Tanggal 3 Juni 2025 menandai genap 100 hari kepemimpinan duet Hendrik Lewerissa (HL) dan Abdullah Vanath (AV) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku untuk periode 2025-2030. Pasangan yang dilantik pada 20 Februari 2025 ini mengemban amanat besar untuk membawa perubahan signifikan di provinsi kepulauan yang kaya sumber daya namun masih menghadapi berbagai persoalan fundamental. 100 hari pertama ini menjadi pijakan awal untuk melihat arah kebijakan, prioritas, dan gaya kepemimpinan mereka, sekaligus mengukur seberapa jauh langkah awal ini mampu menjawab ekspektasi publik.
Pencapaian Awal: Sinyal Positif dari Balik Tirai Birokrasi
Meskipun 100 hari adalah waktu yang relatif singkat untuk menunjukkan hasil konkret yang masif, beberapa inisiatif strategis telah diluncurkan oleh pasangan HL-AV yang patut dicatat:
- Penanganan Krisis Fiskal. Maluku menghadapi tantangan besar dalam hal anggaran, dengan defisit yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya. Pasangan HL-AV mengambil langkah-langkah berikut:
- Mediasi Konflik Sosial. Konflik antar komunitas di beberapa wilayah seperti Tulehu–Tial dan Pulau Seram menjadi perhatian utama. Pemerintah provinsi memilih pendekatan berbasis dialog:
- Pendekatan Sosial: Alih-alih mengerahkan aparat keamanan, pemerintah mengadakan pertemuan langsung dengan tokoh masyarakat dan adat untuk mencari solusi berbasis budaya.
- Revitalisasi Pela-Gandong: Mendorong nilai-nilai Pela-Gandong sebagai mekanisme rekonsiliasi sosial.
- Revitalisasi Bank Maluku-Malut. Bank Maluku-Malut hampir terdegradasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) karena modal inti yang tidak memenuhi ketentuan OJK:
- Meningkatkan Modal Inti: Melalui skema Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Bank DKI, modal inti bank daerah meningkat menjadi Rp3 triliun.
- Menjaga Infrastruktur Keuangan: Langkah ini memastikan keberlanjutan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi lokal.
- Dorongan Proyek Strategis Nasional (PSN). Maluku berhasil memasukkan tiga proyek besar ke dalam daftar PSN:
- Pelabuhan Terintegrasi: Untuk meningkatkan konektivitas dan perdagangan.
- Bendungan Wayapo: Sebagai solusi ketahanan air dan pertanian.
- Blok Abadi Masela: Proyek gas yang diharapkan menjadi motor ekonomi baru bagi Maluku.
- Kebijakan Fiskal. Untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, Pasangan HL-AV mengeluarkan kebijakan:
- Penghapusan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor: Hingga akhir 2024, sebagai stimulus ekonomi.
- Insentif bagi UMKM: Melalui program pinjaman berbunga rendah bagi usaha kecil.
- Program Sosial. Pasangan HL-AV juga berfokus pada pembangunan sosial:
- Koperasi Merah Putih: Dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kolektif.
- Sekolah Rakyat: Program pendidikan berbasis komunitas di desa dan kelurahan.
- Makan Bergizi Gratis: Untuk anak-anak sebagai bagian dari kebijakan kesejahteraan sosial.
- Komitmen Awal pada Meritokrasi Birokrasi. Janji untuk menerapkan meritokrasi dalam rekrutmen birokrasi mulai diwujudkan melalui proses lelang jabatan untuk sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini, jika konsisten, dapat memutus mata rantai praktik “pejabat titipan” dan mewujudkan birokrasi yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Tantangan Menghadang: Menembus Batasan Waktu dan Kompleksitas Masalah
Meskipun ada pencapaian awal, pasangan HL-AV menghadapi segudang tantangan yang tak bisa diselesaikan dalam 100 hari:
- Kemiskinan dan Ketimpangan: Angka kemiskinan di Maluku masih menjadi pekerjaan rumah utama. Kritik menyebutkan bahwa dalam 100 hari ini, belum terlihat program atau kebijakan yang secara fundamental dan terukur menyentuh langsung akar masalah kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi.
- Reformasi Birokrasi yang Belum Optimal: Meskipun ada lelang jabatan, perubahan budaya birokrasi masih menjadi tantangan. Beberapa pengamat menyoroti masih adanya praktik lama dalam proyek-proyek yang terkesan tidak efisien dan kurang berpihak pada kepentingan publik luas. Kinerja OPD juga dinilai belum sepenuhnya transformatif, masih terjebak dalam rutinitas administratif.
- Penanganan Stunting dan Kesehatan: Program pengentasan stunting yang menjadi isu nasional, di Maluku dinilai masih lemah. Kurangnya pendekatan yang jelas dan alokasi anggaran yang lebih dominan untuk kegiatan seremonial dibandingkan intervensi langsung menjadi sorotan.
