Hilirisasi Sagu: Menyelamatkan Ekonomi atau Mengancam Hutan Sagu?

Pada 5 November 2026, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji membuka Sago Business Forum di Jakarta. Sagu, katanya, bisa menjadi mi, beras analog, pasta, biskuit, hingga bio-packaging dan bioetanol. Limbahnya pun bisa jadi pakan ternak dan biogas. Janjinya lengkap: nilai tambah, diversifikasi pangan, ekonomi sirkular.

Jangan sampai suatu hari nanti Maluku berhasil memproduksi tepung sagu dalam skala industri, tetapi justru kehilangan hutan sagu yang selama berabad-abad menjadi sumber pangan, air, kebudayaan, dan kehidupan masyarakatnya.

Ada sesuatu yang perlu dicermati dari rencana besar pemerintah mengembangkan hilirisasi sagu di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Di satu sisi, gagasan itu terdengar menjanjikan. Sagu yang selama ini lebih banyak diperlakukan sebagai pangan tradisional akan didorong menjadi komoditas industri bernilai ekonomi tinggi. Investasi masuk, pabrik dibangun, lapangan kerja terbuka, petani memperoleh pasar, dan Maluku diharapkan mendapatkan nilai tambah dari kekayaan alamnya sendiri.

Tetapi di sisi lain, industrialisasi selalu membawa konsekuensi. Ketika produksi harus memenuhi target pasar, kebutuhan bahan baku menjadi persoalan utama. Industri membutuhkan pasokan yang teratur, dalam jumlah besar, dan berkelanjutan. Pertanyaannya, apakah ekosistem hutan sagu mampu memenuhi kebutuhan tersebut tanpa mengalami kerusakan?

Inilah pertanyaan yang seharusnya mendahului setiap perayaan investasi.

35.421 Hektare: Potensi Besar yang Tidak Boleh Disalahartikan

Pemerintah Provinsi Maluku menyebut SBT memiliki potensi lahan sagu sekitar 35.421 hektare. Angka ini mencapai sekitar 97 persen dari total potensi lahan sagu Maluku yang tercatat sebesar 36.463 hektare. Produksi sagu Maluku diberitakan mencapai 14.123 ton.

Pada 5 November 2026, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mendorong pengembangan hilirisasi sagu SBT agar masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) 2027. Usulan tersebut disampaikan dalam rangkaian Sago Business Forum di Jakarta.

Sebelumnya, Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri juga menandatangani kerja sama investasi pembangunan pabrik sagu bersama PT Inovasi Nusantara Lestari. Penandatanganan berlangsung di Kementerian Perindustrian dan disaksikan Menteri Perindustrian serta Gubernur Maluku.

Dengan demikian, hilirisasi sagu bukan lagi sekadar gagasan di atas meja. Ada langkah konkret menuju pembangunan industri.

Di sinilah pemerintah harus menjelaskan sesuatu yang sangat mendasar. Berapa luas tegakan sagu alami? Berapa luas kebun sagu yang dikelola masyarakat? Berapa batang yang siap dipanen? Berapa yang masih muda? Dan berapa kawasan yang harus dipertahankan sebagai kawasan konservasi?

Potensi lahan, luas tegakan produktif, dan luas yang boleh dipanen adalah tiga kategori berbeda. Mencampuradukkan ketiganya dapat menghasilkan perencanaan industri yang keliru.

Hutan Sagu Bukan Gudang Bahan Baku

Kesalahan paling mendasar dalam memandang sagu adalah menganggapnya hanya sebagai tanaman penghasil pati. Padahal, hutan sagu merupakan suatu sistem ekologis yang berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Penelitian World Agroforestry Centre (ICRAF) berjudul Hutan Sagu: Dari Kearifan Lokal hingga Kebijakan Nasional menjelaskan pentingnya hutan sagu sebagai penopang ketahanan pangan masyarakat. Penelitian yang mencakup beberapa wilayah di Papua dan Sulawesi itu menunjukkan bahwa hutan sagu memiliki fungsi ekologis, sosial, dan budaya yang tidak dapat dipisahkan.

