ADI dan komunitas akademik. Jika MK menafsirkan ulang Pasal 52 dengan menetapkan standar gaji minimum dosen sebesar dua kali UMP, maka negara terikat secara hukum untuk memastikan implementasinya. Perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar ini bisa menghadapi sanksi hukum. Pemerintah wajib menyiapkan skema pendanaan untuk menutup selisih. Ini adalah perubahan struktural — bukan tambal sulam.

Skenario Kedua: Tafsir Konstitusional Bersyarat

Ahli hukum Ahmad Redi mengusulkan mekanisme ini sebagai jalan tengah yang realistis. MK tidak sepenuhnya membatalkan pasal yang ada, tetapi memberikan penafsiran baru yang mengikat: bahwa “penghasilan yang layak” dalam Pasal 52 harus dipahami sebagai penghasilan yang tidak boleh lebih rendah dari UMP setempat, dengan mandat kepada legislatif dan eksekutif untuk menetapkan regulasi turunan dalam jangka waktu tertentu. Ini memberi waktu transisi, namun tetap menciptakan kepastian hukum.

Skenario Ketiga: Permohonan Ditolak

Ini adalah skenario terburuk — namun bukan berarti perjuangan berakhir. Jika MK menolak permohonan, bola akan kembali ke lapangan legislatif. Tekanan akan semakin besar pada DPR untuk merevisi UU Guru dan Dosen — dan Komisi X yang sudah menyatakan kesiapan dialognya akan menghadapi ekspektasi yang jauh lebih tinggi dari publik akademik. Penolakan MK dalam skenario ini justru bisa menjadi pemantik gerakan yang lebih luas.

Surat yang Tidak Pernah Dikirim

Di suatu sore di bulan Maret, seorang dosen perempuan di sebuah kampus swasta di Surabaya menulis sesuatu di buku catatannya — bukan materi kuliah, bukan draf makalah. Ia menulis surat. Surat untuk mahasiswanya yang sedang mempertimbangkan menjadi dosen setelah lulus.

Ia menulis tentang keindahan momen ketika sebuah konsep abstrak tiba-tiba menyala di mata seorang mahasiswa. Tentang kepuasan membaca tesis yang ditulis dengan sungguh-sungguh. Tentang rasa haru ketika mantan mahasiswa mengirim kabar bahwa mereka berhasil. Ia menulis semua itu — dan di bagian akhir, ia menulis satu kalimat yang kemudian tidak jadi dikirimnya: “Tapi pikirkan dua kali. Pastikan kamu siap hidup dengan gaji yang tidak akan pernah cukup, namun dengan hati yang selalu penuh.”

Surat itu tidak pernah dikirim. Mungkin karena ia tidak ingin melemahkan semangat mereka. Atau mungkin karena ia sendiri masih berharap — masih percaya bahwa suatu hari, seseorang di suatu tempat yang berwenang akan membaca angka-angka itu, memahami artinya, dan memutuskan bahwa cukup sudah. Bahwa saatnya negara ini menghargai para arsitek masa depannya dengan lebih dari sekadar kata-kata di dalam undang-undang yang kabur.

Pada 25 Mei 2026, di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, sebuah harapan itu memiliki nama resmi: Perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang ketidakpedulian itu, para dosen tidak hanya mengeluh — mereka menggugat. Tidak di grup WhatsApp, tidak di kolom komentar media sosial, tetapi di forum hukum tertinggi di negeri ini.

Apakah Mahkamah Konstitusi akan menjawab? Kita semua menunggu. Dan sementara menunggu, di suatu kampus di Surabaya, di Makassar, di Medan, di Maluku, di Papua — seorang dosen sedang membuka laptopnya, mempersiapkan materi kuliah besok pagi, dan berharap bahwa negara yang ia bantu cerdaskan akan, suatu hari, cukup dewasa untuk balas berjasa.