All Eyes on KARHUTLA

Udara yang tak bisa dihirup

Di Palangka Raya, pertengahan Oktober, udara berhenti menjadi sesuatu yang bisa dipercaya. Salah satu stasiun pemantau Kementerian Lingkungan Hidup mencatat ISPU 1.268, jauh melampaui ambang kategori “berbahaya”. Di Puskesmas Pahandut, seorang pasien bernama Akbar datang dengan dada sesak sejak sehari sebelumnya dan harus dibantu oksigen.

Itu bukan kejadian tunggal. Dinas Kesehatan kota mencatat 10.240 kasus ISPA sejak Juni hingga awal Oktober, dan membuka 43 titik “rumah oksigen” yang beroperasi 24 jam. Puskesmas Pahandut sendiri menangani 975 kasus pada Agustus hingga Oktober, dengan puncak 432 kasus di September. Di Puskesmas Bukit Hindu, ada hari-hari ketika sekitar 22 dari 80 pasien datang membawa keluhan yang diduga akibat asap.

Lalu, pada Minggu 18 Oktober, ketika asap masih menggantung di Kalimantan, tribun-tribun stadion di Pulau Jawa mulai bicara.

Dari tribun ke lini masa

Jejak paling awal yang saya temukan adalah tayangan Metro TV pada 15 Oktober. Tayangan itu membingkai bencana ini dengan sederhana: kabut asap melumpuhkan aktivitas, mengancam kesehatan hingga lintas negara, dan memunculkan sorotan pada kepekaan para pejabat. Tiga hari kemudian, bingkai itu berubah menjadi spanduk.

Di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Bonek dan Bonita membentangkan pesan “Save Kalimantan” dan ajakan menghentikan pembakaran hutan saat Persebaya melawan PSS Sleman, sambil menggalang donasi masker. Di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Bobotoh membentangkan tiga spanduk saat Persib menjamu Persik Kediri: “All Eyes On Karhutla”, “No Forest No Future Fk Greed”, dan “Langit Seharusnya Biru”.

Saya tidak menemukan satu organisasi pun di belakang kampanye ini. Ia tumbuh organik, dan itu kekuatan sekaligus kelemahannya. Ia menyebar tanpa izin siapa pun, tetapi tanpa tuntutan yang dirumuskan, perhatian mudah berubah menjadi debat tentang siapa yang cukup peduli. Pada 13 Oktober, ajakan Aa Juju kepada Awkarin untuk membagikan informasi karhutla berubah menjadi cekcok personal. Menurut JournalArta, yang beredar luas justru ketegangan keduanya, bukan kondisi di Kalimantan.

Angka yang menyesakkan

Lonjakan ini punya kronologi. Greenpeace mencatat luas kebakaran pada Juni naik 173% dibanding Mei. Pada 28 Agustus, titik panas nasional melompat dari 14.078 ke 18.065 dalam sehari, dan Kalimantan Tengah sendiri naik dari 5.041 ke 7.703. Memasuki Oktober, tren menurun: Kemenhut mencatat 244 titik pada 13 Oktober, anjlok 77,5% dari 1.085 sehari sebelumnya. Namun sehari kemudian BMKG masih mendeteksi 1.297 titik berkepercayaan tinggi: 505 di Sumatra, 346 di Kalimantan, dan 330 di Papua dan Maluku.

Dua lembaga, dua metode, dua angka yang tidak bisa dibandingkan langsung. Pesannya tetap sama: turun bukan berarti padam. Angka luas lahan resmi pun gabungan data SiPongi sampai 31 Juli dengan hitungan manual sesudahnya. Angka terbarunya perkiraan yang masih bergerak.

Api yang punya alamat

Kata “bencana” sering dipakai untuk melunakkan pertanyaan tentang tanggung jawab. Data konsesi memaksa pertanyaan itu kembali. Dasbor ExtractiveZone milik Counterpoint memadankan titik panas NASA FIRMS dengan peta konsesi kehutanan Auriga Nusantara. Hasilnya: dari 120.638 titik panas di Kalimantan sejak 1 Agustus, sekitar 45.727 berada di dalam atau dalam radius lima kilometer dari konsesi hutan seluas 14,6 juta hektare. Dari sepuluh pemegang izin dengan titik terbanyak pada 5–21 Agustus, enam berada di Kalimantan Barat.

Nama teratas berganti menurut periode. Pada 5–21 Agustus, PT Kiani Lestari (Kalimantan Timur) mencatat 971 hotspot dan PT Finnantara Intiga (Kalimantan Barat) 914. Untuk Agustus hingga September, PT Mohairson Pawan Khatulistiwa memimpin dengan 3.502 titik, kebanyakan mengepung batas luar konsesi gambutnya di Ketapang. PT Hutan Ketapang Industri (Sampoerna Agro Group) menyusul dengan 2.337 titik yang terpusat di kawasan inti.

