Dokumen “Een Seer Bequaem Middel: Onderwijs en Kerk onder de Zeventiende-Eeuwse VOC” merupakan sebuah kajian akademik yang mendalam tentang hubungan antara pendidikan dan gereja dalam konteks pemerintahan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) di wilayah-wilayah kolonialnya pada abad ke-17. Disertasi ini ditulis oleh Gijsbertus Marius Jozef Maria Kooien dan dipertahankan di Katholieke Universiteit Nijmegen pada tahun 1993.
Sebagai sebuah penelitian historis, dokumen ini mengeksplorasi bagaimana VOC, yang pada dasarnya adalah sebuah perusahaan dagang, juga memiliki peran dalam penyebaran agama Kristen melalui sistem pendidikan. VOC tidak hanya berfokus pada eksploitasi ekonomi, tetapi juga memainkan peran penting dalam kontrol sosial dan budaya di wilayah-wilayah koloninya. Pendidikan digunakan sebagai alat utama untuk menyebarkan ajaran Gereja Reformasi dan membentuk struktur sosial yang mendukung kepentingan VOC.
Pendidikan dalam sistem VOC bukan hanya sekadar instrumen untuk memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi kolonial yang lebih besar. Dengan mendirikan sekolah-sekolah dan mendukung gereja-gereja Protestan di berbagai wilayah kekuasaannya, VOC berusaha menciptakan sistem sosial yang sesuai dengan kepentingannya. Sistem pendidikan ini mengalami perkembangan pesat di beberapa wilayah, seperti Maluku dan Batavia, tetapi juga menghadapi tantangan besar di tempat-tempat lain, seperti Ceylon dan Formosa, di mana penduduk lokal tidak selalu menerima sistem yang dipaksakan oleh VOC.
1. Pendidikan Dasar di Kepulauan Ambon
1.1. Masyarakat Ambon
Di Maluku, Kompeni menemukan sebuah masyarakat yang selama hampir satu abad berada di bawah pengawasan Portugis. Sejak awal abad ke-16, Alfonso de Albuquerque, gubernur wilayah seberang laut yang ditunjuk oleh Lisbon, telah menetapkan kolonisasi permanen sebagai tujuannya. Ia menerapkan kebijakan pemukiman aktif dan mendorong interaksi antara penduduk Portugis dengan masyarakat setempat.
Penguasa Portugis di Maluku telah menata ulang budidaya cengkeh sesuai dengan kebutuhan mereka dan membangun sistem pemerintahan yang cukup untuk mempertahankan monopoli perdagangan mereka sambil tetap menjaga struktur internal Maluku. Selain itu, mereka mendirikan rumah sakit, memperkenalkan sistem pendidikan, dan sejauh mungkin mengkristenkan penduduk.
Namun, Portugis harus selalu mempertimbangkan otoritas lokal, terutama Kesultanan Ternate yang menguasai sebagian besar pulau di bagian utara. Kesultanan ini, sejak akhir abad ke-15, telah menerapkan kebijakan Islamisasi yang semakin intensif, yang menyebabkan misi Katolik yang berkembang di Pulau Tidore dan sekitar Ambon membutuhkan perlindungan. Ketika hubungan antara Portugis dan Ternate memburuk pada tahun 1575, Portugis berhasil bertahan di Tidore, yang selalu menjadi oposisi terhadap kekuasaan Ternate. Namun, mereka harus mengalihkan fokus aktivitas mereka ke selatan.
Pada masa itu, Portugis membangun sebuah benteng di dekat desa Ambon di bagian selatan pulau dengan nama yang sama. Mereka memperkenalkan struktur yang dikenal dari tanah air mereka, baik dalam bidang administrasi, militer, sosial, maupun keagamaan. Benteng itu kemudian menjadi pusat pemukiman Ambon bagian selatan, dan penduduk setempat mulai berinteraksi secara alami dengan orang-orang Portugis. Masyarakat Ambon juga sudah terbiasa dengan pendidikan sekolah yang diperkenalkan oleh misi Katolik.
Ketika Steven van der Haghen, dengan dukungan penduduk Ambon bagian utara, merebut benteng tersebut pada tahun 1605 dan menamakannya kembali sebagai Benteng Victoria, masyarakat Ambon mengharapkan bahwa Belanda akan melanjutkan kebijakan pendahulunya.
