Apa yang lebih menyayat hati daripada melihat anak-anak—mereka yang seharusnya menjadi tumpuan masa depan bangsa—terkapar lemas di rumah sakit setelah menyantap makanan yang diklaim bergizi oleh negara? Inilah ironi paling telanjang dari sebuah kebijakan yang digadang-gadang membawa kebaikan, namun justru menghadirkan bencana.
Kasus keracunan puluhan siswa di Tepa, Maluku Barat Daya, bukanlah sekadar “insiden kecil”. Puluhan siswa SMPN, seorang siswa SMA dan juga siswa SD mengalami gatal hebat, muntah, diare, dan sesak napas setelah menyantap menu MBG, bukanlah kejadian terisolasi. Ini adalah puncak gunung es dari serangkaian kegagalan sistemik yang telah menimpa ribuan siswa di berbagai provinsi sejak program ini digulirkan pada Januari 2025. Ia adalah alarm keras, tamparan menyakitkan yang menyingkap borok sistemik dalam pengelolaan program pemerintah. Bagaimana mungkin sebuah program yang namanya makanan bergizi gratis justru berubah menjadi makanan beracun gratis?
Tidak ada yang membantah bahwa gagasan memberi makan anak-anak sekolah adalah mulia. Di pelosok nusantara, banyak siswa datang ke sekolah dengan perut kosong. Gizi buruk, anemia, stunting, semua nyata menghantui generasi muda kita. Maka, ketika pemerintah meluncurkan program makanan bergizi gratis, masyarakat sempat menaruh harapan: inilah momentum memperbaiki kualitas manusia Indonesia.
Namun realitas di lapangan justru menghantui. Hampir di semua daerah program ini menyisakan masalah. Pengadaan terburu-buru, kualitas bahan meragukan, distribusi asal-asalan, pengawasan nihil. Dan ujungnya: anak-anak jadi korban. Tubuh mungil mereka dijadikan eksperimen kebijakan yang ceroboh.
Kritik tajam harus diarahkan ke inti masalah: ketidakmampuan pemerintah pusat memahami dinamika daerah. Program ini digulirkan secara nasional tanpa adaptasi lokal yang memadai. Di Maluku, misalnya, logistik antarpulau sering terhambat, tapi pengawasan katering tetap ala kadarnya. Hasilnya? Anak-anak jadi kelinci percobaan. Di media sosial, suara rakyat bergema: “Program bagus tapi pelaksanaan buruk,” tulis seorang pengguna di X, sementara yang lain menuntut, “Hentikan MBG, ganti dengan beras gratis atau sekolah gratis.” Bahkan, ada yang sinis: “Makan Beracun Gratis.” Ini bukan sekadar keluhan; ini cerminan hilangnya kepercayaan publik. Anggaran triliunan habis untuk apa? Pencitraan politik, atau memang untuk gizi anak? Ketua Komite III DPD RI menuntut keterlibatan pihak berkompeten untuk jaminan keamanan pangan, tapi sampai kapan tuntutan ini hanya angin lalu?
Dampaknya tak terukur. Ini berarti hari-hari di rumah sakit, trauma, dan gangguan belajar. Secara nasional, program ini malah memperburuk masalah yang ingin diatasi: stunting mungkin berkurang, tapi risiko penyakit akibat kontaminasi makanan justru meningkat. Orang tua kini ragu: lebih baik anak makan masakan rumah sederhana daripada “bergizi” tapi beracun. Dan pemerintah? Alih-alih akuntabilitas, kita sering dengar dalih seperti “belum terbiasa” atau “kelelahan tim.” Ini bukan jawaban; ini penghinaan terhadap rakyat.
Kini Maluku pun kebagian “giliran”. Puluhan siswa di Tepa harus dirawat usai menyantap makanan gratis yang semestinya menyehatkan mereka. Lihatlah betapa menyedihkan: bocah-bocah yang mestinya pulang dengan senyum setelah belajar, malah pulang dengan muntah, diare, dan rasa sakit. Apa artinya program negara jika anak-anak justru menderita karenanya?
Kasus di Tepa hanyalah serpihan dari pola berulang. Dari Jawa sampai Sulawesi, dari Sumatra sampai Nusa Tenggara, keracunan akibat makanan program MBG sudah jadi berita langganan. Ironinya, bukannya dievaluasi serius, pemerintah justru menganggapnya “insiden lokal”. Padahal, ini adalah masalah nasional yang mencerminkan kegagalan desain kebijakan dari hulu hingga hilir.
Kejadian di Tepa bukan hanya berita kriminal biasa, melainkan cermin buram tentang betapa rapuhnya sistem tata kelola negara kita. Program yang seharusnya memberi kehidupan justru menebar bahaya. Dan yang lebih mengerikan: semua ini terjadi atas nama “kepedulian pemerintah”.
Bagi orang Maluku, kejadian ini adalah pengkhianatan. Sudah terlalu lama wilayah timur Indonesia dianaktirikan. Fasilitas kesehatan minim, infrastruktur terbatas, pendidikan tertinggal. Kini, saat janji negara hadir dalam bentuk program gizi, ia datang bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai racun.
Siapa yang memastikan dapur katering sekolah higienis? Siapa yang mengawasi kontraktor pengadaan bahan pangan? Siapa yang bertanggung jawab ketika standar kesehatan diabaikan demi mengejar kuantitas porsi dan kecepatan distribusi? Jawabannya sering menguap, hilang di balik jargon “program pro-rakyat”.
Sebuah bangsa dinilai dari caranya memperlakukan anak-anak. Jika anak-anak kita diberi makan dengan makanan yang meracuni mereka, maka negara ini sedang gagal secara fundamental. Tidak ada lagi ruang untuk alasan teknis, tidak ada lagi pembenaran birokratis. Negara harus malu—dan bertanggung jawab.
Apakah kita rela generasi penerus negeri ini tumbuh dengan trauma setiap kali melihat makanan gratis di sekolah? Apakah kita tega membiarkan bocah-bocah Maluku, Papua, NTT, atau daerah lain jadi korban kelalaian yang berulang?
Untuk maju, reformasi mendalam diperlukan. Pertama, hentikan sementara program di daerah rawan seperti Maluku hingga infrastruktur siap—termasuk sertifikasi ketat untuk penyedia katering, seperti yang diupayakan Badan Gizi Nasional (BGN). Kedua, libatkan audit independen untuk telusuri alur anggaran; jangan biarkan korupsi bersembunyi di balik “kesalahan teknis.” Ketiga, adaptasi lokal: di pulau-pulau terpencil, mungkin ganti dengan susu UHT atau makanan kemasan yang tahan lama, seperti saran netizen. Dan yang terpenting, pidanakan pihak bertanggung jawab—penyedia nakal, pejabat lalai—seperti tuntutan para netizen: “Sudahkah ada yang dipidana?”
Pada akhirnya, MBG adalah cermin kegagalan kita sebagai bangsa dalam melindungi yang lemah. Program ini bisa jadi hebat, tapi tanpa eksekusi tajam, ia hanya janji kosong yang menyakiti. Pemerintah harus bangun: anak-anak bukan statistik, mereka masa depan. Hentikan ironinya sekarang, atau biarkan sejarah mencatat MBG sebagai “Makan Beracun Gratis” yang memalukan.
