Menuju Indonesia Bangkrut?
Media Belanda menyoroti keretakan antara data resmi yang optimistis dengan kegelisahan yang dirasakan di jalan — sementara Istana memilih menuding, bukan mendengar.
De Volkskrant:“Ekonomi Indonesia berada di ambang kehancuran, tetapi Presiden Prabowo Subianto dengan tegas membantah hal ini. Ia menyebut para kritikus sebagai “LONDO IRENG” (pengkhianat) dan tampaknya tidak berencana untuk menghentikan proyek-proyeknya yang besar dan boros tersebut untuk saat ini”.
Ketika Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mundur dari jabatannya, ketika rupiah menyentuh titik terlemah dalam sejarah, dan ketika laju penciptaan lapangan kerja terus menyusut lebih dari setahun terakhir, seharusnya itu jadi alarm yang tak bisa ditawar. Tapi dari Istana, yang terdengar bukan pengakuan, melainkan bantahan — dan sebuah tudingan yang menyakitkan bagi siapa pun yang berani bersuara kritis.
Sorotan ini datang dari sebuah artikel analisis ekonomi media Belanda yang ditulis jurnalis Noël van Bemmel, dan gambarannya cukup mengganggu: Presiden Prabowo Subianto membantah semua sinyal krisis yang mulai terlihat, menegaskan ekonomi Indonesia — disebutnya sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia dari sisi kekuatan beli — masih tumbuh solid 5,6 persen. Dalam pidatonya pekan lalu, ia bahkan melangkah lebih jauh: menyebut para pengkritiknya sebagai “zwarte Hollanders”, atau “Belanda hitam” — “LONDO IRENG”.
Zij bestaan nog steeds, het zijn nu journalisten, analisten, ngo’s
“Mereka masih ada, sekarang mereka adalah para jurnalis, analis, LSM” — demikian Prabowo, merujuk pada istilah historis untuk pribumi yang dulu dianggap membantu penjajah Belanda, kini dipakai untuk menyindir pihak-pihak yang dianggap tidak loyal pada narasi resmi negara.
Istilah itu bukan sekadar kiasan usang. Ia adalah tuduhan pengkhianatan yang dialamatkan kepada jurnalis, analis, dan lembaga swadaya masyarakat — kepada mereka yang justru menjalankan fungsi paling dasar dalam negara demokratis: bertanya, mengoreksi, dan menagih pertanggungjawaban.
Angka di Atas Kertas, Retakan di Lapangan
Di balik klaim pertumbuhan 5,6 persen itu, laporan ini memaparkan sisi yang jauh lebih kelam. Semakin sedikit warga yang percaya pada apa yang disebut “Prabowonomics” — model ekonomi yang dikendalikan dari pusat, ditopang proyek-proyek populis yang dibiayai dari penjualan sumber daya alam. Investor asing dilaporkan enggan masuk karena persoalan klasik: kepastian hukum atas lahan yang masih jauh dari beres.
Struktur ekonomi Indonesia, menurut laporan tersebut, tetap bertumpu pada komoditas mentah — nikel, batu bara, kayu, sawit, emas — alih-alih produk olahan bernilai tambah tinggi seperti yang berhasil dibangun Malaysia dan Vietnam. Industri tekstil disebut stagnan, sementara sekitar 60 persen tenaga kerja terserap ke sektor informal: pedagang kaki lima, ojek, buruh lepas. Angka yang lebih menyakitkan lagi: pengangguran di kalangan lulusan sekolah menengah dilaporkan mencapai 17 persen.
Proyek Besar, Manfaat yang Dipertanyakan
Laporan ini juga menyorot sejumlah program unggulan pemerintah yang disebut menyedot anggaran raksasa namun manfaatnya dipertanyakan publik:
- Program makan siang gratis untuk puluhan juta anak sekolah, dengan biaya operasional dan pembangunan dapur yang sangat besar.
- Target pembangunan tiga juta rumah subsidi per tahun, sementara daya beli masyarakat justru melemah.
- Proyek ketahanan pangan skala besar yang membuka ratusan ribu hektare lahan baru.
- Puluhan miliar dana yang dialihkan dari anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur demi membiayai proyek-proyek ini.
Kombinasi inilah yang disebut memicu gelombang demonstrasi mahasiswa dengan slogan sindiran yang tajam: “Menuju Indonesia Bangkrut” — pelesetan dari slogan resmi “Menuju Indonesia Emas” yang selama ini digaungkan pemerintah.
Laporan tersebut turut mencatat kekhawatiran para ekonom bahwa defisit anggaran negara mendekati batas maksimal 3 persen yang diizinkan undang-undang — batas yang jika dilampaui, berisiko mengikis kepercayaan investor terhadap surat utang negara.
Sorotan lain tertuju pada proses pemilihan Gubernur Bank Indonesia yang baru, menyusul pengunduran diri Perry Warjiyo. Pertanyaan besarnya: akankah Presiden Prabowo memilih teknokrat independen yang berani berbeda pendapat, atau justru figur politik yang lebih patuh pada arah kebijakannya?
Ketika Kritik Dijawab dengan Label, Bukan Solusi
Yang paling mencemaskan dari laporan ini bukan semata angka-angka ekonomi — sebab angka bisa naik turun, dan krisis bisa dikelola jika direspons dengan kepala dingin. Yang lebih mencemaskan adalah pola responsnya: ketika data mulai menunjukkan tanda bahaya, jawabannya bukan evaluasi kebijakan, melainkan pelabelan terhadap siapa pun yang mempertanyakannya.
Menyebut jurnalis, analis, dan aktivis sebagai “pengkhianat” tidak akan membuat rupiah menguat. Tidak akan membuka lapangan kerja baru. Tidak akan menurunkan angka pengangguran lulusan sekolah menengah. Yang dibutuhkan bukan lebih banyak julukan, melainkan lebih banyak kesediaan untuk duduk, mendengar data yang tidak nyaman, dan mengoreksi arah sebelum retakan kecil ini menjadi jurang yang tak terjembatani.