Sagu tumbuh terutama pada kawasan dataran rendah dan rawa air tawar yang memiliki ketersediaan air melimpah. Karena itu, keberadaan hutan sagu berhubungan dengan sistem tata air setempat. Kawasan ini juga menyimpan karbon dan menjadi bagian dari lanskap yang mendukung kehidupan berbagai organisme.

ICRAF mencatat bahwa alih fungsi lahan menjadi pertanian maupun pembangunan infrastruktur merupakan salah satu ancaman terhadap keberadaan hutan sagu. Penurunan luas hutan sagu yang dibahas dalam penelitian tersebut memperlihatkan bahwa ancaman terhadap ekosistem ini bukan persoalan imajiner.

Lebih dari itu, hutan sagu memiliki hubungan historis dengan masyarakat adat. Di banyak wilayah Maluku, sagu bukan sekadar makanan. Ia merupakan bagian dari pengetahuan lokal, pola pemanfaatan ruang, hak atas tanah, hubungan antarmarga, serta mekanisme bertahan hidup ketika sumber pangan lain tidak tersedia.

Karena itu, apabila pembangunan industri mengubah cara masyarakat menguasai dan mengelola hutan sagu, dampaknya tidak hanya diukur dari jumlah pohon yang ditebang. Ada kemungkinan hilangnya akses masyarakat terhadap sumber pangan dan ruang hidup yang selama ini mereka warisi.

Ancaman yang Tidak Terlihat: Industri Membutuhkan Pasokan Terus-Menerus

Sagu mempunyai karakter biologis yang berbeda dari tanaman pangan semusim. Untuk memperoleh pati, batang sagu yang telah mencapai kematangan ditebang dan diproses. Setelah batang dipanen, tanaman induk tersebut tidak lagi menghasilkan pati pada siklus berikutnya.

Keberlanjutan rumpun bergantung pada anakan yang tumbuh dari pangkal tanaman. Regenerasi membutuhkan waktu. Dalam kondisi tertentu, sagu memerlukan waktu sekitar 10–15 tahun untuk mencapai kematangan panen, meskipun periode sebenarnya bergantung pada varietas, kondisi lahan, dan lingkungan tumbuh.

Di sinilah persoalan industri muncul.

Industri tidak dapat bekerja berdasarkan ketersediaan bahan baku yang tidak menentu. Pabrik membutuhkan pasokan sesuai jadwal produksi. Ketika kapasitas mesin sudah ditetapkan, kebutuhan batang sagu akan mengikuti kapasitas tersebut.

Jika kebutuhan industri lebih besar daripada kemampuan regenerasi kawasan, tekanan terhadap hutan sagu akan meningkat. Petani dapat terdorong mempercepat penebangan, kawasan yang sebelumnya tidak dipanen dapat mulai dieksploitasi, bahkan pembukaan lahan baru mungkin dianggap sebagai jalan keluar.

Risiko ini tidak berarti bahwa kerusakan pasti terjadi. Namun, tanpa data inventarisasi dan pengaturan panen, tidak ada jaminan bahwa eksploitasi dapat dikendalikan.

Industri Sagu Juga Menghasilkan Limbah

Persoalan ekologis tidak berhenti pada penebangan. Pengolahan sagu dalam skala besar juga menghasilkan limbah cair dan membutuhkan energi dalam proses produksinya.

Penelitian akademik IPB University tahun 2021 oleh Mega Ayu Yusuf dan tim berjudul Life Cycle Assessment (LCA) Pati Sagu mengkaji dampak lingkungan produksi pati sagu melalui tiga pendekatan: proses tradisional di Merauke, semi-mekanis di Bogor, dan mekanis di Sorong Selatan.

Penelitian itu memberikan gambaran penting mengenai konsekuensi lingkungan dari pengolahan sagu.

