Pemberontakan APRA, NIT, dan RMS: Pergolakan di Awal Kemerdekaan Indonesia

Pulau Ambon di Kepulauan Maluku Selatan adalah daerah pertama di Indonesia yang diduduki oleh Belanda. Pada tahun 1605, Belanda mengusir Portugis dari pulau ini dengan dukungan para pemimpin lokal. Sejak saat itu, sebagian besar masyarakat Ambon menjalin hubungan erat dengan Belanda, dan banyak dari mereka yang memeluk agama Kristen.

Selama berabad-abad, orang-orang Ambon telah menjadi tentara dalam dinas militer Belanda. Tidak hanya penduduk asli Ambon, tetapi juga masyarakat dari kepulauan di sekitarnya sering disebut sebagai “Ambonese” (Orang Ambon).

Sejak abad ke-19, banyak orang Ambon pindah ke berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya sebagai tentara, tetapi juga sebagai pegawai negeri dan guru. Pada saat penyerahan kedaulatan pada tahun 1949, puluhan ribu orang Ambon tinggal di luar Maluku Selatan, dan sebagian besar dari mereka tidak lahir atau besar di Maluku.

Secara tradisional, banyak orang Ambon merasa sebagai pendukung utama pemerintahan Belanda, terutama para tentara KNIL asal Ambon. Setelah tahun 1945, dengan dukungan para perwira Belanda, Persatoean Timoer Besar (PTB) dibentuk di kalangan komunitas Ambon di Jawa. Organisasi ini bertujuan untuk memisahkan Maluku dari Indonesia dan tetap mempertahankan hubungan erat dengan Belanda.

Namun, tidak semua orang Ambon mendukung gagasan ini. Banyak intelektual Ambon justru mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beberapa di antara mereka memainkan peran penting dalam pemerintahan Republik Indonesia, seperti Johannes Leimena, pemimpin Partai Kristen Protestan Indonesia (Parkindo) yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan RIS.

Selain itu, ada pula satu unit militer dalam TNI yang beranggotakan orang-orang Ambon, yaitu Batalion Pattimura, yang dinamai dari seorang pejuang Maluku yang memberontak melawan Belanda pada awal abad ke-19.

Ketegangan Politik di Maluku Selatan

Pada awal 1950, tidak ada kesepakatan bulat di Maluku Selatan mengenai masa depan wilayah tersebut. PTB memiliki sejumlah pendukung, tetapi partai yang mendukung Republik Indonesia juga aktif di sana. Bahkan, sebagian besar anggota Dewan Maluku Selatan tidak mendukung gerakan separatis.

Salah satu anggota dewan yang paling menentang Republik Indonesia adalah J.A. Manusama, seorang Ambon yang lahir di Jawa dan sejak 1947 menjabat sebagai kepala sekolah menengah di Ambon.

Situasi menjadi semakin panas ketika banyak tentara KNIL asal Maluku yang sedang menunggu proses demobilisasi dikirim ke Ambon. Pada akhirnya, terdapat lebih dari 2.000 tentara KNIL di pulau itu, termasuk satu kompi Korps Speciale Troepen (KST) yang masih bersenjata lengkap.

Munculnya Gerakan Separatis

Pada April 1950, ketegangan meningkat setelah pemberontakan yang gagal di Makassar.

Pada 18 April, Manusama memimpin sebuah demonstrasi besar di Ambon untuk menentang gagasan negara kesatuan Indonesia. Ia meminta pemerintah Negara Indonesia Timur (NIT) agar menolak penggabungan ke dalam Republik Indonesia dan, jika perlu, memproklamasikan kemerdekaan NIT.

Pada saat yang sama, Chris Soumokil, yang sebelumnya melarikan diri dari Makassar setelah pemberontakan yang gagal, telah tiba di Ambon.

Namun, pemerintah NIT menolak konfrontasi dengan RIS, sehingga kelompok separatis mencari jalan lain. Dengan dukungan dari pasukan KST, Manusama dan Soumokil berhasil membujuk Ketua Dewan Maluku Selatan, J.H. Manuhutu, untuk memproklamasikan Republik Maluku Selatan (RMS).

Proklamasi kemerdekaan RMS dilakukan pada 24 April 1950, dan mendapat sambutan meriah dari sebagian masyarakat Ambon.

