Apa Pentingnya WANTIMPRES???
Di tengah seruan efisiensi anggaran, lingkaran dalam istana justru menghadirkan pertanyaan besar: seberapa mahal rakyat harus membayar sebuah nasihat yang hasilnya tidak pernah benar-benar diketahui publik?
Di tengah gema pidato Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menyerukan pengetatan ikat pinggang, penghematan anggaran, dan penutupan kebocoran devisa, sebuah ironi besar justru tumbuh subur di teras rumahnya sendiri. Lingkaran dalam istana kini menjelma menjadi menara gading yang padat karya sekaligus padat modal.
Dua lembaga yang bertugas menyuplai isi kepala Presiden—Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Kantor Staf Presiden (KSP)—kini berada di pusaran kritik tajam publik akibat pembengkakan postur dan pemborosan anggaran yang dinilai ugal-ugalan.
Untuk sebuah negara yang sedang terseok-seok mengais ruang fiskal, seberapa mahal rakyat harus membayar sekeranjang nasihat yang sifatnya bahkan belum tentu didengar?
Dua Menara Pemikir: Siapa Melakukan Apa?
Secara teoritis, Wantimpres dan KSP didesain dengan mandat yang berbeda. Namun di lapangan, batas kerja keduanya perlahan mengabur, menciptakan potensi tumpang tindih (redundancy) fungsi yang berisiko membebani anggaran negara.
WANTIMPRES
Wantimpres bertugas memberikan pandangan dan nasihat kepada Presiden. Isu-isu yang dapat menjadi perhatian mencakup persoalan makro, geopolitik, stabilitas nasional, hingga hukum.
Sifat nasihatnya tidak seluruhnya terbuka untuk publik. Kerahasiaan informasi tertentu memang dapat dibenarkan, tetapi tidak boleh otomatis menghilangkan akuntabilitas penggunaan anggaran.
KSP
Kantor Staf Presiden bertugas mengendalikan pelaksanaan program prioritas nasional, mengurai sumbatan (bottlenecking) di kementerian dan lembaga, serta mendukung komunikasi strategis Presiden.
Aktivitas KSP relatif lebih dekat dengan pelaksanaan program pemerintahan dan pemantauan kebijakan di lapangan.
Namun, ketika krisis melanda negara—misalnya gejolak pangan atau ketahanan energi—kedua lembaga ini berpotensi memasuki wilayah isu yang sama.
Presiden akhirnya menerima berbagai pertimbangan dari banyak pintu: masukan menteri teknis, laporan lapangan dari Kepala KSP, dan memo dari anggota Wantimpres. Tanpa pembagian kerja dan koordinasi yang jelas, birokrasi istana berisiko menjadi gemuk, lambat, dan rawan ego sektoral.
Hujan Fasilitas di Tengah Narasi Efisiensi
Paradoks terbesar dari dualisme lembaga penasihat ini terletak pada nilai rupiah yang harus digelontorkan dari APBN. Skala pembengkakan fasilitas yang diterima para punggawa istana ini memunculkan pertanyaan serius tentang prioritas belanja negara.
Komparasi Beban Fiskal Wantimpres dan KSP
| Komponen | Wantimpres | KSP |
|---|---|---|
| Beban kuantitas personel | Membengkak menjadi 26 orang, dibandingkan batas maksimal 9 orang dalam ketentuan sebelumnya. | Diisi Kepala Staf, Deputi, hingga tenaga ahli berbagai tingkatan. |
| Hak keuangan / gaji pokok | Rp76,5 juta per bulan per orang berdasarkan angka yang dirujuk dari Perpres No. 15 Tahun 2026. Total gaji pokok 26 anggota mencapai sekitar Rp23,87 miliar per tahun. | Kepala KSP menerima hak keuangan setara menteri, diikuti struktur deputi dan tenaga ahli. |
| Fasilitas melekat | Setara menteri negara. Mencakup rumah jabatan atau tunjangan perumahan, mobil dinas, biaya pemeliharaan, serta perjalanan dinas. | Fasilitas kedinasan melekat pada jabatan struktural beserta kebutuhan operasional kantor. |
| Estimasi total anggaran | Diproyeksikan menembus Rp50 miliar per tahun, jika memperhitungkan gaji ke-13, operasional sekretariat, dan staf ahli perorangan. | Berpotensi mencapai ratusan miliar rupiah melalui keseluruhan belanja pegawai dan operasional kelembagaan. |
Ironi Masa Lalu: Retorika Sebelum Kursi Kekuasaan
Sengkarut pemborosan ini semakin bernanah apabila kita membongkar kembali arsip pernyataan para tokoh yang kini duduk nyaman di kursi Wantimpres. Publik disuguhi kemungkinan amnesia politik yang akut.
Sebelum masuk ke lingkaran kekuasaan, sejumlah tokoh dikenal kritis terhadap pemborosan birokrasi dan lembaga negara yang tidak memiliki indikator kinerja konkret.
“Negara tidak boleh memelihara lembaga-lembaga kosmetik yang hanya menjadi beban anggaran tanpa indikator kinerja yang konkret. APBN kita harus dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk membiayai kemewahan para pembisik yang masukannya sendiri tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada publik.
Hari ini, ketika para anggota Wantimpres menerima fasilitas dan tunjangan untuk sebuah jabatan yang sebagian hasil kerjanya tidak dapat diketahui publik, kutipan tersebut menjadi bahan untuk menguji konsistensi politik.