Apa artinya bagi SBT?

Jika industri pengolahan dibangun dekat kawasan sungai, rawa, atau sumber air masyarakat, pengelolaan limbah harus menjadi persyaratan utama. Limbah organik yang dibuang tanpa pengolahan dapat meningkatkan beban pencemaran, menurunkan kualitas air, dan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.

Penggunaan mesin, bahan bakar, kendaraan pengangkut, dan proses pengeringan juga membutuhkan energi. Semakin besar kapasitas produksi, semakin besar pula kebutuhan pengendalian dampak lingkungan.

Jadi, jangan sampai pembangunan industri sagu justru menghasilkan persoalan baru: hutan kehilangan tegakan, rawa terganggu, sungai menerima limbah, dan masyarakat harus menanggung biaya ekologis yang tidak tercatat dalam laporan investasi.

Siapa yang Menjamin Hak Masyarakat Adat?

Ada satu dimensi yang sering tidak mendapat perhatian sebesar investasi dan target produksi: hak masyarakat adat.

Hutan sagu di Maluku tidak tumbuh di ruang kosong. Di banyak tempat, kawasan sagu berkaitan dengan tanah petuanan, hak pengelolaan keluarga atau marga, serta aturan adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam.

Ketika sebuah kawasan ditetapkan sebagai sumber bahan baku industri, pertanyaan tentang siapa yang berhak menentukan pemanfaatannya menjadi sangat penting.

Apakah masyarakat pemilik petuanan hanya akan menjadi pemasok batang sagu? Apakah mereka mempunyai posisi dalam menentukan harga? Apakah ada pembagian keuntungan yang adil? Apakah perempuan dan kelompok masyarakat yang selama ini mengolah sagu mendapatkan ruang dalam rantai nilai industri?

Jangan sampai masyarakat yang selama berabad-abad menjaga hutan sagu justru menjadi pihak paling lemah ketika komoditas tersebut berubah menjadi bisnis besar.

Hilirisasi yang mengabaikan hak masyarakat adat bukan pembangunan inklusif. Itu hanya pemindahan kendali sumber daya dari masyarakat kepada kepentingan ekonomi yang lebih kuat.

Jaminan Pemerintah Harus Dibuktikan, Bukan Sekadar Diumumkan

Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pertanian telah memberikan penjelasan bahwa hilirisasi sagu tidak dimaksudkan untuk merusak ekosistem. Program tersebut diklaim akan dilakukan melalui penataan tanaman sagu, konservasi kawasan, pelibatan petani, dan pengembangan kemitraan dengan pelaku usaha.

Penjelasan tersebut merupakan arah kebijakan yang positif. Tetapi ada perbedaan besar antara komitmen dan mekanisme pelaksanaan.

Konservasi tidak cukup ditulis dalam dokumen perencanaan. Ia harus memiliki batas kawasan yang jelas, indikator keberhasilan, anggaran, pengawasan, dan sanksi jika terjadi pelanggaran.

Demikian pula, janji meningkatkan kesejahteraan petani harus dibuktikan melalui kontrak yang adil, transparansi harga, akses pasar, serta perlindungan terhadap petani dari ketergantungan pada satu pembeli.

Jika pemerintah benar-benar ingin memastikan hilirisasi tidak merusak ekosistem, ada sejumlah dokumen dan data yang harus dapat diakses publik sebelum pembangunan industri berjalan.

