Ada sebuah surat yang tidak pernah cukup dikutip. Ditulis pada musim semi tahun 1899, dari sebuah ruang pingitan di Jepara, Jawa Tengah, oleh seorang perempuan berusia dua puluh tahun kepada sahabat penanya di negeri Belanda. Kartini menulis tentang dirinya dan kaumnya — perempuan-perempuan yang lahir di bawah langit yang sama tetapi tidak boleh menatap horizon yang sama. “Kami, para gadis,” tulisnya, “sejauh menyangkut pendidikan, terbelenggu oleh tradisi dan konvensi kuno, dan hanya sedikit memperoleh manfaat dari kemajuan zaman.”

Lebih dari dua abad berlalu. Langit Jepara masih membiru di pagi hari. Namun “jeruji” yang membelenggu perempuan Indonesia hari ini sudah berganti wajah. Bukan lagi tembok pingitan, bukan lagi larangan pergi ke sekolah, bukan lagi tradisi yang melarang perempuan membaca kitab suci. Jeruji baru itu bernama: kesenjangan digital, bias algoritma, dan gerbang kecerdasan buatan (AI) yang belum terbuka bagi semua.

Peringatan Hari Kartini pada 21 April 2026 ini bukan sekadar seremonial kebaya dan sanggul. Ini adalah momen untuk bertanya dengan jujur dan agak tidak nyaman: apakah Kartini — andai ia hidup hari ini — akan bangga dengan apa yang kita hasilkan, atau justru mengirimkan surat protes kepada kita semua?

Dunia yang Dilawan Kartini: Kegelapan yang Sistematis

Untuk memahami mengapa Kartini relevan di era AI, kita harus benar-benar memahami dunia yang ia lawan. Bukan sekadar “perempuan tidak boleh sekolah” — melindih itu terlalu sederhana. Yang dihadapi Kartini adalah sistem penindasan yang berlapis, terstruktur, dan disahkan baik oleh tradisi Jawa maupun oleh rezim kolonial Belanda.

Coba bayangkan ini: Kartini lahir pada 1879 ke dalam keluarga bangsawan Jawa, yang secara paradoks memberikan kepadanya hak istimewa sekaligus penjara paling sempurna. Ayahnya, Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat, adalah bupati Jepara yang cukup progresif untuk menyekolahkan Kartini ke sekolah Belanda hingga kelas enam. Namun ketika usianya dua belas tahun, pingitan menunggu. Pintu ditutup. Dunia diperkecil menjadi empat tembok rumah bangsawan.

Sistem ini bukan sekadar kejam — ia sangat efisien dalam melanggengkan dirinya sendiri. Perempuan yang tidak berpendidikan melahirkan generasi yang tidak mengerti pentingnya pendidikan. Perempuan yang tidak punya suara tidak bisa memprotes ketidakadilan yang menimpa mereka. Perempuan yang tidak punya akses informasi tidak bisa membayangkan dunia yang berbeda.

Ada tujuh rantai yang membelenggu perempuan Jawa di era Kartini — dan penting untuk menamai semuanya satu per satu. Pertama, sistem patriarki yang mengalihkan perempuan dari subjek menjadi objek, selamanya berada di bawah otoritas ayah, suami, dan saudara lelaki. Kedua, domestifikasi yang membatasi dunia perempuan pada dapur dan kamar tidur. Ketiga, poligami yang dinormalisasi, membuat perempuan harus siap dibagi. Keempat, kawin paksa yang menghalangi perempuan memilih jalan hidupnya sendiri. Kelima, larangan mengaji dan memahami kitab suci secara mandiri, membuat perempuan tergantung pada tafsir laki-laki dalam soal agama. Keenam, pengajaran “wanita sejati” yang secara harfiah berarti “wani ditata” — berani untuk diatur — bukan berani untuk memimpin. Dan ketujuh, tidak adanya akses pendidikan formal yang bermakna.

Tujuh rantai ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling mengunci satu sama lain, membentuk sistem yang nyaris mustahil untuk dipatahkan dari dalam. Inilah yang membuat perjuangan Kartini begitu luar biasa: ia mencoba memutus rantai-rantai ini hanya dengan alat yang tersisa untuknya — tinta dan kertas.