Ketika gelombang kritik datang dari masyarakat yang menggugat gemuknya postur lembaga ini ke Mahkamah Konstitusi (MK), para anggota Wantimpres—termasuk Wakil Ketua Mohamad Hatta Rajasa—justru membela diri dengan dalih “kekayaan variasi pengalaman”.
Pihak Wantimpres menyatakan bahwa keberhasilan mereka ke depan tidak semestinya dinilai semata-mata berdasarkan efisiensi anggaran, melainkan dari asas manfaat.
Jika manfaat menjadi alasan utama mempertahankan lembaga yang mahal, bagaimana publik dapat menguji manfaat tersebut tanpa indikator kinerja yang transparan?
Suara Nyaring Para Pakar: CELIOS dan INDEF
Keresahan publik ini bukan sekadar asumsi tanpa dasar. Lembaga kajian ekonomi seperti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) telah mengingatkan risiko dari tren membesarnya lingkaran istana.
Efisiensi dan Value for Money
Direktur Ekonomi CELIOS menilai struktur penasihat yang gemuk dapat menjadi gambaran buruknya tata kelola fiskal apabila tidak disertai ukuran kinerja yang jelas.
“Ketika ruang fiskal kita menyempit akibat beban utang jatuh tempo dan target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, memelihara puluhan penasihat tanpa KPI (Key Performance Indicator) yang transparan adalah bentuk ketidakpekaan sosial. Ini tidak memenuhi asas value for money.”
Inflasi Kelembagaan di Pusat Kekuasaan
Nada serupa juga disuarakan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Pengamat kebijakan publik INDEF menyoroti potensi tumpang tindih fungsi yang justru memicu inefisiensi berlapis.
“Negara ini mengalami inflasi kelembagaan di pusat kekuasaan. Dampaknya bukan hanya pemborosan uang pajak untuk gaji dan mobil dinas baru, tetapi juga potensi terjadinya kelumpuhan analisis karena terlalu banyak masukan yang saling bertabrakan di meja kerja Presiden.”
Anggarannya Publik, Hasilnya Privat
Membengkaknya jumlah anggota Wantimpres menjadi 26 orang memicu kecurigaan publik bahwa lembaga ini tidak lebih dari sekadar tempat penampungan akomodasi politik alias bagi-bagi jatah kekuasaan pasca-pemilu.
Tragisnya, fasilitas setara menteri diserahkan kepada puluhan orang untuk menjalankan fungsi yang hasilnya sulit diukur secara terbuka.
HASILNYA PRIVAT.
Uang rakyat membiayai lembaga, tetapi rakyat kesulitan mengukur siapa yang benar-benar bekerja dan apa manfaat konkret yang dihasilkan.
Dalam prinsip pengelolaan keuangan negara yang sehat, setiap rupiah uang rakyat harus berbanding lurus dengan akuntabilitas publik. Kerahasiaan nasihat Presiden tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup seluruh informasi tentang kinerja dan penggunaan anggaran.
Publik setidaknya berhak mengetahui berapa banyak rekomendasi yang dihasilkan, bidang apa yang menjadi prioritas, bagaimana mekanisme evaluasinya, serta sejauh mana lembaga tersebut memberikan nilai tambah terhadap proses pengambilan keputusan.
Tanpa mekanisme kontrol yang memadai, akan selalu ada ruang bagi munculnya pertanyaan: siapa anggota yang benar-benar bekerja memberikan analisis tajam dan siapa yang sekadar menikmati fasilitas jabatan?
Satu Krisis, Banyak Pintu Masukan
Bayangkan sebuah krisis nasional, misalnya lonjakan harga pangan atau ancaman ketahanan energi. Presiden harus mengambil keputusan cepat, tetapi informasi dan rekomendasi datang melalui sejumlah jalur birokrasi.
Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak orang yang memberikan nasihat kepada Presiden. Persoalan yang jauh lebih penting adalah apakah seluruh struktur tersebut benar-benar diperlukan dan apakah masing-masing menghasilkan nilai tambah yang tidak bisa disediakan oleh lembaga lain.
Kemewahan yang Layak Digugat
Ketika KSP dan kementerian teknis telah memiliki perangkat birokrasi untuk mengawal roda pemerintahan, mempertahankan puluhan penasihat eksklusif dengan beban miliaran rupiah per tahun menjadi sebuah kemewahan yang patut dipertanyakan.
Tentu, Presiden membutuhkan penasihat. Namun, kebutuhan akan nasihat tidak otomatis membenarkan setiap bentuk kelembagaan, jumlah personel, maupun fasilitas yang melekat padanya.
Apabila kualitas kebijakan Presiden tetap tidak responsif, sementara proses pengambilan keputusan dipenuhi berbagai pertimbangan yang tidak jelas kontribusinya, maka persoalannya bukan lagi sekadar pemborosan anggaran.
Ini menyangkut desain kelembagaan, efektivitas pemerintahan, dan tanggung jawab negara dalam menggunakan uang rakyat.
Apakah Indonesia benar-benar membutuhkan 26 penasihat Presiden dengan fasilitas setara menteri, ketika negara sedang dituntut untuk berhemat?
Atau, jangan-jangan, yang sedang dipelihara bukanlah kebutuhan akan second opinion, melainkan sebuah kemewahan politik yang dibungkus atas nama nasihat kenegaraan?
Jika anggarannya berasal dari rakyat, maka pertanggungjawabannya pun harus kembali kepada rakyat.