Satu catatan tak boleh dilewatkan: titik panas di dalam atau dekat konsesi bukan bukti bahwa pemegang izin yang membakar. Api bisa datang dari luar atau dari pihak lain, dan saya belum menemukan tanggapan perusahaan-perusahaan itu. Justru karena itu pertanyaannya sah: kalau bukan mereka, siapa, dan di mana buktinya?

Penegakan hukum belum meyakinkan semua pihak. Mongabay mencatat ratusan orang telah menjadi tersangka karhutla, tetapi mempertanyakan nasib penegakan hukum terhadap korporasi. Walhi menilai penindakan korporasi masih parsial dan mendesak pemerintah membuka data hotspot di dalam konsesi. Kasus dugaan keterlibatan lima pemegang konsesi dalam karhutla Riau 2025, menurut Mongabay, hingga kini masih mandek di kepolisian. Preseden itulah yang membuat publik sulit percaya bahwa 2026 akan berbeda.

Asap tidak membawa paspor

Asap dari Kalimantan dan Sumatra membuat udara di Sarawak dan Singapura tidak sehat. Di Kuala Lumpur, warga Malaysia menggelar aksi di depan KBRI dan menyerahkan memorandum. Juru kampanye Greenpeace Malaysia menegaskan aksi itu bukan untuk menyalahkan Indonesia. Mereka meminta semua perusahaan yang terlibat dibuka ke publik, termasuk perusahaan Malaysia.

Di dalam negeri, judul berita 19 Oktober melaporkan bahwa Kapolri menyebut ada keterlibatan pihak asing. Saya belum dapat memverifikasi rinciannya. Tanpa nama, bukti, dan proses hukum, frasa “pihak asing” berisiko menjadi pengalih perhatian, padahal tuntutan warga Malaysia tadi menunjukkan bahwa transparansi kepemilikan korporasi adalah kepentingan bersama lintas negara.

Perang narasi

Analisis Drone Emprit untuk 1–25 Agustus mencakup 39.063 artikel media online dan 72.158 sampel percakapan lintas platform. Hasilnya timpang. Sentimen media online 69,2% positif, antara lain karena pemberitaan keterlibatan Presiden Prabowo. Di X, 61,2% respons bernada negatif dan hanya 21,5% positif. Dua ruang, dua kenyataan.

Kritik warganet berkisar pada respons yang dinilai terlambat, narasi yang hanya menyalahkan cuaca dan El Nino, serta dugaan penunjukan pengusaha berlatar sawit dan tambang untuk mengoordinasikan penanganan darurat. Yang terakhir masih dugaan dan layak diklarifikasi secara terbuka. Pemerintah, di sisi lain, menunjukkan kehadiran. Presiden meninjau lahan terbakar di Kubu Raya usai rapat terbatas, Menhut Raja Juli Antoni meninjau Sampit dan menegaskan pemerintah tidak lepas tangan, dan Mendagri menyatakan penanganan terus dioptimalkan.

Ada pula judul analisis GoodStats yang menyebut karhutla 2026 jauh di bawah beberapa tahun lalu (saya belum memeriksa isinya). Bila benar, pertanyaannya makin tajam: dengan satgas sebesar ini, mengapa warga Palangka Raya tetap menghirup udara berbahaya?

Pertanyaan yang masih menggantung

• Siapa pemegang izin di balik titik api terbanyak, dan kapan datanya dibuka penuh ke publik?
• Berapa tersangka yang berstatus korporasi, dan berapa kasus yang benar-benar sampai ke pengadilan?
• Siapa yang mengoordinasikan penanganan darurat, dan apa kaitan bisnisnya dengan sektor yang terbakar?
• Apa dasar klaim keterlibatan “pihak asing”, dan siapa mereka?
• Apakah sumur bor, embung, dan deteksi dini akan benar-benar rampung sebelum kemarau berikutnya, atau seruan ini mati bersama asapnya?

Setelah mata menatap

“All eyes” hanya bermakna jika mata itu menuntut. Beberapa langkah konkret: laporkan titik api ke Posko Karhutla Kementerian Kehutanan di 0813-1003-5000. Pakai masker standar, terutama untuk anak dan lansia, dan kurangi aktivitas luar ruang saat udara buruk. Pantau data terbuka seperti SiPongi dan NASA FIRMS, lalu tanyakan angka yang tidak dibuka. Terakhir, pertahankan perhatian setelah hujan turun, karena api tahun depan ditentukan oleh keputusan yang diambil bulan ini.

Langit seharusnya biru. Seruan itu bukan permintaan. Ia tagihan.