Pendahuluan

Kemiskinan ekstrem merupakan salah satu persoalan pembangunan yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dengan keterbatasan akses rumah tangga terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang produktif, perumahan layak, sanitasi, air bersih, energi, dan berbagai bentuk perlindungan sosial. Oleh sebab itu, kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem membutuhkan dua prasyarat utama, yaitu tersedianya ukuran kemiskinan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tersedianya basis data mikro yang mampu mengidentifikasi secara tepat rumah tangga yang paling membutuhkan intervensi.

Indonesia menunjukkan kemajuan dalam penurunan kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada September 2025 tingkat kemiskinan nasional mencapai 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta penduduk, menurun dari 8,47 persen pada Maret 2025. Tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan sebesar 10,72 persen, masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,60 persen. Sementara itu, untuk kemiskinan ekstrem, BPS melaporkan bahwa pada Maret 2025 terdapat sekitar 2,38 juta penduduk atau 0,85 persen penduduk Indonesia yang tergolong miskin ekstrem menurut metodologi yang digunakan dalam rilis tersebut. Angka ini menurun dari 1,26 persen pada Maret 2024 (BPS, 2024).

Penurunan angka agregat tersebut belum otomatis menunjukkan bahwa persoalan identifikasi rumah tangga miskin ekstrem telah terselesaikan. Tantangan yang lebih kompleks justru berada pada pertanyaan, siapa penduduk miskin ekstrem tersebut, di mana mereka berada, bagaimana karakteristik sosial ekonominya, dan apakah sistem pemeringkatan kesejahteraan mampu menempatkan mereka pada kelompok prioritas yang tepat? Dalam konteks inilah analisis terhadap data desil kesejahteraan menjadi penting. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengintegrasikan berbagai basis data seperti DTKS, Regsosek, dan P3KE serta data administratif lainnya. DTSEN dirancang sebagai basis informasi bersama untuk mendukung perencanaan, pensasaran, dan evaluasi berbagai program sosial dan pembangunan.

Kajian ini bertujuan mengeksplorasi Konsep Desil Kesejahteraan (KDK) serta menjelaskan hubungannya dengan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Fokus utama kajian adalah mengembangkan argumentasi bahwa desil kesejahteraan dapat menjadi instrumen penting untuk menemukan konsentrasi dan karakteristik kelompok miskin ekstrem, tetapi desil tidak dapat secara langsung disamakan dengan status kemiskinan ekstrem.

Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan pada dasarnya merupakan kondisi ketika individu atau rumah tangga tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi standar kebutuhan hidup minimum. Dalam pendekatan ekonomi klasik, kemiskinan diukur terutama berdasarkan pendapatan atau pengeluaran. Sementara itu, pendekatan yang lebih luas memandang kemiskinan sebagai kondisi multidimensional yang mencakup keterbatasan kapabilitas manusia, akses terhadap pelayanan dasar, aset, kesempatan ekonomi, serta kemampuan menghadapi guncangan.

Dalam pengukuran resmi Indonesia, BPS menggunakan pendekatan basic needs approach. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita berada di bawah garis kemiskinan, yang terdiri atas komponen kebutuhan makanan dan bukan makanan. Pada Maret 2025, garis kemiskinan nasional tercatat sekitar Rp609.160 per kapita per bulan. Kemiskinan ekstrem menggambarkan lapisan yang jauh lebih dalam — kelompok ini hidup dengan kemampuan konsumsi yang sangat rendah sehingga pemenuhan kebutuhan paling mendasar sekalipun berada dalam kondisi sangat terbatas.

Perbedaan metodologi tersebut dapat menghasilkan angka yang berbeda. Poverty and Inequality Platform Bank Dunia, misalnya, memperkirakan persentase penduduk Indonesia yang berada di bawah US$3,00/hari PPP 2021 sekitar 4,04 persen pada 2025 — angka yang tidak dapat langsung dibandingkan dengan angka kemiskinan ekstrem 0,85 persen yang dirilis BPS untuk Maret 2025, karena standar, PPP, dan metodologi yang berbeda. Penelitian mengenai hubungan desil dengan kemiskinan ekstrem harus terlebih dahulu menentukan definisi operasional kemiskinan ekstrem yang digunakan.

Salah satu persoalan historis dalam program penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah fragmentasi basis data. Program sosial yang berbeda pada masa lalu dapat menggunakan basis data, waktu pemutakhiran, variabel, serta kriteria penerima yang berbeda — situasi yang berpotensi menimbulkan inclusion error (rumah tangga mampu yang menerima program) dan exclusion error (rumah tangga miskin yang tidak menerima program). DTSEN merupakan langkah menuju sistem sosial-ekonomi yang lebih terintegrasi, dibangun melalui integrasi antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan data administratif lainnya. Per 10 Juli 2026, DTSEN versi 3 mencakup sekitar 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga, dan terus diperbarui melalui data administratif, sensus dan survei, verifikasi kementerian-lembaga dan pemerintah daerah, ground check, serta mekanisme pembaruan dari masyarakat.

