Rabu pagi, 13 Mei 2026. Nadiem Anwar Makarim berjalan memasuki Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dengan alat detektor elektronik terpasang di pergelangan kakinya. Ia baru pulang dari rutan dua hari lalu, pindah ke tahanan rumah karena kondisi kesehatannya memburuk. Malam ini, seusai sidang, ia akan kembali masuk meja operasi. Tapi dulu — ia harus mendengar jaksa membacakan tuntutan 18 tahun penjara.

Ruang sidang penuh. Pendukung dan kerabat Nadiem kompak mengenakan kemeja putih, duduk rapi di kursi penonton. Sang istri, Franka Franklin, ada di antara mereka. Begitu pula kedua orang tuanya. Sementara di meja jaksa, berkas tuntutan setebal ratusan halaman sudah siap dibacakan. Ini adalah klimaks sementara dari sebuah perkara yang sejak awal sudah luar biasa rumit — dan terus berkembang menjadi semakin membingungkan.

Laptop untuk Anak Bangsa, atau Proyek untuk Siapa?

Kisah ini bermula dari sebuah niat yang terdengar mulia: mendigitalisasi pendidikan Indonesia. Saat Nadiem dilantik sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2019, ia membawa semangat Silicon Valley ke birokrasi Jakarta. Salah satu program andalan yang digulirkan adalah pengadaan laptop berbasis Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) — perangkat berbasis ekosistem Google — untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

Program itu berjalan tiga tahun anggaran: 2020, 2021, dan 2022. Anggarannya besar. Sasarannya jelas. Tetapi menurut Kejaksaan Agung, prosesnya bermasalah sejak dalam. Pengadaan disebut tidak sesuai dengan perencanaan dan melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang paling mencolok: hanya satu ekosistem produk yang dipilih — Google Chrome.

Jaksa berargumen bahwa Nadiem menyalahgunakan kewenangannya untuk menjadikan Google sebagai satu-satunya penguasa ekosistem teknologi pendidikan Indonesia. Caranya: mengarahkan kajian pengadaan agar hanya merujuk pada produk berbasis Chrome. Konsekuensinya, pesaing-pesaing lain — merek laptop dengan sistem operasi berbeda — tertutup aksesnya ke pasar pendidikan negara terbesar keempat di dunia.

Uang Google, Gojek, dan Jejak yang Berliku

Inilah bagian yang paling membuat kepala pusing — sekaligus paling krusial dalam dakwaan. Jaksa tidak hanya bicara tentang pengadaan yang menyimpang. Mereka menarik sebuah garis panjang yang menghubungkan kebijakan Kemendikbudristek dengan uang yang mengalir ke kantong mantan bos Gojek itu.

Logika jaksa: Nadiem, yang saham dan kekayaannya sangat terikat dengan Gojek, mengambil kebijakan yang secara tidak langsung menguntungkan Google — investor besar di Gojek. Sehingga ketika Google untung dari monopoli ekosistem pendidikan Indonesia, nilai investasi Google di Gojek naik, dan kekayaan Nadiem pun ikut naik.

Pihak Nadiem menolak keras narasi ini. Tim pengacaranya menyebut konstruksi hukum jaksa sebagai “narasi jahat” yang memotong dan menyambung fakta secara tendensius. Mereka menghadirkan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, sebagai saksi ahli — yang bersaksi bahwa tindakan Nadiem adalah hal yang lazim di kementerian dan tidak mengandung unsur melawan hukum.

Ketika Persidangan Menjadi Panggung Konflik

Jarang ada persidangan tipikor yang berjalan sepanas ini. Ketegangan tidak hanya terjadi antara jaksa dan terdakwa — tetapi juga antara pengacara dan majelis hakim itu sendiri.

Dalam pemeriksaan terdakwa, Nadiem juga mengungkapkan sesuatu yang menarik: ia menyebut bahwa bawahan-bawahannya yang ia pilih sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan ini, meski sekilas tampak defensif, membuka pertanyaan lebih luas: seberapa jauh rantai tanggung jawab ini sebenarnya harus ditarik?

Dari Kebijakan hingga Ruang Sidang

Apa yang Sebenarnya Sedang Diadili?

Di permukaan, ini adalah kasus korupsi pengadaan barang. Tapi di dalamnya, persidangan Nadiem Makarim menyentuh beberapa pertanyaan yang jauh lebih besar tentang bagaimana Indonesia mengelola persimpangan antara dunia startup, Big Tech global, dan birokrasi negara.

Pertama: apakah seorang mantan pengusaha teknologi yang masuk kabinet bisa benar-benar memisahkan kepentingan bisnisnya dari kebijakan yang ia buat? Hukum Indonesia mensyaratkan itu. Tetapi praktiknya — terutama ketika jaringan bisnis seseorang sebesar dan seluas Nadiem — jauh lebih rumit dari sekadar laporan harta kekayaan.

Kedua: siapa sebetulnya Jurist Tan? Jaksa menyebutnya sebagai “shadow menteri” — sosok yang tidak punya jabatan resmi di kementerian tetapi memiliki pengaruh sedemikian besar hingga para Dirjen pun segan padanya. Selama ia buron, satu lubang besar dalam konstruksi perkara ini tidak akan pernah bisa ditutup.

Ketiga: konstruksi kerugian negara dalam kasus ini akan terus diperdebatkan. Pihak Nadiem berargumen bahwa audit kerugian negara yang dijadikan dasar dakwaan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum. Saksi ahli yang mereka hadirkan mendukung posisi ini. Fakta bahwa hakim harus memilih di antara dua narasi yang saling bertolak belakang — narasi jaksa versus fakta persidangan yang diklaim Nadiem sudah “sangat jelas” — membuat vonis akhir nanti akan menjadi salah satu yang paling ditunggu dalam sejarah hukum Indonesia pasca-Reformasi.

Satu hal yang pasti: kasus ini bukan sekadar tentang Nadiem Makarim. Ini adalah cermin bagi Indonesia tentang bagaimana negara ini akan menghadapi era ketika tech billionaire, kebijakan publik, dan modal asing berputar di orbit yang sama — dan siapa yang harus bertanggung jawab ketika semuanya jatuh.