Di tengah hiruk-pikuk pembangunan infrastruktur nasional, Provinsi Maluku kini berada di persimpangan jalan strategis. Di satu sisi, ada rekomendasi teknis dari Bank Dunia yang menunjuk Pulau Ambon sebagai lokasi ideal untuk Pelabuhan Terintegrasi Maluku (MIP). Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku dengan tegas mengusulkan Waisarisa, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai alternatif yang lebih adil secara regional. Perbedaan ini bukan sekadar perdebatan geografis; ia adalah cerminan dari dua paradigma pembangunan yang saling bertarung: efisiensi global versus keadilan lokal. Dan pilihan yang diambil hari ini akan membentuk wajah ekonomi, sosial, dan geopolitik Maluku selama puluhan tahun ke depan.
Rekomendasi Bank Dunia bukanlah hasil spekulasi politik atau tekanan lokal. Ia adalah produk dari studi kelayakan yang telah berlangsung sejak 2022, sebuah proses sistematis yang didasarkan pada metodologi ketat lembaga multilateral tersebut. Dalam dunia pembangunan infrastruktur, Bank Dunia adalah otoritas yang suaranya didengar karena standarnya yang tinggi dalam hal analisis biaya-manfaat, manajemen risiko lingkungan-sosial (ESMF), dan proyeksi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketika mereka menyatakan Pulau Ambon sebagai “lokasi ideal”, itu berarti Ambon telah melewati serangkaian uji teknis yang ketat—dari aksesibilitas multimoda, kedalaman fairway, stabilitas geoteknik, hingga potensi pasar domestik dan internasional.
Ambon, sebagai ibu kota provinsi, bukanlah lokasi kosong. Ia adalah simpul konektivitas yang sudah mapan. Bandara Internasional Pattimura, jaringan jalan raya nasional, dan Pelabuhan Yos Sudarso yang sudah ada menciptakan fondasi logistik yang solid. Membangun MIP di sini bukanlah memulai dari nol, melainkan memperkuat dan memperluas apa yang sudah ada. Ini adalah strategi yang pragmatis dan efisien. Dengan memanfaatkan infrastruktur pendukung yang sudah ada, biaya investasi awal (CAPEX) bisa ditekan, durasi konstruksi dipercepat, dan operasional pelabuhan dapat segera terintegrasi dengan rantai pasok yang sudah berjalan. Dalam logika ekonomi global, ini adalah pilihan yang paling rasional. Pelabuhan yang efisien menarik volume kapal yang tinggi, yang pada gilirannya menarik industri, logistik, dan investasi—menciptakan siklus pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan.
Namun, di balik logika efisiensi ini, ada bayangan ketidakadilan yang tak bisa diabaikan. Selama puluhan tahun, Ambon telah menjadi pusat gravitasi pembangunan Maluku. Investasi, fasilitas pemerintahan, dan peluang ekonomi cenderung terkonsentrasi di sini. Wilayah-wilayah seperti Seram Bagian Barat, meski kaya akan sumber daya alam dan budaya, sering kali merasa seperti “daerah pinggiran” yang manfaat pembangunan kurang sampai. Usulan Pemerintah Provinsi Maluku untuk membangun MIP di Waisarisa adalah respons langsung terhadap sentimen ini. Ini adalah upaya politik yang sah untuk mendistribusikan manfaat pembangunan secara lebih merata, untuk memberdayakan wilayah yang selama ini terpinggirkan, dan untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur skala nasional tidak hanya memperkuat pusat, tetapi juga menghidupkan pinggiran.
Tapi di sinilah letak dilemanya. Aspirasi keadilan regional yang mulia ini harus dihadapkan pada realitas teknis dan ekonomi yang keras. Membangun MIP di Waisarisa berarti membangun segalanya dari nol. Jalan akses, jaringan listrik, air bersih, dan komunikasi harus dibangun terlebih dahulu. Biaya investasi awalnya akan jauh lebih tinggi, dan logistik konstruksinya akan jauh lebih kompleks dan rentan terhadap gangguan cuaca. Lebih penting lagi, setelah selesai dibangun, apakah MIP di Waisarisa akan mampu menarik volume muatan yang cukup? Dalam dunia logistik, waktu dan biaya adalah segalanya. Pengusaha dan operator kapal akan memilih rute yang paling efisien. Jika barang yang tiba di Waisarisa harus diangkut lagi ke Ambon melalui jalur darat yang mahal dan panjang, maka MIP di Waisarisa akan kehilangan daya saingnya. Risikonya bukan hanya gagal berkembang, tetapi menjadi aset “mati suri” yang menjadi beban fiskal jangka panjang.
Jadi, apakah kita harus memilih antara efisiensi dan keadilan? Tidak harus. Solusi idealnya bukanlah memilih salah satu, melainkan menciptakan sinergi antara keduanya. Rekomendasi Bank Dunia untuk Ambon harus diadopsi sebagai fondasi utama, karena tanpa efisiensi, tidak ada pertumbuhan yang berkelanjutan. Namun, keberhasilan MIP di Ambon harus dirancang sedemikian rupa sehingga manfaatnya benar-benar menyebar ke seluruh Maluku. Ini bisa dilakukan melalui kebijakan distribusi yang progresif, pengembangan pelabuhan pengumpan (feeder port) di wilayah seperti SBB, dan insentif bagi industri yang mau berinvestasi di luar Ambon. MIP di Ambon bisa menjadi “mesin utama”, sementara pelabuhan-pelabuhan di daerah seperti Waisarisa bisa menjadi “roda penggerak” yang terhubung dengannya.
Kegagalan untuk menemukan titik temu ini akan berakibat fatal. Jika pemerintah daerah bersikeras pada Waisarisa tanpa studi kelayakan teknis yang solid, mereka berisiko kehilangan dukungan finansial dari Bank Dunia dan investor swasta, yang sangat bergantung pada prinsip-prinsip kelayakan. Sebaliknya, jika pemerintah pusat dan Bank Dunia mengabaikan aspirasi keadilan regional, mereka berisiko menciptakan ketidakpuasan sosial yang mendalam, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas dan kelangsungan proyek itu sendiri.
Keputusan tentang lokasi MIP bukan hanya soal teknis engineering atau ekonomi makro. Ia adalah ujian atas visi kepemimpinan Maluku. Apakah kita ingin membangun sebuah pelabuhan yang efisien namun eksklusif, atau sebuah sistem pelabuhan yang inklusif namun tidak kompetitif? Jawabannya terletak pada kemampuan para pemangku kepentingan untuk berdialog secara transparan, berbasis data, dan saling menghormati. Mereka harus berani mengakui keunggulan teknis Ambon, sekaligus berkomitmen kuat untuk memastikan bahwa Waisarisa dan wilayah lainnya tidak tertinggal. Karena masa depan Maluku bukan ditentukan oleh di mana beton dituangkan, tetapi oleh bagaimana manfaat dari beton itu dibagikan kepada seluruh rakyat Maluku.
