Demonstrasi Mahasiswa dan OKP Cipayung di Ambon Tuntut Keadilan dan Reformasi

Ambon, 1 September 2025 – Ratusan mahasiswa dan anggota Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Cipayung Maluku menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Polda Maluku dan DPRD Provinsi Maluku pada Senin, 1 September 2025. Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, khususnya kenaikan tunjangan DPR RI di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. Tragedi kematian Affan Kurniawan menjadi pemicu utama kemarahan massa, yang memandangnya sebagai simbol tindakan represif aparat. Demonstrasi di Ambon juga mencerminkan solidaritas terhadap gelombang aksi nasional sejak akhir Agustus 2025 di kota-kota seperti Jakarta dan Bandung.

Aksi di Polda Maluku dan DPRD Maluku

Demonstrasi melibatkan kelompok seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Cabang Ambon, serta aliansi OKP Cipayung Maluku, termasuk Gerakan Pemuda Indonesia (GPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Aksi dipusatkan di dua lokasi utama: Polda Maluku dan DPRD Provinsi Maluku, dengan titik kumpul di Bundaran Patung Leimena (Poka), Jembatan Merah Putih (JMP) Galala, dan depan Hotel Santika.

Aksi di Polda Maluku

• HMI Cabang Ambon: Sekitar 200 mahasiswa HMI memulai aksi di depan Polda Maluku pada pukul 09.30 WIT. Mereka menuntut Kapolda Maluku menyampaikan sikap resmi terkait kasus tabrak ojek online sebagai bentuk tanggung jawab moral, serta meminta koordinasi dengan Mabes Polri untuk memastikan proses hukum yang transparan. Massa aksi membawa spanduk bertuliskan “Keadilan untuk Affan” dan “Polri Harus Transparan”.
• BEM Nusantara Cabang Ambon: Dengan sekitar 200 peserta, BEM Nusantara menggelar aksi di Polda Maluku mulai pukul 10.00 WIT dari titik kumpul di bawah Jembatan Merah Putih. Mereka menyoroti tindakan represif aparat dalam demonstrasi di Jakarta dan menuntut pertanggungjawaban Polri atas kasus kematian Affan Kurniawan.
• OKP Cipayung Maluku: Ratusan pemuda dari OKP Cipayung, yang dikoordinasikan oleh Abubakar Mahu, Amin Fidmatan, Yandri Y Poruma, Andy A Sagama, dan Arman Kalean, menggelar aksi di Mapolda Maluku mulai pukul 11.15 WIT. Mereka menyuarakan keresahan terhadap kebijakan negara yang dianggap lebih berpihak pada elit dan korporasi besar, serta menuntut reformasi hukum dan keadilan untuk rakyat kecil. Aksi berlangsung damai dengan orasi yang menekankan solidaritas terhadap perjuangan nasional.

Aksi di DPRD Maluku

• BEM Nusantara Cabang Ambon: Setelah dari Polda Maluku, BEM Nusantara melanjutkan aksi ke DPRD Provinsi Maluku. Mereka meminta DPRD menyampaikan aspirasi rakyat Maluku ke DPR RI terkait penolakan kenaikan tunjangan DPR, yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Massa juga mendesak DPRD mengawal isu lokal seperti pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Maluku.
• Aliansi OKP Cipayung Maluku: Dengan sekitar 100 peserta, OKP Cipayung menggelar aksi di DPRD Maluku setelah dari Polda Maluku. Mereka membawa spanduk dan poster menyerukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang merugikan rakyat. Aksi ini juga menuntut DPRD Maluku untuk mengambil sikap tegas terkait isu nasional, termasuk kenaikan tunjangan DPR dan tindakan represif aparat.
• Gabungan Mahasiswa: Mahasiswa dari berbagai kampus di Ambon turut menyuarakan aspirasi di DPRD Maluku hingga siang hari. Mereka menuntut DPRD sebagai wakil rakyat untuk lebih proaktif mendengar keluhan masyarakat, terutama dampak kebijakan nasional terhadap kehidupan masyarakat Maluku.

