Pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025, di tengah riuh rendah kota Jakarta yang sedang dilanda demonstrasi dan gelombang unjuk rasa, nyawa seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan berakhir secara tragis. Ia terlindas oleh sebuah mobil kendaraan taktis (rantis) milik Brimob, di kawasan Pejompongan, dalam sebuah kejadian yang tidak bisa dianggap sekadar sebuah kecelakaan lalu lintas biasa.
Kematian Affan mencerminkan sebuah gambaran pahit tentang sejumlah persoalan mendalam yang selama ini menjadi masalah bagi negeri ini: adanya ketidakadilan yang terus menguat, arogansi kekuasaan yang seringkali diperlihatkan dalam berbagai situasi, serta kerapuhan nasib rakyat kecil yang sering berada di bawah bayang-bayang otoritas dan kekuasaan yang tidak selalu berpihak kepada mereka.
Roda Otoritas dan Roda Nasib yang Bertabrakan
Affan, seperti jutaan pekerja informal lainnya, adalah tiang penyangga ekonomi yang paling rentan. Ia adalah representasi nyata dari perjuangan harian, bertaruh nyawa di jalanan demi sesuap nasi dan masa depan keluarga. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menggerakkan roda perekonomian, namun ironisnya, ancaman terbesar justru datang dari pihak yang seharusnya melindungi.
Mobil rantis Brimob, yang seharusnya menjadi simbol ketertiban, berubah menjadi mesin pembunuh. Insiden ini membuktikan bahwa alat negara, dalam situasi tegang, bisa kehilangan kendali dan humanitasnya. Arogansi di balik kemudi rantis, entah karena panik atau sikap superioritas, menunjukkan bahwa aparat kadang melihat rakyat sebagai rintangan, bukan manusia yang nyawanya harus dijaga. Ini adalah pengingat bahwa otoritas tanpa akuntabilitas adalah ancaman. Kematian Affan menampar kita dengan kenyataan bahwa nyawa rakyat kecil seringkali dianggap sepele di hadapan kekuasaan.
Janji-Janji dan Keadilan yang Terluka
Respons cepat dari petinggi Polri, permohonan maaf, dan janji untuk mengusut tuntas patut dihargai. Namun, janji-janji seperti ini seringkali muncul hanya setelah insiden mematikan dan tekanan publik memuncak. Pertanyaannya, mengapa korban harus berjatuhan terlebih dahulu agar negara menunjukkan kepeduliannya? Mengapa budaya akuntabilitas tidak menjadi bagian dari prosedur standar, melainkan hanya muncul sebagai reaksi atas kecaman publik?
Kasus ini menjadi ujian sejati bagi Polri. Apakah investigasi akan berjalan transparan dan adil, ataukah berakhir dengan hukuman ringan yang menutup-nutupi kesalahan struktural? Masyarakat butuh lebih dari sekadar permintaan maaf; mereka butuh keadilan yang nyata: anggota yang bertanggung jawab harus dihukum setimpal, dan institusi harus melakukan reformasi mendalam agar tragedi serupa tidak terulang. Kematian Affan tidak boleh dianggap sebagai ‘musibah’, melainkan sebagai akibat langsung dari kegagalan sistem dan arogansi kekuasaan.
Jeritan di Tengah Riuh-Rendah Politik
Tragedi ini terjadi di tengah demonstrasi, sebuah fenomena yang menunjukkan ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah. Ironisnya, di tengah perjuangan untuk menyuarakan aspirasi, justru korban sebenarnya adalah Affan—seorang pekerja yang tidak ikut demo, yang hanya ingin pulang membawa rezeki. Ia bukan bagian dari keramaian politik, namun ia yang paling menderita akibatnya.
Kisah Affan adalah jeritan tak terucap dari jutaan rakyat kecil. Mereka adalah para pekerja yang menggerakkan roda ekonomi, tetapi selalu menjadi pihak pertama yang terluka ketika kekuasaan dan kekerasan berbenturan. Refleksi ini mengajak kita untuk bertanya: sampai kapan rakyat kecil harus menjadi tumbal dari sistem yang cacat, arogansi kekuasaan, dan ketidakadilan yang merajalela?
Kematian Affan adalah peringatan yang menusuk. Ia adalah pengingat bahwa di balik setiap hiruk-pikuk politik, ada nyawa manusia yang rapuh dan berharga. Keadilan harus ditegakkan, bukan hanya untuk keluarga Affan, tetapi juga untuk martabat setiap rakyat kecil yang berjuang hidup di jalanan. Tanpa keadilan, janji-janji hanyalah kata-kata hampa, dan tragedi serupa akan terus menghantui kita.
