Namanya tak perlu disebut. Usianya baru sebelas tahun ketika pertama kali ia menerima pesan dari akun asing di platform media sosial yang ia daftar menggunakan tahun lahir yang dipalsukan. Pesan itu tampak biasa — pertanyaan tentang sekolah, hobi, artis favorit. Percakapan berlanjut berminggu-minggu. Lalu, pelan-pelan, pertanyaan-pertanyaan itu berubah menjadi sesuatu yang sama sekali tidak biasa. Orang tuanya baru tahu berbulan kemudian, ketika anaknya tidak bisa tidur, menolak makan, dan menangis tanpa alasan yang bisa ia jelaskan.

Kisah seperti ini bukan pengecualian. Ia adalah bagian dari epidemi diam yang sedang menjalar di seluruh Indonesia — sebuah krisis yang berlangsung di balik layar-layar kecil yang menyala di kamar tidur, di bangku sekolah, di perjalanan pulang dengan angkot. Sebuah krisis yang baru kini mulai mendapat perhatian serius dari negara.

Pada 25 Mei 2026, di sebuah acara literasi digital dalam rangka Hari Pendidikan Nasional di Jakarta, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Alfreno Kautsar mengungkap angka yang menggetarkan: 50,3 persen anak Indonesia telah terpapar konten bermuatan seksual melalui media sosial. Dari 80 juta anak yang mengakses internet di negeri ini, setengahnya sudah melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat. Dan 48 persen dari jumlah yang sama mengalami kekerasan berbasis gender secara online.

Dunia yang Terlalu Cepat Terbuka

Untuk memahami mengapa angka-angka itu bisa sebesar itu, seseorang harus terlebih dahulu memahami betapa cepatnya anak-anak Indonesia memasuki dunia digital — dan betapa minimnya bekal yang mereka bawa.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 mencatat Indonesia memiliki sekitar 79,9 juta anak, atau 28 persen dari total penduduk. Lebih dari 78 persen dari mereka — anak usia 5 hingga 17 tahun — sudah menggunakan telepon seluler. Tingkat penggunaan internet di kalangan anak meningkat dramatis: dari 49,59 persen pada 2020 menjadi hampir 74 persen pada 2024. Dalam empat tahun, dunia digital menjangkau puluhan juta anak baru.

Pandemi COVID-19 adalah percepatan yang tidak pernah melambat. Ketika sekolah-sekolah tutup dan pembelajaran berpindah ke layar, anak-anak yang sebelumnya terlindungi oleh rutinitas fisik tiba-tiba menghabiskan delapan, sepuluh, bahkan dua belas jam sehari di depan perangkat. Orang tua yang juga bekerja dari rumah, terjepit antara tuntutan pekerjaan dan pengawasan anak, seringkali tidak punya pilihan selain menyerahkan layar sebagai pengasuh pengganti.

Algoritma tidak mengenal belas kasihan pada usia. Platform-platform besar — dirancang oleh insinyur berbayar tinggi di Silicon Valley untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna — tidak membedakan antara orang dewasa dan anak-anak dalam cara mereka menyajikan konten. Yang mereka ukur adalah waktu yang dihabiskan di layar, klik, dan interaksi. Konten yang memancing emosi kuat — termasuk konten seksual dan kekerasan — mendapat distribusi lebih luas karena ia menghasilkan reaksi lebih banyak.

Hasilnya bisa diduga: anak-anak yang bermaksud menonton video tutorial atau konten hiburan ringan, dalam hitungan klik, bisa berakhir di sudut-sudut internet yang gelap.

Dua Wajah Bahaya

Risiko Konten: Apa yang Mereka Lihat

Pemerintah mengidentifikasi dua jenis risiko utama yang mengancam anak di ruang digital. Yang pertama adalah risiko konten — paparan terhadap materi yang tidak sesuai usia. Ini mencakup pornografi, konten kekerasan, ujaran kebencian, hingga informasi yang mendorong perilaku berbahaya seperti self-harm.

Angka 50,3 persen yang diungkap Komdigi merujuk spesifik pada paparan konten seksual melalui media sosial. Tetapi angka itu hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya terdapat lapisan-lapisan paparan yang lebih luas dan lebih sulit diukur: konten kekerasan yang menjadi “konten lucu”, tantangan berbahaya yang viral, hingga narasi-narasi ekstremis yang dikemas dalam estetika yang menarik bagi remaja.

