Sejak 1967, Abu Dhabi — atas nama UEA — duduk di meja OPEC. Bertahan melewati embargo minyak 1973, gejolak Revolusi Iran, Perang Teluk, hingga pandemi COVID. Tapi satu hal yang tidak sanggup dihadapinya: dibatasi saat investasi sedang matang, sementara kompetitor bebas memproduksi semaksimal mungkin.

Keputusan itu mengejutkan, tapi tidak mengherankan bagi mereka yang mengamati ketegangan internal OPEC selama beberapa tahun terakhir. UEA telah menginvestasikan miliaran dolar melalui ADNOC untuk mengembangkan kapasitas produksi, membangun kilang, dan merancang jalur ekspor baru. Kuota OPEC menghalangi mereka memonetisasi investasi tersebut sepenuhnya — dan kesabaran Abu Dhabi akhirnya habis.

Bagi OPEC, ini bukan luka biasa. UEA bukan anggota pinggiran seperti Ekuador atau Angola yang keluar beberapa tahun terakhir. UEA adalah anggota terpenting kedua setelah Arab Saudi — salah satu dari segelintir negara yang memiliki spare capacity besar: cadangan produksi yang bisa diaktifkan cepat untuk menstabilkan pasar saat terjadi krisis. Tanpa UEA, kemampuan OPEC merespons guncangan pasokan global menyusut drastis.

Dampaknya segera terasa pada posisi tawar Arab Saudi. Riyadh selama ini mengandalkan koordinasi dengan Abu Dhabi untuk menjalankan kebijakan kartel. Kini, Arab Saudi harus memikul beban stabilisasi pasar hampir sendirian — sebuah posisi yang secara finansial dan politis jauh lebih berat.

Yang lebih mengkhawatirkan para analis adalah efek domino. Jika UEA bisa keluar tanpa konsekuensi besar, apa yang menghalangi Kazakhstan, Nigeria, atau Venezuela untuk melakukan hal yang sama? Kazakhstan sudah lama melampaui kuota produksinya. Nigeria terhimpit kebutuhan pendapatan fiskal. Keretakan ini bisa menjadi awal dari disintegrasi kartel yang lebih besar.

Kondisi pasar minyak saat ini hidup di antara dua kekuatan yang saling tarik. Di satu sisi, keluarnya UEA dari OPEC membuka potensi banjir pasokan: begitu UEA bebas dari kuota, mereka bisa meningkatkan produksi dari 3,4 juta barel per hari menuju target 4,8 hingga 5 juta bph — sebuah lompatan yang setara dengan sekitar 1–2 persen permintaan minyak dunia.

Di sisi lain, perang AS-Israel melawan Iran telah menutup Selat Hormuz — jalur yang biasanya menanggung seperlima produksi minyak dunia. Ironisnya, blokade inilah yang saat ini “menyamarkan” dampak keluarnya UEA. Pasar yang seharusnya jatuh karena ekspektasi pasokan ekstra justru terdongkrak oleh ketakutan akan gangguan suplai dari kawasan Teluk.

Namun para analis mengingatkan: begitu ketegangan di Selat Hormuz mereda dan jalur pengiriman terbuka kembali, dampak sesungguhnya dari hengkangnya UEA akan terasa penuh. Skenario “perang harga” antara UEA, OPEC yang tersisa, dan produsen non-OPEC seperti AS dan Brasil menjadi ancaman nyata bagi stabilitas harga jangka menengah.

Hubungan antara keluarnya UEA dan konflik Iran bukan sekadar kebetulan kronologis — keduanya terikat erat dalam sebab-akibat yang berlapis. Keputusan Abu Dhabi meninggalkan OPEC tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa selama berminggu-minggu sebelumnya, UEA menjadi sasaran serangan rudal dan drone oleh Iran — sesama anggota OPEC. UEA merasa ditinggalkan: anggota-anggota kartel yang lain tidak berbuat cukup untuk melindunginya, sementara Teheran bebas menyerang tanpa sanksi berarti dari dalam organisasi yang sama.

Di saat bersamaan, Iran memblokade Selat Hormuz — jalur sempit antara pantai Iran dan Oman yang biasanya menanggung seperlima pasokan minyak mentah dan gas alam cair dunia. Ironisnya, blokade inilah yang kini “menyembunyikan” dampak penuh keluarnya UEA dari pasar. Dengan lebih dari 13 juta barel per hari pasokan global tertahan di kawasan Teluk, harga minyak tetap tinggi — dan ekspektasi banjir pasokan dari UEA yang bebas kuota belum bisa terealisasi.

Ini adalah paradoks ciptaan Teheran: Iran yang mendorong UEA keluar dari OPEC, sekaligus Iran pula yang menunda dampak kepergian itu. Selama Selat Hormuz tertutup, UEA tidak bisa mengekspor minyaknya secara penuh meski sudah bebas dari batasan kartel. Investasi miliaran dolar ADNOC terparkir di dermaga yang tidak bisa dilewati kapal tanker.

Namun begitu selat itu terbuka kembali — apakah melalui negosiasi yang dipimpin Oman, tekanan militer AS, atau gencatan senjata — pasar akan merasakan dua guncangan sekaligus: pasokan tertahan yang mengalir deras, ditambah produksi UEA yang langsung tancap gas tanpa batas kuota. JPMorgan memperingatkan harga bisa melampaui $150 per barel selama blokade berlanjut — namun begitu terbuka, koreksi harga ke bawah bisa sama dramatisnya.

Mungkin yang paling mengguncang bukan soal harga minyak hari ini, melainkan soal pertanyaan eksistensial tentang OPEC itu sendiri. Kartel yang lahir pada 1960 dengan misi mengontrol pasokan dan harga minyak global kini menghadapi erosi yang semakin dalam. Pangsa pasarnya telah menyusut dari 50 persen di era 1970-an menjadi sekitar 44 persen per Maret 2026 — dan angka itu akan terus turun.

Lonjakan produksi shale oil Amerika Serikat di dekade lalu sudah mulai menggerus pengaruh OPEC. Kini, keluarnya UEA — diikuti potensi kepergian anggota-anggota lain — mengancam relevansi kartel itu sendiri. Tanpa mekanisme koordinasi yang kuat, pasar minyak bisa kembali ke era kompetisi bebas yang pernah memicu perang harga dahsyat pada pertengahan 1980-an.

Bagi dunia yang masih sangat bergantung pada minyak — termasuk Indonesia — ini bukan sekadar drama geopolitik Timur Tengah. Ini perubahan fundamental dalam cara energi diproduksi, diperdagangkan, dan diberi harga. Dan perubahan itu, mulai hari ini, sudah resmi dimulai.