Suatu pagi di awal Februari, seorang gadis delapan belas tahun di Surabaya membuka laptop dan memulai ritual yang kini dikenal jutaan siswa kelas dua belas: menelusuri data peminat program studi di laman SNPMB. Jarinya bergerak cepat, matanya waspada. Bukan mencari prodi impian — ia mencari celah. Jurusan mana yang paling sedikit peminatnya? Mana yang paling mudah dimasuki?

Ia tidak peduli soal kurikulum. Tidak terlalu memikirkan prospek kerja. Yang ia tahu: masuk dulu, urusan belakangan.

Di sisi lain kota yang sama, sebuah prodi di kampus negeri mencatat hanya 89 pendaftar untuk 26 kursi yang tersedia. Rasio yang secara matematis menggembirakan, tetapi bagi siapa pun yang pernah duduk di ruang rapat pimpinan fakultas, angka itu adalah alarm. Bukan peluang — sebuah obituari yang ditulis perlahan.

Inilah potret pendidikan tinggi Indonesia pada pertengahan dekade 2020-an: sistem yang terus berputar, menghasilkan lebih dari 1,5 juta lulusan setiap tahun, tetapi semakin tidak yakin apakah yang dihasilkannya masih dibutuhkan dunia.

Angka yang Tidak Bisa Diabaikan

BPS mencatat sesuatu yang seharusnya menggetarkan: pada Februari 2025, jumlah pengangguran bergelar sarjana menembus satu juta orang — rekor sepanjang sejarah pencatatan. Satu dekade sebelumnya, jumlahnya “hanya” 495.000 orang. Dalam sepuluh tahun, jumlah sarjana yang tidak terserap pasar kerja tumbuh lebih dari dua kali lipat.

Yang membuat data ini lebih menusuk adalah kontrasnya: angka pengangguran nasional justru menurun. Di kalangan lulusan perguruan tinggi, angkanya 11,28 persen — lebih dari dua kali lipat angka nasional. Pendidikan tinggi, yang dijual sebagai tiket kehidupan lebih baik, kini menghasilkan kantong pengangguran tersendiri.

Ada ironi yang lebih dalam. Lulusan diploma justru menunjukkan tren yang jauh lebih sehat — pengangguran diploma turun dari 305.000 orang pada 2020 menjadi 170.000 pada 2024. Pendidikan vokasional yang fokus pada keterampilan praktis ternyata lebih mampu mengantarkan lulusannya ke pasar kerja dibanding program akademis empat tahun yang penuh teori.

Pabrik Ijazah: Ketika Kampus Hanya Menghitung Kursi

Di sebuah kampus swasta di kota menengah Jawa, seorang wakil rektor menyimpan dokumen yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapa pun di luar lingkaran pimpinan: proyeksi keuangan untuk lima tahun ke depan. Gambarannya suram — tiga dari delapan prodi diperkirakan tidak bisa memenuhi batas minimum mahasiswa baru pada 2027.

“Kami tahu,” katanya dalam percakapan yang ia minta tidak dikutip langsung. “Tapi kalau prodi ditutup, dosen-dosen itu mau diapakan? Mereka punya keluarga.”

Di balik data dan grafik, ada manusia. Ada struktur kepentingan yang sangat konkret. Dan ada arsitektur insentif yang secara sistematis tidak pernah dirancang untuk mendorong perubahan cepat. Perguruan tinggi di Indonesia — lebih dari 4.000 institusi — bertahan hidup terutama dari uang kuliah mahasiswa. Rumus sederhananya: lebih banyak mahasiswa, lebih sehat keuangan. Tidak ada mahasiswa, tidak ada kampus.

Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco menyebut fenomena ini dengan tepat: market-driven yang keliru. “Perguruan tinggi sebagian besar menggunakan market-driven — yang lagi laris apa, dibuka prodinya.” Hasilnya: oversupply lulusan di bidang yang sama, dan kekosongan di bidang yang benar-benar dibutuhkan industri.

Birokrasi Melawan Kecepatan

Merevisi kurikulum secara resmi di PT Indonesia bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam sebulan. Prosesnya melibatkan: pembentukan tim kurikulum, rapat senat akademik, evaluasi internal, pelaporan ke PDDikti, dan dalam beberapa kasus memerlukan persetujuan kementerian. Seluruh proses itu membutuhkan dua hingga empat tahun.

Di sisi lain, industri teknologi bergerak dalam hitungan kuartal. Keahlian paling dicari hari ini — rekayasa model AI, keamanan siber, analisis data skala besar — belum ada dalam kosakata kurikulum kampus tiga tahun lalu. Kesenjangan kecepatan ini bukan kegagalan individual — ini kegagalan desain sistem.

MoU Sebagai Dekorasi Dinding

Di lobi gedung rektorat banyak universitas, deretan figura terpampang rapi: foto-foto penandatanganan perjanjian kerja sama dengan berbagai perusahaan. Setiap MoU dicetak dengan carta tebal, ditandatangani dengan pulpen mahal, difoto untuk siaran pers. Pertanyaannya: berapa dari deretan figura itu yang benar-benar menghasilkan perubahan dalam desain kurikulum?

