Pasca kemerdekaan, Malino masih merupakan kota bersejarah dalam penyelesaian konflik komunal yang terjadi di beberapa daerah Indonesia saat memasuki era reformasi. Sebut saja konflik Poso, Sulawesi Tengah (Malino I) dan Ambon Maluku (Malino II). Untuk Ambon Maluku, proses perdamaian yang melibatkan dua pihak bertikai itu disebut sebagai “Pertemuan Malino untuk Maluku”.
Pertemuan tersebut dikawal dua tokoh nasional ketika itu, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kapasitasnya sebagai Menkopolhukam dan Jusuf Kalla (JK) sebagai Menko Kesra, didukung Gubernur Maluku dan Wagub saat itu, Saleh Latuconsina dan al- marhumah Dra. Ny. Paula Renyaan. Ada juga Walikota Ambon M.J. Papilaja, Pangdam Pattimura Brigjen TNI Muhtadi dan Kapolda Maluku Brigjen Pol. Soenarko serta para tokoh agama, masyarakat dan kalangan akar rumput yang mewakili kelompok bertikai. Selain itu, juga ada unsur pers baik nasional maupun lokal dari Ambon. Setelah di-screening atau diseleksi, barulah kami mendapat ID Card atau kartu tanda pengenal dari Kementerian Polhukam. Tidak ada ID Card, tidak bisa memasuki kawasan Malino. Ini bukan saja berlaku bagi wartawan lokal Ambon, tetapi juga bagi media massa nasional dan wartawan di Sulawesi Selatan.
Seingat beta, para peliput dari Ambon waktu itu adalah beta yang mewakili Suara Maluku, lalu Ahmad Ibrahim (Ambon Ekspres/sekarang Radar Ambon), Martin Langoday (Siwalima), Ongen Sekewael (RRI Ambon), Lucky Sopacua dan Hamzah (TVRI Ambon).
Kami berangkat ke Makassar dengan rombongan kloter kedua, di antaranya ada mantan Wagub Maluku, almarhumah Paula Renyaan dan beberapa pejabat Pemprov Maluku, serta para tokoh grass root dari kedua belah pihak.
Ada pengalaman menarik ketika hendak berangkat. Ceritanya waktu itu pesawat penuh karena ada penumpang umum. Namun ada sekitar empat tokoh grass root yang baru menyatakan sikap bersedia berangkat di menit-menit akhir. Apa yang terjadi? Pesawat tertunda berangkat karena berkoordinasi dulu untuk bagaimana memberangkatkan para tokoh grass root tersebut.
Wagub Paula Renyaan dengan sikap keibuan dan tegas sebagai seorang Brigjen Polisi yang duduk di depan mulai melakukan “sweeping” penumpang. Awalnya beliau mendekati kelompok wartawan untuk menunda keberangkatan dan baru diberangkatkan besok. Kami kelompok wartawan menolak turun dari pesawat. Alasannya, liputan atau laporan akan terlambat karena pertemuan akan dilaksanakan keesokan harinya.
Ibu Paula mengalah dan memeriksa penumpang lainnya. Didapatlah beberapa staf dan pejabat Pemprov yang tidak berhubungan langsung dengan pertemuan, karenanya diminta turun dari pesawat. Suasana tegang berubah menjadi senyum karena mereka yang turun wajahnya cemberut, tidak ikhlas untuk turun.
Ketika tiba di Makassar, dua delegasi, Islam dan Kristen Maluku, menginap di hotel yang terpisah. Kami wartawan diinapkan di hotel yang terletak di kawasan pantai Losari. Keesokan harinya dengan pengawalan ketat, bis kedua delegasi termasuk para wartawan dan unsur pendukung dari Pemprov Maluku, dikawal menuju kawasan Malino. Setibanya di sana, pemeriksaan ketat dilakukan aparat Brimob bersenjata lengkap dengan menggunakan alat detektor metal, mereka memeriksa semua anggota delagasi, wartawan dan unsur pendukung Pemprov Maluku di pintu gerbang kompleks pertemuan. Yang tidak memiliki ID Card dari Kementerian Polhukam tidak diperbolehkan masuk kompleks.
Beta dan rekan-rekan wartawan mengetahui betul suasana per- temuan di mana terjadi ketegangan, perdebatan, adu pendapat secara emosional antardelegasi maupun antara delegasi dengan unsur pemerintah pusat. Lalu terjadi deadlock atau mentok dalam pengambilan keputusan, lobi-lobi para mediator, penggagas, maupun koordinasi pelaksana pertemuan dengan pemerintah pusat. Ketegangan juga terlihat antara Pangdam Pattimura dan Kapolda Maluku, khususnya dalam bidang keamanan dan ketertiban.
Kami diminta tidak sembarangan menulis atau mengirim berita ke redaksi. Data dan info yang didapat mesti secara tertulis atau keterangan resmi. Yang bisa kami tulis bebas hanyalah suasana pertemuan atau pemantauan apa yang terjadi. Para wartawan dan delegasi Islam Kristen Maluku juga tidak bebas berkeliaran selama pertemuan sedang berlangsung. Kebebasan baru didapat saat pertemuan hari itu selesai, dan dilanjutkan keesokan harinya.