Tuntutan OKP Cipayung Maluku

Dalam aksi di Polda Maluku dan DPRD Maluku, OKP Cipayung Maluku menyampaikan 10 poin tuntutan. Tuntutan ini, menurut Abubakar Mahu, bukan hanya suara mahasiswa, tetapi juga jeritan petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, dan rakyat kecil yang merasa terpinggirkan:

1. Penuntasan Kasus Kekerasan dan Pembunuhan. Mendesak Kapolda Maluku untuk mengusut tuntas berbagai kasus kekerasan dan pembunuhan yang meresahkan masyarakat, termasuk kasus pengemudi ojek online, dan menuntut penangkapan oknum aparat yang diduga terlibat.
2. Prioritas Putra-Putri Tanimbar dalam Blok Masela. Mendesak pemerintah dan DPRD Maluku untuk memprioritaskan putra-putri Tanimbar dalam pengelolaan Blok Masela, sebagai bentuk keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal.
3. Reformasi Polri. Mendesak adanya reformasi di tubuh Polri agar lebih profesional dan melayani masyarakat.
4. Pengembalian Otonomi Daerah. Menuntut pengembalian otonomi daerah yang dinilai semakin terkikis dan tidak sepenuhnya berjalan.
5. Penanganan Lingkungan Hidup dan Penambangan Liar. Mendesak pemerintah untuk menindak tegas praktik penambangan emas ilegal di Gunung Botak, Seram Bagian Barat, yang menggunakan zat kimia berbahaya (merkuri dan sianida), dan menangkap para pelaku.
6. Pencabutan Izin Perusahaan dan Pembebasan Warga Adat. Mendesak pencabutan izin PT. Batu Licin dan PT. Waragonda, serta menuntut pembebasan dua warga masyarakat hukum adat Haya yang ditahan.
7. Pengendalian Harga Bahan Pokok. Mendesak pemerintah untuk mengendalikan harga bahan pokok, terutama beras dan minyak goreng, yang terus naik.
8. Perhatian Pemerintah terhadap Tenaga Kontrak dan Honorer. Meminta pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan tenaga kontrak dan honorer yang belum terdaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
9. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur. Mendesak pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Maluku.
10. 10. Pemberantasan Korupsi. Menuntut pemerintah untuk memberantas tuntas kasus-kasus korupsi yang terjadi di Maluku.

Pengamanan dan Dampak

Aparat keamanan dari TNI dan Polri, termasuk 50 personel dari Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IX Ambon, bersiaga dengan pendekatan humanis untuk mencegah kericuhan. Pemerintah Provinsi Maluku meliburkan sekolah dari PAUD hingga SMP pada 1 September 2025, dengan pembelajaran dialihkan secara daring atau melalui tugas, sesuai surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Kapolda Maluku, Irjen Dadang Hartanto, turun langsung menemui massa di Polda Maluku, menyatakan kesiapannya menerima aspirasi dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan.

Untuk menjaga ketertiban, Polda Maluku menurunkan 735 personel gabungan TNI–Polri. Mereka ditempatkan di titik-titik strategis, termasuk depan Mapolda Maluku dan kantor DPRD Provinsi Maluku. Personel terdiri dari 360 anggota Polda Maluku, 315 dari Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, serta 60 personel BKO TNI.

Meski Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) membatalkan aksi di Jakarta karena situasi tidak kondusif, demonstrasi di Ambon berlangsung tertib dan damai tanpa laporan kericuhan.

Meski berlangsung damai, aksi sempat diwarnai ketegangan kecil saat dua kelompok mahasiswa pendemo terlibat aksi saling lempar di depan Kantor DPRD Maluku. Namun, situasi dapat segera dikendalikan oleh pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga ketat di lokasi.

Menanggapi aksi ini, Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Denny, menyatakan pihaknya mengapresiasi aksi damai yang dilakukan mahasiswa dan berjanji akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan.

Di sisi lain, Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, yang hadir langsung di lokasi, mengajak para demonstran untuk tetap menjaga kondusivitas kota. “Ambon sedang berupaya menarik investor dan membangun ekonomi. Aksi anarkis hanya akan merugikan kita semua,” katanya, sembari menekankan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan sesuai prosedur.

Penutup

Aksi demonstrasi mahasiswa dan OKP Cipayung di Polda Maluku dan DPRD Maluku pada 1 September 2025 berhasil menyuarakan aspirasi rakyat dengan damai. Dengan 10 poin tuntutan yang mencakup keadilan, reformasi, dan kepekaan terhadap rakyat kecil, aksi ini menegaskan peran mahasiswa dan pemuda sebagai agen perubahan. Situasi di Ambon tetap terkendali, dengan aparat keamanan dan pemerintah setempat menjaga stabilitas selama aksi berlangsung.