Di tengah gejolak sosial yang membara di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan yang menggemparkan pada 31 Agustus 2025: aksi demonstrasi yang ricuh dianggap menunjukkan “gejala makar dan terorisme.” Pernyataan ini bukan sekadar kata-kata kosong; ia disertai perintah tegas kepada TNI dan Polri untuk menindak segala bentuk perusakan fasilitas umum dan tindakan melawan hukum. Namun, ironisnya, hanya dua hari kemudian, Prabowo memilih terbang ke Tiongkok untuk menghadiri parade militer peringatan 80 tahun kemenangan Perang Dunia II, meski sempat menunda rencana tersebut karena situasi domestik. Keputusan ini memicu pertanyaan mendasar: Apakah Prabowo benar-benar menganggap ancaman makar sebagai krisis nasional, atau ini hanyalah retorika untuk membungkam suara rakyat sementara ia mengejar agenda internasional?
Pernyataan Presiden Prabowo tentang “makar dan terorisme” bukanlah yang pertama kali ia gunakan untuk merespons ketidakpuasan publik. Dalam pidatonya, ia mengakui hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi secara damai, tetapi dengan cepat beralih ke nada ancaman, menyebut beberapa aksi sebagai “tindakan di luar hukum yang mengarah pada pengkhianatan dan teror.” Ini mengingatkan pada pola otoriter: melabeli protes sebagai ancaman negara untuk membenarkan intervensi militer. Amnesty International Indonesia, melalui Direktur Eksekutif Usman Hamid, mengecam pendekatan ini sebagai berlebihan, berpotensi mempersempit ruang kebebasan berekspresi dan mengkriminalisasi demonstran biasa.
Dalam konteks hukum Indonesia, makar diatur dalam Pasal 107 KUHP, yang mendefinisikannya sebagai upaya menggulingkan pemerintahan sah. Namun, bukti konkret atas “makar” dalam protes baru-baru ini—yang dipicu oleh tuntutan pemotongan tunjangan anggota DPR dan moratorium perjalanan luar negeri mereka—sangat samar. Protes ini lebih mirip ledakan kemarahan rakyat terhadap korupsi dan ketidakadilan, bukan plot kudeta. Presiden Prabowo sendiri mengakomodasi sebagian tuntutan dengan menyetujui pemotongan tunjangan DPR, yang menunjukkan bahwa ia mengakui validitas aspirasi rakyat. Lalu, mengapa harus dibumbui label “terorisme”? Ini tampak seperti strategi untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan pemerintahan awalnya dalam menangani isu domestik, sambil memperkuat citra sebagai pemimpin tegas—warisan dari latar belakang militernya.
Opini publik di platform X mencerminkan keraguan ini. Seorang pengguna menyoroti bagaimana Presiden Prabowo sering merasa dikelilingi “musuh,” ciri khas pemimpin diktator, sementara yang lain mengkritiknya karena memuji pendahulunya sambil mengabaikan ancaman internal dari kelompok lama. Bahkan, ada tudingan bahwa protes dimanfaatkan oleh buzzer untuk menciptakan jebakan represi, di mana korban utama adalah pelajar dan pemuda yang terjebak dalam kekerasan. Retorika ini bukan hanya tajam, tapi berbahaya: ia bisa memicu eskalasi kekerasan, seperti yang terlihat dalam pengerahan pasukan dan penangkapan massal.
Yang lebih kontradiktif adalah keputusan Presiden Prabowo untuk tetap ke Tiongkok pada 3 September 2025, setelah sempat membatalkannya pada 30 Agustus karena “dinamika sosial-politik dalam negeri.” Kunjungan singkat ini—bertemu Presiden Xi Jinping dan membahas proyek Giant Sea Wall—dipromosikan sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan bilateral, terutama di bidang ekonomi dan pertahanan. Namun, di mata publik, ini seperti meninggalkan kapal yang bocor untuk menghadiri pesta di kapal mewah.
Logika sederhana: Jika ancaman makar benar-benar serius, seorang pemimpin seharusnya berada di garis depan, bukan terbang ke luar negeri. Pembatalan awal kunjungan menunjukkan kesadaran Presiden Prabowo akan kritik ini, tapi kelanjutannya justru memperburuk persepsi. Di X, kritik mengalir deras: “Prabowo kembali dengan janji-janji kosong, tapi langsung perintah militer untuk hancurkan protes sebagai teroris,” tulis seorang pengguna. Yang lain menghubungkan ini dengan pengaruh Tiongkok yang semakin kuat, di mana represi Prabowo mirip playbook Beijing terhadap disiden.
Kunjungan ini juga menyoroti ketergantungan Indonesia pada Tiongkok, mitra dagang terbesar. Tapi di tengah protes domestik, prioritas ini terasa salah tempat. China sendiri menyatakan kepercayaannya pada Prabowo untuk mengembalikan stabilitas, yang bisa dibaca sebagai dukungan implisit terhadap pendekatan represifnya. Apakah ini bagian dari pergeseran geopolitik, di mana Prabowo semakin dekat dengan Beijing meski ada pengaruh AS dari era Suharto? Kritik ini bukan tanpa dasar: Protes anti-pemerintah sering kali dikaitkan dengan isu pengaruh asing, tapi justru Presiden Prabowo yang tampak memprioritaskan parade militer Xi daripada menenangkan rakyatnya.
Secara mendalam, isu ini mengungkap celah dalam kepemimpinan Presiden Prabowo. Di satu sisi, ia menjanjikan reformasi seperti pemotongan tunjangan DPR untuk meredam amarah rakyat. Di sisi lain, retorika makar bisa menjadi bumerang, memperlemah demokrasi Indonesia yang sudah rapuh pasca-era Jokowi. Aktivis hak asasi seperti Veronica Koman menyoroti peningkatan kekerasan di Papua di bawah Prabowo, yang menunjukkan pola represi sistematis.
Publik di X semakin vokal: “Prabowo bisa dapat dukungan rakyat terbesar jika tegas lawan korupsi lama, bukan labeli rakyat sebagai pengkhianat.” Namun, dengan kunjungan ke Tiongkok, Prabowo tampak lebih fokus pada citra internasional daripada keadilan domestik. Ini bisa memicu gelombang protes baru, di mana rakyat bukan lagi melihat pemerintahan sebagai pelindung, tapi sebagai ancaman.
Prabowo’s makar gambit adalah pisau bermata dua: tajam untuk menekan oposisi, tapi berisiko menusuk balik legitimasi pemerintahannya. Kunjungan ke Tiongkok di tengah krisis domestik bukanlah diplomasi cerdas, melainkan pengabaian prioritas. Jika Prabowo ingin diingat sebagai pemimpin visioner, ia harus tinggalkan retorika otoriter dan fokus pada reformasi sejati. Kalau tidak, “makar” yang sebenarnya mungkin datang dari ketidakpercayaan rakyat yang semakin dalam. Indonesia layak dapat pemimpin yang hadir saat dibutuhkan, bukan yang kabur ke parade asing.
