Provinsi Maluku kembali menjadi sorotan diplomasi ekonomi internasional. Kamis, 19 Februari 2026, Duta Besar Republik Indonesia untuk Portugal, Susi Marleny Bachsin, menyambangi Kota Ambon. Didampingi Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, rombongan langsung meninjau Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon di kawasan Tantui. Mereka menyaksikan proses bongkar muat ikan: tuna yellowfin dari KM Malvinas 03, ikan layang dari KM Raja Bubara, kemudian menyusuri gudang dingin PT Harta Samudera I—dari sortir, pengolahan, hingga pengemasan siap ekspor.
Kunjungan ini bukan sekadar kunjungan sopan santun. Ini penjajakan konkret investasi dan pasar ekspor komoditas perikanan Maluku—ikan, udang, cumi-cumi, terutama tuna yellowfin yang menjadi unggulan—langsung ke Portugal sebagai pintu gerbang Eropa. Sore harinya, bahkan digelar pertemuan virtual dengan pengusaha Lisbon. Plakat penghargaan diserahkan, sinyal komitmen. Dubes Susi terkesan dengan potensi lapangan, berjanji akan “memboyong” investor Portugal. Gubernur Lewerissa membalas dengan “karpet merah”: “Silakan datang, lakukan studi kelayakan. Kami siapkan iklim yang kondusif.”
Ini kabar baik. Sangat baik. Maluku, yang secara historis dikenal sebagai “Spice Islands” yang pernah memicu perang dagang global abad ke-16, kini berpotensi menjadi pemasok protein laut premium bagi Eropa abad ke-21. Potensi sumber daya perikanan di perairan Maluku—termasuk WPP 714 Laut Banda dan sekitarnya—masih luar biasa. Yellowfin tuna Maluku dikenal kualitasnya tinggi, daging padat, rendah lemak, cocok untuk pasar Eropa yang menuntut standar ketat traceability dan sustainability. Kunjungan Gubernur ke Lisbon tahun lalu sudah membuka pintu; kunjungan Dubes ini adalah langkah konkretisasi.
Namun, peluang ini bisa menjadi emas, atau bisa menjadi jebakan yang sama seperti ratusan tahun lalu—ekstraksi sumber daya tanpa meninggalkan warisan berkelanjutan bagi rakyat Maluku. Sejarah mengajarkan kita: ketika Portugis mendarat di Maluku tahun 1512 untuk cengkeh dan pala, mereka membawa senjata, agama, dan akulturasi budaya. Tapi yang ditinggalkan adalah konflik, benteng, dan ketergantungan. Hari ini, dalam era blue economy, kita tidak boleh mengulangi pola yang sama: kapal asing datang, ambil ikan, pergi, sementara nelayan lokal tetap miskin, ekosistem terkikis.
Mari kita bedah tajam.
Pertama, potensi ekonomi yang nyata.
Sektor perikanan Maluku bukan main-main. Meski data lengkap 2025-2026 masih segar, tren regional menunjukkan ekspor perikanan Maluku Utara saja sudah menyentuh Rp145 miliar sepanjang 2025, didominasi frozen yellowfin tuna loin. Maluku sendiri punya potensi serupa—bahkan lebih strategis karena lokasi pelabuhan Ambon yang lebih terintegrasi. Investor Portugal melihat peluang karena permintaan Eropa akan seafood berkelanjutan meningkat, sementara stok di Atlantik menurun. Jika investasi masuk—bukan hanya beli mentah, tapi bangun cold storage modern, pabrik fillet, pengolahan value-added—maka multiplier effect-nya besar: penyerapan tenaga kerja lokal ribuan orang, peningkatan pendapatan nelayan, devisa masuk, dan Maluku bisa jadi salah satu lumbung ikan nasional yang sesungguhnya.
Gubernur Lewerissa sudah tepat menekankan syarat: investasi harus “sehat, etis, dan bertanggung jawab”—patuh regulasi, rekrut tenaga kerja lokal signifikan, transfer teknologi. Ini bukan basa-basi. Ini keharusan. Tanpa itu, kita hanya jadi pemasok bahan baku murah, sementara keuntungan mengalir ke Lisbon atau Lisbon via perusahaan patungan.