Status kesejahteraan rumah tangga dapat berubah akibat kehilangan pekerjaan, kematian pencari nafkah, kenaikan harga, bencana, penyakit, perubahan komposisi keluarga — atau sebaliknya, akibat peningkatan pendapatan dan kepemilikan aset. Basis data kemiskinan yang statis akan dengan cepat kehilangan kemampuan menggambarkan kondisi aktual. Desil merupakan metode pengelompokan populasi setelah keluarga diurutkan menurut posisi tingkat kesejahteraannya. Dalam DTSEN, keluarga dibagi menjadi 10 kelompok, sehingga setiap desil secara konseptual mencakup sekitar 10 persen keluarga.

BPS menegaskan bahwa desil adalah ukuran relatif dan bukan ukuran absolut kemiskinan. Keluarga yang berada pada Desil 1 berarti berada dalam kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah dibandingkan keluarga lainnya — bukan berarti seluruh anggota Desil 1 secara otomatis merupakan penduduk miskin ekstrem. Demikian pula tidak dapat langsung disimpulkan bahwa semua keluarga Desil 2 atau Desil 3 tidak mengalami kemiskinan ekstrem.

Desil dimengerti sebagai cara mengukur posisi relatif kesejahteraan. Kemiskinan ekstrem adalah penentuan apakah kesejahteraan berada di bawah suatu ambang absolut tertentu.

Dengan demikian, hubungan keduanya bersifat sangat erat, tetapi bukan identitas matematis satu banding satu.

Proxy Means Test sebagai Dasar Pemeringkatan

Pemeringkatan keluarga dalam DTSEN mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi melalui pendekatan Proxy Means Test (PMT). Variabelnya antara lain mencakup kondisi perumahan, air minum, energi dan bahan bakar masak, konsumsi listrik, kepemilikan aset, komposisi rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan disabilitas. PMT dikembangkan karena informasi pendapatan rumah tangga sering sulit diperoleh secara tepat, khususnya dalam perekonomian dengan proporsi pekerja informal yang besar — pendapatan dapat berfluktuasi, tidak selalu memiliki dokumentasi administratif, dan lebih sulit diverifikasi dibandingkan karakteristik rumah, aset, pendidikan, atau struktur keluarga.

Literatur internasional menjelaskan bahwa PMT menggunakan sejumlah karakteristik rumah tangga yang berkorelasi dengan pendapatan atau konsumsi untuk menghasilkan estimasi kesejahteraan. Setelah setiap rumah tangga mendapatkan skor, skor tersebut digunakan untuk membentuk urutan kesejahteraan dan menentukan kelompok sasaran program. PMT mempunyai keterbatasan — variabel aset dan karakteristik tempat tinggal cenderung menggambarkan kondisi ekonomi jangka menengah atau panjang sehingga tidak selalu cepat menangkap shock temporer, misalnya kehilangan pekerjaan mendadak atau bencana. Literatur mengenai dinamika pensasaran menunjukkan bahwa kemampuan sistem memprediksi kemiskinan pada periode berikutnya menjadi penting karena status rumah tangga dapat berubah dari waktu ke waktu (ScienceDirect). Oleh karena itu, pembaruan DTSEN secara periodik merupakan unsur yang sangat penting dalam mempertahankan validitas pengelompokan desil.

Secara teoritis terdapat hubungan negatif antara nomor desil dan kemungkinan mengalami kemiskinan ekstrem: semakin rendah desil kesejahteraan, semakin besar probabilitas rumah tangga mengalami kemiskinan ekstrem.

Tidak semua keluarga yang berada pada Desil 1 akan berada di bawah garis kemiskinan ekstrem, dan secara teoritis masih mungkin ditemukan keluarga miskin ekstrem pada desil di atasnya akibat keterlambatan pemutakhiran, kesalahan pengukuran, perubahan kondisi ekonomi, atau keterbatasan daya prediksi PMT. Dari perspektif tersebut, penelitian mengenai desil dan kemiskinan ekstrem menjadi bukan hanya kajian kemiskinan, tetapi sekaligus kajian validitas sistem pensasaran kesejahteraan.

Dalam praktik kebijakan sosial, perhatian besar umumnya diberikan kepada kelompok 40 persen terbawah. Sistem Cek Bansos Kemensos menjelaskan bahwa Desil 1 sampai 4 merupakan kelompok yang dapat diusulkan untuk program sosial tertentu seperti PKH dan Program Sembako, meski penggunaan desil tetap bergantung pada ketentuan masing-masing program. Untuk kajian kemiskinan ekstrem, agregasi Desil 1–4 justru terlalu luas apabila digunakan tanpa analisis lebih mendalam — kelompok ini secara total mewakili sekitar 40 persen keluarga, sedangkan kemiskinan ekstrem menurut ukuran BPS Maret 2025 hanya mencakup sebagian kecil penduduk. Artinya, kemiskinan ekstrem kemungkinan hanya terkonsentrasi pada sebagian dari kelompok desil terbawah.

