Ketua MMC pertama adalah staf AJI dari Jakarta, bernama Wahyuana Wardoyo. Dalam perjalanannya kemudian, staf lokal diangkat sebagai koordinator yakni, Dino Umahuk. Sedangkan beta, Lucky Sopacua, Udin Kelilauw dan lainnya ditunjuk menjadi pengarah di awal-awal masa MMC.
Di kantor MMC itu, wartawan Muslim dan Kristen membaur bekerja dan saling mengecek data dan informasi terkait konflik. Kami tidak terpengaruh konflik di lapangan, bahkan di beberapa lokasi yang sedang berkonflik berhadap-hadapan kami malah tetap bersama di kantor MMC sambil memantau dan mengontak sumber-sumber di lapangan, untuk mengetahui data dan informasi sebenarnya.
MMC lantas menjadi terkenal secara nasional dan internasional. Banyak reporter dan media asing yang mengontak MMC untuk mengecek data dan informasi konflik. Kami berusaha menjaga independensi MMC. Dino Umahuk, beta, dua teman di Suara Maluku, Febby Kaihatu dan Rudi Fofid, Saswati Matakena dan Cak Tulalesy (Siwalima), Lili Ohorela (harian Surya), Sukirno (harian Republika), Sahlan Heluth (SCTV), Ahmad Ibrahim, Ongky Anakoda dan almarhum Hamis Kasim (Ambon Ekspres), Mochtar Touwe (Tempo), Hanafi Holle (Detik.com), Ongen Sekewael (RRI) dan lainnya, setiap saat mengunjungi kantor MMC bersama sejumlah staf setianya seperti Yayat Hidayat dan beberapa lainnya.
“Uang yang berada di tangan loper, agen, dan sekitar seribu pelanggan tidak bisa kami tagih. Kalaupun mau ditagih, ditagih kemana? Keberadaan mereka itu entah di mana sebab pasti ada yang sudah mengungsi, pindah tempat tinggal, kembali ke daerah asal, bahkan mungkin saja menjadi korban jiwa.“
novi pinontoan
Selain menghasilkan deklarasi lahirnya “Rumah Bersama”, pada pertemuan Bogor itu kami wartawan Maluku dan Maluku Utara juga di- bawa melihat pola dan kebijakan kerja redaksional di media besar di Jakarta seperti harian Kompas, Republika dan Detik.com. Bagi beta, pengalaman dan sejarah di Bogor itu merupakan kontribusi wartawan daerah ini dalam membantu proses perdamaian dalam masa konflik. Buktinya, salah satu foto pertemuan Bogor itu kini menghiasi dinding museum Monumen Gong Perdamaian Dunia di lokasi eks Pertokoan Pelita Ambon.
Di Suara Maluku Ada Duka
Sementara itu, keberadaan harian Suara Maluku tempat beta bekerja sebagai wartawan, yang saat konflik awal 1999 merupakan satu-satunya koran harian yang eksis, ternyata akhirnya juga menjadi korban dari konflik. Harian tertua yang saat itu masih dalam naungan Jawa Pos Grup, menjadi sorotan, baik secara positif maupun negatif, secara lokal maupun nasional. Belum lagi tekanan batin dan perjuangan mempertahankan kebersamaan antara karyawan dan wartawan Muslim dan Kristen, kami sempat menghilang dari peredaran. Kesedihan, tangis, tetesan air mata bahkan darah, stres, kelelahan, ancaman, terjebak, menahan dingin, menelusuri pegunungan dan lautan, teror, tidak mematahkan semangat kami untuk kembali terbit di bulan Februari.
Kami bertekad untuk mengembalikan rutinitas terbitan Suara Maluku, meski tantangan dan halangan dalam eskalasi konflik yang tinggi datang silih berganti. “Markas” kami di kawasan Halong Atas menjadi sepi, tidak normal seperti biasanya. Untuk mencapainya, kami harus melewati jalan darat yang penuh ancaman, atau menelusuri laut dengan speedboat yang juga mendebarkan. Cara lainnya yaitu menjelajahi jalan pegunungan yang terjal, licin, berkelok dan juga rawan longsor.
Menulis kisah ini, perasaan sedih dan hati menangis kembali terasa. Apa yang beta dan kawan-kawan lakukan saat itu semuanya semata-mata demi penyebaran informasi dan pelayanan kepada para pembaca maupun pelanggan. Padahal ketika itu baik loper, agen, karyawan dan wartawan Suara Maluku banyak juga yang rumahnya ikut menjadi korban. Malah ada yang mesti menjadi pengungsi. Suara Maluku sempat juga ditinggalkan loper, agen, pemasang iklan juga pelanggan yang belum membayar harga koran atau iklan selama berbulan-bulan. Kami rugi tidak terbilang baik material dan non-material.
