Kongres Biasa Asprov PSSI Maluku pada 22 November 2025 di Natsepa Hotel bukan sekadar pertemuan rutin tahunan. Ia menjadi titik krusial dalam dinamika sepak bola daerah—sebuah pertemuan yang merefleksikan ketegangan antara kebutuhan akan penegakan aturan dan tuntutan akuntabilitas, antara reformasi struktural dari pusat dan realitas konflik lokal yang kompleks. Di tengah implementasi Statuta PSSI Edisi 2025 yang ambisius, kongres ini tidak hanya menetapkan arah kebijakan teknis, tetapi juga menguji integritas tata kelola organisasi sepak bola di tingkat provinsi.
Bagi para pemangku kepentingan sepak bola daerah—mulai dari klub, pengurus kabupaten/kota, pelatih, hingga pendukung akar rumput—perkembangan di Maluku bukan hanya soal siapa yang memimpin, tetapi bagaimana kepemimpinan itu dijalankan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.
Proses Kongres: Arena Konfrontasi Formalitas Demokrasi dan Eskalasi Konflik Kepemimpinan
Dimensi formalitas kongres ini didukung oleh beberapa elemen yang menandakan seriusnya acara tersebut. Pertama, lokasi penyelenggaraannya yang bersifat resmi di hotel bintang lima, Natsepa Hotel, menunjukkan bahwa acara ini dianggap penting oleh asosiasi provinsi. Kedua, kehadiran delegasi tingkat nasional dari PSSI pusat memberikan bobot dan pengawasan eksternal yang signifikan. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi, anggota Komite Eksekutif Ahmad Riyadh, Deputy PSSI Deasy Arfianto, dan Direktur Member Development Surya Sinaga secara langsung hadir dan mengikuti jalannya kongres.
Kehadiran mereka menandakan bahwa kongres ini bukan hanya urusan internal Maluku, tetapi juga menjadi bagian dari proses reformasi tata kelola sepak bola nasional yang lebih luas, yang sedang berlangsung saat itu. Ketiga, jumlah peserta kongres yang tepat sesuai dengan ketentuan Statuta PSSI Edisi 2025 adalah 17 pemilik suara (voter), yang terdiri dari empat klub dari Liga 4 (Tulehu Putra, Maluku Putra, Siwalima FC, dan PSHL), 11 perwakilan asosiasi kabupaten/kota, serta representasi dari Asosiasi Futsal dan Asosiasi Sepakbola Wanita Provinsi Maluku. Keberadaan voter yang terdefinisi dengan jelas ini memberikan legitimasi kepada semua keputusan yang diambil dalam forum kongres, meskipun keputusan-keputusan tersebut akan menjadi subjek kontroversi di kemudian hari.
Namun, di balik fasad formalitas tersebut, proses kongres menjadi arena konfrontasi yang dramatis antara dua figur sentral yang memiliki pandangan dan metode pengembangan sepak bola yang berlawanan arah. Di satu sisi, terdapat Sofyan Chang Lestaluhu, Ketua Asprov PSSI Maluku, yang didukung oleh mayoritas voter untuk menjalankan langkah-langkah tegas dalam menghadapi apa yang dianggapnya sebagai pelanggaran terhadap aturan dan etika sepak bola. Di sisi lain, terdapat Ronny Sapulette, Presiden Club Jong Ambon FC, yang melihat dirinya dan klubnya sebagai korban dari kepemimpinan yang otoriter, tidak transparan, dan gagal dalam misi pembinaan sepak bola berkelanjutan. Konflik ini bukanlah masalah sepele, melainkan refleksi dari perdebatan fundamental tentang bagaimana sepak bola seharusnya dikelola di Maluku: apakah melalui pendekatan birokratis dan disipliner, atau melalui model yang lebih fleksibel dan berbasis dukungan finansial dari kalangan swasta.