Senjata Paling Berbahaya: Sebuah Pena

Apa yang dilakukan Kartini dengan keterbatasannya adalah sesuatu yang patut kita renungkan dalam-dalam. Ia tidak punya akses ke panggung publik. Ia tidak bisa berpidato. Ia tidak bisa mendirikan partai atau memimpin demonstrasi. Yang ia punya adalah: kemampuan berbahasa Belanda yang fasih berkat pendidikan kecilnya, jaringan korespondensi dengan beberapa orang Belanda yang simpatik, dan sebuah akal pikiran yang tajam luar biasa untuk usianya.

Dari alat-alat sederhana itulah, Kartini membangun salah satu karya pemikiran paling penting dalam sejarah Indonesia. Surat-suratnya kepada Stella Zeehandelaar, kepada keluarga Abendanon, kepada Dr. Adriaan dan Ny. Rosa Abendanon-Mandri — adalah dokumen yang menggabungkan keluhan personal dengan analisis sosial yang mendalam, romansa dengan realisme, protes dengan puisi.

Pada tahun 1903, dengan izin suaminya — sebuah detail yang sendirinya bercerita banyak tentang batas-batas kebebasan Kartini — ia mendirikan sekolah perempuan di Rembang. Itu adalah aksi nyata pertama: mengubah ruang privat pingitan menjadi ruang publik pembelajaran. Dua belas tahun setelah wafatnya pada 17 September 1904 dalam usia 25 tahun, Yayasan Kartini mendirikan Sekolah Kartini di Semarang, yang kemudian menyebar ke Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan kota-kota lainnya.

Dari Pingitan ke Kesenjangan Digital: Rantai yang Berganti Nama

Kini lompat ke tahun 2026. Indonesia memiliki angka melek huruf yang mencapai lebih dari 95 persen. Perempuan Indonesia menjadi dokter, hakim, ilmuwan, astronaut — bahkan presiden. Sekolah Kartini yang dulu hanya ada di beberapa kota kini sudah tidak diperlukan lagi karena sekolah negeri terbuka untuk semua. Secara formal, rantai-rantai yang membelenggu Kartini telah diputus.

Tetapi apakah benar perempuan Indonesia sudah bebas sepenuhnya? Ataukah rantai itu hanya berganti nama, berganti bentuk, berganti mekanisme — lebih halus, lebih sulit ditunjuk dengan jari, namun tidak kalah membatasinya?

Kesenjangan ini bukan hanya soal kepemilikan smartphone atau sinyal internet. Ini adalah kesenjangan dalam hal apa yang oleh para ahli disebut sebagai meaningful connectivity — konektivitas yang bermakna. Bisa mengakses internet hanyalah langkah pertama. Yang lebih penting adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi secara kritis, produktif, dan berdaya.

Empat Wajah Baru Ketidaksetaraan di Era Digital

Jika Kartini hidup hari ini, ia mungkin tidak akan menulis tentang pingitan dan poligami (meskipun keduanya masih belum sepenuhnya lenyap dari Indonesia). Ia akan menulis tentang empat hal berikut.

Pertama, kesenjangan akses teknologi. Sementara perempuan di kota besar bisa menggunakan AI untuk menyelesaikan laporan kantor, mendaftar beasiswa, atau memulai bisnis online, perempuan di desa terpencil masih berjuang mendapatkan sinyal telepon. Garis pembatas bukan lagi antara laki-laki dan perempuan secara keseluruhan, tetapi antara perempuan yang punya akses dan perempuan yang tidak — sebuah ketidaksetaraan di dalam ketidaksetaraan.

Kedua, bias algoritma yang mereproduksi ketidaksetaraan lama. Ini adalah jeruji paling tidak kasat mata namun paling berbahaya. Sistem AI dilatih menggunakan data historis — dan data historis manusia penuh dengan bias gender. Ketika sebuah algoritma rekrutmen dilatih pada data karyawan masa lalu yang mayoritas laki-laki di posisi senior, ia akan belajar bahwa “karyawan senior yang baik” cenderung berjenis kelamin laki-laki. Ketika sistem kredit AI dilatih pada data historis yang mencerminkan diskriminasi terhadap perempuan dalam akses permodalan, ia akan meneruskan diskriminasi itu — tetapi kini dibalut dengan otoritas angka dan “objektivitas” mesin.