“Uang yang berada di tangan loper, agen, dan sekitar seribu pelanggan tidak bisa kami tagih. Kalaupun mau ditagih, ditagih kemana? Keberadaan mereka itu entah di mana sebab pasti ada yang sudah mengungsi, pindah tempat tinggal, kembali ke daerah asal, bahkan mungkin saja menjadi korban jiwa. Dalam situasi kekacauan di mana-mana, kami pasrah saja. Suara Maluku sangat merasakan dampak dari konflik, sayangnya kami tidak pernah mendapat dukungan dari pemerintah,” ungkap mantan Pemimpin Umum Suara Maluku, almarhum Elly Sutrahitu, dengan nada mengeluh, sebelum beliau akhirnya wafat pada Oktober 2005.
Di saat kami berjuang menerbitkan koran dan menjaga kebersamaan sesama karyawan dan wartawan Muslim Kristen itu, pada pertengahan tahun 1999 keputusan direksi Jawa Pos Grup mengagetkan kami. Karena direksi memutuskan untuk menghadirkan sebuah koran lagi bernama Ambon Ekspres (Ameks), yang diperuntukkan dan dikelola karyawan dan wartawan muslim yang tidak bisa bekerja lagi di Suara Maluku, karena kantor pusat kami berada di Halong Atas yang mayoritas warganya Kristen.
Pedih dan sedih rasanya dengan keputusan direksi itu. Tapi kami tidak bisa berbuat banyak. Keputusan Jawa Pos Grup membuat dua koran di daerah konflik Ambon, dan dikelola oleh dua komunitas yang berbeda, juga mendapat sorotan secara nasional dari pemerintah. Menkopolhukam sempat menyampaikan penyesalannya. Para tokoh pers nasional juga menyampaikan hal senada. Namun Dirut Jawa Pos Grup waktu itu, Dahlan Iskan, menolak semua tudingan itu dalam berbagai kesempatan. Ia beralasan hanya berpikir bagaimana agar karyawan dan wartawan Muslim, tidak makan gaji buta, tidak bekerja tetapi tetap mendapat gajinya.
“Tidak ada jalan lain. Mau berhentikan mereka yang Muslim, malah salah besar karena situasi yang susah. Mau biarkan mereka menerima gaji tanpa bekerja, sampai kapan perusahaan mampu? Cara terbaik adalah bikin media buat mereka, lalu bekerja dan mengelola korannya untuk tetap ada pekerjaan dan mendapatkan gaji. Itu saja pikiran saya,” begitulah ungkapan Dahlan Iskan yang kini menjabat Menteri BUMN dalam berbagai kesempatan membela diri.
Lahirnya Ambon Ekspres membuat Suara Maluku harus merelakan sebagian besar kru beragama Islamnya berpisah. Bukan saja pisah tempat tinggal, tetapi juga tempat kerja yang berbeda, sehingga perasaan kebersamaan secara perlahan mulai berkurang. Konflik juga membuat rekan-rekan wartawan Suara Maluku pindah kerja dan memilih berkarier di luar Ambon.
Nevi Hetharia pindah ke Jawa Pos edisi Jakarta, kini dia berkiprah sebagai wakil Pemred koran Seputar Indonesia (Sindo) Jakarta, Muhamad Sirham kini menjadi General Manager Gorontalo Pos, Sien Luhukay kini menjadi Kordinator Liputan di Tribun Kaltim (Kalimantan Timur), Joko Sriyono kini menjadi wartawan harian Suara Karya Jakarta, Muhamad Tan Reha kini di Jawa Pos Surabaya, Yongker Rumthe (almarhum) sempat bertugas menjadi koresponden The Jakarta Post di Manado, Hidayat di Malang serta beberapa teman lainnya juga.
Selain mereka tadi, kami juga kehilangan sahabat-sahabat dekat yang berpindah ke Ambon Ekspres seperti Ahmad Ibrahim, Hamid Kasim (almarhum), Mahfud Waliulu, juga Ade Ipa Assagaf, Nurlela, Trisno, Jamal Samal, Ade Samanery dan lainnya. Satu-satunya kru beragama Islam yang bertahan di Suara Maluku sampai kini adalah Rohim Markalim. Dia memilih tetap bertahan di koran yang sudah melahirkan banyak wartawan terbaiknya itu.
Sedih rasanya harus berpisah setelah sekian tahun. Namun perpisahan bukanlah kematian, bukanlah akhir untuk berhenti bekerja. Bersama Pemimpin Umum (almarhum), Elly Sutrahitu, dan pendiri Suara Maluku, Etty Manduapessy, kami bertekad apapun yang terjadi, Suara Maluku harus tetap eksis. Di tengah situasi dan kondisi yang riskan dan penuh bahaya, kami tetap semangat mempertahankan koran bersejarah ini.
