1.5. Pemulihan Sekolah di Ambon
Dengan semakin banyaknya keluarga Belanda dan keluarga campuran Belanda-Ambon di wilayah tersebut, keberadaan sekolah menjadi semakin penting. Setelah sekolah pertama ditutup pada tahun 1616, segera didirikan sekolah baru. Tielman Theunisz diangkat sebagai guru.
Dalam suratnya kepada Pendeta Hulsebos pada pertengahan tahun 1619, Theunisz melaporkan bahwa ia memiliki sekitar 40-45 murid. Namun, ia kecewa dengan kemajuan mereka, terutama dalam hal bahasa Belanda. Ia berharap bisa memiliki beberapa anak Belanda di sekolahnya, karena mayoritas siswanya adalah “anak-anak asli setempat.”
Hulsebos menanggapi permintaan ini dengan cepat. Pada awal tahun 1620, ia memberitahukan gereja-gereja di Belanda bahwa ia telah mengirim dua puluh anak laki-laki dari Batavia ke Ambon untuk membantu dalam pengajaran bahasa, dengan harapan bahwa mencampurkan anak-anak Belanda dengan anak-anak Ambon akan mempercepat pembelajaran.
Biaya operasional sekolah ini, seperti biasa, ditanggung oleh VOC. Mulai Februari 1619, VOC juga memberikan tunjangan berupa satu pon beras per hari untuk setiap anak yang bersekolah sebagai kompensasi bagi orang tua mereka. Namun, kebijakan ini dihentikan pada tahun 1630.
1.6. Kondisi Sekolah Desa di Ambon
Pada tahun 1626, gereja di Batavia menerima laporan dari gereja Ambon yang menyatakan bahwa, dengan beberapa pengecualian, banyak desa Kristen di Ambon hanya memiliki guru sekolah yang tidak terlatih dengan baik.
Ketika Pendeta Danckaerts melakukan inspeksi pada tahun 1631, ia menemukan bahwa ada lebih dari 800 siswa yang tersebar di 21 sekolah di seluruh Kepulauan Maluku. Dari jumlah tersebut, 13 sekolah berada di Pulau Ambon.
Buku “Kort Begrip” (Ringkasan Pendek tentang Agama Kristen), yang diterjemahkan Danckaerts ke dalam bahasa Melayu, digunakan sebagai bahan ajar utama dalam dua versi: Belanda dan Melayu. Namun, ia mencatat bahwa kualitas para guru sangat bervariasi. Beberapa guru memanfaatkan murid-murid mereka untuk kepentingan pribadi, seperti menyuruh mereka memancing, menanam tanaman, atau mengumpulkan rotan.
Namun, ia juga menemukan contoh baik, seperti sekolah di Noesa Laoet yang dipimpin oleh seorang guru bernama Gerloff Glasius, yang menurut Danckaerts adalah “sekolah terbaik yang pernah ia lihat.”
Ia juga mengkritik lemahnya pengawasan terhadap sekolah-sekolah ini. Seharusnya ada dua kurator dari VOC dan dua dari gereja yang bertanggung jawab atas pendidikan, tetapi mereka jarang melakukan inspeksi. Ia merekomendasikan agar dilakukan pengawasan rutin untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga.
1.7. Perkembangan Kuantitatif Sekolah di Ambon (1627-1700)
“Pada tahun 1627, terdapat 16 sekolah di Ambon, dan jumlah ini meningkat menjadi 33 pada tahun 1643.”
Menurut laporan dari gereja di Ambon, pada tahun 1643 ada 1.300 siswa yang terdaftar di sekolah-sekolah tersebut. Jumlah ini sejalan dengan laporan yang diberikan kepada Sinode Enkhuizen pada tahun 1646, yang mencatat sekitar 1.300 hingga 1.400 siswa.
Pada tahun 1649, jumlah sekolah di beberapa daerah Ambon adalah sebagai berikut:
- Leitimor (bagian selatan Pulau Ambon) memiliki 10 sekolah.
- Hitu (bagian utara Pulau Ambon) memiliki 4 sekolah.
- Haruku memiliki 5 sekolah.
- Saparua memiliki 9 sekolah.
- Nusa Laut memiliki 6 sekolah.
- Seram memiliki 2 sekolah, masing-masing di Amahai dan Kaibobo.
Namun, pada pertengahan abad ke-17, Maluku mengalami perang besar yang mengakibatkan gangguan signifikan dalam kehidupan masyarakat. Peperangan ini terjadi akibat bentrokan antara sistem ekonomi dan agama yang berbeda. Setelah konflik berkepanjangan, pasukan VOC di bawah Arnold de Vlaming van Oudshoorn akhirnya berhasil menguasai situasi.
Pada tahun 1653, Pendeta Henricus Hartongh melaporkan bahwa jumlah siswa menurun menjadi 1.680 akibat perang.
