Retorika pidato kenegaraan tahun ini dibangun di atas kecepatan. Prabowo memosisikan pemerintahannya sebagai mesin birokrasi yang tak pernah berhenti bekerja — klaim 121 kebijakan dalam 663 hari itu sendiri adalah pernyataan politik, bukan sekadar statistik administratif. Pesannya sederhana: kami bergerak, dan kami bergerak cepat.

Di atas kecepatan itu ditumpuk deretan capaian yang memang layak dicatat. Pemerintah mengklaim Indonesia mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan utama, ditopang perluasan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sebagai simpul ekonomi di tingkat akar rumput. Program biodiesel B50 disebut menghemat devisa hingga Rp170 triliun, sementara realisasi investasi pada semester pertama 2026 menembus Rp1.010,6 triliun — angka yang, dalam kondisi ekonomi global yang belum stabil, tidak bisa dianggap remeh.

Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2026 disebut berada di kisaran 5,1 hingga 5,3 persen. Untuk APBN 2027, pemerintah membidik angka lebih tinggi: 6 persen, dengan inflasi dijaga di 2,5 persen. Total belanja negara direncanakan Rp3.842 triliun — hampir dua puluh kali lipat dibanding APBN tahun 2000, sebuah perbandingan yang sengaja dipilih untuk menekankan skala pertumbuhan fiskal negara dalam seperempat abad.

Isu peradilan pun disentuh dengan nada yang sama percaya dirinya. Remunerasi hakim, terutama hakim yunior, diklaim naik hingga 280 persen, dengan penghasilan Ketua Mahkamah Agung disebut kini melampaui koleganya di Singapura. Pesannya: negara membayar lebih baik untuk independensi, sembari tetap menuntut akuntabilitas — disinggung lewat catatan bahwa Komisi Yudisial telah mengusulkan sanksi terhadap 121 hakim, termasuk 17 sanksi berat.

Masalahnya, angka-angka besar itu tidak berdiri sendiri. Sejumlah pihak, termasuk dari internal parlemen, langsung menyandingkannya dengan indikator lain yang bercerita berbeda. Klaim pertumbuhan ekonomi, misalnya, disebut tidak sepenuhnya sejalan dengan Purchasing Managers’ Index manufaktur — indikator yang biasanya bergerak searah dengan aktivitas ekonomi riil. Ketika dua ukuran itu berjalan berlawanan arah, pertanyaannya bukan lagi “seberapa besar pertumbuhannya”, melainkan “pertumbuhan macam apa yang sedang terjadi”.

Kontradiksi serupa muncul di isu ketenagakerjaan. Presiden menyinggung minat sejumlah pemimpin negara lain untuk merekrut tenaga kerja Indonesia — sebuah narasi yang mengesankan daya saing SDM nasional semakin diakui dunia. Tapi pengamat komunikasi politik menilai pernyataan itu berdiri janggal di samping persoalan pengangguran yang belum tuntas di dalam negeri, serta gelombang pemutusan hubungan kerja yang justru menjadi salah satu sorotan utama Ketua DPR RI Puan Maharani dalam forum yang sama, berdampingan dengan keluhan soal BPJS dan lambannya pembahasan RUU Perampasan Aset.

Target pertumbuhan 6 persen untuk 2027 pun tidak diterima begitu saja. Sejumlah kalangan ekonom menilai target itu terlalu ambisius, mengingat efektivitas belanja negara dan kemampuan menarik investasi baru masih menjadi faktor penentu yang belum sepenuhnya teruji — apalagi ketika Wakil Ketua MPR sendiri masih perlu mendesak agar peta jalan menuju pertumbuhan 8 persen pada 2028 dipertegas, tanda bahwa arah jangka panjang itu belum sepenuhnya solid di atas kertas.

Kritik paling struktural datang dari isu sentralisasi. Konsolidasi pemantauan devisa hasil ekspor senilai 14 miliar dolar AS lewat Danantara Sumber Daya Indonesia dipuji sebagai efisiensi, tapi juga memicu kekhawatiran soal konsentrasi kendali ekonomi di satu entitas — sebuah pertanyaan yang menyentuh langsung prinsip checks and balances yang dijaga konstitusi, dan tidak selesai hanya dengan argumen efisiensi anggaran.