Kondisi kehadiran dua media Jawa Pos Grup yang dikelola komunitas berbeda sempat menjadi perhatian penulis Eriyanto dari Jakarta. Dia datang meneliti peran Suara Maluku dan Ambon Ekspres dalam konflik, sehingga akhirnya dia menulis sebuah buku berjudul “Media dan Konflik Ambon” (Kasus koran Suara Maluku dan Ambon Ekspres).
Di saat upaya beta dan kru mempertahankan eksistensi Suara Maluku, muncullah “badai” baru menghantam yang justru datang dari kebijakan manajemen Jawa Pos Grup. Sekitar tahun 2003 kami diminta untuk mengganti nama Suara Maluku menjadi koran Maluku Pos.
Perintah itu datang dari manajemen Jawa Pos Grup wilayah timur di Makassar. Pergolakan batin dan emosional sejarah sebuah nama koran muncul di jiwa kami. Tangis sedih, emosi, jumawa, bercampur menjadi satu. Tidak ada pilihan lain, kami menantang dan menolak pergantian nama. Opsi kami sampaikan, Suara Maluku dan Ambon Ekspres ditutup, lantas dibuat satu saja koran dengan kru kedua koran tersebut.
Di saat negosiasi sedang berlangsung, muncul opsi tandingan dari mantan-mantan kru Suara Maluku yang sudah keluar dan wartawan media lain yang direkrut manajemen Harian Fajar Makassar sebagai kordinator Jawa Pos Grup wilayah timur. Mereka menggabungkan “jurus” dan menerbitkan harian Maluku Pos sebagai pengganti Suara Maluku. Kami karyawan dan wartawan Suara Maluku diberi waktu untuk bergabung atau putus hubungan kerjasama. Kami membangkang.
Beta diutus menemui bos Jawa Pos Grup, Dahlan Iskan, di Surabaya. Hasilnya, Dahlan Iskan mempersilahkan Suara Maluku tetap ada dan perwajahannya diubah dan di bawah binaan kantor pusat. Keputusan lain, Suara Maluku dan Ambon Ekspres punya dua kantor, namun dicetak pada satu percetakan bersama. Keputusan itu sempat berjalan, tetapi tidak bertahan karena situasi dan kondisi keamanan belum normal.
Makassar lantas mengambil alih negosiasi lagi. Kami tetap menolak mengganti nama. Akhirnya keteguhan kami membuahkan hasil, koran tandingan Maluku Pos dihentikan terbitannya pada edisi ketiga. Negosiasi antara beta bersama Elly Sutrahitu dengan pemimpin Harian Fajar, Alwi Hammu dan stafnya di Makassar, berjalan tidak “fair”. Beta dan Sutrahitu menolak menandatangani persetujuan pergantian nama dan menolak opsi berhenti kerjasama dalam grup. Kami tetap ngotot dengan opsi tetap dalam grup, namun nama tidak boleh berubah.
Belakangan, entah tandatangan beta dan Sutrahitu dipalsukan oleh siapa (kalau memang ada tanda tangannya), ternyata keluar keputusan bahwa kami berdua setuju keluar dari grup. Ada juga alasan membangkang, lantaran tidak memberikan laporan perkembangan produksi dan keuangan secara berkala per tiga bulan selama hampir dua tahun.
Padahal, bagaimana kami bisa bikin laporan produksi dan keuangan secara berkala sedangkan setiap hari tembakan dan ledakan bom berbunyi di seluruh penjuru Kota Ambon. Akses ke kantor di Halong Atas tempat kantor berada saja susah. Bisa menyelamatkan nyawa kami dan keluarga saja sudah bersyukur dan itu wajib. Kami setiap hari bahkan dalam hitungan jam, mesti menyingkir ke lokasi yang aman. Mengungsikan diri dan keluarga.
Alasan membangkang tidak mau memberikan laporan secara berkala per tiga bulan adalah suatu tindakan yang tidak bijak. Ketidakpedulian direksi pada nasib karyawannya yang sementara ber- juang di tengah pergolakan konflik, dengan keputusan tersebut, boleh dibilang biadab!
Negosiasi dan berbagai pendekatan “rayuan” pun gagal meluluhkan hati Sutrahitu, beta dan kawan-kawan, untuk mengubah nama Suara Maluku. Karena itu, suatu ketika datanglah surat keputusan penghentian kerjasama dari Jawa Pos Grup, sekaligus pelarangan menggunakan perusahaan penerbit yang bernama PT Suara Maluku Intim Press. Surat itu anehnya bukan diteken oleh Dahlan Iskan, tetapi oleh pelaksana direksi wilayah Timur di Makassar.