Sebuah gempa bumi besar yang terjadi pada tahun 1654 juga menyebabkan kerusakan signifikan terhadap berbagai fasilitas, termasuk sekolah-sekolah. Antara tahun 1648 dan 1658, tidak ada permintaan pengiriman buku pelajaran ke Batavia, yang menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Ambon mengalami stagnasi.
Namun, setelah peperangan mereda, keadaan mulai membaik. Pada tahun 1669, terdapat 17 sekolah di Ambon, dan dua di antaranya berada di dalam Benteng Victoria.
Para pendeta merasa bahwa inspeksi dua kali setahun yang mereka lakukan tidak cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pada tahun 1667, mereka mengusulkan agar inspektur khusus untuk sekolah-sekolah ditunjuk untuk mengawasi pendidikan secara lebih rutin.
Gubernur VOC menyetujui usulan ini dan menunjuk dua pejabat VOC sebagai inspektur:
- Philip du Pré, sekretaris pengadilan, mengawasi sekolah-sekolah di bagian selatan Pulau Ambon.
- Sersan Alexander le Prince, yang bertugas di benteng VOC di bagian utara Ambon, bertanggung jawab atas sekolah-sekolah di wilayah tersebut.
Di Pulau Saparua, yang memiliki 8 sekolah, seorang guru bernama Francisco Mole ditunjuk sebagai kepala pengawas sekolah.
Tahun 1673, VOC secara resmi menetapkan sistem pengawasan sekolah dalam Peraturan Gereja Ambon, yang mengatur bahwa harus ada seorang “kepala guru” untuk mengawasi semua sekolah. Orang pertama yang menduduki jabatan ini adalah Jeremías Rodrigo.
Menurut catatan sejarawan Knaap, perkembangan jumlah sekolah dan siswa di Ambon selama abad ke-17 adalah sebagai berikut:
- 1622: 800 siswa.
- 1633: 1.200 siswa, 32 sekolah.
- 1647: 1.900 siswa, 35 sekolah.
- 1680: 3.600 siswa, 46 sekolah.
- 1695: 4.700 siswa, 54 sekolah.
Pendeta Francois Valentijn, dalam laporan tahun 1700, memberikan perincian jumlah sekolah dan murid sebagai berikut:
- Kota Ambon dan enam desa sekitarnya: 2 sekolah, 590 siswa.
- Leitimor (termasuk desa Soya): 9 sekolah, 857 siswa.
- Wilayah pesisir Lilibooi: 9 sekolah, 658 siswa.
- Pulau Buru, Manipa, dan Boano: masing-masing 1 sekolah, total 146 siswa.
- Saparua: 9 sekolah, 1.161 siswa.
- Nusa Laut: 6 sekolah, 629 siswa.
- Haruku: 6 sekolah, 623 siswa.
- Pulau Seram (Amahai, Sowokoe, Elpaputih): 2 sekolah, 199 siswa.
- Wilayah barat Seram (Kaibobo, Tanoeno, Pieroe): 8 sekolah, 387 siswa.
Secara total, pada tahun 1700, terdapat 54 sekolah dengan 5.190 siswa di Maluku.
1.8. Pendidikan di Kepulauan Banda
Pada tahun 1599, seorang pedagang Belanda pertama kali ditempatkan di Banda untuk mendirikan pos perdagangan. Pada tahun 1602, Belanda menandatangani perjanjian dengan empat penguasa lokal yang mengatur penanganan terhadap orang-orang yang membelot dari satu kelompok ke kelompok lain. Perjanjian ini menyatakan bahwa tidak ada pihak yang boleh memaksa orang lain untuk pindah agama, meskipun konversi sukarela harus dihormati.
Namun, VOC kesulitan mempertahankan kekuasaannya di Banda. Pada tahun 1609, terjadi insiden besar, di mana orang-orang Banda membunuh Laksamana Verhoeff dan delegasi Belanda lainnya di depan mata Jan Pieterszoon Coen.
Sebagai balasannya, pada tahun 1621, Coen melancarkan serangan brutal terhadap Banda. Akibatnya, sebagian besar penduduk asli Banda terbunuh, kelaparan, atau dideportasi oleh VOC. Pulau-pulau Banda kemudian diisi dengan penduduk baru, termasuk orang-orang Eropa, budak dari berbagai wilayah, dan kelompok lainnya.
Setelah peristiwa ini, VOC segera mendirikan sekolah-sekolah. Pada tahun 1621, terdapat sekolah di Pulau Pulau Ai, yang dipimpin oleh Hendrick van Soest. Ia sebelumnya diutus dari Amsterdam pada tahun 1613 dan kembali ke Belanda pada tahun 1622. Sekolah ini memiliki asrama untuk siswa yang tinggal jauh, dan salah satu siswanya yang paling cemerlang, Pieter Ducot dari Japara, dikirim ke Amersfoort untuk melanjutkan pendidikan.