Pemerintahan RMS segera dibentuk, dengan Manuhutu sebagai Presiden dan Soumokil sebagai Menteri Luar Negeri.

Upaya Perdamaian dari Pemerintah RIS

Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) pada awalnya mencoba menyelesaikan masalah ini secara damai.

Pada akhir April, pemerintah RIS mengirim misi diplomatik ke Ambon dengan kapal, dipimpin oleh Menteri Leimena, untuk bernegosiasi dengan para pemimpin RMS.

Namun, pasukan KST menghalangi pertemuan antara delegasi ini dengan para pemimpin RMS.

Di sisi lain, beberapa ratus warga negara Belanda, termasuk hampir 200 tentara KNIL yang tidak ingin bergabung dengan pemberontakan, berhasil meninggalkan Ambon dengan kapal pada pertengahan Mei.

Sementara itu, tentara KNIL asal Maluku yang memilih bergabung dengan RMS melucuti senjata para perwira Belanda mereka dan secara resmi keluar dari dinas KNIL.

Operasi Militer untuk Merebut Kembali Ambon

Proklamasi RMS mendapat reaksi positif di Belanda. Banyak orang Belanda yang sebelumnya menentang kemerdekaan Indonesia kini justru menjadi pendukung hak Ambon untuk merdeka.

Mantan Perdana Menteri Gerbrandy, yang saat itu menjabat sebagai anggota parlemen Belanda, bahkan membandingkan pemberontakan RMS melawan Jakarta dengan perjuangan Belanda melawan Spanyol pada abad ke-16.

Di Belanda, muncul gerakan baru bernama “Door De Eeuwen Trouw” (Setia Sepanjang Zaman), yang mendukung penuh perjuangan RMS. Nama organisasi ini merujuk pada perjanjian tahun 1605, di mana para pemimpin Ambon berjanji setia kepada Belanda. Organisasi ini mengumpulkan dana untuk RMS dan mengorganisir demonstrasi.

Pemerintah Indonesia awalnya berusaha menyelesaikan konflik secara diplomatik dengan melibatkan para nasionalis Ambon, tetapi upaya ini gagal.

Karena itu, pemerintah RIS mempersiapkan operasi militer skala besar untuk merebut kembali Ambon. Namun, karena ini adalah operasi amfibi yang kompleks, persiapan memakan waktu lama.

Pada Juli 1950, pasukan pemerintah RIS mendarat di pulau-pulau sekitar Ambon, seperti Buru dan Seram, sebagai bagian dari strategi pengepungan.

Serangan Akhir ke Ambon

Pada 28 September 1950, pasukan Indonesia melancarkan serangan besar ke Ambon, dimulai dengan pemboman udara sebelum pasukan mendarat di bagian utara pulau.

Namun, mereka gagal menembus pertahanan RMS. Pemerintah Indonesia telah meremehkan kemampuan militer RMS serta dukungan rakyat terhadap mereka.

Setelah mengirim bala bantuan dari Jawa, pemerintah melancarkan serangan kedua pada 3 November 1950. Kali ini, pasukan pemerintah berhasil masuk ke ibu kota Ambon, tetapi kota tersebut mengalami kehancuran besar.

Para pemimpin RMS, termasuk Manusama dan Soumokil, melarikan diri ke pedalaman Pulau Seram bersama sejumlah pengikutnya.

Dampak dan Reaksi di Belanda

Pemerintah Indonesia mengambil pendekatan rekonsiliasi terhadap masyarakat Ambon.

• Tentara RMS yang tertangkap tidak diadili sebagai pemberontak, tetapi diberi kesempatan untuk bergabung dengan militer Indonesia.
• Pegawai negeri yang mendukung RMS sebagian besar dapat kembali ke pekerjaan mereka.

Di Belanda, kekalahan RMS disambut dengan reaksi emosional.

Banyak orang Belanda merasa bersalah dan kecewa, menganggap bahwa mereka telah menelantarkan masyarakat Ambon, yang sebelumnya loyal kepada Belanda.

Surat kabar Trouw bahkan menyerukan intervensi militer Belanda untuk membantu Ambon.

Namun, pemerintah Belanda tidak ingin terlibat langsung dalam konflik ini.

