Mereka mendaftar untuk mengurus koperasi desa. Yang mereka dapat adalah barak, jadwal subuh, dan latihan menembak. Lima orang di antara puluhan ribu peserta tidak pernah pulang.

Program ini bernama Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, disingkat SPPI — calon manajer untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Isinya jualan sembako, mie instan, air mineral, mungkin pupuk dan elpiji bersubsidi. Tapi sebelum boleh memegang kasir, 35.476 peserta harus lulus dulu 45 hari Latihan Dasar Kemiliteran di 67 satuan pendidikan TNI — 30 hari kedisiplinan dan bela negara, 15 hari sisanya baru materi manajerial.

Dalam tiga puluh hari pertama itu, di tengah gelombang panas Juni, lima orang jatuh sakit dan tidak tertolong.

Lima nama, lima lokasi, satu alasan resmi

Kementerian Pertahanan menyebutnya sebagai kejadian yang “tidak berhubungan satu sama lain” — beda lokasi, beda penyebab medis. Tapi berjajar dalam satu rentang sembilan hari, polanya cukup untuk membuat DPR turun tangan.

Semua peserta yang meninggal sebelumnya dinyatakan lolos seleksi kesehatan. Kemhan bilang itu artinya prosedur sudah benar. Pertanyaan yang belum terjawab: kalau prosedurnya benar, kenapa lima orang yang sudah dinyatakan sehat justru mati dalam latihan yang katanya hanya soal disiplin dan kerja sama tim, bukan kemiliteran tempur?

Apa yang sudah — dan belum — dilakukan negara

Sejauh ini responsnya konsisten dan sangat administratif: ucapan belasungkawa, pendampingan keluarga, pengantaran jenazah, “pemenuhan hak-hak peserta sesuai ketentuan yang berlaku” — frasa yang terdengar rapi tapi tidak pernah dijelaskan nominalnya. Tidak ada pengumuman sanksi terhadap penyelenggara satuan pendidikan. Tidak ada audit independen yang dipublikasikan. Yang ada adalah “evaluasi menyeluruh” yang dilakukan oleh pihak yang sama yang menjalankan programnya — Kemhan mengevaluasi Kemhan, dengan ditemani Panitia Seleksi Nasional.

“Pelatihan ini bukan untuk membentuk prajurit.”

— Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Karo Infohan Kemhan

Kalimat itu diucapkan setelah korban ketiga, lalu diulang lagi setelah korban kelima. Ironi yang tidak perlu dijelaskan: institusi yang berulang kali menegaskan dirinya tidak sedang mencetak tentara, tetap memilih kurikulum, instruktur, dan medan latihan tentara untuk menjalankannya.

Bukan kebetulan — ini sebuah resep

Latsarmil Kopdes bukan eksperimen tunggal. Ia satu dari tiga gerakan paralel yang, bila dijajarkan, membentuk satu kebijakan tak tertulis: setiap kali ada masalah karakter sipil, jawabannya adalah seragam loreng.

Yang terakhir paling jujur soal skalanya: anak-anak dari keluarga miskin yang baru pindah ke asrama dianggap butuh “pembinaan kedisiplinan” — dan yang dianggap paling kompeten mengajarkannya bukan guru, bukan pekerja sosial, bukan psikolog anak, melainkan taruna calon perwira yang sendiri masih berstatus siswa. Alasannya, menurut Kapuspen TNI, adalah menanamkan jiwa kepemimpinan dan cinta tanah air pada siswa. Tidak dijelaskan mengapa pelajaran menyemir sepatu memerlukan instruktur berseragam TNI dan bukan, katakanlah, kakak asuh sipil yang dilatih khusus untuk itu.

Siapa yang sebenarnya diuntungkan?

Ada satu pertanyaan yang lebih sulit dibuktikan dibanding pertanyaan medis dan kurikulum: apakah ekspansi peran TNI ke ranah sipil ini juga ekspansi anggaran?

Jawaban jujurnya: tidak ada dokumen anggaran khusus Latsarmil yang dipublikasikan terpisah dan bisa diaudit publik. Yang ada hanya angka besar di sekelilingnya — Kementerian Pertahanan mengantongi alokasi terbesar di antara semua kementerian dan lembaga tahun ini, dan setiap program baru yang melibatkan puluhan ribu peserta, puluhan satuan pendidikan, instruktur, logistik, dan rujukan rumah sakit, pasti punya mata anggaran sendiri di baliknya — entah dari pos Kemhan/TNI atau dari kementerian mitra yang menumpang programnya di sana.

Rumor bahwa ini “proyek baru” bagi TNI/Polri bukan tuduhan yang absurd — pola dwifungsi semacam ini punya sejarah panjang di Indonesia, dan setiap perluasan peran militer ke sektor sipil hampir selalu membawa serta perluasan anggaran serta posisi struktural baru. Tapi sejauh ini itu tetap pola yang masuk akal untuk dicurigai, bukan fakta yang sudah dibuktikan dengan dokumen. Bedanya penting: kecurigaan publik berhak ada, tapi kepastian publik belum ada — dan ketidaktahuan itu sendiri adalah bagian dari masalahnya, karena artinya tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas angka yang tidak pernah dibuka.

Tidak ada yang menuduh pemerintah berniat jahat. Tapi niat baik yang dieksekusi dengan satu alat tunggal — disiplin gaya militer, untuk setiap soal, di setiap sektor — pada akhirnya berhenti menjadi solusi dan mulai menjadi refleks. Refleks itu sudah memakan lima nyawa. Bulan depan, ia akan masuk ke 178 asrama berisi anak-anak dari keluarga paling miskin di negeri ini. Berkas ini belum ditutup — dan mungkin memang belum seharusnya ditutup, sampai ada yang berani membuka angkanya ke publik.