Argumen yang dikemukakan oleh Sofyan Chang Lestaluhu dan para pendukungnya dalam kongres berpusat pada perlunya penegakan hukum yang tegas untuk menjaga integritas organisasi. Keputusan untuk menjatuhkan sanksi skorsing kepada Ronny Sapulette dan klubnya, Jong Ambon FC, didasarkan pada serangkaian pelanggaran yang dinilai telah dilakukan. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, dan Regulasi Liga 4 2024/2025. Lebih spesifik lagi, kongres menyoroti upaya hukum yang diajukan oleh Ronny Sapulette terhadap Asprov PSSI Maluku, yang dianggap sebagai pelanggaran ketiga kalinya terhadap PSSI Maluku karena mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) di luar mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku di lingkungan sepak bola.
Putusan Badan Arbitrase PSSI, yang dikuatkan oleh PT Ambon, telah menegaskan bahwa sengketa sepak bola berada di bawah yurisdiksi badan arbitrase PSSI, bukan pengadilan umum. Oleh karena itu, skorsing yang diberlakukan berlaku di seluruh Indonesia dan bertujuan untuk menghukum mereka hingga mengakui Statuta PSSI sebagai payung hukum utama. Selain sanksi terhadap Ronny Sapulette, kongres juga mengambil keputusan tegas terhadap Abdul Gafar Lestaluhu, mantan Direktur Teknik Asprov PSSI Maluku. Ia dikenai sanksi berupa pencabutan lisensi kepelatihan B dan akan dilaporkan ke Sekjen PSSI atas tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap pejabat federasi. Rekomendasi ini bahkan mencakup rencana untuk memasukkannya dalam daftar hitam (blacklist) dari semua pertandingan sepak bola di Indonesia.
Perspektif Ronny Sapulette, sebaliknya, menawarkan narasi alternatif yang secara radikal menantang legitimasi kepemimpinan Sofyan Chang Lestaluhu. Kritiknya bersifat multi-dimensi dan menyentuh inti persoalan tata kelola organisasi.
- Pertama, ia menyoroti masalah akuntabilitas keuangan yang parah. Ia menuntut pertanggungjawaban atas iuran tahunan anggota, pendapatan sponsorship, denda dari Asprov, biaya keikutsertaan kompetisi, serta anggaran dari pemerintah yang tidak pernah disampaikan secara transparan selama masa jabatan Sofyan. Menurut Ronny, kepemimpinan Sofyan dikelola secara otoriter sesuai kehendak pribadi, tanpa melibatkan pengurus atau memberikan pertanggungjawaban publik.
- Kedua, ia mengklaim bahwa selama kepemimpinan Sofyan, sistem pembinaan sepak bola di Maluku mengalami kegagalan total. Secara spesifik, ia menunjukkan bahwa pada tahun 2023 dan 2024, Maluku gagal mengirimkan tim juara regional Liga 3 dan Liga 4 ke babak nasional. Ini, menurutnya, adalah bukti nyata dari kegagalan pembinaan berkelanjutan yang dijalankan Asprov.
- Ketiga, Ronny mengadukan tindakan eksklusi yang dinilainya sewenang-wenang, di mana Jong Ambon FC, yang telah membayar biaya pendaftaran, ternyata tidak diperbolehkan ikut serta dalam Liga 4 2024. Tindakan ini, menurutnya, tidak hanya menyebabkan kerugian materi bagi klub tetapi juga merampas kesempatan bermain dan berkembang bagi generasi muda pemain.
- Keempat, ia menantang legalitas prosedural kongres itu sendiri. Ronny menyatakan bahwa agenda pemberian sanksi atau pencabutan lisensi tidak tercantum dalam Pasal 28 Statuta PSSI Edisi 2025, yang mencantumkan 17 butir agenda. Dengan demikian, ia memperingatkan bahwa tindakan di luar agenda yang telah ditetapkan dapat membawa konsekuensi hukum lebih lanjut bagi Asprov PSSI Maluku.
