Ada saat di mana suara wakil rakyat seharusnya menjadi gema dari penderitaan, keresahan, dan harapan rakyat yang diwakilinya. Namun, yang kerap kita dengar dari gedung parlemen justru bukan suara rakyat, melainkan lantang kesombongan, keluhan yang tak tahu malu, dan pernyataan yang semakin mengoyak jarak antara rakyat dengan para elit.
Ketika seorang anggota DPR menyebut rakyat sebagai “tolol sedunia,” ketika yang lain terang-terangan mengeluh bahwa Rp50 juta per bulan tidak cukup untuk hidup, dan bahkan ada yang dengan pongah berkata, “jangan samakan kami dengan rakyat jelata”—maka persoalannya bukan lagi sekadar salah ucap. Ini bukan lagi sekadar slip of the tongue. Ini refleksi dari mentalitas sesungguhnya: bahwa sebagian dari mereka merasa berbeda, lebih tinggi, dan lebih pantas dari rakyat yang mereka klaim wakili.
Lidah Sebagai Cermin Kekuasaan
Ucapan seorang pejabat publik, apalagi anggota DPR, bukanlah hal remeh. Ia mencerminkan sikap, cara pandang, dan ideologi politik yang mengendap di dalam diri. Ketika kata-kata yang lahir adalah penghinaan, keluhan yang tidak sensitif, atau sikap feodal yang menolak disamakan dengan rakyat, maka sejatinya mereka sedang menyingkap wajah asli politik kita: wajah yang elitis, jauh dari denyut rakyat, dan kehilangan empati.
Lidah, pada akhirnya, adalah jendela kekuasaan. Ia bisa menenangkan publik dengan bahasa yang teduh, bisa menggerakkan rakyat dengan ajakan yang tulus, tapi juga bisa menyalakan bara kemarahan ketika yang keluar hanyalah kesombongan.
Bom Waktu yang Meledak
Selama ini rakyat mungkin masih menahan diri. Mereka masih berharap, masih memberi waktu, masih menunggu adanya perubahan di kursi-kursi empuk parlemen. Namun ucapan-ucapan ngawur ini ibarat percikan api yang jatuh di atas tumpukan jerami kering. Ia menyulut emosi publik yang sudah lama mengendap.
Kemarahan rakyat bukan semata pada angka gaji atau tunjangan yang fantastis. Yang menyakitkan adalah cara bicara, gaya berpikir, dan mentalitas “kami lebih pantas dari kalian.” Ketika rakyat makin susah mencari makan, anak sekolah masih belajar di ruang reyot, biaya kesehatan makin mencekik, mendengar wakil rakyat mengeluh soal Rp50 juta per bulan adalah pengkhianatan moral.
Hilangnya Kesadaran Representasi
Parlemen, secara etimologis, berasal dari kata parler—bicara. Fungsinya bukan hanya membuat undang-undang, melainkan juga menyuarakan aspirasi rakyat. Ironisnya, di Indonesia justru yang terjadi adalah sebaliknya: parlemen menjadi ruang di mana lidah-lidah anggota DPR berbicara atas nama diri sendiri, kelompok, atau partai, bukan lagi atas nama rakyat.
Ketika lidah mereka tak lagi menjadi lidah rakyat, maka representasi itu hilang. Yang tersisa hanyalah sekumpulan elit yang bicara sesuka hati, tanpa menyadari bahwa setiap kalimat mereka ditimbang, dipelototi, dan bisa menjadi bara dalam dada masyarakat.
Menunggu Ledakan yang Lebih Besar
Refleksi yang perlu kita tangkap dari fenomena ini adalah sederhana: bangsa ini sedang berjalan di atas bom waktu. Kata-kata arogan, keluhan tak tahu diri, dan sikap feodal bukan sekadar ucapan kosong. Ia membentuk persepsi, memperdalam jurang sosial, dan mempercepat delegitimasi lembaga legislatif di mata rakyat.
