Negara dalam Bayang-Bayang Penyadapan

Penyadapan adalah salah satu instrumen paling sensitif yang dimiliki negara. Dalam kondisi tertentu, teknologi ini dapat membantu aparat mengungkap kejahatan dan melindungi kepentingan publik. Namun, ketika kewenangan tersebut diduga digunakan tanpa dasar hukum yang sah, persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran prosedur. Ia menyentuh jantung demokrasi: siapa yang boleh mengawasi siapa, dan siapa yang mengawasi pengawas?

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh, termasuk Presiden Prabowo Subianto, menjadi perhatian publik setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka pada 3 November 2026.

Perkara ini menghadirkan ironi yang sulit diabaikan. Institusi yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum justru sedang menghadapi dugaan bahwa sebagian personelnya menyalahgunakan perangkat dan akses yang berkaitan dengan fungsi penegakan hukum.

Tiga Perwira Tinggi dan Pertanyaan Besar di Tubuh Polri

Bareskrim mengumumkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Identitas mereka diberitakan sebagai Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan. Status tersebut tidak dengan sendirinya berarti seseorang telah terbukti bersalah. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui mekanisme peradilan yang berlaku.

Namun, jabatan dan posisi para pihak yang disebut dalam perkara ini membuat kasus tersebut memiliki dimensi kelembagaan yang sangat serius. Publik berhak mengetahui bagaimana akses terhadap sistem penyadapan dapat digunakan, siapa yang memberikan persetujuan, dan mekanisme pengawasannya.

LIMS: Sistem yang Seharusnya Berada dalam Pengawasan Ketat

Salah satu istilah yang muncul dalam perkara ini adalah Lawful Interception Management System (LIMS). Secara umum, lawful interception merupakan mekanisme penyadapan yang dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum.

Sistem semacam ini bukan perangkat yang boleh digunakan secara bebas. Penggunaannya harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, serta mekanisme otorisasi dan pertanggungjawaban.

Menurut keterangan penyidik yang diberitakan kepada publik, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem LIMS tanpa verifikasi yang semestinya. Penyidik juga menyebut tidak ditemukan kelengkapan berupa surat permintaan penyidik maupun lampiran laporan polisi untuk sejumlah nomor tersebut.

Bagaimana Dugaan Perkara Ini Berlangsung?

Berdasarkan keterangan yang disampaikan penyidik dan pemberitaan media, rangkaian peristiwa yang sedang ditelusuri dapat diringkas sebagai berikut.

Siapa Saja yang Diduga Menjadi Sasaran?

Dalam penjelasan yang disampaikan kepada media, penyidik menyebut dugaan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan satu orang. Kelompok yang disebut meliputi pejabat negara, tokoh politik, figur media, pimpinan organisasi kemasyarakatan, aktivis atau lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Presiden Prabowo disebut termasuk pihak yang diduga menjadi sasaran. Akan tetapi, daftar lengkap nomor dan identitas seluruh pihak yang terdampak belum dipaparkan secara terbuka dalam pemberitaan yang tersedia.

Di sinilah transparansi penyidikan menjadi penting. Masyarakat perlu mengetahui sejauh mana dugaan praktik ini berlangsung, tanpa mengorbankan privasi korban maupun mengganggu proses pembuktian.

Jika Benar Terjadi, Ini Bukan Sekadar Pelanggaran Administrasi

Penyidik menyebut sejumlah ketentuan hukum yang menjadi dasar sangkaan, antara lain Pasal 258, Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan-ketentuan tersebut berkaitan dengan perbuatan yang memiliki konsekuensi pidana. Namun, penerapan pasal terhadap masing-masing tersangka, unsur yang harus dibuktikan, dan pertanggungjawaban setiap orang tetap menjadi kewenangan proses hukum.

Dalam konteks ini, ada dua lapisan persoalan yang perlu diperiksa. Pertama, dugaan penyalahgunaan akses terhadap sistem penyadapan. Kedua, dugaan penghapusan data elektronik yang dapat berkaitan dengan upaya menghilangkan jejak aktivitas tersebut.

Bahaya Ketika Pengawas Tidak Diawasi

Dalam negara demokratis, kewenangan aparat bukanlah kekuasaan tanpa batas. Negara memang membutuhkan instrumen untuk melawan kejahatan, tetapi instrumen itu harus tunduk pada hukum.

Penyadapan yang sah dapat menjadi alat penting dalam penyidikan. Sebaliknya, penyadapan tanpa dasar hukum dapat menjadi ancaman terhadap hak privasi, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan ruang sipil.

Bayangkan jika seseorang tidak mengetahui bahwa komunikasinya sedang dipantau. Ia mungkin tidak pernah tahu apakah percakapannya dibaca, disimpan, disalin, atau digunakan untuk kepentingan tertentu. Ketidakpastian seperti ini dapat menciptakan rasa takut dan mendorong masyarakat melakukan sensor diri.

Pertanyaan yang Belum Terjawab

Pengumuman penetapan tersangka bukan akhir dari persoalan. Justru setelah pengumuman itu, publik membutuhkan jawaban atas sejumlah pertanyaan mendasar.

Jangan Mendahului Proses Hukum, Jangan pula Menghentikan Pertanyaan Publik

Dalam perkara yang menyangkut aparat dan kekuasaan, dua sikap ekstrem sama-sama berbahaya. Menganggap semua tuduhan sudah terbukti dapat merusak asas praduga tak bersalah. Sebaliknya, menganggap perkara ini sebagai urusan internal institusi semata juga dapat mengabaikan kepentingan publik.

Karena itu, penyidikan harus berjalan secara profesional, transparan, dan dapat diuji. Jika ada penyalahgunaan kewenangan, siapa pun pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban melalui proses hukum yang adil.

Yang juga tidak kalah penting adalah memastikan bahwa sistem penyadapan tidak kembali menjadi ruang gelap yang hanya dapat diketahui oleh segelintir orang di dalam institusi.