Piala di Atas Meja,
Lapar di Bawah Langit

Tujuh pemerintah daerah di Maluku meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Para bupati dan wali kota memajang sertifikat dengan bangga. Tapi di desa-desa pesisir dan pulau-pulau terpencil, hampir satu dari empat warga masih hidup miskin. Apa sebenarnya yang dijamin oleh opini tertinggi BPK itu?

Kamis pagi, 4 Juni 2026. Di lantai III Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, suasana rapi dan berwibawa. Para bupati dan wali kota duduk berjajar dalam setelan terbaik mereka. Satu per satu, amplop berisi Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan dengan jabat tangan dan senyum formal. Kamera mengabadikan momen. Tujuh kepala daerah pulang membawa predikat Wajar Tanpa Pengecualian — WTP — opini tertinggi dari lembaga audit negara.

Di media sosial, unggahan segera berseliweran. “Alhamdulillah, kembali raih WTP!” Foto kepala daerah memegang sertifikat dibagikan ratusan kali. Staf humas sibuk menulis rilis. Kepala dinas keuangan tersenyum lega. Seolah-olah sebuah perang besar baru saja dimenangkan.

Tapi perang apa, tepatnya?

Jauh dari auditorium itu — di desa-desa pesisir Kepulauan Aru, di kampung-kampung pedalaman Seram, di pulau-pulau terpencil yang butuh berhari-hari perjalanan laut untuk dijangkau — tidak ada yang tahu apa itu WTP. Tidak ada yang peduli. Yang mereka tahu: puskesmas masih sering tutup karena dokter tidak datang. Jalan tanah masih becek saat hujan. Anak-anak sekolah di bawah atap yang bocor. Dana desa yang dijanjikan datang terlambat, dan ketika tiba, nilainya tidak sepenuhnya sampai.

Inilah paradoks terbesar tata kelola keuangan daerah di Maluku: ketika laporan keuangan semakin “wajar,” kehidupan rakyat kecil belum berubah secara proporsional.

Tujuh daerah di Maluku meraih WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Empat lainnya — Seram Bagian Barat, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Buru Selatan — mendapat Wajar Dengan Pengecualian. Dari 11 kabupaten/kota, itulah peta audit tahun ini. Kabupaten Maluku Tenggara mencatat rekor: 11 tahun berturut-turut meraih WTP. Maluku Tengah menyusul dengan 10 tahun tak terputus. Prestasi yang di atas kertas terdengar luar biasa.

Ini bukan angka abstrak. Ini manusia. Ini ibu yang menghitung beras sampai butir terakhir. Ini bapak nelayan yang tidak bisa berlaut karena perahunya rusak dan tidak ada akses pinjaman. Ini anak yang putus sekolah bukan karena malas, melainkan karena sekolahnya terlalu jauh dan tidak ada angkutan. Dan di antara 287.760 manusia itu, berapa banyak yang tahu bahwa pemerintah daerahnya baru saja meraih WTP?

Untuk memahami mengapa WTP bisa berdampingan dengan kemiskinan yang menganga, kita perlu memahami apa yang sebenarnya diukur oleh audit BPK — dan yang lebih penting, apa yang tidak diukur.

BPK memiliki tiga jenis pemeriksaan: keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu. Yang menghasilkan opini WTP atau WDP adalah pemeriksaan keuangan — dan pemeriksaan ini hanya bertujuan satu hal: menilai apakah laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). “Wajar” adalah istilah teknis akuntansi. Bukan “baik.” Bukan “bermanfaat.” Bukan “menyejahterakan.” Hanya: apakah angka-angka dalam laporan keuangan disajikan sesuai standar yang berlaku?

Ketua BPK pernah menyatakannya lebih keras: “Walaupun daerahnya meraih WTP, tidak ada jaminan tidak ada kasus yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.” Mantan Ketua BPK Harry Azhar Azis bahkan membongkar celah lebih dalam: WTP hanya berhubungan dengan pemeriksaan uang negara — bukan uang pihak ketiga. Sementara dalam banyak kasus korupsi daerah, penyuapan justru terjadi menggunakan uang pihak ketiga — kontraktor, vendor, makelar proyek — yang tidak masuk cakupan audit keuangan.

Artinya, secara teknis dan hukum, sebuah pemerintah daerah bisa meraih WTP sekaligus menjadi sarang korupsi, selama korupsinya tidak mempengaruhi penyajian pos-pos laporan keuangan.

Di sinilah letak masalah yang paling mendasar: WTP telah berubah dari instrumen teknis menjadi komoditas politik.