Pada tahun 1624, ada tiga sekolah di Banda dengan 310 siswa, dan pada tahun 1625, sekolah keempat didirikan.
Pada tahun yang sama, VOC menetapkan kurikulum sekolah sebagai berikut:
- Membaca dan menulis.
- Berhitung.
- Menyanyikan mazmur.
- Menghafal doa-doa Kristen, termasuk Doa Bapa Kami dan Sepuluh Perintah Allah.
Bahasa pengantar di sekolah adalah bahasa Belanda, tetapi anak-anak yang berbahasa Melayu diharuskan menghafal doa-doa dalam bahasa ibu mereka.
Gereja di Banda juga menunjuk seorang “pengawas sekolah utama” untuk mengontrol mutu pendidikan. Orang pertama yang menjabat posisi ini adalah Joost Cornelisz, yang sebelumnya mengelola sekolah dengan asrama di Pulau Ai bersama istrinya.
Pada tahun 1626, VOC mengirim buku-buku pelajaran ke Banda, termasuk buku Mazmur, buku ABC dalam bahasa Melayu dan Belanda, serta alat tulis.
Namun, pada tahun 1641, Gubernur Jenderal Van Diemen melaporkan bahwa pendidikan di Banda kurang berhasil karena banyak siswa yang kembali ke kebiasaan lama atau bahkan melarikan diri ke wilayah Muslim di Seram.
1.9. Pendidikan di Kepulauan Maluku Utara
Pendidikan tidak hanya berkembang di Kepulauan Ambon, tetapi juga di seluruh wilayah tempat VOC dan gereja memiliki pengaruh kuat. Sekolah-sekolah didirikan untuk memperkuat ikatan antara penduduk setempat dan pemerintah kolonial.
Di Pulau Ternate, pada tahun 1624 sudah ada dua guru sekolah yang mengajar di sekolah yang berlokasi di Benteng Oranje. Pada tahun 1634, jumlah siswa yang terdaftar mencapai 30 anak.
Untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang penyebaran sistem pendidikan VOC di Maluku Utara dan wilayah sekitarnya, berikut adalah data dari tahun 1695 yang disusun oleh sejarawan Brugmans:
| Wilayah | Jumlah Sekolah | Jumlah Guru | Jumlah Siswa |
|---|---|---|---|
| Ternate | 2 | 5 | 54 |
| Makian | 1 | 1 | 12 |
| Bacan | 1 | 1 | 12 |
| Sulawesi (Celebes) | 6 | 7 | 220 |
| Kepulauan Sangihe | 2 | 3 | 148 |
| Pulau Siau | 4 | 4 | 319 |
| Kepulauan Kabaruan | 2 | 1 | 29 |
Namun, data dari tahun 1700 yang dikirim oleh gereja di Batavia kepada Sinode Zuid-Holland menunjukkan angka yang berbeda. Menurut laporan ini, jumlah sekolah di wilayah Ternate, Celebes, dan Kepulauan Sangihe telah bertambah menjadi 29 sekolah, dengan 33 guru dan 1.378 siswa.
Kesimpulan
Saat VOC merebut Benteng Victoria di Ambon, awalnya tidak ada rencana untuk melanjutkan kebijakan pemukiman yang sebelumnya diterapkan oleh Portugis. Namun, untuk memastikan kendali atas benteng tersebut, Steven van der Haghen dan Cornelis Matelieff harus memberikan perlindungan kepada komunitas Katolik lokal dari ancaman Islamisasi yang agresif. Salah satu langkah utama dalam strategi ini adalah menyediakan pendidikan bagi masyarakat setempat.
Pendidikan di Maluku berkembang pesat seiring dengan semakin kokohnya kekuasaan VOC. Sistem sekolah berkembang dengan baik di Kepulauan Ambon dan Banda, kecuali pada saat terjadi konflik regional. Namun, di pulau-pulau yang lebih utara, perkembangan pendidikan relatif lebih lambat.
Mengenai bahasa pengantar di sekolah, tidak banyak terjadi perdebatan besar seperti di wilayah lain. Di benteng-benteng VOC dan Banda, bahasa Belanda digunakan sebagai bahasa utama, sementara di kota-kota kecil dan desa-desa, guru-guru lebih sering menggunakan bahasa Melayu. Namun, masih terjadi perdebatan mengenai varian bahasa Melayu mana yang sebaiknya diajarkan.
Sistem pendidikan yang diterapkan oleh VOC di Maluku berfokus pada sekolah dasar. Apakah ada bentuk pendidikan lanjutan yang tersedia bagi anak-anak di Maluku pada masa itu?