Kami wartawan dari Ambon, Makassar dan Jakarta mesti berebut ruang pers untuk mengerjakan laporan untuk dikirim ke media masing-masing. Sebuah pesanggarahan tak jauh dari kompleks pertemuan menjadi tempat menginap kami sekaligus mengerjakan laporan. Udara dingin Malino di malam hari ternyata belum bisa menurunkan tensi “panas” pemberitaan, lantaran perdebatan sengit dan ungkapan emosional dalam ruangan pertemuan kedua delegasi.
SBY dan JK bertindak sebagai penanggungjawab pemerintah pusat dengan dibantu unsur Mabes TNI dan Polri. Begitu alot dan seriusnya pertemuan Maluku di Malino, sehingga SBY maupun JK tetap menginap di komplek pertemuan tersebut. Bahkan beta dua kali bertemu SBY di toilet ketika beliau hendak membuang hajatnya. Beta juga bertemu JK sekali di tempat yang sama. Raut wajah keduanya terlihat serius dan lelah, sambil sesekali terlihat melakukan kontak telepon dengan Jakarta.
Suatu ketika di malam hari saat pertemuan sedang rehat, kami dikejutkan dengan ajakan Kapolda Maluku Brigjen Pol. Soenarko, yang tiba-tiba meminta wartawan untuk mencari suasana lain dan udara bebas di luar kompleks pertemuan. Bersama beliau kami pun menuju seberang jalan dan minum kopi di sebuah kedai sambil mengobrol. Beliau waktu itu terlihat lelah dan mengaku “pusing” juga dengan perdebatan dari kedua delegasi, maupun dengan unsur pemerintah pusat.
Kami juga menyaksikan bagaimana tiba-tiba Pangdam Pattimura, Brigjen TNI Muhtadi, meninggalkan kompleks pertemuan saat berlangsung perdebatan mengenai penanggungjawab keamanan dan ke- tertiban dalam konflik. Alasannya beliau harus segera ke Jakarta karena dipanggil guna berkordinasi dengan Mabes TNI terkait perkembangan pertemuan itu.
Beliau saat itu keluar komplek pertemuan dengan wajah tegang menuju mobil yang akan membawanya ke Makassar. Banyak kisah dalam suasana pertemuan. Namun dengan satu tekad mengakhiri konflik, meski saling berdebat dengan emosional dan saling menuding, akhirnya Pertemuan Maluku di Malino melahirkan sebuah kesepakatan perjanjian yang dinamakan “Deklarasi Malino” dengan beberapa butiran kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak.
Suasana haru mewarnai penandatanganan kesepakatan tersebut. Ada Ketua Delegasi Muslim, Thamrin Elly, Ketua Delegasi Kristen Toni Pariela, Ketua Sinode GPM Pdt. Hendriks, Ketua MUI Maluku Rusdi Hasanusi, tokoh muslim Ustad Polpoke, Uskup Amboina Mgr. Mandagie, Gubernur Maluku Saleh Latuconsina, Walikota Ambon Jopi Papilaja, Pangdam, Kapolda, SBY dan JK serta para anggota delegasi. Semua saling berjabat tangan, merangkul, bahkan ada yang sampai menangis. Beta pun sempat menangis, meneteskan air mata, karena terharu melihat suasana kesepakatan perdamaian itu.
Mensyukuri perjanjian damai itu, Jusuf Kalla yang adalah putra Sulsel mengundang kedua delegasi, wartawan dari Ambon dan unsur pendukung Pemprov, dalam jamuan makan malam di kediaman pribadinya, di kawasan jalan Haji Bau, Makassar. Semua delegasi membaur. Tidak ada sekat atau kubu-kubuan lagi. Semua menyatu dalam semangat perdamaian.
Ada satu momen bersejarah yang tak akan dilupakan kedua delegasi. Jika berangkat untuk pertemuan di Malino harus dengan dua kali penerbangan komersial yang berbeda, maka ketika akan kembali ke Ambon, SBY dan JK menyarankan untuk semuanya satu pesawat. Karena jumlah delegasi banyak, juga ada wartawan dan pendukung dari Pemprov Maluku, maka diputuskan kami semua diangkut dengan pesawat Hercules milik TNI AU dari Pangkalan Udara TNI AU Hasanudin. Suasana ketegangan berubah menjadi tawa dan canda. Pasalnya, di perut pesawat Hercules itu, kami semua tidak bisa duduk terpisah. Mau tak mau harus membaur dan duduk berdekatan. Selain itu, duduk pun tidak semuanya di kursi ala militer, namun sebagian duduk di lantai pesawat, atau malah duduk di atas peti barang, bahkan juga bisa tidur-tiduran dalam ban raksasa yang diangkut pesawat Hercules itu.
