Nama “Banda Baru” bukan kebetulan. Ia adalah luka sejarah yang diwariskan lewat sebuah nama. Pada 1621, armada Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Coen menyerbu Kepulauan Banda untuk merebut monopoli pala — dan yang terjadi kemudian dikenang sebagai salah satu babak paling kelam kolonialisme di Nusantara. Ribuan penduduk asli Banda (Wandan) dibunuh, diperbudak, atau diasingkan. Sebagian kecil yang selamat melarikan diri menyeberangi laut menuju Pulau Seram, Kepulauan Kei, dan Aru.

Banda Baru, di Kecamatan Amahai, adalah salah satu jejak dari eksodus itu — permukiman yang lahir dari para pengungsi keturunan Banda yang membawa serta nama tanah leluhurnya ke tempat pengungsian baru di Pulau Seram. Dengan kata lain, nama itu bukan tempelan administratif, melainkan penanda identitas: sebuah komunitas diaspora yang empat abad lamanya membawa nama kampung halaman yang direnggut dari mereka secara paksa.

Dan di tanah pengungsian itulah — bukan di Kepulauan Banda asal — kini tersimpan kekayaan baru yang tidak tumbuh di pohon, melainkan mendidih di perut bumi: potensi panas bumi sebesar 40 hingga 60 megawatt di Banda Baru–Sepa. Angka itu diungkap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat membuka Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) ke-12 di Jakarta, pertengahan Agustus 2026. Tapi gagasan ini bukan sekadar catatan seremonial dari sebuah konferensi. Ia adalah pertanyaan yang lebih besar: apakah keturunan Banda yang menetap di Seram kini punya kesempatan menuliskan babak baru — bukan sebagai korban sejarah, melainkan sebagai penerima manfaat dari kekayaan yang lahir dari tanah pengungsian mereka sendiri?

01 Kesenjangan yang Menganga

Untuk memahami mengapa Banda Baru–Sepa penting, kita perlu melihat gambaran besarnya lebih dulu. Indonesia adalah pemilik cadangan panas bumi terbesar di dunia — sekitar 23,2 gigawatt, cukup untuk menyalakan seluruh Pulau Jawa berkali-kali lipat. Namun dari jumlah sebesar itu, baru sekitar 11,6 persen yang benar-benar terpasang menjadi listrik. Amerika Serikat, dengan cadangan yang jauh lebih kecil, justru lebih dulu dan lebih jauh dalam memanfaatkannya.

Yang lebih menohok lagi: dalam paparan resmi Kementerian ESDM, Maluku disebut secara eksplisit sebagai satu dari sedikit wilayah yang memiliki potensi panas bumi namun belum memiliki kapasitas terpasang sama sekali. Nol. Bukan karena buminya kurang panas — melainkan karena potensinya belum pernah benar-benar digarap.

Di sinilah letak gagasannya: Banda Baru–Sepa bukan sekadar satu titik di peta energi nasional. Ia berpeluang menjadi proyek geothermal pertama yang benar-benar terealisasi di tanah Maluku — sebuah simbol sekaligus bukti bahwa kesenjangan antara cadangan raksasa dan realisasi yang nyaris nol itu bisa ditutup, dan bisa dimulai dari kabupaten yang selama ini jarang disebut dalam peta energi nasional.

02 Bukan Cuma Soal Listrik

Godaan pertama ketika membicarakan panas bumi adalah membingkainya semata sebagai proyek pembangkit listrik: bor sumur, pasang turbin, alirkan kabel, selesai. Tapi Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, tampaknya menangkap gagasan yang lebih besar dari itu. Ia menegaskan bahwa pemanfaatan potensi Banda Baru–Sepa tidak hanya soal pemenuhan kebutuhan listrik daerah — melainkan magnet investasi yang bisa menumbuhkan sektor usaha baru dan membuka lapangan kerja yang jauh lebih luas.

Ini bukan optimisme kosong. Kementerian ESDM sendiri kini mendorong konsep “beyond electricity” — pemanfaatan panas bumi di luar produksi listrik, untuk kebutuhan industri dan pertanian langsung. Di Kamojang, uap panas bumi dipakai mengeringkan kopi. Di Lahendong, ia menggerakkan pengolahan gula aren. Di Dieng, ia dipakai untuk ekstraksi mineral. Pola ini menunjukkan satu hal penting: nilai ekonomi panas bumi tidak berhenti di meteran listrik.

