Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, perjuangan belum berakhir. Jalan panjang menuju stabilitas diwarnai oleh konflik, pemberontakan, dan upaya untuk mempertahankan pengaruh lama. Di awal 1950, Indonesia menghadapi tiga pemberontakan besar yang mengancam integritas negara: Pemberontakan APRA di Bandung, Makar NIT di Makassar, dan Proklamasi RMS di Ambon.
Ketiga peristiwa ini tidak hanya menjadi ujian bagi pemerintahan muda Indonesia, tetapi juga menghadirkan kisah heroik dari para prajurit, pemimpin, dan rakyat yang mempertahankan kemerdekaan mereka dari ancaman perpecahan.
1. APRA dan Teror di Bandung
Suasana damai setelah penyerahan kedaulatan tiba-tiba terganggu pada Senin pagi, 23 Januari 1950. Dari garnisun di Tjimahi, sebelah barat Bandung, lebih dari tiga ratus pejuang berseragam bergerak ke kota, menembaki semua tentara TNI yang mereka lihat, dan menduduki beberapa gedung, termasuk markas besar Divisi Siliwangi. Pejuang-pejuang ini, yang sebagian besar adalah orang Ambon, ternyata merupakan pengikut mantan perwira KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) Raymond Westerling.
Mereka tidak mengalami banyak perlawanan saat merebut markas besar karena sebagian besar yang berada di sana adalah personel administratif; sementara unit elite Divisi Siliwangi tidak berada di Bandung, melainkan di Jakarta.
Sebagai kapten KNIL, Westerling pada akhir 1946 telah memimpin unit khusus dalam kampanye teror brutal di Sulawesi Selatan untuk menekan perlawanan anti-kolonial. Unitnya kemudian diperbesar menjadi Korps Speciale Troepen (KST) yang beranggotakan lebih dari 800 orang. Westerling sangat populer di antara anggota korpsnya, tetapi pada November 1948, komando atas dirinya dicabut oleh pimpinan militer. Setelah itu, ia meninggalkan KNIL dan menjadi direktur sebuah perusahaan transportasi swasta di Jawa Barat.
Pada 1949, Westerling sering bepergian dan menjalin berbagai kontak, termasuk dengan mantan kolega KST, perwira tinggi KNIL, serta beberapa politisi Indonesia. Setelah Perjanjian Rum-Van Roijen pada Mei 1949 membuka jalan bagi kembalinya pemimpin Republik ke Yogyakarta, Westerling mulai merancang rencana untuk membentuk kelompok bersenjata yang bertujuan mencegah Indonesia dikuasai oleh Soekarno dan Hatta. Ia menamai kelompok ini Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), merujuk pada legenda ramalan Djojobojo yang menyatakan bahwa setelah masa penuh kesengsaraan, akan muncul seorang pemimpin adil yang membawa kedamaian dan kemakmuran.
Pada akhir 1949, semakin banyak rumor mengenai keberadaan APRA. Organisasi ini dikabarkan mendapat dukungan terutama dari tentara KNIL yang tidak puas. Pihak Republik sangat khawatir akan kemungkinan kolaborasi antara APRA dan Darul Islam, kelompok yang sudah menguasai beberapa wilayah di Jawa Barat dan secara terbuka menentang Republik.
Pemimpin Darul Islam, Kartosuwirjo, telah resmi memutus hubungan dengan Republik pada Agustus 1949 dengan mendeklarasikan Negara Islam Indonesia (NII). Situasi di Jawa Barat semakin rumit dengan kehadiran kelompok bersenjata pengikut Tan Malaka yang dipimpin oleh Chaerul Saleh, yang juga menolak perjanjian Konferensi Meja Bundar (RTC).
Pada 5 Januari 1950, Westerling mengirim ultimatum kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) dan pemerintah Negara Pasundan, menuntut agar APRA diakui sebagai tentara resmi Pasundan atau Republik harus segera mengambil tindakan terhadap TNI dalam waktu seminggu. Pemerintah Belanda, melalui perwakilannya Hirschfeld, menolak keras ultimatum tersebut. Pihak militer Belanda juga mengumumkan bahwa tentara di bawah komando Belanda yang membelot akan dihukum berat. Namun, batas waktu ultimatum berlalu tanpa adanya tindakan.
Ketika APRA menyerang Bandung pada 23 Januari, banyak pihak khawatir Westerling sedang mencoba memicu perang saudara di Jawa Barat. Hatta segera mengadakan perundingan dengan Hirschfeld, sementara pemerintah Belanda menyatakan kesiapannya untuk membantu militer RIS.
Namun, serangan APRA ternyata kurang terorganisir. Setelah berhasil menduduki beberapa gedung, mereka tidak tahu langkah berikutnya dan akhirnya, pada sore harinya, mereka diyakinkan oleh perwira tinggi KNIL untuk mengakhiri aksinya dan meninggalkan gedung-gedung yang telah mereka rebut.
