Tanggal 20 Februari 2026 menandai genap satu tahun kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath di Provinsi Maluku. Dengan mengusung visi besar “Transformasi Maluku Menuju Maluku yang Maju, Adil, dan Sejahtera”, duet HL–AV memperkenalkan arah pembangunan melalui kerangka Sapta Cita LAWAMENA—sebuah formulasi tujuh agenda strategis yang dimaksudkan sebagai fondasi perubahan struktural di daerah kepulauan ini.
Satu tahun tentu belum cukup untuk menilai keberhasilan jangka panjang sebuah pemerintahan. Namun, satu tahun adalah waktu yang cukup untuk membaca arah: apakah transformasi itu bergerak dalam jalur yang konsisten, atau masih terseok dalam problem klasik birokrasi, ketimpangan wilayah, dan ekonomi berbasis komoditas mentah.
Di satu sisi, data makro menunjukkan geliat positif. Pertumbuhan ekonomi Maluku berada di atas rata-rata nasional, Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan signifikan, dan sejumlah proyek infrastruktur strategis mulai terealisasi. Di sisi lain, indikator pelayanan publik justru memberi sinyal peringatan, sementara tingkat pengangguran belum menunjukkan perbaikan berarti. Kontras inilah yang membuat evaluasi satu tahun HL–AV menjadi menarik sekaligus penting.
Evaluasi ini tidak dimaksudkan sebagai glorifikasi maupun delegitimasi, melainkan sebagai pembacaan kritis berbasis data terhadap implementasi tujuh pilar LAWAMENA: mulai dari tata kelola pemerintahan, pengentasan kemiskinan, pembangunan SDM, infrastruktur, pengelolaan kawasan pesisir dan pulau kecil, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, hingga revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan.
Pertanyaannya sederhana namun mendasar:
Apakah transformasi yang dijanjikan telah menjelma menjadi perubahan yang dirasakan?
Dari titik inilah analisis satu tahun pemerintahan HL–AV dimulai—membaca capaian, mengurai tantangan, dan menakar arah Maluku ke depan.
1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
Pemerintah Maluku melaporkan peningkatan transparansi dan tata kelola: pada 2025 Pemprov meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (predikat Informatif) dan skor “zona hijau” dalam MCSP KPK. Ini menunjukkan langkah positif dalam akuntabilitas. Namun, evaluasi eksternal justru menyoroti perbaikan layanan publik. KemenPAN-RB mencatat Indeks Pelayanan Publik Maluku hanya 2,91 (kategori C – Buruk) untuk 2025, menempatkan Maluku di peringkat 32/38 provinsi. Artinya, meski ada pengakuan nasional, kualitas layanan (tata kelola publik) masih rendah. Plh. Sekda Maluku menyatakan akan memanggil OPD terkait untuk menelusuri kekurangan tersebut. Dengan demikian, tantangan utama tercermin dari hasil pemantauan pelayanan publik yang buruk, meski prestasi pengelolaan data dan antikorupsi sudah ditingkatkan.
2. Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran
Beberapa program kerakyatan diluncurkan (misalnya makan bergizi gratis, sekolah rakyat, Koperasi Merah Putih, pengendalian inflasi). Data BPS menunjukkan angka kemiskinan Maluku turun tipis dari 15,38% (Maret 2025) menjadi 15,25% (September 2025). Penurunan 0,13 poin ini mencerminkan perbaikan, meski laju penurunan masih lambat. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka Agustus 2025 tercatat 6,27%, naik dibanding 6,11% Agustus 2024. Ini menandakan upaya menekan pengangguran belum berhasil; kebutuhan menciptakan lapangan kerja (melalui program koperasi dan pertumbuhan ekonomi) belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja. Secara ringkas: meski ada fokus program sosial-ekonomi dan kemiskinan terkendali sedikit membaik, pengangguran masih meningkat (indikasi belum tercapainya target penurunan).
3. Penguatan Pembangunan Sumber Daya Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku meningkat dari 73,40 (2024) menjadi 74,09 (2025). Peningkatan 0,69 poin (0,94%) masuk kategori “tinggi”, melebihi laju kenaikan rata-rata tahunan 2020–2025 (0,76%). Seluruh dimensi IPM (harapan hidup, lama sekolah, pengeluaran riil) meningkat. Program unggulan di bidang SDM seperti kesehatan (penurunan stunting, pendirian RSUD Namlea tipe B), pendidikan (sekolah rakyat, beasiswa), dan olah raga juga diberdayakan. Misalnya, program “makan bergizi gratis” dan “sekolah rakyat” ditujukan menekan stunting dan menaikkan angka harapan sekolah. Secara keseluruhan, indikator SDM mengalami kemajuan, walau perlu dipastikan pemerataan mutu pendidikan dan layanan kesehatan di seluruh kabupaten.
4. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur
Pemprov menuntaskan beberapa proyek infrastruktur strategis: Bendungan Waeapo di Pulau Buru telah selesai dibangun, meningkatkan penyediaan irigasi dan pasokan air. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Namlea tipe B juga terealisasi sebagai “quick win” sektor kesehatan. Rencana mendatang mencakup pembangunan rumah sakit di lima kabupaten (Bursel, MBD, Malteng, Aru, dll.) pada 2026. Proyek infrastruktur transportasi dan logistik utama terus berjalan, antara lain Maluku Integrated Port (pelabuhan terpadu) untuk memperkuat konektivitas antarpulau. Pembangunan jalan dan jembatan antar pulau juga dipercepat, mengingat karateristik kepulauan Maluku. Secara kuantitas, akses infrastruktur meningkat; secara kualitas, proyek strategis skala besar sudah masuk realisasi awal. Tantangan: penyelesaian beberapa proyek (port, jalan tol laut) masih berjalan dan perlu percepatan untuk memenuhi target RPJMD.
5. Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil
Strategi “ekonomi biru” diterapkan dengan mempercepat pembangunan kawasan kelautan, mendorong kampung nelayan produktif serta hilirisasi hasil perikanan. Pemprov juga mulai menyusun rencana aksi perubahan iklim bersama KLHK dan Bappenas, fokus adaptasi petani dan mitigasi (mis. pola tanam ramah iklim). Sinergi dengan KLHK ditingkatkan melalui Rakor Ekoregion Sulawesi-Maluku untuk pembangunan lingkungan berkelanjutan. Namun, tantangan besar tetap ada: kerusakan pesisir dan ancaman bencana iklim memerlukan program lebih konkret (misalnya konservasi mangrove, zona pesisir khusus) yang belum terdokumentasi detail dalam setahun terakhir. Pemprov perlu memperkuat pengawasan pemanfaatan sumber daya alam laut agar “berkelanjutan” sesuai misi.
6. Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan
Perekonomian Maluku tumbuh kuat: menurut BPS, GDP triwulan IV/2025 tumbuh 5,44–5,54% (YoY), melampaui rata-rata nasional (5,39%). Sektor utama penggerak pertumbuhan adalah perikanan, pertanian, perdagangan, serta investasi infrastruktur. Peningkatan PAD juga mulai terdukung dari proyek strategis (Blok Masela, Maluku Port) dan hilirisasi komoditas unggulan (kelapa, pala, sagu). Dengan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, tingkat kemiskinan sedikit menurun (lihat di atas). Akan tetapi, pemerataan antardaerah masih menjadi isu. Neraca regional belum tersedia rinci, namun disparitas tradisional (Ambon lebih maju ketimbang kepulauan) kemungkinan masih lebar. Tantangan: memastikan investasi dan hasil ekonomi merata, menyasar UMKM/perdesaan (misi RPJMD juga menggariskan intensif UMKM dan pengurangan kesenjangan).
7. Penataan dan Revitalisasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan
Misi ketujuh Sapta Cita LAWAMENA menekankan pentingnya penataan dan revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan sebagai fondasi kohesi sosial. Dalam konteks Provinsi Maluku, agenda ini bukan sekadar administratif, melainkan historis dan strategis.
Maluku memiliki memori kolektif konflik komunal 1999–2004 yang meninggalkan trauma sosial mendalam. Walau situasi keamanan relatif stabil dalam dua dekade terakhir, gesekan sosial masih sesekali muncul dalam bentuk konflik antarwarga, benturan pemuda antar-negeri/desa, sengketa batas wilayah, hingga ketegangan berbasis identitas lokal. Di beberapa kabupaten/kota, konflik skala kecil yang berulang menunjukkan bahwa rekonsiliasi struktural belum sepenuhnya tuntas.
