Urgensi dan Risiko Strategis Lima BUMD Baru Maluku
Di balik ambisi memperluas kapasitas fiskal lewat korporatisasi aset daerah, rekam jejak PD Panca Karya menjadi ujian nyata tata kelola BUMD Maluku.
Inisiatif Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa untuk mengusulkan pembentukan lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memicu diskusi mendalam mengenai tata kelola fiskal dan ekonomi politik daerah. Di satu sisi, langkah ini dipresentasikan sebagai instrumen strategis untuk memperluas kapasitas fiskal dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Namun di sisi lain, kebijakan ini dihadapkan pada rekam jejak historis entitas bisnis daerah eksisting—khususnya PD Panca Karya—yang mengalami defisit operasional berkepanjangan serta ketergantungan kronis pada dana talangan APBD.
Di tengah tuntutan efisiensi anggaran nasional dan daerah, pengusulan lima entitas bisnis baru ini membutuhkan pembacaan komprehensif mengenai urgensi riil, kerangka penataan ulang (restructuring), serta risiko ekonomi-politik yang menyertainya.
Konteks Kebijakan & Transformasi Tata Kelola Fiskal
Kondisi keuangan Provinsi Maluku secara konseptual mengalami tekanan ganda (double pressure): tingginya ketergantungan pada Dana Transfer Daerah, serta terbatasnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Opsi konvensional seperti penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi sering kali memiliki ruang gerak terbatas dan berisiko menekan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, penguatan korporatisasi aset daerah melalui BUMD dipandang sebagai opsi paling fleksibel untuk menghasilkan penerimaan non-pajak.
Pengajuan usulan lima BUMD baru sejak awal tahun 2026 mencerminkan pergeseran paradigma dari model pengelolaan monolitik-birokratis ke arah struktur korporasi terspesialisasi. Selama ini, potensi ekonomi Maluku—pasar grosir, wilayah perairan, hingga komoditas tambang—dikelola langsung oleh aparatur sipil negara atau ditumpuk dalam satu entitas BUMD serbaguna. Argumentasinya: birokrasi tidak dirancang untuk memiliki kelincahan (agility) komersial, sehingga menghasilkan tingkat pengembalian yang sangat jomplang dibanding potensi riilnya.
Empat Dimensi Urgensi Pembentukan BUMD Baru
Urgensi pembentukan lima BUMD baru tidak terletak pada keinginan memperbesar struktur korporasi daerah semata, melainkan pada kebutuhan melakukan rekayasa ulang (re-engineering) pengoperasian aset daerah. Terdapat empat dimensi utama yang memperjelas rasionalitas kebijakan tersebut.
Optimalisasi Sektor Kelautan & Perikanan
Secara geografis, wilayah Provinsi Maluku didominasi oleh perairan hingga 92 persen. Meski memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya yang melimpah, daerah ini secara historis tidak memiliki BUMD yang khusus memonetisasi rantai pasok kelautan—selama ini hanya mengandalkan retribusi perizinan dan pelelangan ikan skala kecil. BUMD perikanan dinilai urgent untuk menangkap nilai tambah dari industri pengolahan, logistik rantai dingin (cold chain), hingga perdagangan ekspor skala besar.
Profesionalisasi Aset Komersial & Pasar Rakyat
Salah satu BUMD baru direncanakan fokus mengelola pusat perdagangan komersial, terutama Kawasan Pasar Mardika di Kota Ambon. Penataan ulang pasar ini menunjukkan bahwa retribusi yang dikelola struktur birokrasi menghasilkan kebocoran anggaran dan setoran kas daerah yang tidak signifikan. Mengadopsi model bisnis seperti PD Pasar Jaya di DKI Jakarta, BUMD khusus pasar dinilai urgent untuk mengelola sewa lapak, parkir, dan retribusi kebersihan secara profesional dan transparan.
Pemisahan Fokus Operasional BUMD Eksisting
PD Panca Karya secara historis bertindak sebagai BUMD “konglomerasi” yang memegang lini usaha beranekaragam—transportasi laut, pengelolaan hutan, batu, pasir, hingga unit bengkel. Penumpukan lini bisnis yang tidak sejenis ini terbukti memicu ketidakefisienan manajemen. Urgensi BUMD baru terletak pada strategi pemisahan tersebut: memurnikan fokus Panca Karya agar hanya mengoperasikan feri antar-pulau, sementara lini usaha non-transportasi dialihkan ke BUMD baru yang relevan.