- Infrastruktur dan Konektivitas: Sebagai provinsi kepulauan, masalah infrastruktur dan konektivitas antar pulau masih menjadi penghambat utama pembangunan ekonomi dan pemerataan. Butuh investasi besar dan strategi komprehensif yang belum bisa diwujudkan dalam waktu singkat. Meskipun PSN telah masuk ke Maluku, tantangan implementasi masih besar, terutama terkait efisiensi birokrasi dan kesiapan tenaga kerja lokal.
- Manajemen Sumber Daya Alam: Pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan, masih menghadapi isu-isu sensitif seperti kasus PHK sepihak di perusahaan tambang yang menuntut perhatian serius dari pemerintah provinsi.
- Krisis Fiskal yang Berkelanjutan: Defisit anggaran masih menjadi momok, dengan keterbatasan dana untuk program pembangunan jangka panjang.
- Resistensi terhadap Kebijakan Baru: Beberapa kebijakan, seperti transformasi Bank Maluku-Malut, mendapatkan kritik dari pihak yang skeptis terhadap mekanisme KUB.
Tanggapan dari Pemangku Kepentingan:
Berbagai pihak menyuarakan pandangannya mengenai 100 hari kepemimpinan HL-AV:
- Akademisi: Peningkatan modal Bank Maluku adalah fondasi kuat bagi ekonomi daerah. Namun, pemerintah harus segera menterjemahkan ini ke dalam program-program UMKM dan kemudahan akses permodalan bagi rakyat kecil. Komitmen meritokrasi harus dijaga agar tidak “padam” setelah proses lelang jabatan.
- Aktivis Masyarakat Sipil: Perwakilan dari LBH Maluku menyoroti perlunya perhatian lebih serius terhadap hak-hak buruh dan lingkungan. “Kasus PHK sepihak di perusahaan tambang harus segera ditindaklanjuti. Ini adalah ujian nyata komitmen pemerintah terhadap keadilan sosial,” tegasnya. Mereka juga mendesak agar pemerintah lebih transparan dalam pengelolaan proyek-proyek pembangunan.
- Pelaku Usaha: Pengusaha lokal menyambut baik kebijakan penghapusan tunggakan pajak kendaraan. “Ini sedikit melegakan di tengah kesulitan ekonomi. Kami berharap ada kebijakan lain yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha di Maluku,” kata seorang pengusaha perikanan. Mereka juga menuntut kepastian regulasi dalam pengembangan PSN dan integrasi industri lokal ke dalam skema ekonomi nasional.
- Anggota DPRD Maluku: Anggota legislatif umumnya menyatakan dukungan terhadap program-program pemerintah, namun juga menekankan pentingnya evaluasi berkala dan partisipasi publik. “Kami akan terus mengawal agar setiap kebijakan pro-rakyat, dan anggaran digunakan seefisien mungkin,” ujar salah satu anggota fraksi.
- Ekonom: Menginginkan pendekatan yang lebih berkelanjutan, termasuk peningkatan investasi dalam industri berbasis budaya lokal seperti sopi dan kain tenun.
- Masyarakat Lokal: Banyak yang berharap program sosial dan ekonomi dapat lebih merata hingga ke pelosok, bukan hanya di kawasan perkotaan.
Harapan ke Depan: Menuju Maluku yang Lebih Baik
Masyarakat Maluku menyimpan harapan besar terhadap kepemimpinan Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath. Ke depan, fokus yang diharapkan adalah:
- Implementasi Program yang Terukur: Setelah 100 hari pertama yang diisi dengan inisiasi, periode selanjutnya harus diisi dengan implementasi program yang terukur, berdampak langsung, dan transparan.
- Pengentasan Kemiskinan Berbasis Data: Diperlukan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih target, berbasis data mikro, dan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.
- Reformasi Birokrasi Berkelanjutan: Bukan hanya lelang jabatan, tetapi reformasi birokrasi harus menyentuh budaya kerja, efisiensi, dan akuntabilitas di semua tingkatan.
- Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam: Maluku harus mampu mengelola potensi sumber daya alamnya secara berkelanjutan, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal, dan menjaga keseimbangan lingkungan.
- Peningkatan Kualitas SDM: Program pendidikan, kesehatan, dan pengentasan stunting harus menjadi prioritas utama dengan alokasi anggaran yang memadai dan intervensi yang tepat sasaran.
Kesimpulan
100 hari pertama kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath adalah permulaan. Jalan panjang pembangunan Maluku masih membentang di hadapan mereka. Konsistensi, integritas, dan kemampuan berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat akan menjadi kunci utama untuk mewujudkan Maluku yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing di masa mendatang.
