Di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Kamis sore, 13 Agustus 2026, tidak ada yel-yel, tidak ada bendera partai. Yang ada adalah barisan gelar akademik — profesor hukum tata negara, guru besar kedokteran, filsuf, ekonom, sosiolog — berdiri satu per satu membacakan sebuah dokumen yang mereka sebut manifesto. Bukan manifesto perjuangan kemerdekaan, melainkan manifesto keresahan: sebuah pengakuan kolektif bahwa sesuatu di republik ini sedang berjalan keliru, dan bahwa kampus tidak lagi bisa bersembunyi di balik menara gading.

Mereka menyebut diri Forum Intelektual Antardisiplin, disingkat FIAD. Namanya birokratis, hampir tak berbunyi. Tapi di baliknya berkumpul sebuah generasi guru besar dan aktivis lama yang, dalam istilah yang berulang kali dipakai media, kembali “turun gunung” — ungkapan lama untuk pertapa atau orang bijak yang meninggalkan pengasingan karena dunia di bawah sedang dalam bahaya.

Pertanyaannya bukan sekadar siapa mereka, tapi mengapa sekarang, dan apakah forum semacam ini benar-benar bisa mengubah arah, atau hanya menjadi catatan kaki lain dalam sejarah panjang kegelisahan kampus Indonesia.

01 — Asal MuasalDari Auditorium Kedokteran ke Panggung Publik

FIAD tidak lahir sebagai gerakan jalanan. Ia dimulai di tempat yang jauh dari kesan revolusioner: Auditorium IMERI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, pada 13 April 2026 — tepat empat bulan sebelum manifesto dibacakan. Digagas lewat sebuah Focus Group Discussion bertajuk “Intelektual Antardisiplin Berbicara tentang Indonesia Hari Ini”, forum itu awalnya terlihat seperti seminar akademik biasa: tujuh kelompok diskusi, tema-tema teknokratis — ekonomi, pangan, kesehatan, energi, hukum, sosial-kultural, pendidikan tinggi.

Tapi hasilnya jauh dari netral. Ketua Dewan Guru Besar FK UI, Teddy Prasetyono, yang menjadi salah satu penggerak awal, menyebut pertemuan itu bertujuan memetakan kondisi bangsa dan merumuskan langkah untuk mendampingi rakyat kecil. Sementara analis sosial-politik UNJ, Ubedilah Badrun, yang hadir di sana, berbicara lebih tajam: peserta forum sampai pada simpulan bahwa Indonesia tengah mengalami kerusakan sistemik akibat buruknya kepemimpinan nasional.

Dari ruang seminar itulah benih FIAD ditanam. Dalam empat bulan berikutnya, forum ini berubah dari klub diskusi lintas-disiplin menjadi entitas yang berani menyebut nama presiden, mengkritik pidato kenegaraan, dan menyusun agenda reformasi kelembagaan yang eksplisit.

Manifesto ini bukan dokumen politik partisan maupun kelompok tertentu, melainkan ikhtiar intelektual untuk mengembalikan arah pembangunan Indonesia kepada amanat konstitusi.

— Pernyataan resmi FIAD, 13 Agustus 2026

02 — KronologiEmpat Bulan, Tiga Eskalasi

03 — Isi ManifestoBukan Sekadar Kritik, Tapi Daftar Tuntutan

Yang membedakan FIAD dari sekadar “petisi keprihatinan” akademisi — sebuah genre yang di Indonesia sudah muncul berkali-kali sejak era reformasi — adalah kekonkretannya. Manifesto yang dibacakan di TIM bukan cuma kumpulan kegusaran normatif, melainkan daftar perubahan struktural yang mereka minta dijalankan bertahap: jangka pendek, menengah, dan panjang.