Di bagian utara Ambon, posisi orang-orang Hitu sangat penting. Wilayah ini merupakan pusat utama budidaya cengkeh, memiliki pelabuhan yang strategis, serta diperintah oleh empat kepala suku yang membentuk otoritas yang kuat. Mereka adalah Muslim, meskipun menurut catatan Gijsels, sebagian besar hanya secara nominal. Dalam laporan Grondigh Verhael van Amboyna (1621), Gijsels menggambarkan penduduk setempat sebagai mantan penyembah berhala yang kebanyakan telah memeluk Islam, tetapi banyak dari mereka hanya melakukannya secara lahiriah.
Penyebaran Islam semakin meningkat, terutama karena upaya Sultan Ternate yang, menurut Jan Coen, “secara terus-menerus mengerahkan para ulama mereka untuk menarik orang-orang Kristen agar masuk Islam.”
Ketika VOC merebut Ambon, mereka membuat kesepakatan dengan Portugis yang juga mencakup aspek keagamaan di antara penduduk setempat. Hubungan yang baik antara umat Katolik dan Muslim menjadi faktor kunci dalam stabilitas wilayah tersebut. Para imam Katolik berhasil meyakinkan Van der Haghen untuk menempatkan umat Katolik di bawah perlindungan Negara dan Pangeran. Mereka diizinkan untuk mempertahankan gereja, pendeta, dan menjalankan keyakinan mereka tanpa gangguan.
Selain itu, Van der Haghen meminta perwakilan Muslim dan Katolik lokal untuk menandatangani pernyataan bersama yang menyatakan bahwa mereka akan menghindari permusuhan satu sama lain. Salah satu konsesi yang diberikan kepada penduduk setempat adalah didirikannya sekolah pada tahun 1607 oleh VOC di Ambon.
VOC berhasil mengamankan loyalitas penduduk Hitu dengan lebih baik dibandingkan Ternate. Hal ini memungkinkan Kompeni untuk menggunakan Benteng Victoria sebagai pusat administrasi mereka di Maluku sejak awal.
1.2. Sekolah di Benteng Ambon (1607-1616)
Pada tahun 1607, Laksamana Matelieff dan Steven van der Haghen memprakarsai pendirian sebuah sekolah di Benteng Victoria yang baru direbut. Johannes Wogma, seorang ahli bedah, ditunjuk sebagai guru dan diberi gaji sebesar 18 gulden per bulan.
VOC bukanlah pihak pertama yang memperkenalkan pendidikan di kepulauan ini. Sebelumnya, telah ada sekolah-sekolah Islam yang didirikan untuk mengajarkan dasar-dasar agama kepada penduduk Muslim. Artus Gijsels mencatat pada tahun 1620 bahwa umat Islam “setiap hari berusaha menarik anak-anak muda ke sekolah-sekolah mereka.”
Portugis juga telah melakukan pekerjaan perintis dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, komunitas Katolik di Ambon menilai pemerintahan Belanda berdasarkan kesediaan mereka untuk menyediakan fasilitas pendidikan.
Di sekolah VOC ini, fokus utama adalah pengajaran agama Protestan yang dianut oleh penguasa baru serta bahasa Belanda. Matelieff menetapkan bahwa sekolah di Ambon harus menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Tujuannya adalah untuk mengurangi pengaruh bahasa Portugis, yang hingga saat itu merupakan bahasa resmi, serta mencegah simpati terhadap Portugis yang masih mengancam wilayah tersebut.
Untuk mendukung pendidikan ini, bahan ajar dalam bahasa setempat segera dibuat. Houtman menerjemahkan Doa Bapa Kami dan Sepuluh Perintah Allah ke dalam bahasa Melayu. Ia juga menerjemahkan Kort Begrip der Christelijke Religie (Ringkasan Singkat Agama Kristen) ke dalam bahasa Melayu. Direktur VOC di Maluku, De Haze, menerjemahkan salah satu kitab suci, sementara Albert Ruyl menerbitkan Spiegel van de Maleysche Tale dan versi lain dari Kort Begrip pada tahun 1612.
Setelah kematian Wogma, sekolah ini dilanjutkan oleh Hendrik Tack. Namun, perlahan-lahan sekolah tersebut mulai mengalami kemunduran karena perhatian dari otoritas VOC berkurang. Guru terakhirnya adalah Gillis Hendriks, dan ketika ia meninggal pada tahun 1616, sekolah itu akhirnya ditutup.
1.3. Dukungan dari Negeri Belanda untuk Sekolah di Ambon
Pada tahun 1609, para Heren XVII (Dewan Direksi VOC) menunjukkan ketertarikan mereka terhadap inisiatif pendidikan yang dirintis oleh Matelieff dan Van der Haghen dengan memutuskan bahwa “para guru sekolah harus dipasok dengan buku-buku ABC serta perlengkapan lain, termasuk bahan untuk membuat tinta dan semua hal yang dibutuhkan di wilayah tersebut, bersama dengan buku-buku lain yang diperlukan.”