Isu sensitif lainnya yang dibahas dalam kongres adalah independensi Komisi Disiplin (Komdis) Asprov PSSI Maluku, yang menjadi sorotan utama dalam kasus Abdul Gafar Lestaluhu. Beberapa faktor membuat kasus ini sangat kontroversial dan menantang integritas lembaga penegak hukum internal.
- Pertama, posisi Abdul Gafar Lestaluhu sangat strategis; ia bukan hanya seorang pelatih, tetapi juga menjabat sebagai Direktur Teknik Asprov PSSI Maluku dan Ketua Asosiasi Pelatih Sepakbola Indonesia (APSI) Maluku. Hubungan kepercayaan yang erat ini membuatnya sulit untuk diposisikan sebagai objek investigasi tanpa adanya bias yang kuat.
- Kedua, terdapat hubungan kekerabatan antara Abdul Gafar Lestaluhu dengan Ketua Asprov PSSI Maluku, Sofyan Chang Lestaluhu, yang merupakan sepupu. Hubungan kekeluargaan ini menimbulkan spekulasi yang tidak dapat dihindari mengenai potensi intervensi atau bias dalam proses penegakan hukum, yang dapat merusak citra kompeten dan netralitas Komdis.
- Ketiga, tekanan publik yang datang dari praktisi sepakbola lokal sangat besar. Ada tuntutan kuat agar Komdis bertindak adil tanpa pandang bulu, sejajar dengan sanksi tegas yang telah dijatuhkan kepada oknum lain di masa lalu, seperti Aji Lestaluhu, yang pernah diberi sanksi larangan beraktivitas selama tiga tahun dan denda Rp26 juta. Praktisi seperti Junus Edward Kailuhu menekankan pentingnya independensi Komdis agar tidak diintervensi oleh siapa pun guna menciptakan atmosfer sepakbola yang sehat, profesional, dan berkualitas. Tanpa keputusan yang adil dan bijaksana, Komdis berisiko kehilangan legitimasinya sama sekali.
Keputusan kongres untuk mencabut lisensi dan blacklisting Abdul Gafar Lestaluhu merupakan langkah tegas yang menunjukkan niat untuk menegakkan hukum. Namun, esensi dari keputusan ini—apakah murni berdasarkan bukti dan aturan yang solid, atau dipengaruhi oleh konteks politik internal dan konflik antara Sofyan dan Ronny—tetap menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab. Hal ini menggarisbawahi tantangan fundamental yang dihadapi oleh setiap organisasi olahraga: menjaga integritas dan independensi badan disiplin dalam menghadapi potensi intervensi politik, kepentingan kelompok tertentu, atau konflik personal.
Dalam konteks ini, kongres malah menjadi arena di mana isu-isu sensitif ini harus diselesaikan, namun justru berpotensi memperdalam retakan jika penyelesaiannya dianggap tidak adil atau tidak transparan. Secara keseluruhan, proses kongres ini berhasil “memenangkan” perspektif Sofyan Chang Lestaluhu secara formal melalui suara mayoritas voter. Namun, proses ini gagal meredakan akar masalah yang diidentifikasi oleh Ronny Sapulette. Masalah-masalah keuangan, transparansi, dan efektivitas pembinaan masih menjadi benang merah yang belum teratasi, dan konflik yang mendasarinya tetap hidup, menciptakan lingkungan yang penuh ketidakpastian dan potensi eskalasi lebih lanjut.
