Siapa yang Sesungguhnya Murah di Sini?

Pattimura bukan sekadar nama. Ia adalah prinsip. Pada 1817, di tanah Maluku yang dibekap monopoli rempah VOC Belanda, ia berdiri bersama rakyat yang kelaparan karena hasil bumi mereka sendiri dirampas atas nama “perdagangan bebas” — yang tentu saja bebas hanya bagi si perampas.

Ia tidak berjuang karena diupah. Ia tidak mengangkat senjata karena jabatan. Ia berjuang karena ada sesuatu yang tidak bisa didiamkan: ketidakadilan yang dilembagakan, kemiskinan yang dikorporasikan, dan kekuasaan yang dinikmati oleh segelintir atas keringat orang banyak.

Sekarang, dua abad kemudian, kita berdiri di hadapan cermin sejarah. Dan refleksi yang tampak tidak jauh berbeda. Nama perusahaannya berganti. Seragamnya berganti. Tapi struktur ketidakadilannya? Awet seperti rempah yang diawetkan dalam garam.

Upacara sebagai Pemadam Kebakaran

Ada sebuah patologi yang menggerogoti cara kita ber-Indonesia: kita sangat pandai merayakan pahlawan, dan sangat malas menjadi satu. Kita membangun monumen setinggi langit untuk mereka yang berani berkorban, sementara kita sendiri tak berani berkorban sepeser pun untuk prinsip yang sama.

Upacara Hari Pattimura adalah salah satu bentuk paling halus dari kemunafikan kolektif kita. Di pagi hari kita khidmat membacakan sejarahnya. Di siang hari, pejabat yang membacakan pidato itu kembali ke meja kerjanya — menandatangani izin yang merampas lahan petani, menyetujui anggaran yang menguntungkan kontraktor berjaringan, menutup mata pada nelayan yang terusir dari lautnya sendiri.

Pattimura melawan VOC karena VOC memonopoli, mengeksploitasi, dan menghancurkan kehidupan rakyat kecil. Lalu apa bedanya VOC dengan sistem yang kita rawat hari ini, di mana sumber daya alam dikuasai korporasi raksasa, di mana subsidi rakyat kecil dipangkas demi “efisiensi fiskal”, di mana keadilan hukum masih bisa ditakar dengan tebal dompet?

Rakyat Kecil: Objek Abadi yang Tidak Pernah Menjadi Subjek

Pattimura berjuang untuk rakyat kecil. Kalimat itu mudah diucapkan. Tapi siapa itu rakyat kecil pada 2026? Mereka adalah buruh pabrik yang upahnya tergerus inflasi sementara bonus direksi meledak. Mereka adalah nelayan di Maluku yang harga ikannya diperas tengkulak sementara harga BBM terus naik. Mereka adalah Mama-mama di pesisir Ambon yang anaknya putus sekolah bukan karena tak pintar, tapi karena negara membangun gedung parlemen baru alih-alih ruang kelas baru.

Rakyat kecil itu nyata. Bukan abstraksi. Bukan komoditas kampanye yang diusap rambutnya saat Pemilu lalu dilupakan setelahnya.

Dan setiap kali kita mengucapkan nama Pattimura tanpa berbuat apa pun untuk mereka, kita sedang menjual murah keberaniannya. Kita sedang menjadikan darahnya sebagai dekorasi dinding, bukan sebagai kompas moral.

Keberanian adalah Pilihan Aktif, Bukan Warisan Pasif

Ada yang suka berargumen: “Kita sudah merdeka. Perjuangan sudah selesai.” Selesai? Di negeri di mana tambang emas dikuasai asing sementara warga sekitarnya menghirup debu? Di mana seorang petani bisa dipenjara karena mempertahankan tanahnya sendiri? Di mana seorang jurnalis yang meliput korupsi justru dikriminalisasi?

Perjuangan tidak pernah selesai. Ia hanya berganti medan dan berganti musuh. Dulu musuhnya kapal-kapal VOC dengan meriam di mulut pelabuhan. Sekarang musuhnya lebih halus: kebijakan yang ditulis dalam bahasa hukum yang ruwet, oligarki yang beroperasi dalam jubah legalitas, dan apatisme massal yang kita sebut “realistis”.

Pattimura tidak menunggu kondisi sempurna. Ia tidak menunggu semua orang setuju. Ia tidak menunggu hingga aman. Ia bergerak karena diam adalah kejahatan. Dan ia kalah secara fisik — digantung kolonial pada 16 Desember 1817 — tapi menang secara moral sepanjang zaman.

Pertanyaannya bukan: “Apakah kita seberani Pattimura?” Pertanyaannya adalah: “Di mana kita berdiri ketika ketidakadilan terjadi di depan mata kita hari ini?”

Meneruskan Pattimura: Konkret, Bukan Seremonial

Apa artinya meneruskan perjuangan Pattimura di abad ke-21? Ini bukan pertanyaan retoris. Ini pertanyaan dengan jawaban konkret.

Artinya: seorang pengacara yang mau membela petani miskin tanpa bayaran. Seorang dokter yang mau praktek di pelosok Maluku, bukan hanya di klinik premium Jakarta. Seorang politisi yang berdiri menolak kebijakan yang merugikan rakyat kecil — meski itu berarti tidak populer di partainya. Seorang warga biasa yang mau bersaksi jujur ketika tetangganya dizalimi, meski risikonya adalah gesekan sosial.

Pattimura bukan nama merk. Pattimura adalah standar moral. Dan standar itu menuntut kita lebih dari sekadar upacara. Ia menuntut pilihan-pilihan kecil yang konsisten, setiap hari, setiap kali kita punya kesempatan untuk berpihak.

Jika kita tidak sanggup — atau tidak mau — memenuhi standar itu, setidaknya jujurlah: kita sedang mengeksploitasi namanya. Kita mengambil keberanian simbolis dari perjuangannya tanpa membayar harga apapun. Kita menjadikannya murah.

Kata Terakhir: Pilih Sisimu

Sejarah tidak berpihak pada mereka yang diam di tengah. Pattimura tahu itu. Ia tahu bahwa netralitas di hadapan penindasan adalah bentuk lain dari keberpihakan — keberpihakan pada penindas.

Hari ini, 15 Mei, sah-sah saja kita mengenang. Tapi kenangan tanpa tindakan adalah monolog yang tidak didengar siapapun — termasuk mereka yang kita kenang.

Pattimura bukan Patti murah yang bisa kita konsumsi setahun sekali lalu buang. Ia adalah cermin. Dan cermin itu menuntut kita melihat: apakah kita bagian dari masalah yang ia lawan, atau bagian dari solusi yang ia bayangkan?

Tidak ada jawaban ketiga. Tidak ada zona nyaman di antara keduanya. Pilih sisimu — dan bayar harganya dengan lebih dari sekadar unggahan di media sosial.

Merdeka adalah kata kerja, bukan kata benda. Dan kerja itu belum selesai.