Sebelumnya, Wogma hanya dapat mengajar dengan buku-buku kecil yang ia bawa sendiri dari Friesland—buku-buku yang digunakannya saat ia masih kecil di Belanda.
Dalam instruksi kepada gubernur pertama VOC di Hindia Timur, Pieter Both, yang dikeluarkan pada tahun 1609, sudah disebutkan mengenai keberadaan para guru sekolah. Dalam pasal 13 dari instruksi tersebut, Both diperintahkan untuk memberikan penugasan kepada para pendeta dan guru sekolah yang dikirim untuk menetap di Hindia. Ia juga diminta untuk memastikan bahwa mereka melaksanakan tugasnya dengan setia dan damai, menasihati personel VOC yang tinggal di sana, mengonversi penduduk non-Kristen, dan mengajar generasi muda mereka agar nama Kristus dapat tersebar serta memperkuat kedudukan Kompeni.
Namun, tidak diketahui apakah instruksi ini benar-benar diikuti dengan pengiriman guru ke wilayah-wilayah VOC. Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan “guru sekolah” adalah para ziekentroosters (penghibur orang sakit), yang memang memiliki tugas untuk mengajarkan agama dan kerap kali ditugaskan sebagai guru di kemudian hari.
Di sisi lain, VOC juga sering memberikan tugas di luar kewenangan para ziekentroosters. Sebagai contoh, Laksamana Matelieff pernah menuntut agar mereka membantu dalam upacara pernikahan, meskipun mereka tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Pada tahun 1610, sudah tercatat bahwa di Ambon, lima belas orang Belanda telah menikahi perempuan lokal.
1.4. Pendeta Casper Wiltens
Pendeta Casper Wiltens, yang bertugas di Ambon, adalah salah satu pihak yang paling gigih dalam memperjuangkan pendidikan berkualitas di Hindia Timur. Pada tahun 1615, ia menulis bahwa upaya penyebaran agama Kristen harus dimulai dengan membangun komunitas kecil yang berisi orang-orang yang benar-benar memahami dan meyakini ajaran Kristen. Dari komunitas inilah nantinya pengaruh dapat menyebar ke masyarakat luas. Sekolah memainkan peran penting dalam pembentukan dan penguatan komunitas ini.
Namun, Wiltens merasa tidak puas dengan kerja beberapa stafnya. Ia mengeluhkan bahwa seorang guru bernama Van Santen tidak mau belajar bahasa Melayu, sementara seorang guru lainnya, Stollenbeker, hanya keluar dari Benteng Ambon untuk mandi dan membaptis anak-anak. Maertsen bahkan hampir tidak mengenal sepuluh orang Ambonese, dan Cornelis Aertsen, meskipun seorang penjahit yang baik, tidak memiliki kemampuan lain yang berguna.
Mungkin tanpa berkoordinasi sebelumnya, Wiltens dan rekannya di Jacatra, Adriaan Hulsebos, menulis surat pada tahun 1617 kepada Amsterdam, meminta pengiriman guru sekolah ke wilayah VOC. Hulsebos bahkan memberikan angka pasti: ia meminta empat pendeta dan empat guru untuk ditempatkan di Ambon dan kepulauan sekitarnya, termasuk Banda, pesisir Koromandel, dan Bantam.
Dalam surat balasan tanggal 2 Juli 1618, Classis Amsterdam (Dewan Gereja Amsterdam) menyetujui bahwa kebutuhan akan pendidikan di Hindia memang mendesak.
Pendapat mengenai Wiltens sendiri beragam. Beberapa pejabat VOC seperti Blocq, anggota Raad van Indië, dan Gubernur Herman van Speult sangat menghargai upayanya. Namun, Van der Haghen dalam suratnya tertanggal 26 Mei 1617 menyebut Wiltens sebagai orang yang “tidak stabil dan sembrono.” Dalam surat lain, ia bahkan mengkritik gaya berkhotbah Wiltens dalam bahasa Melayu, dengan mengatakan bahwa “Penduduk setempat meninggalkan gereja karena tidak mengerti apa yang ia sampaikan.”
Wiltens meninggal pada tahun 1619. Setelah kematiannya, khotbah-khotbahnya serta sebuah kamus Melayu-Belanda yang ia susun diterbitkan dalam bentuk buku.