Dampak Perubahan Statuta PSSI Edisi 2025: Implementasi Reformasi Nasional di Tingkat Lokal
Penerapan Statuta PSSI Edisi 2025 dalam Kongres Biasa Asprov PSSI Maluku 2025 bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan ujian praktis bagi implementasi reformasi tata kelola sepak bola nasional yang ambisius. Statuta baru ini, yang secara resmi diberlakukan oleh PSSI pusat, membawa perubahan struktural dan filosofis yang fundamental, yang dirancang untuk memperkuat koordinasi vertikal dari pusat ke daerah, mengurangi disharmoni politik, dan mempercepat pembangunan sepak bola dari akar rumput. Kongres di Maluku menjadi laboratorium di mana perubahan-perubahan ini diadaptasi dan diimplementasikan, menyingkapkan potensi besar sekaligus tantangan-tantangan signifikan yang dihadapi oleh asosiasi daerah dalam menjalankan mandat baru ini. Implikasi dari Statuta Edisi 2025 terasa sangat mendalam, mulai dari reorganisasi struktur kepengurusan, perubahan mekanisme pemilihan pimpinan level dasar, hingga penyesuaian strategi pengelolaan kompetisi.
Salah satu perubahan struktural yang paling mendasar adalah penghapusan jabatan Komite Eksekutif (Exco) di tingkat provinsi. Dalam Statuta sebelumnya, Exco berfungsi sebagai badan eksekutif yang membantu Ketua Asprov dalam pengambilan keputusan. Namun, dengan penghapusan jabatan ini, struktur kepengurusan di tingkat provinsi menjadi lebih ramping dan fokus. Kewenangan untuk membentuk bidang-bidang atau departemen-struktur lainnya kini ditentukan langsung oleh Ketua Umum PSSI provinsi yang terpilih melalui kongres. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pimpinan daerah untuk menyesuaikan struktur organisasi dengan kebutuhan dan kondisi spesifik wilayahnya.
Tujuannya adalah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas pengelolaan sepak bola di tingkat provinsi, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada seluruh rantai kompetisi di bawahnya. Dalam konteks Asprov PSSI Maluku, hal ini berarti Ketua Sofyan Chang Lestaluhu memiliki otoritas yang lebih besar untuk mengorganisir unit-unit kerja yang ia rasa paling relevan untuk memajukan sepak bola di Maluku, tanpa harus melalui proses persetujuan dari sebuah komite eksekutif yang mungkin memiliki kepentingan atau visi yang berbeda.
Perubahan kedua yang revolusioner adalah modifikasi mekanisme pemilihan ketua di tingkat kabupaten/kota (Askab/Askot). Dalam Statuta sebelumnya, ketua Askab/Askot sering kali dipilih melalui kongres daerah, sebuah proses yang seringkali rentan terhadap intervensi politik dan ego sektoral. Statuta Edisi 2025 mengubah paradigma ini dengan mengamanatkan bahwa ketua Askab/Askot akan ditunjuk oleh Ketua Umum PSSI provinsi (Asprov) melalui sebuah panitia seleksi (pansel). Mekanisme ini secara eksplisit dirancang untuk mengurangi disharmoni yang selama ini terjadi antara Asprov, Askot/Askab, dan pemerintah daerah, yang sering kali disebabkan oleh kepentingan politik dan ego sektoral yang saling bertentangan.
Dengan mengonsolidasikan otoritas pengangkatan di tingkat provinsi, PSSI pusat berharap dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat antara organisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Namun, mekanisme baru ini juga membawa tantangan tersendiri. Meskipun bertujuan untuk profesionalisasi, jika tidak dilakukan dengan transparan dan partisipatif, proses penunjukan melalui pansel berisiko dituduh sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan atau melakukan intervensi politik, yang justru kontraproduktif dengan tujuan awal reformasi. Ketua Asprov Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menyambut positif perubahan ini sebagai langkah penting untuk memperkuat tata kelola, namun juga mengakui bahwa aturan teknis pelaksanaannya masih perlu disempurnakan untuk memastikan proses yang adil dan terbuka.
