Pemerintah pusat, melalui Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menggagas pendirian Sekolah Rakyat (SR)—program pendidikan gratis berbasis asrama untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (Desil 1 dan Desil 2 menurut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Gagasan ini diluncurkan sebagai bentuk “jalan pintas” untuk menjamin akses pendidikan berkualitas bagi mereka yang paling tertinggal.
Namun, ketika kebijakan ini dibaca dari sudut pandang daerah kepulauan seperti Maluku, muncul pertanyaan kritis: Apakah Sekolah Rakyat benar-benar solusi yang dibutuhkan? Atau hanya sebuah ide besar yang menutupi persoalan mendasar dalam sistem pendidikan kita?
Potret Buram Pendidikan Maluku
Sebagai wilayah kepulauan dengan ribuan pulau besar dan kecil, Maluku menyimpan realitas pendidikan yang getir. Banyak sekolah negeri di desa-desa terpencil tidak memiliki guru tetap, tidak memiliki laboratorium, perpustakaan, bahkan air bersih. Anak-anak di pulau-pulau kecil sering kali harus menyeberang kali setiap hari hanya untuk bisa sekolah, atau bahkan harus berhenti sekolah karena orang tua tak mampu membiayai transportasi dan makan harian.
Padahal sekolah-sekolah negeri itu sudah ada—tetapi tidak berfungsi maksimal. Ironis jika kemudian pemerintah membangun sekolah baru (SR) dengan fasilitas lengkap, sementara sekolah-sekolah yang sudah lama berdiri terbengkalai dan kekurangan dukungan.
Gagasan Baik, Tapi Tidak Efisien?
Sekilas, Sekolah Rakyat terdengar sangat mulia: gratis, berasrama, dilengkapi gizi dan pengasuhan. Tapi realitasnya, membangun sistem asrama secara nasional bukanlah perkara murah. Infrastruktur, operasional, manajemen, tenaga pengajar, hingga sistem pengawasan harus dibangun dari nol—semuanya menuntut biaya besar dan waktu panjang.
Sementara itu, jika pemerintah ingin memperluas akses pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin, menggratiskan total pendidikan di sekolah negeri (pendidikan 0 rupiah) bisa jadi solusi yang lebih cepat, murah, dan langsung terasa dampaknya. Dengan dana yang sama, jauh lebih banyak anak bisa dibantu.
Kemensos, Bukan Kemendikdasmen?
Masalah berikutnya adalah soal institusi pelaksana. Mengapa program pendidikan dikelola oleh Kementerian Sosial, bukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah? Hal ini bukan sekadar soal administratif. Pendidikan bukan hanya soal penyediaan makan dan asrama, tetapi tentang kurikulum, karakter, pedagogi, dan keberlanjutan akademik. Tanpa integrasi ke sistem nasional, SR bisa menjadi “sekolah paralel” yang terputus dari sistem evaluasi dan pengakuan mutu.
Alternatif Realistis: Perkuat yang Sudah Ada
Alih-alih membangun sekolah baru, pemerintah sebaiknya memfokuskan diri pada penguatan sekolah negeri yang ada. Ada tiga langkah strategis yang bisa diambil:
- Subsidi penuh pendidikan dasar dan menengah di seluruh sekolah negeri: tanpa biaya seragam, buku, transportasi, maupun iuran apa pun.
- Perluasan program asrama lokal di sekolah-sekolah yang sudah ada di pulau besar seperti Seram, Buru, dan Kei, untuk menampung siswa dari pulau-pulau kecil.
- Insentif khusus untuk guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil, serta pelatihan berkelanjutan agar kualitas pengajaran tidak timpang.
Langkah-langkah ini bukan saja lebih efisien, tapi juga tidak menciptakan sistem baru yang rawan tumpang tindih. Sekolah Rakyat, jika tetap dijalankan, sebaiknya menjadi pilot project terbatas dan terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional.
Pendidikan yang Meratakan, Bukan Menyaring
Tujuan utama pendidikan adalah menciptakan keadilan sosial—bukan menyeleksi siapa yang paling miskin untuk diberi fasilitas terbaik. Dengan membangun SR hanya untuk Desil 1 dan 2, kita menciptakan kasta baru dalam dunia pendidikan: anak-anak “termiskin” mendapat hak istimewa, sementara anak-anak “hampir miskin” tetap harus bertarung di sekolah negeri yang miskin fasilitas dan minim perhatian.
Keadilan sejati adalah pemerataan, bukan keistimewaan terbatas. Pendidikan untuk rakyat harus dikerjakan dengan akal sehat, empati, dan keberpihakan yang tepat sasaran.
Penutup: Jangan Bangun yang Baru Jika yang Lama Masih Rusak
Sekolah Rakyat mungkin lahir dari niat baik. Tapi kebijakan publik bukan hanya soal niat, melainkan soal konteks dan dampak. Di Maluku, membangun sekolah baru bukan jawaban utama. Yang lebih dibutuhkan adalah komitmen politik untuk memperbaiki, merawat, dan menyelamatkan sekolah-sekolah yang sudah ada.
Pendidikan sejatinya bukan proyek mercusuar. Ia adalah upaya senyap dan konsisten untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dimulai dari desa-desa yang jauh dari perhatian, termasuk di Maluku.
“Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah.”
Ki Hadjar Dewantara