Kami bisa saja mempersoalkannya secara hukum karena itu diputus- kan secara sepihak, bukan oleh pimpinan tertinggi Jawa Pos Grup yang notabene dalam daftar pengasuh Suara Maluku, nama Dahlan Iskan adalah sebagai direktur utama. Selain itu, tidak ada penjelasan mengenai hak-hak kami sebagai karyawan dan wartawan, serta mengenai aset- aset perusahaan maupun pertanggungjawaban rekening bank. Di situ hanya disebutkan bahwa silakan melanjutkan penerbitan Suara Maluku, namun dengan bendera penerbit lain, tidak boleh menggunakan nama Jawa Pos Grup, dan utang piutang di luar tanggungjawab mereka. Padahal, manajemen lupa atau mungkin pura-pura lupa, bahwa mereka sudah menghentikan atau memblokir distribusi bahan produksi seperti kertas, tinta dan material pendukung lainnya. Sedangkan uang di bank, rekeningnya berada di tangan direksi.
Kami merasa “diterlantarkan”. Namun kami tidak patah semangat. Beberapa bulan gaji kami, sebelum Oktober 2003, juga tidak kami ambil. Kami sempat bekerja beberapa bulan tanpa gaji. Oktober 2003 menjadi akhir dari kebersamaan kami dalam Jawa Pos Grup. Padahal, Suara Maluku adalah satu dari delapan koran pendiri Jawa Pos Grup, yang akhirnya kini beranak pinak menjadi raksasa media.
Pendiri Suara Maluku, Etty Manduapessy yang punya andil be- kerjasama dengan Dahlan Iskan, dan yang mengurusi SIUPP koran mingguan menjadi harian, malah pernah menjadi anggota dalam Badan Pengembangan Perusahaan (BPP) Jawa Pos Grup, di awal-awal kerjasama tersebut. Namun Etty Manduapessy jugalah yang mendukung kami untuk tetap eksis mempertahankan nama Suara Maluku, apapun resikonya! Resiko itu kami ambil dan jalankan. Maka sejak Oktober 2003, kami akhirnya sepakat tidak mencetak lagi di percetakan bersama Ambon Ekspres.
Suara Maluku akhirnya cetak di Percetakan Negara. Ukuran koran diperkecil sesuai dengan kertas yang tersedia. Koran tetap hitam putih, dan nama penerbit PT Suara Maluku Intim Press dihilangkan. Perwajahan diubah sedikit, sesuai ukuran koran tercetak. Kami berubah menjadi murni independen. Istilah kru, kami adalah koran kebersamaan. Karena mengingat situasi belum begitu normal dan kondusif, kami meninggalkan markas di Halong Atas. Kami memindahkan peralatan cetak dan redaksi seadanya, ke rumah wartawan Febby Kaihatu di kawasan Skip.
Satu tahun kemudian, Suara Maluku pindah ke kantor kontrakan di kawasan Paradise, dekat RS GPM. Empat tahun di situ, selanjutnya pada 2008 kami pindah kantor lagi ke Paradise Tengah, tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Pada Maret 2011, kantor Suara Maluku pindah kontrak lagi ke jalan Rijali kawasan Belakang Soya.
Keberadaan markas resmi Suara Maluku di Halong Atas kini terbengkalai, tidak terurus, dan ditinggali oleh pengungsi. Kami biarkan saja karena toh direksi Jawa Pos Grup tidak boleh sepihak mengklaim begitu saja kepemilikannya, tanpa mengingat jasa dan hak-hak kami sebagai wartawan dan karyawan, tanpa mengingat peluh dan keringat kami membesarkannya. Yang terpenting adalah jasa kami mengamankannya dari amukan massa saat konflik pecah dan eskalasi konflik yang meninggi sampai 2002. Kalau tidak, ia mungkin hanya tinggal bekas. Ironis memang, mengingat perjalanan kisah sebuah harian tertua yang sampai kini masih eksis, namun dengan kisah sedih, prihatin, pergolakan internal, sampai keputusan pahit dan mempertahankan diri.
Pahit, getir dan manis, begitulah beta menjalani semua dinamika konflik maupun perdamaian di Maluku. Menelusuri detail dari dinamika konflik dan perdamaian selama ini, beta belajar bahwa betapapun dahsyatnya konflik mencabik relasi-relasi sosial dalam masyarakat, ia tak pernah mampu memadamkan hasrat perdamaian di hati setiap warga Maluku. Tinggal bagaimana kita menemukannya, merawatnya dan membesarkannya untuk memperoleh perdamaian bersama.
PENULIS: NOVY PINONTOAN