Pada desil manakah penduduk miskin ekstrem paling terkonsentrasi, dan berapa besar kemampuan masing-masing batas desil untuk menangkap penduduk miskin ekstrem?

Dimensi Kemiskinan dalam Data Desil

Keunggulan pendekatan berbasis desil adalah kemampuannya memperlihatkan kemiskinan lebih luas daripada sekadar pengeluaran. Setidaknya terdapat tujuh kelompok karakteristik yang penting dieksplorasi.

• EkonomiStatus pekerjaan, sektor pekerjaan, kepemilikan usaha, dan stabilitas mata pencaharian.
• PendidikanTingkat pendidikan kepala keluarga, partisipasi sekolah, dan modal manusia anggota keluarga.
• PerumahanKualitas bangunan, luas lantai, kepadatan hunian, dan status penguasaan tempat tinggal.
• Pelayanan dasarAir minum layak, sanitasi, listrik, dan energi memasak.
• Kepemilikan asetIndikator kapasitas ekonomi jangka panjang rumah tangga.
• DemografisUkuran keluarga, dependency ratio, jumlah anak, lansia, dan struktur rumah tangga.
• Kerentanan sosialDisabilitas, kesehatan, lokasi geografis, dan keterpaparan terhadap guncangan.

Pendekatan seperti ini konsisten dengan kritik terhadap sistem pensasaran yang hanya berorientasi pada pendapatan atau pengeluaran. Studi tentang human capability targeting, misalnya, menunjukkan bahwa penggunaan dimensi kapabilitas manusia dapat menemukan kelompok yang berbeda dan dalam beberapa aspek lebih ter-deprivasi dibandingkan metode konvensional.

Kerentanan dan Mobilitas Kemiskinan

Analisis terhadap desil sebaiknya tidak berhenti pada kemiskinan saat ini. Rumah tangga yang berada sedikit di atas ambang kemiskinan dapat mengalami kemiskinan ketika terjadi guncangan ekonomi. Oleh sebab itu dapat dibedakan antara kemiskinan ekstrem, kemiskinan, kerentanan, kelompok menengah, dan kelompok sejahtera. Secara konseptual, Desil 1 kemungkinan besar memiliki konsentrasi tertinggi kemiskinan ekstrem; desil berikutnya dapat mengandung campuran penduduk miskin dan rentan, sedangkan desil lebih tinggi secara bertahap akan mempunyai probabilitas kemiskinan yang semakin rendah.

Perspektif tersebut memberikan keuntungan analitis karena kebijakan tidak lagi hanya berorientasi pada mengeluarkan seseorang dari kemiskinan ekstrem, tetapi juga mencegah rumah tangga kembali jatuh ke dalam kemiskinan. Dengan demikian kemiskinan merupakan kondisi dinamis, bukan semata-mata kategori tetap.

Salah satu kontribusi utama eksplorasi desil terhadap penelitian kemiskinan ekstrem adalah kemampuannya menguji ketepatan klasifikasi, melalui dua indikator penting:

Kajian Bappenas juga menekankan pentingnya satu data terperingkat yang interoperabel untuk mengurangi persoalan ketidaktepatan sasaran serta mendukung pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem. Dalam konteks DTSEN, analisis silang antara status kemiskinan ekstrem dan posisi desil dapat menjadi instrumen yang sangat kuat untuk mengevaluasi persoalan tersebut.

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa data desil memiliki posisi strategis dalam pembangunan sistem perlindungan sosial Indonesia. Melalui DTSEN, keluarga Indonesia diperingkat berdasarkan kombinasi berbagai karakteristik sosial ekonomi dan dikelompokkan ke dalam sepuluh desil kesejahteraan. Akan tetapi, desil tidak boleh diperlakukan sebagai sinonim kemiskinan ekstrem — desil merupakan ukuran posisi relatif, sedangkan kemiskinan ekstrem ditentukan berdasarkan ambang kesejahteraan absolut. Konsekuensinya, hubungan antara kedua konsep tersebut merupakan pertanyaan empiris yang perlu diuji.

Eksplorasi data desil memungkinkan penelitian menjawab setidaknya tiga persoalan mendasar: di desil mana kemiskinan ekstrem terkonsentrasi, siapa yang mengalami kemiskinan ekstrem di dalam masing-masing desil, dan seberapa akurat batas desil tertentu digunakan untuk menargetkan program penghapusan kemiskinan ekstrem. Pendekatan tersebut juga memungkinkan identifikasi inclusion error dan exclusion error, analisis perbedaan perkotaan–perdesaan dan antarwilayah, serta pemetaan karakteristik multidimensional kelompok miskin ekstrem.

Dengan demikian, kajian mengenai data desil tidak semata-mata merupakan kajian statistik, tetapi merupakan kajian tentang ketepatan identifikasi kemiskinan, efektivitas perlindungan sosial, dan keadilan distribusi kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia yang sedang menuju penghapusan kemiskinan ekstrem, integrasi antara indikator kemiskinan, DTSEN, desil kesejahteraan, dan evaluasi program merupakan salah satu topik penelitian yang sangat relevan.