Enam pertanyaan yang wajib dijawab pemerintah

1. Berapa kapasitas pabrik? Berapa ton pati sagu yang akan diproduksi setiap hari dan setiap tahun, serta berapa batang sagu yang dibutuhkan?
2. Bagaimana kondisi hutan sagu? Berapa luas hutan alami, kebun masyarakat, tegakan siap panen, dan kawasan yang harus dilindungi?
3. Bagaimana regenerasi dilakukan? Apakah tersedia perhitungan keseimbangan antara penebangan, pertumbuhan anakan, dan rotasi panen?
4. Bagaimana limbah dikelola? Apakah tersedia IPAL dengan kapasitas sesuai kebutuhan pabrik dan sistem pemantauan kualitas air?
5. Bagaimana hak masyarakat adat dijamin? Apakah ada persetujuan masyarakat, pengakuan wilayah kelola, dan mekanisme pembagian manfaat ekonomi?
6. Di mana kajian lingkungan dipublikasikan? Apakah dokumen AMDAL atau dokumen lingkungan yang diwajibkan telah disusun, diuji, dan dapat diperiksa masyarakat?

Enam pertanyaan ini bukan upaya menghambat investasi. Justru inilah ukuran keseriusan pemerintah dalam membangun industri yang bertanggung jawab.

Hilirisasi yang Benar Tidak Harus Mengorbankan Hutan

Maluku tidak perlu memilih antara mempertahankan hutan sagu dan membangun ekonomi. Keduanya dapat berjalan bersama apabila arah kebijakan dirancang dengan benar.

Industri harus menyesuaikan kapasitasnya dengan daya dukung ekosistem, bukan memaksa ekosistem memenuhi target industri.

Model pengembangan yang lebih aman dapat dimulai dengan beberapa langkah berikut.

• Melindungi hutan sagu alami. Kawasan dengan fungsi ekologis penting, terutama rawa dan kawasan penyangga air, harus dipetakan dan dilindungi dari konversi.
• Mengembangkan kebun sagu masyarakat. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui pemeliharaan rumpun, penanaman anakan, dan pengelolaan kebun yang terencana.
• Menerapkan sistem panen berkelanjutan. Penebangan dilakukan berdasarkan inventarisasi tegakan, umur panen, dan kemampuan regenerasi.
• Membangun industri pengolahan bersih. IPAL, penghematan air, pengelolaan limbah padat, dan efisiensi energi harus menjadi bagian dari desain awal pabrik.
• Menempatkan masyarakat sebagai pemilik manfaat. Petani dan masyarakat adat tidak boleh sekadar menjadi penyedia bahan baku dengan posisi tawar rendah.
• Membuka data kepada publik. Pemerintah harus mengumumkan kapasitas produksi, sumber bahan baku, kondisi hutan, hasil pemantauan lingkungan, dan pelaksanaan kewajiban perusahaan.

Hilirisasi juga seharusnya tidak berhenti pada produksi tepung sagu. Diversifikasi produk pangan, bahan baku industri, dan produk turunan bernilai tambah dapat dikembangkan dengan tetap memperhitungkan kemampuan sumber daya lokal.

Dengan demikian, nilai ekonomi sagu tidak harus diperoleh melalui peningkatan jumlah batang yang ditebang secara terus-menerus. Peningkatan nilai tambah juga dapat diperoleh dari teknologi, kualitas produk, efisiensi pengolahan, dan penguatan posisi petani dalam rantai usaha.

Jangan Sampai Kita Mengulang Kesalahan Pembangunan

Sejarah pembangunan di banyak wilayah Indonesia memperlihatkan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Daerah yang kaya sumber daya bisa saja tetap menjadi daerah yang masyarakatnya tidak menikmati nilai tambah secara proporsional.

Hilirisasi sagu seharusnya tidak mengulang pola tersebut.

Jangan sampai bahan baku berasal dari tanah masyarakat Maluku, keuntungan terbesar mengalir ke luar daerah, sementara kerusakan lingkungan ditinggalkan untuk ditanggung generasi berikutnya.

Jangan sampai hutan sagu yang selama ini menjadi penyangga kehidupan masyarakat berubah menjadi kawasan produksi yang hanya dinilai berdasarkan kapasitas mesin dan volume ekspor.

Dan jangan sampai keberhasilan pembangunan hanya diukur dari berapa banyak investasi yang masuk, berapa banyak ton tepung yang dihasilkan, atau berapa besar angka pertumbuhan ekonomi yang diumumkan.