Dampaknya terhadap perkembangan psikologis anak tidak bisa diremehkan. Paparan dini terhadap konten seksual, misalnya, dapat membentuk persepsi yang menyimpang tentang seksualitas, relasi, dan tubuh. Riset kesehatan mental tahun 2025 menemukan korelasi kuat antara durasi penggunaan media sosial yang tinggi — rata-rata 4 hingga 6 jam per hari pada anak muda Indonesia — dengan penurunan self-esteem pada 27 persen remaja.

Risiko Kontak: Siapa yang Berbicara kepada Mereka

Yang kedua, dan boleh jadi lebih berbahaya, adalah risiko kontak. Ini adalah ancaman yang datang bukan dari layar, melainkan dari orang di balik layar.

Media sosial dan platform game online telah menjadi ladang berburu bagi predator anak. Anonimitas digital memungkinkan siapa pun menyamar sebagai siapa pun — teman sebaya, penggemar musik yang sama, figur yang tampak peduli. Teknik yang digunakan dikenal sebagai grooming: pendekatan bertahap yang membangun kepercayaan sebelum kemudian mengeksploitasi.

Komnas Perempuan melaporkan peningkatan kasus cyber grooming sebesar 22 persen sepanjang 2025. Platform media sosial dan online game menjadi dua pintu masuk utama. Anak laki-laki maupun perempuan menjadi sasaran, meski dengan pola yang berbeda.

“Hari ini tidak sedikit anak-anak kita bisa ngobrol dengan orang yang tidak dikenal, setelah itu dicekoki informasi-informasi yang buruk, seperti radikalisme. Selain itu, juga bisa terjadi pelecehan anak,” kata Alfreno Kautsar dalam forum tersebut.

Wajah-wajah yang Tersembunyi di Balik Angka

Data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 memberikan gambaran yang lebih granular tentang siapa yang paling terdampak. Sebanyak 14,49 persen anak laki-laki dan 13,78 persen anak perempuan usia 13–17 tahun telah menjadi korban perundungan siber. Angka ini setara dengan jutaan anak yang setiap hari masuk sekolah sambil membawa luka yang tidak terlihat.

Survei yang sama mengungkap fakta yang lebih mengejutkan: empat dari sepuluh anak usia 13–17 tahun, baik di perkotaan maupun pedesaan, pernah mengalami kekerasan seksual non-kontak sepanjang hidupnya. Bentuk-bentuknya beragam — dipaksa menyaksikan aktivitas seksual, diancam untuk terlibat dalam pembuatan foto atau video bermuatan seksual, diminta mengirimkan pesan atau gambar intim. Ini bukan statistik abstrak. Ini adalah pengalaman yang nyata, yang meninggalkan bekas.

Yang membuat situasi ini semakin kompleks adalah sifat tersembunyi dari banyak kasus. Anak-anak seringkali tidak melapor — karena malu, karena takut, karena tidak tahu bahwa apa yang mereka alami adalah kejahatan, atau karena yakin tidak ada orang dewasa yang akan percaya atau mampu membantu. Pelaku sering memastikan korban merasa bersalah atas apa yang terjadi, sehingga diam menjadi pilihan yang terasa paling aman.

Angka 1,45 juta kasus eksploitasi anak secara daring yang tercatat dalam laporan pemerintah, boleh jadi hanyalah sebagian kecil dari realitas yang sebenarnya. Gunung es yang bagian terbesarnya masih tersembunyi di bawah permukaan rasa malu dan ketidaktahuan.

Negara Akhirnya Bergerak

Pada 28 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 — yang kemudian dikenal luas sebagai PP Tunas, singkatan dari Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. Dalam pidatonya saat penandatanganan, Prabowo mengakui: “Teknologi digital menjanjikan kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tetapi tanpa pengelolaan yang baik, justru dapat merusak moral dan psikologi anak-anak kita.”

PP Tunas menjadi regulasi paling komprehensif yang pernah diterbitkan Indonesia untuk melindungi anak di ruang digital. Intinya adalah pengaturan batas usia akses: platform digital berisiko tinggi — termasuk media sosial dan layanan jejaring — baru bisa diakses anak mulai usia 16 tahun, sedangkan layanan berisiko rendah diperbolehkan mulai usia 13 tahun.