Penanganan Defisit Fiskal Lewat Perluasan Dividen
Pemerintah Provinsi Maluku menghadapi beban penyehatan APBD dan pemenuhan kewajiban utang daerah. Pembentukan BUMD baru dimaksudkan untuk membuka saluran penerimaan dividen baru dalam jangka menengah, sehingga kapasitas fiskal daerah meningkat dan ketergantungan terhadap pinjaman daerah atau transfer pusat dapat dikurangi secara bertahap.
Evaluasi Kinerja BUMD Eksisting
Keraguan publik terhadap usulan lima BUMD baru berakar dari rekam jejak BUMD eksisting yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah. PD Panca Karya merupakan cermin utama dari tantangan tata kelola BUMD di Maluku: perusahaan ini terbelit kewajiban pengembalian dana talangan APBD senilai Rp17,8 miliar yang disuntikkan untuk menyelamatkan operasional di masa krisis.
Berdasarkan evaluasi DPRD Provinsi Maluku, kemampuan keuangan PD Panca Karya belum memungkinkan untuk melunasi utang dana talangan dalam waktu dekat. Penutupan unit bisnis non-inti seperti bengkel juga mengonfirmasi bahwa ekspansi bisnis yang tidak terfokus di masa lalu gagal menyokong arus kas perusahaan.
Dinamika Ekonomi-Politik & Hambatan Regulasi
Langkah Pemprov Maluku mengajukan izin ke Kemendagri bergesekan langsung dengan dinamika fiskal makro dan penataan regulasi nasional. Di tingkat daerah, terdapat kontradiksi mendasar antara kebijakan pengetatan APBD dan potensi penambahan beban biaya baru. Pemprov Maluku saat ini sedang memberlakukan efisiensi APBD yang ketat—memangkas anggaran perjalanan dinas OPD, menunda belanja modal, serta memprioritaskan pemenuhan cicilan utang daerah. Pendirian lima BUMD baru secara bersamaan berisiko menimbulkan biaya tetap baru, seperti penyertaan modal awal dan beban biaya operasional direksi sebelum entitas mencapai titik impas.
Dari perspektif pemerintah pusat, usulan lima BUMD baru yang diajukan sejak awal hingga pertengahan 2026 masih tertahan di Kemendagri. Penundaan ini terjadi seiring langkah tegas Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Komisi II DPR RI yang menyoroti tren BUMD di Indonesia yang terus mengalami kerugian akibat intervensi politik. Pemerintah Pusat tengah mendorong pembentukan Direktorat Jenderal khusus pengawas BUMD di Kemendagri dan penyusunan Undang-Undang BUMD, guna memastikan tidak ada pendirian BUMD baru yang tidak produktif. Pemprov Maluku sendiri masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait insentif bagi kepala daerah sebagai pemegang saham pengendali.
Kesimpulan & Rekomendasi Kebijakan
Inisiatif Gubernur Maluku untuk mengusulkan lima BUMD baru memiliki landasan urgensi yang rasional secara teoritis: membebaskan potensi komersial perikanan dan pasar dari kekakuan birokrasi, melakukan unbundling atas PD Panca Karya yang terbeban utang, serta memperluas basis PAD untuk mengatasi defisit fiskal. Namun, pelaksanaan strategi ini mengandung risiko kegagalan yang tinggi apabila dieksekusi secara terburu-buru di tengah kondisi APBD yang sedang mengetat dan rekam jejak BUMD eksisting yang belum sepenuhnya sehat.
Untuk menjembatani antara visi ekspansi fiskal dan prinsip kehati-hatian (prudent fiscal management), berikut rekomendasi eksekusi bertahap yang disarankan:
- Prioritaskan pembentukan BUMD Pengelola Pasar dan BUMD Perikanan terlebih dahulu—dua entitas dengan kesiapan aset dan arus kas yang relatif cepat—ketimbang mendirikan lima entitas sekaligus.
- Tuntaskan proses restrukturisasi PD Panca Karya melalui penetapan rencana bisnis yang disiplin untuk menyelesaikan utang dana talangan Rp17,8 miliar dalam target waktu 3–4 tahun.
- Wajibkan proses rekrutmen Direksi dan Dewan Komisaris BUMD baru melalui fit and proper test transparan oleh lembaga independen, guna mencegah timbulnya porsi jabatan politik.
- Optimalkan skema Kerja Sama Operasional (KSO) atau kemitraan strategis dengan pihak ketiga, sehingga BUMD baru dapat beroperasi memanfaatkan efisiensi modal swasta tanpa membebankan penyertaan modal awal yang besar pada kas daerah.