Ketiga, beban ganda yang semakin berat. Revolusi AI menjanjikan efisiensi — dan memang menghadirkannya, untuk mereka yang mampu menggunakannya. Namun bagi jutaan perempuan Indonesia yang masih menanggung “beban ganda” (double burden) — bekerja di luar rumah sekaligus mengurus seluruh pekerjaan domestik — ledakan teknologi ini menciptakan tekanan baru: kini mereka dituntut juga untuk melek AI, belajar prompt engineering, memahami machine learning, mengikuti perubahan dunia kerja yang bergerak secepat kilat. Sementara jam dalam sehari tetap dua puluh empat.

Keempat, keterwakilan yang sangat timpang dalam industri teknologi itu sendiri. Perempuan hanya mewakili sebagian kecil dari tenaga kerja di perusahaan-perusahaan teknologi raksasa dunia, dan lebih sedikit lagi di posisi teknis inti seperti pengembangan model AI. Ketika para pengambil keputusan di balik sistem AI yang akan mengubah dunia adalah kelompok yang homogen — mayoritas pria, mayoritas dari negara maju — maka produk yang dihasilkan pun akan mencerminkan perspektif yang sempit itu.

Kecerdasan Buatan: Janji Pembebasan atau Penjara Baru?

Kecerdasan buatan memiliki potensi demokratisasi yang luar biasa — ini bukan klise, ini benar secara teknis. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang petani perempuan di Sulawesi dapat mengakses informasi yang sama kualitasnya dengan konsultan di Jakarta, hanya dengan mengetikkan pertanyaan ke dalam antarmuka AI. Seorang ibu rumah tangga di NTT dapat belajar coding, mendapat umpan balik instan atas tulisannya, menerjemahkan dokumen, menganalisis data keuangan keluarga — semua tanpa biaya yang berarti.

Ini adalah “Habis Gelap Terbitlah Terang” versi digital: pengetahuan, yang selama berabad-abad adalah monopoli mereka yang punya akses ke institusi dan guru yang mahal, kini bisa hadir di genggaman siapa saja. Inilah janji yang membuat AI begitu menggembirakan dari perspektif kesetaraan.

Namun — dan ini adalah “namun” yang sangat besar — potensi ini hanya terwujud jika beberapa kondisi terpenuhi. Dan kondisi-kondisi itulah yang saat ini tidak setara distribusinya di Indonesia.

Siapa yang Diuntungkan, Siapa yang Tertinggal

Ekonomi AI bekerja dengan prinsip yang dalam banyak hal mirip dengan ekonomi kolonial yang dialami Kartini: keuntungan mengalir ke atas dan ke pusat, sementara biaya ditanggung oleh yang di bawah dan di pinggir. Otomasi yang digerakkan AI akan menghapus jutaan pekerjaan — dan pekerjaan yang paling rentan adalah pekerjaan yang selama ini banyak dilakukan oleh perempuan: operator data entry, kasir, pekerja administrasi, asisten layanan pelanggan.

Di sisi lain, pekerjaan yang diciptakan oleh revolusi AI — pengembang model, arsitek data, ahli keamanan siber, perancang sistem — membutuhkan kualifikasi tinggi yang saat ini masih menjadi domain mereka yang sudah punya modal manusia dan modal sosial yang kuat. Tanpa intervensi yang sengaja dan terstruktur, AI akan memperlebarkan jurang yang sudah ada, bukan mempersempitnya.

Ada hal lain yang jarang dibicarakan: beban kerja reproduktif yang tidak terbayar. Ketika AI membuat pekerjaan profesional lebih efisien, ada harapan implisit bahwa pekerja — termasuk perempuan — akan menggunakan waktu yang “dihemat” itu untuk produktivitas lebih tinggi. Namun siapa yang akan mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa diotomasi? Siapa yang akan merawat anak yang sakit, menemani lansia, memastikan ada makanan di meja? Pekerjaan-pekerjaan perawatan ini — yang secara global ditanggung oleh perempuan tiga kali lebih banyak daripada laki-laki — tidak tersentuh oleh revolusi AI. Mereka tetap ada, tetap tak terbayar, tetap tak diakui.

Kartini Digital: Perempuan Indonesia dan Navigasi di Zaman AI

Namun berhenti di keluhan dan analisis masalah adalah pengkhianatan terhadap semangat Kartini yang sejati. Kartini bukan sekadar pengeluh — ia adalah pemikir sekaligus penggerak. Jadi mari kita tanya: bagaimana “Kartini masa kini” seharusnya menavigasi era AI ini?