Konflik-konflik tersebut umumnya dipicu oleh faktor:
- Sengketa batas administratif dan tanah adat
- Rivalitas pemuda antar-negeri
- Penyebaran informasi provokatif di media sosial
- Lemahnya mediasi kelembagaan di tingkat desa/kelurahan
- Ketimpangan pembangunan antarwilayah
Dalam konteks ini, revitalisasi lembaga sosial seperti saniri negeri, majelis adat, forum kerukunan umat beragama, dan organisasi kepemudaan menjadi krusial. Pemerintahan Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath memang menekankan narasi basudara dan persatuan dalam berbagai forum publik. Namun, tantangan yang lebih substantif adalah bagaimana menjadikan lembaga sosial tersebut bukan hanya simbol, melainkan instrumen efektif pencegahan konflik.
Revitalisasi kelembagaan sosial seharusnya mencakup:
- Penguatan kapasitas mediasi konflik berbasis adat.
- Integrasi tokoh agama dan adat dalam sistem deteksi dini konflik.
- Pemberdayaan pemuda melalui program produktif lintas komunitas.
- Penyelarasan pembangunan ekonomi dengan pendekatan keadilan sosial antarwilayah.
Tanpa intervensi yang sistemik, konflik kecil berpotensi menjadi siklus berulang yang menggerus energi sosial dan menghambat investasi serta pembangunan. Stabilitas sosial adalah prasyarat pertumbuhan ekonomi di wilayah kepulauan seperti Maluku.
Karena itu, satu tahun pemerintahan HL–AV dapat dikatakan telah menjaga stabilitas umum, tetapi pekerjaan besar masih menanti: membangun arsitektur perdamaian yang lebih tahan uji, bukan sekadar meredam gejolak sesaat.
Transformasi sosial tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan, melainkan dari seberapa kuat rasa aman dan kepercayaan antarwarga terjaga di tingkat akar rumput.
Temuan Kekuatan dan Kelemahan
Dari pemaparan di atas terlihat kombinasi kemajuan dan tantangan:
- Kekuatan: Pertumbuhan ekonomi Maluku stabil di atas nasional, IPM meningkat signifikan, dan berbagai proyek infrastruktur strategis mulai terwujud. Pemprov juga meraih penghargaan nasional (keterbukaan informasi, zona hijau KPK) yang menunjukkan kemajuan tata kelola birokrasi. Program sosial (gizi anak, koperasi rakyat) telah diluncurkan untuk menekan kemiskinan dan angka stunting.
- Kelemahan: Layanan publik dan birokrasi masih dinilai lemah (Indeks Pelayanan Publik C buruk). Tingkat pengangguran meningkat, menandakan program ekonomi belum optimal menampung angkatan kerja baru. Perencanaan lingkungan dan pemerataan wilayah membutuhkan penguatan. Sinergi lintas OPD untuk menanggulangi isu-isu sosial (mis. kemiskinan kembar, reformasi birokrasi) masih perlu ditingkatkan.
Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan evaluasi ini, direkomendasikan:
- Perbaikan Pelayanan Publik: Segera laksanakan reformasi birokrasi operasional (one-stop service, e-government) agar indeks pelayanan publik membaik, perkuat evaluasi OPD.
- Stimulus Lapangan Kerja: Galakkan program UMKM dan ekonomi desa (mis. perluasan koperasi, pelatihan vokasi) untuk menyerap tenaga kerja dan menurunkan TPT. Gunakan sektor unggulan lokal (perikanan, kelapa) sebagai basis lapangan kerja.
- Investasi SDM Berkelanjutan: Perluas akses pendidikan dan kesehatan (tahapan sekolah rakyat, gizi sekolah) secara merata ke daerah terpencil. Pantau ketat cakupan program penurunan stunting dan tingkat putus sekolah.
- Pengembangan Infrastruktur Terintegrasi: Percepat pembangunan infrastruktur konektivitas (jalan, jembatan, pelabuhan) di daerah kepulauan. Pastikan proyek strategis selesai sesuai target.
- Pengelolaan Lingkungan Holistik: Implementasikan Rencana Aksi Iklim yang sudah disiapkan dengan membentuk kampung iklim dan zona konservasi pesisir. Integrasikan adat dan kearifan lokal dalam mitigasi bencana.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Jaga keterbukaan publik lewat pemanfaatan platform digital (PPID) dan audit reguler. Lanjutkan koordinasi dengan KPK/OMBUDSMAN untuk memantau penyelenggaraan layanan.
Kesimpulan: Dalam satu tahun, kepemimpinan HL-AV menampilkan sejumlah capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan yang menjanjikan. Namun indikator layanan publik dan ketenagakerjaan masih mengindikasikan kelemahan struktural. Pemprov Maluku perlu memperkuat implementasi kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat luas sambil mempertahankan momentum pembangunan wilayah.