Bayangkan pola serupa diterapkan di sekitar Amahai: petani cengkeh dan pala yang selama ini bergantung sepenuhnya pada cuaca dan harga pasar, mendapat akses pada fasilitas pengeringan bertenaga panas bumi — murah, konsisten, dan tidak bergantung pada matahari. Nilai tambah yang dihasilkan bukan hanya megawatt, tapi juga rantai pasok pertanian yang lebih tangguh.

03 Uang di Atas Kertas, Investasi di Lapangan

Skala ekonomi proyek semacam ini terlihat dari perbandingan wilayah kerja panas bumi (WKP) lain yang sedang ditawarkan pemerintah tahun ini. Lima WKP baru — Danau Ranau, Hamiding, Songgoriti, Oka Ile Ange, dan Gunung Sirung — memiliki total cadangan sekitar 304 MW dengan rencana investasi mencapai 2,23 miliar dolar AS. Jika dihitung secara proporsional, potensi 40–60 MW di Banda Baru–Sepa bisa berarti investasi senilai ratusan juta dolar AS yang mengalir ke satu kabupaten kepulauan yang selama ini jauh dari radar investor energi besar.

Investasi sebesar itu, jika benar terealisasi, tidak berhenti di dompet investor. Ia merembes: kontraktor lokal untuk konstruksi, tenaga kerja untuk operasional puluhan tahun ke depan (bukan proyek sekali jadi), pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bisa dialokasikan kembali ke daerah, hingga tumbuhnya usaha pendukung — dari katering, penginapan, transportasi, sampai jasa logistik.

04 Pelajaran dari Halmahera

Namun gagasan besar butuh kewaspadaan yang setara besarnya. Beberapa bulan sebelum IIGCE 2026 berlangsung, investasi geothermal serupa mulai masuk ke Halmahera Barat, Maluku Utara, melalui proyek WKP Telaga Ranu. Di sana, Wakil Gubernur Maluku Utara memberi peringatan yang layak digarisbawahi oleh siapa pun yang membicarakan Banda Baru–Sepa hari ini.

Ini bukan basa-basi protokoler. Sejarah investasi ekstraktif di kawasan timur Indonesia — tambang, kehutanan, bahkan perikanan — kerap meninggalkan kisah yang sama: nilai besar mengalir keluar, sementara masyarakat sekitar hanya kebagian debu dan janji. Panas bumi memang jauh lebih ramah lingkungan dibanding tambang, tapi risiko sosial yang sama tetap mengintai jika masyarakat lokal tidak dilibatkan sejak tahap perencanaan — bukan sekadar diundang ke seremoni peresmian.

• Keterlibatan sejak awal. Warga Amahai dan sekitar Banda Baru–Sepa perlu dilibatkan dalam sosialisasi dan kajian dampak sejak fase eksplorasi, bukan setelah izin turun.
• Prioritas tenaga kerja lokal. Program pemberdayaan seperti yang diterapkan di sekitar PLTP lain — termasuk peran perempuan dalam rantai pertanian pendukung — bisa direplikasi sejak awal, bukan ditambahkan belakangan.
• Transparansi manfaat fiskal. Masyarakat berhak tahu ke mana penerimaan negara bukan pajak dari proyek ini mengalir, dan berapa yang kembali ke kabupaten.

05 Dari Potensi ke Eksekusi

Tantangan terbesar panas bumi di Indonesia, menurut Menteri Bahlil sendiri, bukan pada besarnya cadangan — melainkan pada kecepatan regulasi dan eksekusi di lapangan. Banyak wilayah kerja panas bumi yang sudah dikantongi pengembang justru mangkrak bertahun-tahun karena izin berbelit atau pembiayaan yang tersendat. Pemerintah pusat kini menekan pengembang agar tidak menahan konsesi tanpa realisasi, sembari memangkas regulasi dan menyiapkan insentif pajak.

Bagi Banda Baru–Sepa, ini berarti dua hal sekaligus: peluang, karena tekanan nasional untuk mempercepat eksekusi sedang berada di titik tertingginya; dan tantangan, karena wilayah ini masih dalam tahap potensi — belum ada wilayah kerja resmi, belum ada pengembang yang ditetapkan, belum ada jadwal konstruksi. Jarak antara potensi di atas kertas dan turbin yang benar-benar berputar masih panjang, dan kabupaten perlu aktif mengawal, bukan sekadar menunggu ditunjuk.