Jika pola ini terus berulang, maka ledakan yang lebih besar bukan hanya dalam bentuk demo di jalanan, melainkan dalam bentuk erosi kepercayaan total terhadap demokrasi. Rakyat bisa saja berkesimpulan: untuk apa punya wakil, kalau lidah mereka justru jadi pisau yang menusuk rakyat sendiri?
1. Ahmad Sahroni
Anggota DPR dari Partai NasDem, dikenal sebagai “Crazy Rich Priok,” jadi sorotan setelah menyebut pendukung gerakan pembubaran DPR sebagai: “orang tolol sedunia.”
Pernyataan ini tidak hanya menuai kemarahan publik, tapi juga memicu aksi massa hingga memakan korban jiwa. Akhirnya, pada 29 Agustus 2025, Sahroni dipindahkan dari posisi Wakil Ketua Komisi III ke Komisi I—sebuah keputusan rotasi yang tak bisa lepas dari kontroversi tersebut.
2. Adies Kadir
Wakil Ketua DPR dari Golkar yang membela tunjangan rumah Rp50 juta per bulan sebagai hal yang wajar karena mahalnya kontrak di sekitar Senayan. Beralasan: “Kalau Rp 3 juta dikalikan 26 hari kerja berarti Rp 78 juta per bulan… jadi tunjangan Rp 50 juta itu justru masih kurang, anggota dewan masih nombok.”
Kalkulasinya pun dipermasalahkan, karena menyamakan biaya bulanan dengan tarif harian—dan viral di kalangan netizen.
3. Deddy Yevri Sitorus
Politikus PDI-Perjuangan yang menggunakan istilah “rakyat jelata” dengan cara yang membuat publik bereaksi keras.
Ia menyebut perbandingan antara gaji DPR dan masyarakat biasa sebagai “sesat logika,” dan menolak disamakan dengan rakyat jelata. Pelabelan itu dianggap merendahkan rakyat kecil, dan langsung disindir dengan tajam—termasuk lewat satire dari aktivis Melanie Subono.
4. Nafa Urbach
Artis yang kini anggota DPR dari NasDem ini membela tunjangan perumahan Rp50 juta, dilatarbelakangi ketiadaan rumah jabatan: “Jadi rumah jabatan itu kan sekarang rumah-rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah. Jadi sekarang itu mendapat kompensasi untuk kontrak.”
Namun, komentar soal kemacetan dari rumahnya di Bintaro ke Senayan—dengan nada “sayanya saja macetnya luar biasa”—dipandang tidak peka oleh warganet. Akibat hujatan publik, Nafa kemudian meminta maaf dan menyatakan niat menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangan untuk masyarakat—khususnya guru—di dapilnya.
Penutup: Saatnya Belajar Diam
Kadang, refleksi paling sederhana yang bisa dipetik adalah: lebih baik diam daripada bicara ngawur. Tetapi anggota DPR seharusnya tidak sekadar diam; mereka harus belajar berbicara dengan etika, empati, dan kesadaran bahwa mereka bukan dewa. Mereka hanyalah wakil, yang hidupnya dibiayai oleh pajak rakyat yang setiap hari harus menahan lapar, berjuang di jalan, dan tetap setia pada negara meski sering dikecewakan.
Kritik seperti ini membuka ruang agar wakil rakyat tidak hanya bicara—tapi juga duduk sebentar, mendengar, lalu berbicara dengan penuh kesadaran bahwa setiap kata punya bobot dan konsekuensi.
Lidah wakil rakyat seharusnya menjadi jembatan, bukan palu godam. Menjadi penyejuk, bukan bahan bakar ledakan. Tetapi selama yang keluar hanyalah kesombongan dan pengeluhan, maka jangan salahkan rakyat ketika akhirnya gedung megah itu tak lagi dilihat sebagai rumah demokrasi, melainkan menara gading yang siap runtuh.