Implikasi operasional dari Statuta baru bagi Asprov PSSI Maluku sangat signifikan. Pertama, Asprov kini memiliki tanggung jawab dan otoritas yang lebih besar dalam mengelola pembinaan sepak bola di bawah naungannya. Dengan mengelola Liga 4 sebagai kompetisi tingkat provinsi, Asprov menjadi garda terdepan dalam membangun fondasi kompetisi sepak bola nasional. Struktur kompetisi yang baru mencakup empat level: Liga 1, Liga 2, Liga 3 (Nusantara), dan Liga 4 di tingkat kabupaten/kota. Juara Liga 4 di tingkat kabupaten/kota berhak naik ke Liga 3 Provinsi, dan dari sana berkompetisi di kejuaraan nasional Liga 3. Ini adalah peluang besar bagi Asprov Maluku untuk menampung animo besar terhadap sepak bola di Maluku, memperluas pembibitan pemain, dan memberikan lebih banyak kesempatan bermain. Namun, peluang ini datang dengan tantangan manajerial dan kapasitas yang tinggi. Mengelola Liga 4 memerlukan infrastruktur administrasi, keuangan, dan logistik yang lebih matang daripada sebelumnya.
Ironi yang menonjol dalam konteks ini adalah bahwa Sofyan Chang Lestaluhu, figur sentral yang menjadi pusat konflik internal di Maluku, adalah salah satu anggota Komite Ad Hoc yang ditunjuk langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menyusun Statuta Edisi 2025. Komite ini bertugas melakukan revisi statuta, memperbaiki kode disiplin, dan menyusun berbagai regulasi PSSI lainnya. Ini menciptakan situasi yang sangat ambigu dan kompleks. Bagaimana cara Asprov Maluku, di bawah kepemimpinannya, mengimplementasikan statuta yang ia sendiri bantu rancang, sementara kritik terhadap gaya kepemimpinannya yang otoriter dan tidak transparan sangat keras?
Apakah keputusan-keputusan tegas yang diambil dalam kongres, seperti skorsing terhadap Ronny Sapulette, adalah bentuk dari reformasi yang sedang berlangsung, atau sekadar alat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan menundukkan oposisi? Konteks ini menunjukkan bahwa reformasi nasional tidak berjalan dalam ruang hampa. Implementasinya di lapangan sangat bergantung pada kapasitas, integritas, dan motivasi pemimpin di tingkat daerah. Jika pemimpin daerah tidak memiliki wibawa moral dan integritas yang cukup, maka reformasi yang dirancang secara canggih pun berisiko menjadi instrumen untuk mempertahankan dominasi kelompok kecil.
Selain itu, Statuta Edisi 2025 juga membawa perubahan signifikan dalam struktur kompetisi nasional. Salah satunya adalah rencana pembentukan Liga 4 di tingkat kota dan kabupaten, yang menjadi jenjang kompetisi pertama dari akar rumput. Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat fondasi kompetisi sepak bola nasional. Selain itu, PSSI pusat juga berencana memberikan kepercayaan kepada Asprov untuk menyelenggarakan kursus lisensi pelatih tertinggi, yaitu Lisensi A AFC, pada tahun 2026—sebuah kursus yang sebelumnya hanya diselenggarakan oleh PSSI pusat atau federasi luar negeri. Ini menandakan peningkatan kualitas dan kapasitas perangkat pertandingan dan pelatih di seluruh tingkatan.
Asprov PSSI Maluku, dengan kepemimpinan Sofyan Chang Lestaluhu, tentu memiliki peran vital dalam mendorong dan mengeksekusi program-program ini di wilayahnya. Namun, keberhasilan ini akan sangat bergantung pada kemampuan Asprov untuk melampaui citranya saat ini dan membangun kepercayaan di kalangan klub-klub dan pemangku kepentingan lainnya. Efektivitas reformasi Statuta 2025 di Maluku akan menjadi tolok ukur utama dari kemampuan PSSI pusat untuk menerjemahkan visi nasional menjadi realitas yang bermanfaat di tingkat lokal. Tanpa keberanian dan integritas dari pemimpin daerah, perubahan struktural semata tidak akan mampu mengatasi masalah akar rumput yang lebih dalam, seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas keuangan yang dikeluhkan oleh Ronny Sapulette.