Sungguh sebuah semangat kebersamaan yang takkan terlupakan. Suasana dalam perut pesawat itu ibarat menunjukkan Ambon tak pernah ada konflik. Canda-canda khas Ambon keluar semua. Sesekali muncul tawa kencang, karena suasana kelakar dan saling menggoda, saat kami harus tertidur dalam posisi duduk atau jongkok, bahkan di atas tumpukan barang. Benar-benar senasib sepenanggungan. Tidak ada aroma perdebatan, tidak ada aroma konflik. Sebuah kenangan tak terlupakan.
Di Bogor Otak Kami “Dicuci”
Setahun sebelum pertemuan Malino, tepatnya Februari 2001, Kota Bogor memiliki arti tersendiri dalam mendukung proses perdamaian di Maluku (masih satu provinsi dengan Maluku Utara). Di sana, tepatnya di hotel Salak Bogor, wartawan Maluku dan Maluku Utara yang beragama Islam dan Kristen, berkumpul untuk menyatukan persepsi dan visi dalam pemberitaan konflik dan memberi kontribusi bagi upaya perdamaian.
Pertemuan kami waktu itu difasilitasi oleh BBC London dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Para pemimpin media cetak dan elektronik serta reporter lapangan diikutsertakan untuk bersama-sama mencari solusi dan membangun perspektif jurnalisme damai (peace jurnalism). Agar bisa mengubah pola pemberitaan saling menyerang, menuding dan menyalahkan sesama media ataupun kelompok komunitas masing- masing. Selain itu pertemuan itu ditujukan untuk bisa menghindari berita-berita provokasi yang malah semakin memperburuk konflik di lapangan. Pokoknya otak kami “dicuci” dari sikap dan gaya penulisan berita sejak awal konflik.
Para wartawan dari Ternate, Ambon dan Tual, semuanya tinggal bersama di hotel Salak. Berada di luar Ambon, suasana keharmonisan dan kebersamaan sesama wartawan terasa hangat sekali. Tidak ada garis demarkasi aktivitas. Tidak ada saling curiga dan menuding. Suasananya “steril’,’ penuh persaudaraan. Diskusi-diskusi dilaksanakan untuk membedah situasi dan kondisi konflik di lapangan, menganalisis pemberitaan yang keliru, mengkaji data dan fakta lapangan. Peserta bersepakat bersama bahwa ada keterlibatan para provokator di kedua belah pihak, termasuk mengakui fakta keterlibatan aparat TNI maupun Polri dalam pengamanan.
Semuanya kami kupas dan diskusikan secara interaktif bersama para narasumber dari BBC, AJI, Kapuspen Mabes TNI, Mayjen TNI Husodo, pihak Polri, Ketua Dewan Pers Atmakusumah, dan bos Jawa Pos Grup, Dahlan Iskan (kini Menteri BUMN). Ada juga para ahli dan sejarahwan seperti Prof. Dr. Teterisa dari Universitas Indonesia, wartawan senior dari Jakarta, Gubernur Maluku, Saleh Latuconsina dan lainnya. Kahumas Pemprov Maluku saat itu, Drs. Cak Saimima dan stafnya, Ny. Els Pattiasina, juga ikut serta dan banyak membantu kami dalam berkoordinasi.
Duduk bersama dan berdiskusi sesama wartawan Muslim Kristen Maluku dan Maluku Utara itu akhirnya membuat semuanya jelas. Kami sadar gaya dan pola pemberitan selama ini kebanyakan tanpa sadar justru menjadi provokatif. Kami pun menyampaikan kekecewaan kepada rekan-rekan media nasional di Jakarta, baik cetak maupun elektronik, yang kebanyakan menyiarkan berita-berita sepihak. Mereka menyudutkan satu komunitas dan memakai data, fakta dan sumber yang tidak jelas, tidak independen. Akibatnya dampak yang ditimbulkan sangat fatal di Ambon dan Maluku umumnya. Media nasional tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, termasuk tidak tahu karakter orang Ambon yang sedang emosional di lapangan untuk mempertahankan wilayahnya, harta bendanya dan nyawanya.
Kami pun sepakat mengutamakan jurnalisme damai, dengan maksud menggugah perasaan pihak-pihak yang bertikai, sekaligus menghindari provokasi berkepanjangan. Jurnalisme damai adalah jalan keluar yang tepat meredam emosional kalangan grass root kedua komunitas.
Kesepakatan pun kami capai dan kami nyatakan dalam beberapa butir dengan nama “Deklarasi Bogor”. Salah satu butir kesepakatan itu adalah melahirkan “Rumah Bersama” untuk para wartawan Muslim dan Kristen di Ambon, dan siap difasilitasi oleh BBC dan AJI. “Rumah Bersama” itu kemudian diwujudkan dan diberi nama Maluku Media Center (MMC).
Sebuah gedung kecil di halaman Hotel Amans Mardika lantas disewa dan menjadi kantor MMC sebagai rumah bersama pertama. Lokasi itu dipilih karena wartawan kedua komunitas punya akses cepat ke situ dan cepat pula mengamankan diri bila konflik tiba-tiba terjadi karena rumah itu berada di perbatasan kedua komunitas yang bertikai.