Literasi AI adalah Emansipasi Abad ke-21

Jika Kartini berjuang agar perempuan bisa membaca dan menulis — literasi aksara — maka perjuangan perempuan abad ke-21 adalah literasi AI. Bukan dalam arti semua perempuan harus menjadi insinyur machine learning. Kartini pun tidak menuntut semua perempuan menjadi cendekiawan Belanda. Ia menuntut akses yang setara terhadap alat-alat yang mengubah nasib.

Literasi AI hari ini mencakup kemampuan untuk: memahami bagaimana sistem AI bekerja dan apa keterbatasannya; mengenali kapan keputusan yang mempengaruhi hidupnya dibuat oleh algoritma dan bagaimana untuk mempertanyakan atau mengatasinya; menggunakan alat-alat AI secara produktif untuk meningkatkan pendapatan, mengakses layanan, dan memperluas peluang; serta memahami privasi dan keamanan data di era di mana data adalah mata uang baru.

Yang menarik adalah bahwa AI yang ada saat ini, dengan antarmuka bahasa alami yang semakin canggih, justru semakin mudah diakses oleh mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis. Seorang perempuan pedagang di Pasar Minggu tidak perlu bisa coding untuk menggunakan AI — ia bisa berbicara kepada AI dalam bahasa Indonesia sehari-hari dan mendapatkan bantuan yang dahulu hanya bisa diperoleh dari konsultan berbayar.

Membangun, Bukan Hanya Menggunakan

Namun ada level yang lebih dalam dari sekadar penggunaan. Kartini tidak cukup hanya mengkonsumsi pengetahuan orang Belanda — ia menciptakan pengetahuannya sendiri, mengembangkan analisis sosialnya sendiri, membangun institusinya sendiri. Ambisi yang sama perlu ada dalam konteks AI.

Indonesia membutuhkan lebih banyak perempuan yang tidak hanya menggunakan AI, tetapi yang terlibat dalam pembangunannya — sebagai peneliti, sebagai perancang kebijakan AI yang adil, sebagai etikawan teknologi, sebagai pengembang aplikasi AI yang relevan dengan konteks lokal Indonesia. Dibutuhkan perempuan yang bisa memastikan bahwa sistem AI yang dibangun di Indonesia — atau yang diimpor dan digunakan di Indonesia — tidak meneruskan bias-bias lama.

Ini bukan utopia. Di berbagai pelosok Indonesia, ada perempuan-perempuan muda yang sudah melakukannya. Ada yang membangun startup teknologi yang melayani ibu-ibu di pedesaan. Ada yang melakukan penelitian tentang kesenjangan representasi dalam data AI berbahasa Indonesia. Ada yang menjadi advokat kebijakan AI yang inklusif. Mereka adalah Kartini-Kartini digital — dan mereka membutuhkan lebih banyak kawan.

Peran Negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil

Perubahan struktural tidak bisa datang hanya dari heroisme individual. Kartini sendiri menyadari ini — ia tidak hanya menulis surat kepada sahabatnya, ia juga memohon kepada pejabat pemerintah Belanda untuk mengubah kebijakan. Dalam konteks AI, perubahan yang bermakna membutuhkan tindakan di tiga level.

Pemerintah perlu memastikan bahwa program pelatihan digital yang ada secara aktif dan terukur menjangkau perempuan, terutama di daerah terpencil. Regulasi AI yang sedang dikembangkan di Indonesia harus secara eksplisit mengandung mandat kesetaraan gender — wajib ada penilaian dampak gender sebelum sistem AI digunakan dalam layanan publik seperti rekrutmen ASN, penyaluran bantuan sosial, atau sistem peradilan.

Perusahaan teknologi perlu melakukan audit bias gender secara rutin pada sistem AI mereka. Ini bukan charity — ini adalah bisnis yang baik, karena sistem yang bias menghasilkan keputusan yang buruk yang pada akhirnya merugikan perusahaan itu sendiri. Selain itu, program magang, beasiswa, dan mentoring perempuan di bidang teknologi perlu diperluas secara masif.

Masyarakat sipil — termasuk organisasi perempuan seperti Aisyiyah dan berbagai LSM yang lahir dari semangat Kartini — perlu mengupdate agenda perjuangannya untuk mencakup advokasi literasi AI dan keadilan algoritmik. Isu-isu ini perlu dibumikan ke dalam bahasa yang dipahami oleh ibu-ibu PKK di desa, bukan hanya oleh akademisi di seminar internasional.

Surat untuk Kartini, dari Masa Depan yang Masih Berjuang