Legitimasi Klub Baru: Strategi Memperkuat Ekosistem Sepak Bola Melalui Pengembangan Kompetisi Grassroots
Legitimasi tiga klub sepak bola baru—MBD FC, Samaritan, dan Mutiara Aru—oleh Asprov PSSI Maluku dalam Kongres Biasa 2025 merupakan sebuah langkah strategis yang signifikan untuk memperkuat dan memperluas ekosistem sepak bola di wilayah tersebut. Proses ini bukanlah sebuah aksi spontan, melainkan merupakan bagian dari kerangka kerja regulasi dan prosedur yang lebih luas yang diterapkan oleh PSSI. Dengan memahami kerangka kerja ini, serta implikasi strategis dari penambahan klub-klub baru, kita dapat melihat bagaimana langkah ini selaras dengan tujuan jangka panjang pengembangan sepak bola di Maluku, terutama dalam konteks implementasi Statuta PSSI Edisi 2025 yang menekankan pentingnya kompetisi dari akar rumput. Penambahan klub-klub baru ini berpotensi meningkatkan persaingan, memperluas basis pembinaan usia dini, dan memperkaya ragam budaya dalam kompetisi sepak bola Maluku.
Proses registrasi dan legitimasi klub oleh Asprov PSSI Maluku mengikuti tahapan yang terstruktur dan ketat, yang menjamin bahwa setiap klub yang masuk ke dalam organisasi memiliki status hukum yang resmi, administrasi yang jelas, dan komitmen terhadap pembinaan berkelanjutan. Meskipun detail spesifik untuk Maluku tidak sepenuhnya tersedia, praktik dari Asprov PSSI Fakfak dapat menjadi contoh yang sangat relevan dan informatif. Persyaratan pendaftaran klub anggota PSSI Fakfak 2025 mencakup serangkaian dokumen dan syarat yang wajib dipenuhi, seperti akta pendirian atau surat keterangan berdiri klub, struktur organisasi pengurus yang sah, daftar pemain dan pelatih, rencana pembinaan dan kegiatan kompetisi, serta bukti alamat dan domisili klub. Selain itu, calon anggota wajib mengajukan surat pernyataan untuk mematuhi Statuta PSSI Edisi 2025 dan Petunjuk Organisasi PSSI 2025.
Tahapan prosesnya pun terbagi menjadi beberapa fase, mulai dari pendaftaran dan pengambilan formulir, pengembalian berkas, perbaikan berkas, hingga verifikasi administrasi dan faktual oleh panitia. Hasil verifikasi ini kemudian diserahkan kepada Komite Eksekutif (Exco) PSSI Fakfak untuk merekomendasikan penetapan klub sebagai anggota resmi. Forum tertinggi untuk pengesahan keanggotaan klub adalah Kongres Biasa PSSI Kabupaten Fakfak, yang menegaskan peran sentral kongres sebagai badan legislatif dan eksekutif tertinggi dalam organisasi. Dengan demikian, keputusan kongres Asprov PSSI Maluku untuk melegitimasikan MBD FC, Samaritan, dan Mutiara Aru sesuai dengan kerangka kerja yang mapan ini, memberikan legitimasi hukum dan status keanggotaan yang sah kepada ketiga klub tersebut.
Implikasi strategis dari penambahan tiga klub baru ini sangat luas dan berdampak pada berbagai aspek ekosistem sepak bola Maluku. Pertama, kehadiran klub-klub baru ini akan secara langsung meningkatkan tingkat persaingan dan kualitas kompetisi. Dengan semakin banyak klub resmi yang berpartisipasi dalam turnamen dan liga, jumlah pemain yang bersaing akan meningkat, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan standar kinerja dan kualitas permainan di tingkat provinsi. Persaingan yang lebih sehat akan mendorong klub-klub yang sudah ada untuk terus berinovasi dan meningkatkan performa mereka. Kedua, penambahan klub-klub baru sangat penting untuk memperluas basis pembinaan usia dini. Setiap klub yang resmi menjadi anggota PSSI berhak untuk menyelenggarakan program pembinaan anak-anak dan remaja di wilayahnya masing-masing.