Sebagian besar tentara yang terlibat dalam serangan kembali ke barak mereka, di mana mereka kemudian diserahkan dan ditahan. Pada saat yang sama, pesawat-pesawat militer Belanda mengangkut pasukan Divisi Siliwangi ke Bandung.
Serangan APRA di Bandung mengakibatkan kematian 93 tentara TNI dan 6 warga sipil.
Sementara itu, Westerling sendiri tidak berada di Bandung saat serangan berlangsung. Dia telah meninggalkan kota pada malam sebelumnya menuju Jakarta, dengan rencana untuk melancarkan kudeta terhadap pemerintah RIS. Namun, rencana ini gagal karena para konspirator tidak mendapatkan akses ke persenjataan yang mereka harapkan.
Setelah kegagalan kudeta, Westerling menghilang selama beberapa minggu sebelum akhirnya muncul kembali di Singapura pada akhir Februari. Diketahui bahwa ia berhasil meninggalkan Indonesia dengan bantuan sejumlah perwira Belanda.
Nasib tentara KNIL yang terlibat dalam serangan Bandung jauh lebih buruk. Pada pertengahan 1950, pengadilan militer Belanda menjatuhkan hukuman penjara hingga satu tahun kepada 124 prajurit yang terlibat karena tindakan desersi. Mereka kemudian dikirim ke Papua Barat (Nieuw-Guinea) untuk menjalani hukuman.
Meskipun pemerintah Belanda secara resmi mengecam tindakan APRA, hubungan Indonesia-Belanda tetap memburuk akibat peristiwa ini. Insiden di Bandung menguatkan kecurigaan bahwa ada pihak di Belanda yang menentang penyerahan kedaulatan dan tidak senang dengan dominasi pemimpin Republik dalam RIS.
Dugaan bahwa Westerling mendapat dukungan dan dorongan dari kalangan Belanda semakin diperkuat dengan fakta bahwa perwira Belanda membantu pelariannya setelah kegagalan serangan. Ada kekhawatiran bahwa jika Westerling ditangkap oleh pemerintah Indonesia, ia akan mengungkap rahasia yang dapat merugikan Belanda.
Ketegangan meningkat lebih jauh karena sebagian masyarakat Belanda justru menyambut baik aksi APRA. Banyak yang menganggapnya sebagai penghinaan terhadap TNI dan melihat tindakan APRA sebagai tindakan heroik, meskipun pada kenyataannya itu adalah aksi kekerasan yang brutal dan tidak terencana dengan baik.
Sebagai konsekuensi dari serangan APRA, pemerintah Indonesia menangkap banyak orang yang dicurigai terlibat dalam operasi Westerling. Sebagian besar warga Belanda yang ditahan segera dibebaskan, tetapi beberapa tetap dalam tahanan hingga 1953.
2. Pemberontakan Gagal di Makassar: Negara Indonesia Timur Terancam
Dari semua negara bagian yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, Negara Indonesia Timur (NIT), yang didirikan pada akhir tahun 1946, tampaknya paling stabil. Berbeda dengan daerah federal lainnya, pembentukannya secara eksplisit disebutkan dalam Perjanjian Linggadjati dan merupakan satu-satunya negara bagian yang secara resmi diakui oleh Republik Indonesia.
Selain itu, wilayahnya cukup luas, mencakup Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil, dan Maluku. Wilayah ini juga mencakup dua daerah yang paling pro-Belanda, yaitu Ambon dan Minahasa. Namun, wilayah ini juga memiliki sejarah panjang perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Beberapa wilayahnya baru sepenuhnya berada di bawah kendali Belanda setelah tahun 1900, seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Bali, Seram, Sumbawa, dan Flores.
Selain banyaknya tentara KNIL yang berasal dari wilayah ini, beberapa politisi Republik juga berasal dari Ambon dan Minahasa.
Sejumlah pemimpin Negara Indonesia Timur berusaha mempertahankan status negara bagian ini. Presiden NIT, Tjokorda Gde Raka Sukawati, seorang bangsawan dari Bali, dan menantunya Anak Agung, yang hingga akhir 1949 menjabat sebagai perdana menteri NIT dan kemudian menjadi Menteri Dalam Negeri RIS, termasuk di antara mereka.
Salah satu tokoh yang sangat anti-Republik adalah Chris Soumokil, seorang Ambon yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung, Menteri Kehakiman, dan Perdana Menteri NIT. Namun, dalam kabinet terakhir, ia tidak lagi menjabat sebagai bagian dari pemerintahan. Soumokil lebih memilih agar NIT keluar dari Republik Indonesia Serikat (RIS) daripada bergabung dengan Republik Indonesia di Yogyakarta.