---

4. Akhir dari Pemberontakan dan Kemenangan Indonesia

Serangkaian pemberontakan ini menjadi ujian berat bagi Indonesia yang baru lahir. Namun, dengan ketegasan para pemimpin, keberanian para prajurit, dan dukungan rakyat, Indonesia berhasil mengatasi ancaman perpecahan.

• APRA dihancurkan, dan Westerling melarikan diri.
• Pemberontakan di Makassar gagal, mempercepat bergabungnya Negara Indonesia Timur ke dalam Republik.
• RMS dikalahkan, meskipun perlawanan kecil masih terjadi di pedalaman Maluku selama bertahun-tahun.

Peristiwa ini menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara yang mudah digoyahkan. Para prajurit yang gugur dalam pertempuran ini adalah pahlawan yang mempertahankan keutuhan bangsa.

Kini, sejarah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukan hanya diperjuangkan, tetapi juga harus dipertahankan dengan darah, keringat, dan pengorbanan.

Perebutan Kembali Ambon

Proklamasi Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon pada 24 April 1950 langsung mendapat reaksi positif di Belanda.

Fenomena yang menarik terjadi: banyak orang Belanda yang sebelumnya menolak hak Indonesia untuk merdeka kini justru menjadi pendukung kuat hak Ambon untuk memisahkan diri.

Mantan Perdana Menteri Gerbrandy, yang saat itu menjadi anggota parlemen Belanda, bahkan membandingkan pemberontakan RMS melawan Jakarta dengan perjuangan Belanda melawan Spanyol pada abad ke-16.

Dalam konteks ini, penting untuk mengingat bahwa pada tahun 1946, Gerbrandy telah membentuk “Komite Nasional untuk Menjaga Kesatuan Kerajaan”, yang bertujuan mempertahankan Indonesia sebagai bagian dari Kerajaan Belanda.

Namun, ketika pada pertengahan 1949 menjadi jelas bahwa Indonesia akan memperoleh kemerdekaan penuh, komite ini mulai mengkampanyekan agar wilayah Indonesia bagian timur tetap berada di bawah naungan Belanda.

Sebagai bagian dari strategi ini, mereka mengadakan kampanye propaganda besar-besaran, di mana organisasi-organisasi separatis seperti Persatoean Timoer Besar (PTB) menyatakan bahwa rakyat Minahasa, Maluku, dan Timor menolak bergabung dengan negara Indonesia.

Kampanye ini memiliki dampak yang cukup besar di Belanda, terbukti dengan hampir 250.000 orang menandatangani petisi yang mendukung gagasan agar wilayah tersebut tetap berada di bawah kendali Belanda.

Namun, kampanye ini akhirnya gagal. Berdasarkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB), seluruh wilayah Indonesia, kecuali Papua Barat (Nieuw-Guinea), tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).

Pada Februari 1950, komite ini dibubarkan. Namun, pada waktu yang bersamaan, organisasi baru “Door De Eeuwen Trouw” (Setia Sepanjang Zaman) mulai aktif.

Organisasi ini bertujuan untuk mendukung perjuangan rakyat Ambon, Timor, dan Minahasa untuk menentukan nasib sendiri. Nama organisasi ini mengacu pada perjanjian tahun 1605, di mana para pemimpin lokal Ambon bersumpah setia kepada Belanda.

Organisasi Door De Eeuwen Trouw memberikan dukungan penuh kepada RMS dan melakukan berbagai kegiatan, seperti:

• Menggalang dana untuk membantu perjuangan RMS.
• Mengadakan rapat umum untuk meningkatkan kesadaran publik di Belanda.
• Menerbitkan buletin “De Stem van Ambon” (Suara Ambon) yang berisi berita dan opini pro-RMS.
• Menggunakan jalur hukum untuk mempengaruhi keputusan politik di Belanda.

Sebagai bagian dari upaya hukum ini, seorang pengacara yang bekerja sama dengan organisasi ini pada Oktober 1950 mengajukan gugatan terhadap perusahaan pelayaran KPM.

Gugatan tersebut menuntut agar KPM tidak menyediakan kapal untuk mengangkut pasukan Indonesia ke Ambon.