• Pertama, 12 bulan ke depan.Prioritasnya keras: hentikan perusakan demokrasi dan politik. Pulihkan independensi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, KPK, KPU, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Tegakkan supremasi sipil. Kembalikan TNI dan Polri ke fungsi pertahanan dan keamanan sesuai konstitusi—revisi undang-undang, hapus komando teritorial, batasi keterlibatan personel militer dan polisi di jabatan sipil. Berantas politik uang. Wajibkan transparansi pembiayaan politik. Hentikan praktik rangkap jabatan dan konflik kepentingan.
  Mereka juga menyinggung alokasi anggaran. FIAD menuntut penghentian “misalokasi” untuk program-program yang dinilai populis dan politis, menyebut secara eksplisit Proyek Strategis Nasional, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Desa Nelayan Merah Putih. Kalimat itu tajam karena menyentuh langsung agenda unggulan pemerintahan saat ini.
• Kedua, jangka menengah.Setelah fondasi institusi dipulihkan, bangun kembali kapasitas negara. Reformasi kelembagaan, birokrasi berbasis bukti, perlindungan hak konstitusional, penguatan masyarakat sipil, serta penataan ulang tata kelola agraria, energi, dan pertanian.
• Ketiga, jangka panjang.Larangan rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, disertai kewajiban penarikan diri dari pengambilan keputusan terkait.

Tuntutan-tuntutan ini punya satu benang merah: semuanya mengarah pada independensi kelembagaan — bukan pergantian rezim, bukan revolusi, melainkan permintaan agar sistem checks-and-balances yang sudah dijanjikan konstitusi benar-benar berfungsi. Ini yang membuat FIAD sulit dituduh sebagai gerakan partisan biasa: bahasanya adalah bahasa hukum tata negara, bukan bahasa kampanye.

Indonesia saat ini sedang mengalami kerusakan secara sistemik di berbagai bidang, akibat buruknya kepemimpinan nasional.

— Ubedilah Badrun, Analis Sosial-Politik UNJ, dalam FGD FIAD, 13 April 2026

04 — Suara-SuaraSiapa yang Bicara di Balik Forum Ini

FIAD bukan organisasi tunggal dengan struktur kepengurusan yang jelas ke publik — ia lebih menyerupai jejaring longgar yang menyatukan nama-nama besar dari kampus dan gerakan sipil. Dalam berbagai kegiatannya, sejumlah figur tampil berulang sebagai wajah forum ini.

Kombinasi ini — guru besar hukum tata negara dari kampus-kampus negeri utama, ekonom senior seperti Bhima Yudistira, hingga aktivis HAM veteran — memberi FIAD kredibilitas ganda: legitimasi keilmuan sekaligus jaringan advokasi yang sudah teruji di jalanan. Kombinasi semacam ini jarang terjadi bersamaan, dan itulah yang membuat forum ini sulit diabaikan begitu saja oleh pemerintah.

05 — Reaksi KekuasaanIstana dan Partai Merespons

Kritik FIAD tidak jatuh di ruang hampa. Setelah manifesto dan pernyataan soal Pidato Kenegaraan menyebar luas, partai pendukung pemerintah, Gerindra, memberikan tanggapan resmi — menegaskan bahwa program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terbuka untuk dievaluasi, sekalipun tuduhan bahwa program itu sarat kepentingan politik dibantah.

06 — MomentumMengapa Sekarang?

Pertanyaan yang paling mengganggu bukan “apa yang mereka katakan”, melainkan “mengapa baru sekarang”. Indonesia telah lama menyaksikan erosi lembaga-lembaga pengawas, pelemahan KPK, polarisasi politik yang dalam, dan normalisasi praktik yang dulu dianggap tabu. Banyak akademisi memilih diam, atau berbicara dalam bahasa yang sangat hati-hati di ruang seminar tertutup.

FIAD muncul di saat pemerintahan Prabowo Subianto baru berjalan, dengan agenda-agenda besar yang membutuhkan legitimasi publik dan anggaran yang tidak kecil. Momentum pembacaan manifesto—hanya sehari sebelum pidato kenegaraan dan penyampaian RAPBN 2027—sulit dianggap kebetulan. Sehari kemudian, 14 Agustus, FIAD kembali menggelar jumpa pers khusus untuk menanggapi pidato dan nota keuangan tersebut.

Ini bukan gerakan mahasiswa. Ini bukan ormas. Ini sekelompok orang yang memiliki modal simbolik tinggi: gelar profesor, reputasi keilmuan, dan akses ke ruang-ruang yang biasanya tertutup bagi kritik keras. Ketika mereka memakai baju hitam dan membacakan manifesto di TIM, pesan yang disampaikan lebih dari sekadar isi dokumen. Pesannya: kami tidak lagi bersedia menjadi dekorasi intelektual bagi kekuasaan.