Sebaliknya, di dalam Parlemen NIT, terdapat banyak anggota yang tidak menolak konsep negara kesatuan Indonesia.
Berbeda dengan wilayah federal lainnya, di Negara Indonesia Timur tidak ada kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi terdapat banyak pasukan KNIL. Sementara itu, pada awal 1950, proses transisi pasukan KNIL ke Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) mulai berjalan perlahan. Pada akhir Januari, diumumkan bahwa KNIL akan resmi dibubarkan pada 26 Juli 1950.
Sebagian besar tentara KNIL di NIT bersedia bergabung dengan APRIS, asalkan mereka tetap ditempatkan di daerah asal mereka. Pada akhir Maret, sebuah kompi KNIL di Makassar dipindahkan ke APRIS di bawah komando Kapten Andi Abdul Aziz, seorang putra asli Sulawesi yang tumbuh besar di Belanda dan pernah bergabung dengan perlawanan terhadap Jerman selama pendudukan Nazi.
Pada Maret 1950, demonstrasi pro-Republik mulai terjadi di Makassar, seperti di kota-kota lain di wilayah federal. Namun, di sisi lain, juga ada demonstrasi yang mendukung keberlanjutan Negara Indonesia Timur. Ketegangan meningkat, terutama setelah kedatangan beberapa perwira dari Jawa yang ditugaskan untuk membentuk komando APRIS wilayah timur.
Pada akhir Desember 1949, pemerintah NIT telah sepakat dengan pemerintah RIS bahwa tidak boleh ada pasukan APRIS ditempatkan di wilayah ini tanpa persetujuan mereka. Namun, pada awal April, muncul kabar bahwa sebuah batalion APRIS yang terdiri dari mantan tentara TNI sedang dalam perjalanan menuju Makassar dengan dua kapal.
Berita ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan pendukung NIT, karena di wilayah federal lain, pasukan TNI telah digunakan untuk memperkuat gerakan penyatuan ke dalam negara kesatuan. Soumokil, yang baru saja diangkat kembali sebagai Jaksa Agung NIT, memutuskan untuk menentang hal ini dan mendapat dukungan dari Sukawati dan Aziz.
Pada 5 April 1950, Aziz dan para pendukungnya, termasuk beberapa ratus tentara KNIL, merebut beberapa lokasi strategis di Makassar, termasuk kantor perwira APRIS dari Jawa. Pada saat yang sama, Soumokil menangkap beberapa pendukung Republik.
Aziz mengklaim bahwa tujuannya hanyalah untuk mencegah batalion TNI mendarat di Makassar. Sekilas, aksinya tampak sebagai ancaman bagi keberlangsungan Negara Indonesia Timur dan berpotensi menyebabkan pemisahan diri dari RIS.
Namun, yang dikhawatirkan oleh pemerintah RIS dan diharapkan oleh Aziz tidak terjadi. Pemerintah NIT menolak mendukung pemberontakan ini, tidak ada pemberontakan serupa di tempat lain, dan mayoritas tentara KNIL di Makassar juga tidak mendukung aksi Aziz.
Pada 11 April, pemerintah RIS memerintahkan Aziz untuk datang ke Jakarta dalam waktu dua hari untuk memberikan pertanggungjawaban. Sebuah pesawat dikirim ke Makassar untuk menjemputnya, dengan jaminan bahwa ia akan diberikan jaminan keselamatan.
Namun, Aziz mengabaikan panggilan ini. Pada 13 April, Soekarno menyampaikan pidato radio yang keras, dimana ia tidak pernah menyebut nama Aziz secara langsung, tetapi merujuk padanya sebagai “perwira muda yang namanya tidak akan saya sebutkan.” Pidato itu berakhir dengan perintah kepada angkatan bersenjata untuk mengakhiri pemberontakan.
Keesokan harinya, atas desakan Sukawati, Aziz akhirnya terbang ke Jakarta, berpikir bahwa jaminan keamanannya masih berlaku. Namun, sesampainya di Jakarta, ia langsung ditangkap.
Batalion APRIS akhirnya mendarat di Makassar dan dalam beberapa hari, para pendukung Aziz menyerah. Menariknya, batalion APRIS ini terdiri dari tentara yang berasal dari wilayah Indonesia Timur sendiri.
Sementara itu, Soumokil melarikan diri dari Makassar. Pada 25 April, Parlemen Negara Indonesia Timur mencabut kepercayaan terhadap pemerintahan Sukawati, yang kemudian digantikan oleh perdana menteri baru yang pro-Republik.
Seperti halnya Westerling pada Januari 1950, tindakan Aziz malah menghasilkan efek yang berlawanan dengan tujuannya.
