Ternate, 2 September 2025 – Gelombang demonstrasi melanda Maluku Utara pada Senin, 1 September 2025, melibatkan mahasiswa, pengemudi ojek online, dan masyarakat umum di Pulau Morotai, Ternate, dan Pulau Taliabu. Aksi ini merupakan bagian dari protes nasional yang menyoroti kinerja DPR RI, kenaikan tunjangan anggota dewan, serta reformasi Polri pasca-kematian tragis pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, di Jakarta. Demonstran juga menyuarakan isu lokal seperti sengketa lahan, pendidikan gratis, dan perbaikan infrastruktur.
Di Pulau Morotai, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pasifik menggelar aksi damai di depan kantor bupati. Dipimpin oleh Ketua BEM Rifaldi Madjid, massa menuntut penolakan kenaikan pajak, pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat, dan penyelesaian sengketa lahan dengan TNI AU. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan ketat Polres Morotai hingga massa membubarkan diri.
Di Ternate, demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Ternate berlangsung ricuh. Mahasiswa dari berbagai kampus menyuarakan penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR, RUU KUHP, serta menuntut pendidikan gratis dan penolakan reklamasi lahan. Massa melempar batu ke arah polisi, yang merespons dengan gas air mata dan water cannon, mengakibatkan 16 orang ditangkap, termasuk dua pelajar SMP dan SMA. Aksi baru bubar pada pukul 18:30 WIT setelah negosiasi intens.
Di Pulau Taliabu, Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) menggelar aksi di kantor Dinas PUPR dan kantor bupati. Massa bertemu Wakil Bupati La Ode Yasir, menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat dan keadilan atas kasus Affan Kurniawan. Aksi ini berlangsung damai.
Tanggapan Gubernur Sherly Tjoanda terhadap Tuntutan Demonstran
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menunjukkan respons cepat dengan menemui massa di Ternate di tengah situasi ricuh, didampingi Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Walikota Ternate, Ketua DPRD Provinsi dan Kota, serta Forkopimda. Dalam unggahan Instagram resminya pada 1 September 2025, Gubernur Sherly menyampaikan:
“Hari ini saya memilih mendengar …
Suara mahasiswa & masyarakat yang turun ke jalan adalah bagian dari nafas demokrasi.Saya bersama Wakil Gubernur, Walikota Ternate, Ketua DPRD Prov/ kota, & Forkompimda hadir langsung untuk mendengar tuntutan yang disampaikan. Aspirasi utama terkait isu hukum, pertanahan, dan perizinan pertambangan.
17 tuntutan yang disuarakan, kami terima dengan hati terbuka. Ada yang menjadi kewenangan daerah, ada pula yang akan kami teruskan ke Pemerintah Pusat. Termasuk soal 11 warga Haltim, saya sudah berkomunikasi dengan aparat hukum agar prosesnya berjalan adil, transparan, dan penuh rasa kemanusiaan.
Saya berterima kasih kepada TNI, Polri, dan Pemerintah Kota Ternate yang telah mengawal jalannya aksi dengan tertib. Meski sempat terjadi eskalasi dan situasi memanas, namun akhirnya dapat dikendalikan dengan baik sehingga aksi berakhir damai dan roda kehidupan masyarakat yang banyak bergantung pada pendapatan harian bisa berjalan kembali.
Kami ada karena rakyat. Kritik bukanlah musuh, tapi cermin untuk terus berbenah. Mari kita jaga penyampaian aspirasi tetap damai, agar rumah besar Indonesia tetap aman dan bisa kita isi dengan keadilan serta kesejahteraan bagi semua.”
Gubernur Sherly menegaskan bahwa 17 tuntutan yang disampaikan telah diterima, dengan beberapa di antaranya menjadi kewenangan daerah dan lainnya akan diteruskan ke Pemerintah Pusat. Ia juga menyebutkan komunikasi dengan aparat hukum terkait kasus 11 warga Halmahera Timur (Haltim) agar diproses secara adil dan transparan. Gubernur mengapresiasi TNI, Polri, dan Pemerintah Kota Ternate atas pengawalan aksi, meskipun sempat terjadi eskalasi, dan menyerukan penyampaian aspirasi secara damai untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Demonstrasi ini mencerminkan keresahan terhadap kebijakan pemerintah dan ketimpangan ekonomi, dengan kasus Affan Kurniawan sebagai pemicu utama. Pihak kepolisian menyatakan penggunaan gas air mata sesuai prosedur untuk mengendalikan situasi. Situasi di Maluku Utara kini telah kondusif, dengan harapan tindak lanjut konkret dari pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.