Ini berarti jaringan pembinaan sepak bola di Maluku menjadi lebih luas dan mencakup lebih banyak komunitas. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari pengelolaan Liga 4 oleh Asprov, yaitu untuk menampung animo besar terhadap sepak bola dan memperluas pembibitan pemain. Ketiga, legitimasi klub-klub baru ini berpotensi memperkaya keragaman geografis dan budaya dalam sepak bola Maluku. Kemungkinan besar, ketiga klub yang baru dilegitimasi ini berasal dari wilayah atau komunitas yang kurang terwakili sebelumnya, sehingga mereka akan membawa warna, gaya bermain, dan tradisi sepak bola yang berbeda ke dalam arena kompetisi, membuatnya lebih dinamis dan menarik.
Hubungan antara legitimasi klub baru dan pengelolaan Liga 4 sangat erat dan saling mendukung. Sejak PT Liga Indonesia Baru (LIB) mengambil alih pengelolaan Liga 3 yang kini bernama Liga Nusantara, Asprov PSSI Maluku beralih mengelola Liga 4 sebagai kompetisi tingkat provinsi. Format Liga 4 menggunakan sistem grup regional, yang memerlukan jumlah peserta yang memadai untuk setiap grup agar turnamen dapat berjalan dengan lancar dan kompetitif. Kehadiran MBD FC, Samaritan, dan Mutiara Aru menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Mereka dapat menjadi peserta yang solid dan andal dalam kompetisi Liga 4, memastikan bahwa setiap grup memiliki tim-tim yang kuat dan bersemangat untuk berlaga.
Ini tidak hanya memperkuat daya saing turnamen tetapi juga memberikan kesempatan berharga bagi pemain-pemain muda dari klub-klub baru ini untuk mendapatkan jam terbang dan pengalaman bertanding di level kompetitif. Selain itu, dengan format Liga 4 yang mengadopsi sistem yang mirip dengan format Liga 3 regional sebelumnya, klub-klub baru ini dapat dengan mudah beradaptasi dan berpartisipasi dalam kompetisi. Persyaratan usia pemain dan kriteria lainnya untuk Liga 4 tidak banyak berubah, yang berarti klub-klub baru ini dapat segera berkontribusi secara maksimal.
Secara keseluruhan, legitimasi tiga klub baru ini merupakan langkah positif yang menunjukkan komitmen Asprov PSSI Maluku untuk terus memperkuat ekosistem sepak bola di wilayahnya. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan sepak bola Maluku, yang berpotensi melahirkan bibit-bibit pemain profesional yang berkualitas. Namun, keberhasilan dari investasi ini akan sangat bergantung pada kemampuan Asprov untuk memastikan bahwa klub-klub baru ini mendapatkan dukungan yang memadai dalam hal fasilitas, pelatih, dan program pembinaan yang berkelanjutan. Tanpa dukungan yang kuat dari induk organisasi, potensi besar dari penambahan klub-klub baru ini bisa saja tidak terwujud.
Dalam konteks yang lebih luas, keputusan ini juga harus dipandang sebagai respons terhadap tuntutan akuntabilitas. Dengan semakin banyak klub yang menjadi anggota resmi, semakin besar pula tanggung jawab Asprov untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan, yang menjadi salah satu isu utama yang dikeluhkan oleh Ronny Sapulette. Basis iuran dan potensi pendapatan lainnya yang lebih luas dari klub-klub baru ini dapat menjadi sumber dana yang lebih besar untuk program-program pembinaan, asalkan dikelola dengan akuntabel dan tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Oleh karena itu, legitimasi klub baru bukan hanya tentang menambah jumlah peserta, tetapi juga tentang membangun fondasi yang lebih kuat dan lebih transparan untuk sepak bola Maluku di era reformasi tata kelola PSSI.
