Tepat pada tanggal 30 Mei 2025, kepemimpinan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe, genap memasuki 100 hari kerja sejak dilantik pada 20 Februari 2025. Periode awal ini, yang diusung dengan tema “Obor Perubahan” dan komitmen “Janji Jadi Bukti,” telah menunjukkan langkah-langkah progresif dan terarah dalam upaya transformasi daerah. Sebagai gubernur perempuan pertama di provinsi ini, Sherly Tjoanda telah memprioritaskan pelayanan dasar, reformasi birokrasi, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan infrastruktur, meletakkan fondasi strategis untuk masa jabatan lima tahun ke depan.
Fokus pada Pelayanan Dasar: Pendidikan dan Kesehatan
Salah satu pilar utama dalam 100 hari pertama adalah reformasi di sektor pendidikan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara secara resmi mencabut pungutan komite sekolah untuk SMA, SMK, dan SLB negeri pada 6 Maret 2025. Kebijakan ini diperkuat dengan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebesar Rp34 miliar, dimana Rp6,1 miliar telah dicairkan. Mulai Juli 2025, BOSDA juga akan diperluas ke sekolah swasta dan madrasah, menegaskan komitmen terhadap pendidikan inklusif. Dampak nyata dari kebijakan ini adalah pengembalian 2.330 ijazah siswa yang sebelumnya tertahan karena tunggakan biaya, membuka akses mereka ke jenjang pendidikan atau dunia kerja. Selain itu, investasi infrastruktur pendidikan juga digalakkan dengan alokasi Rp63,3 miliar dari APBD untuk rehabilitasi 64 sekolah, ditambah 54 sekolah yang didanai APBN. Program “Sekolah Rakyat” juga akan dimulai pada Juli 2025, didukung dengan penyediaan lahan 10 hektar dan sinergi dengan Kementerian Sosial. Program beasiswa “Maluku Utara Bangkit” juga diluncurkan untuk 1.000 mahasiswa, serta membuka peluang studi internasional melalui kerja sama dengan LPDP.
Di sektor kesehatan, langkah signifikan adalah penandatanganan komitmen Cakupan Kesehatan Semesta (UHC – Universal Health Coverage) dengan BPJS Kesehatan. Mulai 1 Juni 2025, warga Maluku Utara dapat mengakses layanan kesehatan di seluruh Indonesia hanya dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka, tanpa masa tunggu 14 hari yang sebelumnya berlaku. Percepatan pembangunan rumah sakit di Pulau Taliabu (RSUD Bobong) dan Halmahera Timur (RSUD Maba) juga menjadi prioritas, dengan dukungan langsung dari Menteri Kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan fasilitas ini dari Tipe D ke Tipe C.
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Pemerintahan Sherly Tjoanda juga menunjukkan komitmen kuat terhadap reformasi birokrasi. Sebanyak 1.394 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah diangkat, terdiri dari tenaga teknis dan guru, untuk memperkuat pelayanan publik. Untuk meningkatkan disiplin dan akuntabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN), sistem absensi biometrik berbasis palm vein mulai diterapkan pada Mei 2025.
Dalam upaya mewujudkan tata kelola yang bersih dan transparan, Pemerintah Provinsi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut) dan Kodam XV/Pattimura untuk pengamanan program, serta dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk bantuan hukum. Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Program (Satgas Pengawasan Program) juga menjadi bukti keseriusan dalam memantau pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.
Mengelola Aset Daerah dengan Transparansi
Gubernur Sherly juga menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan aset daerah yang lebih baik. Dalam 100 hari pertamanya, ia aktif mendorong percepatan sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Salah satu momen penting adalah ketika Gubernur Sherly secara langsung menerima sertifikat tanah untuk aset SMA di Kabupaten Halmahera Timur dari Kanwil BPN Maluku Utara. Langkah ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga tentang memastikan bahwa aset publik dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat.
Dengan mengamankan legalitas aset, Sherly membuka peluang untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik, seperti sekolah dan fasilitas publik lainnya. Ini adalah fondasi penting untuk masa depan Maluku Utara yang lebih maju, di mana setiap langkah kecil dalam pengelolaan aset mencerminkan visi besar untuk kesejahteraan jangka panjang.
Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial
Untuk mengatasi masalah pengangguran, bursa kerja berhasil diselenggarakan, menarik 12.252 pelamar untuk 3.244 lowongan dari 21 perusahaan. Peluang magang ke Jepang juga dibuka untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja muda. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) diberikan kepada nelayan, buruh, dan pedagang, termasuk beasiswa untuk dua anak jika terjadi kecelakaan kerja, memberikan jaring pengaman sosial yang krusial. Bantuan juga disalurkan kepada 100 UMKM, menunjukkan dukungan terhadap usaha kecil lokal.
Sektor kelautan mendapatkan perhatian khusus dengan peluncuran program senilai Rp50 miliar untuk pemberdayaan nelayan, termasuk pengadaan alat tangkap, cold storage, pabrik es, dan bibit rumput laut. “Kampung Nelayan Modern” juga diluncurkan di Dufa-dufa, Ternate, dan 175 perahu nelayan diserahkan untuk memodernisasi industri perikanan lokal. Selain itu, rencana pembangunan dan renovasi 700 rumah layak huni juga sedang berjalan, lengkap dengan dapur sehat dan fasilitas air bersih, menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah juga menunjukkan respons cepat terhadap kebutuhan sosial, seperti pemberian bantuan kepada korban puting beliung, operasi pasar untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, subsidi tiket 50% untuk 21 armada feri selama Idulfitri, serta pemberian uang saku Rp1 juta kepada 1.076 jemaah haji Maluku Utara. Ini menunjukkan kepemimpinan yang peka terhadap kebutuhan rohani warganya.
Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas
Dalam upaya meningkatkan konektivitas, usulan pembangunan jalan dan jembatan senilai Rp8 triliun sedang dalam tahap finalisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebagai respons cepat terhadap runtuhnya jembatan di Halmahera Utara dan Halmahera Barat, pemerintah provinsi mengalokasikan Rp7,3 miliar dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk perbaikan darurat.
Pelabuhan Sofifi juga telah diaktifkan kembali setelah direvitalisasi oleh Kementerian Perhubungan, bersamaan dengan peluncuran perdana kapal feri KM Mutiara Ferindo pada 26 Maret 2025. Pelabuhan ini kini melayani rute Bitung-Ternate-Sofifi-Bitung, secara signifikan meningkatkan konektivitas maritim antar pulau.
Tanggapan Pemangku Kepentingan dan Prospek Masa Depan
Kinerja 100 hari Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Fraksi PKB di DPRD Maluku Utara. Mereka menilai terobosan yang dilakukan “luar biasa,” terutama dalam realokasi anggaran dari kegiatan seremonial ke program-program pro-rakyat. Namun, DPRD juga memberikan rekomendasi konstruktif, seperti reorganisasi birokrasi internal, perampingan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk efisiensi fiskal, dan dorongan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2026 guna mendukung program jangka panjang.
Gubernur Sherly Tjoanda sendiri mengakui bahwa 100 hari adalah waktu yang singkat untuk menyalakan “obor perubahan,” dan tugas selanjutnya adalah menjaga api ini tetap menyala dengan memperluas infrastruktur, menumbuhkan ekonomi biru, dan membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda Maluku Utara. Tantangan ke depan meliputi pendalaman reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas fiskal daerah, dan memastikan keberlanjutan serta dampak jangka panjang dari program-program yang telah dimulai.
Menghadapi Tantangan dengan Keberanian
Tidak ada kepemimpinan tanpa tantangan. Dalam 100 hari ini, Sherly menghadapi kritik, termasuk dari kelompok masyarakat sipil yang menyoroti isu kriminalisasi warga dan kerusakan ekologi di Maluku Utara. Namun, seorang pemimpin sejati tidak diukur dari ketidakhadiran masalah, melainkan dari cara mereka menghadapinya. Sherly menunjukkan keberanian dengan tetap fokus pada visinya, sambil membuka ruang dialog untuk mengatasi isu-isu kompleks seperti pengelolaan sumber daya alam di wilayah yang kaya akan potensi pertambangan.
Tantangan ini justru menjadi pengingat bahwa perubahan tidak pernah mudah. Seperti seorang pelaut yang menghadapi ombak di perairan Maluku Utara, Sherly terus menavigasi dengan tekad, menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.
Kesimpulan
Seratus hari pertama kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe di Maluku Utara telah menunjukkan komitmen kuat terhadap perubahan dan pelayanan publik yang berpihak pada rakyat. Dengan inisiatif yang cepat dan terarah di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur, fondasi yang kokoh telah diletakkan. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana mempertahankan momentum ini, mengatasi hambatan struktural, dan memastikan bahwa “obor perubahan” terus menyala, menerangi jalan menuju Maluku Utara yang lebih maju dan sejahtera.
