Universitas Pattimura (UNPATTI) telah berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) sejak 2018. Dalam kurun waktu tersebut, sistem remunerasi telah diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa besaran remunerasi yang diterima para dosen jauh lebih kecil dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh pemasukan dari sumber dana yang diperoleh tidak sesuai dengan perkiraan awal ketika sistem remunerasi pertama kali diterapkan.
Tantangan dalam Penerapan Remunerasi
Sejak UNPATTI beralih menjadi PTN BLU, sistem keuangan kampus tidak lagi sepenuhnya bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat, melainkan juga pada pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), kerja sama riset, dan layanan akademik lainnya. Sayangnya, pendapatan ini tidak sebesar yang dibayangkan saat skema remunerasi pertama kali dirancang, sehingga jumlah yang diterima dosen tetap berada di bawah ekspektasi.
Selain itu, dibandingkan dengan PTN lain di Jawa yang memiliki akses lebih besar terhadap dana penelitian dan kerja sama industri, UNPATTI menghadapi keterbatasan dalam menjaring sumber pendapatan tambahan. Akibatnya, tingkat remunerasi dosen tetap rendah dan tidak mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Usulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja
Dalam wacana terbaru mengenai pembayaran tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, PTN Satker, dan dosen PNS LLDIKTI, muncul pertanyaan besar: bagaimana dengan dosen di UNPATTI yang sudah menerima remunerasi tetapi dalam jumlah yang kecil? Majelis Rektor PTN Indonesia (MRPTNI) telah mengusulkan agar dosen di PTN BLU yang memiliki remunerasi di bawah besaran tukin tetap mendapatkan tunjangan tersebut. Jika usulan ini diterima, maka dosen di UNPATTI memiliki peluang untuk mendapatkan tambahan pendapatan yang lebih layak.
Aspek Keadilan dalam Distribusi Tunjangan
Ketimpangan dalam sistem remunerasi dan tunjangan kinerja ini menimbulkan persoalan keadilan di kalangan akademisi. Dosen di beberapa PTN yang belum menerapkan remunerasi justru berpotensi menerima tukin yang lebih besar dibandingkan mereka yang telah mendapatkan remunerasi tetapi dalam jumlah yang kecil. Situasi ini memicu perdebatan apakah sistem tukin benar-benar dirancang untuk menciptakan keadilan atau justru memperlebar kesenjangan di antara dosen PTN BLU.
Para dosen di UNPATTI berharap agar kebijakan yang diambil pemerintah nantinya mempertimbangkan prinsip keadilan dengan mengakomodasi dosen yang selama ini menerima remunerasi rendah. Jika tidak ada mekanisme korektif, maka disparitas kesejahteraan di antara dosen PTN BLU di Indonesia akan semakin lebar, menciptakan ketidakpuasan yang dapat berdampak pada kinerja akademik dan semangat mengajar.
Harapan ke Depan
Dengan adanya pembahasan mengenai tukin dosen, diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan aspek keadilan dan keberlanjutan dalam penyusunannya. Dosen UNPATTI yang selama ini bekerja dengan dedikasi tinggi membutuhkan kepastian bahwa mereka akan mendapatkan kompensasi yang adil atas peran dan kontribusinya dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia.
HOTUMESE
Proposal PTNBLU Unpatti mungkin saja berisi potensi aset teoritis, faktanya di lapangan sebagian besar tidak seperti yg diharapkan. Banyak Lab di Faperta Unpatti serahbterima thn 2010 sampai 2025 ini tidak pernah ada perhatian Rektor utk peralatan dan bahan. Bahkan dari puluhan Lab semula sekarang sudah direstrukturisasi tinggal 5 buah saja. Lalu jasa apa yg diharapkan utk menambah PNBP BLU. Tukin Dosen BLU bergantung pada SPP Mahasiswa, kalau mahasiswa terlambat bayar SPP maka tukin tidak dibayarkan. Jadi dosen di Unpatti memang sengsara dan banyak harus ambil kredit utk kebutuhannya. Makanya di beberapa akun FB tercantum istilah GURITA. Mungkin karena ada gurita besar yg membelit proyek2 demi keuntungan pribadi dan kelompok. Unpatti Gelap.🙏
Gurita dan Unpatti gelap ini sepertinya perlu ditanggapi.