Perhatikan pola yang berulang setiap tahun: begitu LHP BPK diserahkan, mesin humas pemerintah daerah langsung bekerja. Foto disebarkan. Siaran pers diterbitkan. Kalimat-kalimat seperti “bukti komitmen tata kelola yang transparan dan akuntabel” mengalir deras. Tidak ada yang salah dengan merayakan pencapaian administratif. Tapi masalahnya adalah apa yang tidak ikut disebarkan: temuan-temuan kelemahan yang juga ada dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang sama.

Karena WTP bukan berarti tanpa catatan. BPK tetap mencatat kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan, dan permasalahan lain yang masih perlu diperbaiki — hanya saja kelemahan itu tidak cukup material untuk mengubah opini menjadi WDP. Yang tersebar adalah foto jabat tangan dan kata “WTP.” Yang terkubur adalah lembar-lembar rekomendasi perbaikan yang menumpuk dari tahun ke tahun.

Empat daerah yang meraih WDP tahun ini — SBB, Aru, Tanimbar, Buru Selatan — secara ironis mungkin menggambarkan kondisi yang lebih jujur tentang keadaan administrasi keuangan daerah terpencil. BPK menyebut permasalahan spesifik: penataan aset yang kacau, tindak lanjut rekomendasi yang tidak pernah tuntas, belanja tanpa bukti pertanggungjawaban lengkap.

Permasalahan aset ini bukan masalah kecil. Aset daerah — gedung, kendaraan, tanah, peralatan — adalah kekayaan publik yang dibeli dengan uang rakyat. Ketika pencatatannya kacau, ada dua kemungkinan: ketidakmampuan administratif, atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Dalam banyak kasus di Indonesia, kedua kemungkinan itu terjadi bersamaan.

Tapi yang lebih mengkhawatirkan bukan daerah WDP — melainkan daerah WTP yang mungkin memiliki masalah serupa, namun sudah lebih mahir menyembunyikannya dalam laporan keuangan yang tersaji “wajar.”

Audit BPK bukan audit total. Tidak semua transaksi diperiksa — mustahil secara praktis. Auditor memilih sampel berdasarkan penilaian risiko, lalu menarik kesimpulan dari sampel itu untuk keseluruhan laporan. Dalam kondisi normal, metode ini cukup andal.

Tapi dalam lingkungan yang koruptif dan kolutif — di mana staf keuangan terlatih untuk menyiapkan “dokumen bersih” khusus saat musim audit, di mana laporan pertanggungjawaban dibuat mundur setelah kegiatan fiktif, di mana tanda tangan penerima hibah dipalsukan — metode sampling menghadapi batas kemampuannya.

Di sisi lain, pemeriksaan kinerja — yang mengukur apakah program-program pemerintah benar-benar berdampak bagi rakyat — adalah yang paling relevan bagi warga kecil, namun justru paling jarang dilakukan dan hasilnya paling jarang dipublikasikan. Inilah paradoks yang paling menyakitkan.

Ada sesuatu yang salah secara fundamental dalam cara kita memandang tata kelola keuangan daerah. Ketika kepala daerah menjadikan WTP sebagai tujuan akhir — bukan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat — maka seluruh energi birokrasi bergerak ke arah yang salah. Staf keuangan dilatih untuk membuat laporan yang “bersih” menurut standar SAP, bukan untuk memastikan anggaran benar-benar berdampak.

Hasilnya adalah birokrasi yang mahir secara administratif, tapi kering secara substantif. Laporan indah, tapi jembatan di desa tetap retak. Neraca seimbang, tapi anak-anak kekurangan gizi di pesisir timur Seram.

Ini bukan hanya masalah Maluku. Ini adalah krisis sistemik tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia yang sudah berlangsung terlalu lama. Namun di Maluku, dengan kondisi geografis kepulauan yang ekstrem, keterbatasan SDM, dan ketergantungan fiskal yang sangat tinggi pada transfer pusat, konsekuensinya lebih keras menghantam masyarakat paling bawah.

Ketika bupati atau wali kota berdiri di podium dengan sertifikat WTP di tangan, ada pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya diajukan oleh DPRD, media, dan masyarakat sipil — dan yang jarang sekali benar-benar ditanyakan:

Pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan menghasilkan foto yang bagus untuk media sosial. Tapi itulah pertanyaan yang relevan bagi 287.760 warga Maluku yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Catatan redaksi: Data kemiskinan merujuk pada BPS Provinsi Maluku, Maret 2025. Opini BPK merujuk pada LHP LKPD Tahun Anggaran 2025 yang diserahkan 4 Juni 2026. Pernyataan BPK bersumber dari situs resmi bpk.go.id dan siaran pers terkait. Angka garis kemiskinan: Rp 757.600 per kapita per bulan (BPS Maluku, 2025).