Suatu pagi di sebuah kampus negeri besar di Jawa, seorang mahasiswa doktoral duduk frustrasi di depan mejanya. Ia sudah tiga bulan menunggu umpan balik dari promotornya — seorang profesor, guru besar dengan gelar terhormat dan tunjangan kehormatan dua kali gaji pokok dari negara. Promotor itu tidak sedang melakukan riset bersama mahasiswanya. Ia sedang menghadiri rapat struktural, menjadi narasumber seminar yang tidak ada kaitannya dengan bidang keahliannya, lalu terbang ke luar kota untuk urusan birokrasi. Mahasiswa itu tidak sendirian dalam ceritanya. Dan sang promotor, sayangnya, juga tidak sendirian dalam kebiasaannya.

Di atas kertas, Indonesia memiliki sekitar 5.400 guru besar — jabatan akademik tertinggi yang bisa diraih seorang dosen. Mereka adalah pilar yang seharusnya menopang produksi pengetahuan bangsa: menghasilkan riset, membimbing calon doktor, membangun sekolah ilmu, menjembatani dunia akademik dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Negara tidak pelit menghargai mereka. Selain gaji pokok sebagai pegawai negeri, setiap guru besar berhak atas tunjangan kehormatan sebesar dua kali gaji pokok per bulan — sebuah angka yang, bagi golongan tertinggi, bisa mencapai belasan juta rupiah setiap bulan, seumur hidup mereka berdinas.

Lalu datanglah data yang menghantam keras. Ketika Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan evaluasi berdasarkan Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017, hasilnya mengejutkan: dari 5.366 guru besar yang ada, hanya 4.299 yang bahkan mau mengirimkan dokumen bukti publikasi internasional. Dan dari 4.299 itu, cuma 1.551 orang yang dinyatakan lolos memenuhi syarat. Artinya, hampir tiga perempat dari total guru besar Indonesia tidak bisa membuktikan bahwa mereka memenuhi standar produktivitas ilmiah minimum yang ditetapkan negara.

Ada sebuah persepsi yang sudah mengakar sangat dalam di dunia akademik Indonesia, dan persepsi itulah yang menjadi akar dari seluruh masalah ini: bahwa menjadi guru besar adalah tujuan akhir, bukan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Bayangkan seorang pendaki yang telah bertahun-tahun bersusah payah mendaki gunung. Ketika ia akhirnya tiba di puncak, ia berhenti. Ia memajang foto dirinya di puncak gunung, menerima ucapan selamat, lalu turun dan tidak pernah mendaki lagi.

Itulah yang terjadi di banyak kampus Indonesia: orang-orang yang tadinya aktif meneliti, menulis, dan berdebat dalam forum ilmiah tiba-tiba berhenti begitu mereka meraih gelar tertinggi itu. Padahal logikanya seharusnya terbalik. Jabatan guru besar — dalam sistem akademik yang sehat — adalah momen di mana seseorang akhirnya memiliki otoritas penuh: menyusun agenda riset sendiri, memimpin kelompok penelitian, membimbing mahasiswa di semua jenjang, mengajukan pendanaan riset besar, dan berbicara dengan bobot di forum ilmiah nasional maupun internasional.

Tetapi di Indonesia, trofi itulah yang diburu, bukan tanggung jawab yang mengikutinya.

Data berbicara lebih keras dari sekadar anekdot. Hampir 70 sampai 90 persen dari ratusan ribu dosen di Indonesia ternyata bermimpi untuk menduduki jabatan struktural — bukan jabatan akademik. Bukan Guru Besar Ahli Ekologi atau Profesor Ilmu Politik, melainkan Ketua/Kepala Jurusan, Wakil Dekan, Dekan, Wakil Rektor, Rektor. Bahkan lebih dari 53 persen dosen di sejumlah universitas memegang jabatan struktural secara bersamaan dengan jabatan akademisnya.

Di negara yang budayanya masih sangat menghormati hirarki birokratis, menjadi “Dekan” atau “Rektor” sering kali terasa lebih bergengsi daripada menjadi ilmuwan paling produktif di bidangnya. Akibatnya, energi yang seharusnya mengalir ke laboratorium, ke penulisan jurnal, ke bimbingan mahasiswa, malah tersedot ke ruang rapat, ke protokol upacara, ke lobi-lobi kepentingan institusional.

Dan ketika seseorang sudah menjadi guru besar sekaligus pejabat struktural, tidak ada yang berani atau bersedia menegurnya soal produktivitas akademik. Hierarki yang sama yang memberinya kekuasaan menjadi perisai yang melindunginya dari akuntabilitas.

Akan tidak adil untuk menyalahkan individu semata tanpa melihat sistem yang membentuk insentif tersebut. Ekosistem akademik Indonesia selama puluhan tahun memang tidak dirancang untuk mendorong produktivitas riset sebagai prioritas utama. Ada empat akar struktural yang saling menopang dan memperparah satu sama lain.

Pertama, infrastruktur riset yang lemah. Dana riset perguruan tinggi Indonesia secara historis sangat kecil dibanding negara-negara yang serius membangun ekonomi berbasis pengetahuan. Seorang profesor yang ingin meneliti sering kali harus berebut dana terbatas melalui proses administratif yang melelahkan, dengan hasil yang tidak selalu sepadan dengan usaha yang dikeluarkan.

Kedua, ekosistem mahasiswa yang tidak terintegrasi. Di universitas-universitas kelas dunia, mahasiswa pascasarjana adalah perpanjangan tangan riset profesor — mereka bekerja dalam satu agenda riset besar, didanai oleh grant yang diraih sang profesor. Di Indonesia, mahasiswa umumnya mencari topik penelitian mereka sendiri, terpisah dari agenda riset dosen pembimbing. Profesor Indonesia tidak memiliki “pasukan riset” — mereka berjalan sendiri, dan itu melelahkan secara akademik.

Ketiga, sistem evaluasi yang tidak ketat. Sebelum Permenristekdikti No. 20/2017, hampir tidak ada mekanisme formal yang menghubungkan tunjangan kehormatan dengan produktivitas ilmiah yang terukur. Negara membayar tanpa menuntut pertanggungjawaban, dan itu menciptakan moral hazard yang sangat besar.

Keempat, distorsi dalam proses pengangkatan. Mencuat berbagai kontroversi tentang jalur “akselerasi” atau “jalan pintas” menuju jabatan guru besar tanpa rekam jejak penelitian yang substansial. Intervensi politik, uang, dan koneksi institusional mewarnai proses yang seharusnya murni berlandaskan merit ilmiah. Ketika jabatan guru besar bisa diraih tanpa melewati jalan panjang riset yang sesungguhnya, jangan heran jika pemegangnya tidak memiliki etos ilmuwan.