Setahun kemudian, pada 28 Maret 2026, aturan turunannya — Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9/2026 — resmi diberlakukan, mengisi detail teknis tentang bagaimana platform harus memverifikasi usia pengguna dan apa sanksinya jika tidak patuh. Indonesia pun bergabung dengan Australia dan sejumlah negara lain yang telah lebih dulu mengambil langkah serupa.

Di atas PP Tunas, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan (Perpres PARD), yang memetakan arah kebijakan strategis nasional perlindungan anak digital hingga 2029. Dua regulasi besar ini diharapkan saling melengkapi: PP Tunas mengatur aspek teknis platform, Perpres PARD mengatur arah besar kebijakannya.

Regulasi Bukanlah Tembok

Namun, regulasi — seberapapun ketatnya — menghadapi batas-batas yang nyata. Platform-platform global beroperasi dari yurisdiksi yang berbeda. Verifikasi usia yang efektif tanpa melanggar privasi adalah teka-teki teknis yang belum terpecahkan secara sempurna di mana pun di dunia. Dan anak-anak — terutama remaja yang cerdas secara digital — sudah terbiasa menemukan cara memutar hambatan: menggunakan tanggal lahir palsu, meminjam akun orang tua, mengakses konten melalui VPN.

Ada juga kekhawatiran tentang literasi digital orang tua. Survei demi survei menunjukkan kesenjangan pengetahuan yang lebar antara generasi orang tua dan anak dalam hal teknologi. Orang tua yang tidak memahami cara kerja platform yang digunakan anaknya tidak bisa mengawasi dengan efektif, bahkan jika mereka ingin.

UNICEF, yang mendukung PP Tunas sebagai langkah positif, menekankan bahwa keberhasilan perlindungan anak digital tidak bisa hanya mengandalkan regulasi. Diperlukan moderasi konten yang bertanggung jawab dari platform, pendidikan literasi digital yang sistematis, dan — yang paling mendasar — keterlibatan aktif orang tua.

Kepala BPSDM Komdigi Boni Pudjianto menegaskan peran krusial orang tua dalam melindungi anak dari ancaman kejahatan siber, terutama child grooming yang kini semakin marak. Tetapi “peran krusial orang tua” adalah frasa yang lebih mudah diucapkan daripada dijalankan di tengah realitas keluarga-keluarga Indonesia yang beragam — orang tua tunggal, orang tua yang bekerja dua shift, keluarga di daerah terpencil tanpa akses ke informasi tentang keamanan digital.

Membangun Ekosistem, Bukan Sekadar Tembok

Para ahli perlindungan anak sepakat: pendekatan yang efektif harus berlapis. Regulasi adalah fondasi, bukan solusi. Di atasnya harus dibangun ekosistem yang mencakup pendidikan — literasi digital yang diajarkan bukan sebagai mata pelajaran tambahan, melainkan sebagai kompetensi hidup sejak dini. Anak-anak perlu belajar bukan hanya cara menggunakan teknologi, tetapi cara mengenali manipulasi, cara melindungi privasi, cara melaporkan konten berbahaya, dan — yang paling penting — cara meminta tolong tanpa rasa malu.

Platform juga harus menanggung tanggung jawab yang lebih besar. Desain yang membuat anak-anak terperangkap dalam loop konten berbahaya adalah pilihan bisnis, bukan takdir teknologi. Sistem rekomendasi bisa diprogram untuk melindungi, bukan hanya untuk mempertahankan perhatian. Ini bukan kemustahilan teknis; ini adalah pertanyaan tentang prioritas dan tekanan regulasi.

Dan di ujung semua kebijakan dan program itu, ada kebutuhan paling fundamental yang tidak bisa digantikan oleh undang-undang mana pun: hubungan kepercayaan antara anak dan orang dewasa di sekitar mereka. Anak yang tahu bahwa ia bisa berbicara kepada orang tuanya tentang apa pun yang terjadi di layarnya — tanpa takut dihukum atau tidak dipercaya — memiliki perlindungan terbaik yang pernah ada.

Angka 50,3 persen bukan hanya statistik kegagalan sistem. Ia adalah cermin yang merefleksikan betapa jauh jarak antara kecepatan perubahan teknologi dan kesiapan masyarakat untuk menghadapinya. Menutup jarak itu — dengan regulasi, edukasi, keterlibatan orang tua, dan tanggung jawab platform — adalah pekerjaan yang tidak bisa ditunda.

Di kamar-kamar yang redup di seluruh Indonesia, layar-layar itu masih menyala. Dan anak-anak itu masih menunggu.