Pada awalnya, RMS memenangkan kasus ini di pengadilan, tetapi putusan ini kemudian dibatalkan dalam banding beberapa bulan kemudian.

Blokade dan Persiapan Serangan

Pemerintah Indonesia mencoba menyelesaikan konflik ini melalui negosiasi, tetapi upaya ini tidak membuahkan hasil.

Karena itu, satu-satunya solusi yang tersisa adalah intervensi militer.

Namun, serangan ke Ambon tidak bisa segera dilakukan karena akan membutuhkan operasi amfibi berskala besar, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh pasukan Indonesia sebelumnya.

Sebagai persiapan, Angkatan Laut Indonesia memberlakukan blokade di sekitar Ambon untuk menekan pemberontak.

Pada Juli 1950, pasukan Indonesia merebut pulau-pulau di sekitar Ambon, termasuk Buru dan Seram.

Namun, perhatian utama pemerintah Indonesia pada saat itu adalah menyelesaikan transisi dari negara federal ke negara kesatuan.

Selain itu, terjadi juga perombakan dalam pemerintahan pusat. Perdana Menteri Natsir akhirnya membentuk kabinet baru pada 6 September 1950.

Di sisi lain, baik Hirschfeld (Perwakilan Tinggi Belanda di Indonesia) maupun Rum (Perwakilan Tinggi Indonesia di Belanda) meninggalkan posisi mereka dan digantikan oleh pejabat baru.

Serangan ke Ambon

Pada 28 September 1950, pasukan Indonesia akhirnya melancarkan serangan ke Ambon.

Serangan ini dimulai dengan serangan udara diikuti dengan pendaratan pasukan di bagian utara pulau. Namun, serangan ini gagal mencapai tujuan dengan cepat. Pemerintah Indonesia meremehkan kekuatan pertahanan RMS serta dukungan yang mereka terima dari masyarakat lokal. Pasukan Indonesia akhirnya terjebak dan tidak dapat menerobos pertahanan menuju kota Ambon.

Baru setelah bantuan militer dari Jawa tiba, pasukan Indonesia melancarkan serangan kedua pada 3 November 1950. Kali ini, mereka berhasil mendarat di dekat ibu kota Ambon, dan dalam beberapa hari perlawanan RMS berhasil dipatahkan.

Namun, kota Ambon mengalami kerusakan besar akibat pertempuran. Para pemimpin RMS, termasuk Manusama dan Soumokil, berhasil melarikan diri ke pedalaman Pulau Seram bersama sejumlah pengikut mereka.

Dampak dan Reaksi Internasional

Pemerintah Indonesia mengambil pendekatan rekonsiliasi terhadap masyarakat Ambon:

• Tentara RMS yang tertangkap tidak diadili sebagai pemberontak, tetapi diberikan kesempatan untuk bergabung dengan militer Indonesia.
• Pegawai negeri yang mendukung RMS sebagian besar diperbolehkan kembali ke posisi mereka.

Namun, di Belanda, pertempuran di Ambon disambut dengan emosi yang kuat.

Banyak orang Belanda merasa bersalah karena mereka menganggap bahwa komunitas Ambon, yang telah setia kepada Belanda selama berabad-abad, telah dikhianati dan dibiarkan menghadapi RIS sendirian.

Surat kabar Trouw bahkan menyerukan intervensi militer Belanda untuk menyelamatkan Ambon. Namun, pemerintah Belanda menolak untuk terlibat dalam konflik ini. Meskipun demikian, kemarahan publik di Belanda mencapai puncaknya setelah pemboman terhadap Ambon pada akhir September. Tekanan politik yang meningkat akhirnya memaksa Perdana Menteri Belanda, Willem Drees, untuk mengambil sikap.

Pada 4 Oktober 1950, Drees mengirim telegram resmi kepada Perdana Menteri Indonesia, Mohammad Natsir, yang menyatakan bahwa aksi militer terhadap RMS telah mengejutkan dan menyedihkan masyarakat Belanda.

Drees juga meminta agar Indonesia menghentikan operasi militer dan mencari solusi damai. Pernyataan ini menimbulkan kemarahan di Indonesia. Media dan parlemen Indonesia mengecam keras sikap Belanda, menganggapnya sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri Indonesia.

---