Jawabannya: tidak banyak. Istilah “link and match” telah berusia tiga dekade sejak dipopulerkan Wardiman Djojonegoro di era 1990-an. Setelah tiga dekade, ia masih sering menjadi slogan, bukan sistem.

Korban Nyata: Mahasiswa yang Tidak Diberi Tahu

Seorang lulusan prodi Sastra Inggris dari universitas negeri di Jawa Tengah menceritakan pengalamannya mencari kerja selama delapan bulan setelah wisuda. “Selama kuliah tidak ada yang pernah bilang bahwa jurusan ini akan susah. Kampus tidak pernah mengundang alumni yang sudah kerja untuk cerita ke kami. Kami baru tahu susahnya setelah keluar.”

Ia bukan pengecualian. Ia adalah representasi dari pola sistemik yang berulang di ribuan kampus: mahasiswa tidak mendapatkan informasi yang jujur tentang prospek nyata dari program studi yang mereka pilih. Tracer study dijalankan seadanya. Banyak kampus bahkan tidak tahu berapa persen lulusannya yang bekerja sesuai bidang studi dalam dua tahun pertama setelah wisuda.

Kalau kampus tidak tahu, bagaimana mereka bisa memperbaikinya?

Sistem Akreditasi: Menilai Kertas, Bukan Relevansi

Akreditasi adalah legitimasi. Tanpa akreditasi yang baik, kampus kehilangan daya tarik bagi calon mahasiswa. Masalahnya: apa yang dinilai oleh sistem akreditasi tidak sepenuhnya mencerminkan apa yang benar-benar penting.

Komponen penilaian BAN-PT mencakup rasio dosen-mahasiswa, kualifikasi akademik dosen, jumlah publikasi ilmiah, dan kurikulum di atas kertas. Serapan kerja lulusan memang menjadi salah satu indikator — tetapi bobotnya tidak cukup besar untuk mendorong reformasi kurikulum yang radikal. Sebuah prodi bisa mempertahankan akreditasi baik meski kurikulumnya tidak diperbarui selama lima tahun, selama dokumennya lengkap.

Hanya 6 persen perguruan tinggi Indonesia yang berakreditasi Unggul. Dan angka kecil ini pun tidak menjamin relevansi lulusan dengan kebutuhan industri.

Dua Narasi yang Bersaing

Di tengah semua diskusi, ada pertarungan narasi yang jarang terlihat di permukaan tetapi sangat menentukan arah kebijakan.

Narasi pertama — yang lebih dominan dan dianut oleh Kemendiktisaintek — adalah narasi mismatch: pengangguran terdidik terjadi karena kompetensi lulusan tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Solusinya: restrukturisasi prodi, moratorium prodi sosial-humaniora, dan mendorong lebih banyak lulusan STEM.

Narasi kedua, yang lebih jarang didengar tetapi sama kuatnya secara empiris, adalah narasi kegagalan struktural: pengangguran terjadi bukan karena lulusan tidak kompeten, melainkan karena struktur ekonomi Indonesia belum mampu menciptakan lapangan kerja berbasis pengetahuan dalam jumlah yang cukup. Industri Indonesia yang sebagian besar masih berbasis pengolahan sumber daya alam dan manufaktur berbiaya rendah membutuhkan pekerja dengan keterampilan menengah — bukan sarjana yang terlatih untuk pekerjaan berbasis inovasi.

Data R&D mendukung narasi ini: pengeluaran R&D Indonesia hanya 0,28 persen dari PDB. Dan yang lebih mengungkapkan: 84,6 persen R&D itu dibiayai pemerintah, sementara sektor swasta hanya 7,3 persen. Artinya: industri Indonesia secara sistemik tidak membutuhkan ilmu pengetahuan.

Epilog: Pilihan yang Tidak Pernah Diajari

Gadis di Surabaya itu akhirnya memilih prodi Teknik Lingkungan — bukan karena ia mencintainya, tetapi karena rasio peminat terhadap kursinya paling rendah di antara pilihan yang ada di universitas yang ia incar.

Kampus itu tidak pernah mengirimkan informasi tentang prospek kerja nyata lulusan Teknik Lingkungan. Tidak ada data tentang berapa persen alumninya yang bekerja di bidang yang relevan. Tidak ada sesi orientasi yang jujur tentang tantangan karier yang mungkin ia hadapi.

Ia diterima. Ia mendaftar ulang. Ia mulai kuliah.

Dan di suatu tempat di sebuah gedung rektorat, seseorang menambahkan satu angka lagi pada kolom “jumlah mahasiswa baru” di spreadsheet tahunan mereka. Kursi terisi. Keuangan aman. Sistem berjalan.

Sampai musim pendaftaran berikutnya tiba, dan prosesnya dimulai lagi dari awal.

Ditulis berdasarkan data BPS, PDDikti, Global Innovation Index 2024–2025, laporan Kemendiktisaintek, serta berbagai kajian tentang pendidikan tinggi dan ketenagakerjaan Indonesia. Data utama bersumber dari periode 2024–2026. Nama narasumber disamarkan atas permintaan.