Sudah bukan waktunya lagi kita berada pada zona nyaman kita semua.

— Theddeus Octavianus Hari Prasetyono, Guru Besar dan Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI)

07 — DampakBahaya dan Peluang

Sejarah intelektual Indonesia penuh dengan momen “turun gunung”. Sebagian berujung pada perubahan nyata. Sebagian lagi berhenti di deklarasi, lalu dilupakan ketika kekuasaan menawarkan posisi, proyek, atau sekadar kelelahan. FIAD menghadapi risiko yang sama.

Pertama, risiko kooptasi. Kekuasaan di negeri ini sangat mahir menjinakkan kritik dengan cara mengangkat, melibatkan, atau sekadar mengundang “dialog”. Kedua, risiko fragmentasi. Antardisiplin terdengar indah di atas kertas, tetapi menjaga kohesi di antara orang-orang dengan ego akademik dan perbedaan metodologi bukan perkara mudah. Ketiga, risiko menjadi echo chamber: berbicara lantang di kalangan sendiri, sementara publik luas lebih sibuk dengan harga beras dan program bantuan.

Namun ada juga peluang. FIAD memilih bahasa yang relatif terukur—bukan seruan penggulingan, melainkan tuntutan pemulihan konstitusional. Mereka menekankan bahwa manifesto adalah “living document”, bukan teks mati. Susi Dwi Harijanti secara eksplisit mengatakan dokumen ini harus terus dihidupkan, bukan sekadar dibaca sekali lalu disimpan.

Jika FIAD konsisten, mereka bisa menjadi salah satu titik kristalisasi bagi kritik berbasis pengetahuan di tengah ruang publik yang semakin bising oleh propaganda dan disinformasi. Jika mereka gagal menjaga jarak dari politik praktis sekaligus gagal membangun jaringan di luar kampus elite, manifesto ini akan menjadi catatan kaki lain dalam sejarah intelektual yang berulang kali datang terlambat.

08 — Membaca FenomenaKampus, Kekuasaan, dan Siklus yang Berulang

Ada pola yang akrab dalam sejarah politik Indonesia: ketika saluran formal oposisi dianggap lemah — parlemen yang nyaris seragam, partai yang enggan bersuara keras — maka kampus dan masyarakat sipil kembali mengambil peran itu. FIAD adalah edisi terbaru dari pola tersebut, dengan ciri khasnya sendiri: lebih terstruktur dalam merumuskan tuntutan, lebih cepat dalam merespons isu-isu terkini lewat pernyataan resmi, dan secara sengaja merangkul lintas-disiplin — dari kedokteran hingga hukum tata negara — agar tidak mudah dicap sebagai kelompok kepentingan sempit.

Namun tantangan klasik tetap membayangi: forum semacam ini kerap kuat di titik deklarasi, tapi lemah di titik implementasi. Manifesto bisa dibacakan dengan lantang di panggung TIM, tapi mengubahnya menjadi tekanan politik yang benar-benar menggeser kebijakan negara adalah pekerjaan yang jauh lebih panjang dan sunyi — satu hal yang belum bisa dijawab hanya empat bulan sejak forum ini berdiri.

Yang jelas, dengan merapatnya nama-nama besar dari UI, UGM, UNPAD, Unand, hingga UIN dan ITB ke satu forum yang sama, FIAD berhasil melakukan sesuatu yang sederhana namun signifikan: membuat kegelisahan yang selama ini tersebar di ruang-ruang dosen dan grup WhatsApp alumni, menjadi satu suara kolektif yang sulit dipatahkan dengan tuduhan “hanya opini segelintir orang.”

Apakah suara itu akan didengar, atau sekadar menjadi arsip lain dalam sejarah panjang gerakan moral kampus Indonesia — itu pertanyaan yang jawabannya akan ditentukan bukan di panggung deklarasi, melainkan di bulan-bulan mendatang, saat tekanan publik diuji melawan kalkulasi kekuasaan.