Sejarah Indonesia modern tidak dapat dilepaskan dari peran rakyat Ambon dan Maluku Selatan. Namun ironisnya, justru kelompok inilah yang dalam lintasan sejarah pascakolonial sering ditempatkan di pinggir, disalahpahami, bahkan dianggap sebagai anomali dalam narasi nasional. Tulisan klasik Dr. H. J. de Graaf tentang Nederlandse ereschuld aan Ambon membuka kembali sebuah pertanyaan mendasar: mengapa orang Ambon mengambil posisi yang berbeda, dan mengapa Belanda memiliki utang kehormatan historis kepada mereka?
Bukan Soal Agama, Bukan Soal Privilege
Selama ini, penjelasan dangkal kerap diarahkan pada faktor agama: orang Ambon menolak Republik Indonesia karena mereka Kristen. Argumen ini runtuh dengan sendirinya. Banyak kelompok Kristen lain—Batak, Minahasa, Timor—berhasil berintegrasi dalam negara kesatuan. Bahkan di antara orang Ambon yang hijrah ke Belanda terdapat komunitas Muslim yang mapan.
Agama bukan faktor utama. Begitu pula tudingan bahwa orang Ambon “dimanjakan” oleh pemerintah kolonial melalui pendidikan dan jabatan. Sejarah mencatat hubungan Ambon–Belanda tidak selalu harmonis. Tragedi Kapten (Kapitan) Jonker (1689) dan eksekusi Pattimura/Thomas Matulessy (1818) adalah bukti adanya konflik keras dan berdarah. Hubungan itu kompleks, penuh ketegangan, dan tidak bisa disederhanakan sebagai relasi penjajah–anak emas.
Warisan Portugis dan Identitas yang Unik
Keunikan posisi Ambon justru berakar jauh sebelum Belanda datang, yakni pada masa kolonial Portugis. Di Maluku Selatan, Portugis berhasil menerapkan model kolonisasi yang tidak berhasil mereka wujudkan di tempat lain: integrasi budaya, agama, dan struktur sosial. Penduduk lokal dikristenkan, diberi nama Portugis, diintegrasikan sebagai sesama umat Kristen dan subjek mahkota Portugis—bukan sekadar objek kekuasaan.
Struktur politik lokal diperkuat dengan pengadilan, jabatan, dan organisasi militer seperti hongi. Hingga kini, nama keluarga Portugis seperti de Fretes, Coelho, Tomasoa tetap hidup di Ambon. Identitas ini membentuk kesadaran kolektif bahwa mereka adalah bagian dari suatu tatanan politik yang lebih besar, bukan sekadar komunitas lokal terisolasi.
Belanda Meneruskan, Memperluas, dan Memanfaatkan
Ketika VOC mengambil alih Maluku pada awal abad ke-17, mereka tidak menghancurkan sistem ini, melainkan melanjutkan dan memanfaatkannya. Hongi, sistem hukum, dan struktur pemerintahan lokal dipertahankan. Loyalitas orang Ambon dibalas dengan kepercayaan—terutama dalam bidang militer dan administrasi.
Seiring runtuhnya monopoli cengkeh, orang Ambon justru menemukan peran baru: serdadu, pegawai pemerintahan, guru, dan perpanjangan tangan negara kolonial di seluruh Nusantara. Kontribusi mereka begitu besar hingga istilah “serdadu pribumi” sering disederhanakan menjadi “Ambon”.
Faktanya, tidak ada kelompok di kepulauan Indonesia yang secara personal dan kolektif memberikan kontribusi sebesar orang Ambon terhadap pembentukan struktur negara kolonial, yang kemudian menjadi fondasi Indonesia modern.
Pengkhianatan Politik Pasca-1949
Namun semua jasa historis itu runtuh pada saat krusial: penyerahan kedaulatan tahun 1949. Negara Indonesia Serikat sebenarnya membuka ruang bagi kekhususan wilayah seperti Indonesia Timur. Tetapi ketika negara-negara bagian dilikuidasi secara sepihak, harapan akan otonomi dan pengakuan identitas Ambon ikut dikubur.
Konflik pun tak terhindarkan. Proklamasi Republik Maluku Selatan (RMS) bukanlah pemberontakan spontan, melainkan reaksi terhadap hilangnya jaminan politik dan pengingkaran sejarah.
Di titik inilah Belanda gagal total. Pemerintah Belanda tidak mengantisipasi konflik, tidak menawarkan solusi bermartabat, dan hanya menerima tentara Ambon beserta keluarganya ke Belanda karena terpaksa oleh putusan hukum. Tidak ada kebijakan visioner. Tidak ada pengakuan moral. Tidak ada sikap kenegarawanan.
Utang Kehormatan yang Tak Pernah Dibayar
Selama ini sering dibicarakan “utang kehormatan” Belanda kepada Indonesia. Tetapi, sebagaimana ditegaskan De Graaf, utang itu paling konkret justru kepada Ambon. Rakyat Ambon bukan hanya membantu memperkaya negeri penjajah, melainkan mengorbankan nyawa dan masa depan demi stabilitas kekuasaan kolonial di seluruh Nusantara—stabilitas yang kelak menjadi dasar Indonesia merdeka.
Ironisnya, justru mereka yang menjadi korban dari persatuan yang mereka ikut bangun.
Ingatlah Sejarah Ambon
Seruan lama Ingatlah Sadjarah Maluku perlu diulang, namun dengan makna yang berbeda. Bukan sebagai slogan politik, melainkan sebagai tuntutan etis dan historis. Mengingat sejarah Ambon berarti mengakui bahwa ada komunitas yang telah terlalu lama diperlakukan tidak adil—oleh penjajah lama maupun oleh tatanan pascakolonial.
Tanpa pengakuan itu, sejarah Indonesia akan selalu timpang: besar dalam retorika persatuan, namun miskin kejujuran terhadap pengorbanan mereka yang membangunnya.