Kedua, tantangan yang tak boleh diabaikan.
Maluku bukan surga tanpa duri. IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated) masih menjadi momok di perairan Laut Banda dan sekitarnya. Nelayan lokal terancam, stok ikan menurun, ekosistem rusak akibat destructive fishing. Infrastruktur pendukung—jalan akses pelabuhan, listrik stabil untuk cold chain, laboratorium mutu—masih jauh dari ideal. PT Harta Samudera yang dikunjungi Dubes memang sudah ekspor, tapi berapa banyak UMKM nelayan kecil yang tersentuh? Berapa banyak kapal nelayan tradisional yang masih pakai es balok dan berisiko tinggi?
Standar Eropa bukan main-main. Uni Eropa punya IUU Regulation yang ketat; satu pelanggaran, pintu pasar bisa tertutup. Jika investor Portugal datang tapi tidak bawa teknologi tracking satelit, blockchain traceability, atau sistem cold chain ramah lingkungan, maka ini bukan investasi—ini penjarahan modern. Ditambah lagi perubahan iklim: suhu laut naik, pola migrasi tuna berubah. Tanpa pengelolaan berbasis science-based (kuota tangkapan berkelanjutan, marine protected areas), kita sedang menjual masa depan anak cucu demi devisa jangka pendek.
Ketiga, dimensi diplomasi budaya yang cerdas.
Dubes Susi dan Gubernur menyebut diplomasi budaya sebagai pelengkap. Ini poin tajam yang sering terlewat. Pengaruh Portugis di Maluku bukan hanya sejarah kelam, tapi juga warisan hidup: Katreji, peroncong, bahkan elemen musik dan tarian yang menjadi identitas. Ini soft power luar biasa. Bayangkan jika Maluku mengirim grup seni Katreji ke Lisbon, atau Portugal membawa chef seafood mereka ke Festival Pala Ambon. Hubungan tidak hanya transaksional, tapi emosional. Itu yang membuat investasi lebih sustainable—karena ada rasa saling menghargai, bukan sekadar hitung-hitungan rupiah dan euro.
Rekomendasi tajam untuk tidak sia-sia.
- Pemerintah Provinsi Maluku harus segera susun blue print investasi perikanan yang transparan: satu pintu perizinan digital, prioritas KUR nelayan, dan audit independen setiap proyek asing. Jangan sampai investor datang, tapi izin berbelit, atau malah ada pungli terselubung.
- KKP Pusat harus dukung dengan pengawasan ketat IUU, perluas kapal pengawas, dan integrasikan data satelit dengan Portugal (yang juga punya kepentingan di Atlantik). Kerja sama MCS (Monitoring, Control, Surveillance) bilateral bisa jadi model.
- Pelaku usaha lokal (seperti PT Harta Samudera dan UMKM) harus naik kelas: bangun kemitraan outgrower dengan nelayan, bukan hanya beli murah. Beri pelatihan HACCP, MSC certification, agar produk Maluku bukan “cheap seafood” tapi “premium sustainable from Spice Islands”.
- Masyarakat dan akademisi harus jadi pengawas. Libatkan universitas seperti Unpatti atau Unkhair dalam riset stok ikan dan dampak sosial investasi.
Jika semua ini dilakukan, kunjungan 19 Februari 2026 ini bisa dicatat sebagai titik balik: Maluku tidak lagi jadi “pinggiran” yang dieksploitasi, tapi pusat blue economy Indonesia yang inklusif. Dari rempah yang dulu memicu perang, kini tuna yellowfin yang membangun kesejahteraan.
Tapi jika hanya seremonial, plakat, dan foto-foto, lalu investor datang ambil ikan lalu pergi tanpa transfer ilmu—maka ini pengulangan sejarah yang memalukan. Maluku punya hak untuk makmur dari lautnya sendiri. Portugal punya teknologi dan pasar. Keduanya bisa menang, asal Maluku tidak kalah.
Waktunya bertindak, bukan sekadar menyambut. Laut Maluku menanti, bukan untuk dirampok lagi, tapi untuk dibangun bersama. Ini bukan opini biasa—ini panggilan untuk visi yang tajam dan berani. Maluku maju, Indonesia timur bangkit.
