Menjadi Anak Adat: Gagasan Mengikat Pemimpin Pendatang dengan Orang dan Tanah Maluku

Usulan Wakil Gubernur agar pimpinan TNI, Polri, dan pejabat sipil dikukuhkan sebagai anak adat terdengar seperti urusan upacara. Namun di Maluku, adat juga berurusan dengan hutan, batas negeri, dan pengakuan negara.

JEJAK MALUKU | VICTOR G. SIAHAYA

Sebuah ruangan di Ambon

Selasa, 10 November 2026. Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, mengukuhkan dan menyerahkan patake kepada pengurus Majelis Latupati Maluku periode 2026–2031. Reza Valdo Maspaitella menjadi ketua umum, Salhana Pelu sekretaris umum. Seremoni seperti ini lazim. Yang tidak lazim adalah permintaan yang menyusul.

Vanath mengusulkan agar Majelis Latupati merumuskan skema pengukuhan bagi setiap pimpinan TNI, Polri, dan pejabat sipil yang bertugas di Maluku sebagai anak adat. Ia ingin Latupati menyusun tata cara sesuai ketentuan adat, termasuk sebutan atau gelar yang tepat. Keesokan harinya, katanya, ia dan Ketua Latupati akan menghadap Gubernur agar gagasan ini menjadi program pemerintah daerah.

Alasannya sederhana. Para pemimpin itu bukan orang Maluku, tetapi keberadaan mereka menjadikan mereka bagian penting dalam melayani masyarakat di sini. Kedekatan emosional dan historis, menurut Wagub, perlu dibangun.

“Jangan cuma pengukuhan dengan topi.”Abdullah Vanath, Wakil Gubernur Maluku, kepada Majelis Latupati

Yang ia minta adalah sertifikat atau keputusan adat yang ditandatangani, agar ikatan itu punya nilai historis. Harapannya, bila suatu hari sang pemimpin menduduki jabatan nasional, ia tetap merasa menjadi bagian dari orang Maluku.

“ANA PIARA” dan rumah besar adat

Wagub menyebut gagasan ini sebagai pengembangan nilai “ana piara”. Dalam bahasa Melayu Ambon, piara lazim berarti memelihara, dan anak piara biasa dipahami sebagai orang yang diasuh dan diterima sebagai bagian dari keluarga. Maknanya: orang luar tidak hanya dijamu sebagai tamu, tetapi diikat dengan hubungan dan tanggung jawab.

Yang akan mengikat adalah tatanan yang jauh lebih tua dari birokrasi modern. Ketua Majelis Latupati Kota Ambon, Raja Rutong Reza Maspaitella, pernah mengingatkan bahwa Maluku secara historis adalah negeri adat yang dipimpin raja-raja jauh sebelum Indonesia merdeka. Kapolda Maluku menyebut strukturnya lengkap: raja, soa, saniri, kewang, hingga kepala pemerintahan negeri. Latupati adalah wadah para pemangku adat itu.

Mengapa para pemegang kuasa dicari oleh adat

Petunjuknya ada pada 29 Januari 2026, ketika Majelis Latupati Kota Ambon bertamu ke Polda Maluku. Kapolda, Irjen Pol Dadang Hartanto, mengakui bahwa keamanan tidak bisa dibebankan hanya pada polisi. Tokoh adat dan raja, katanya, adalah pemimpin sosial dengan legitimasi kuat.

“Polisi sering menjadi muara terakhir dari persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan di hulu.”Irjen Pol Dadang Hartanto, Kapolda Maluku

Dari sisi adat, ketua Latupati Ambon menilai melemahnya pranata adat meningkatkan konflik sosial dan krisis kepemimpinan di negeri-negeri adat. Kedua pihak sepakat merumuskan langkah konkret penguatan pranata adat dan mengusahakan dasar hukum yang jelas. Dibaca dengan latar itu, usulan anak adat adalah upaya memasukkan para pemegang kuasa ke dalam jaringan hubungan yang sama.

Tetapi adat juga soal tanah

Di titik ini cerita bergerak ke arah yang kurang seremonial. Pada 9 September 2026, masyarakat adat dari 10 negeri di Kecamatan Tehoru, Maluku Tengah, berarak ke kantor DPRD kabupaten sambil membawa tiang sasi. Lambang itu, kata salah satu tokohnya, pertama-tama berarti larangan bagi siapa pun mengambil alih hutan adat mereka. Mereka sudah menyiapkan dokumen profil negeri, tetapi khawatir bahwa tanpa SK pengakuan, kebijakan kawasan hutan akan kembali bertumpang tindih dengan ruang hidup mereka.

Jalur hukumnya sedang bergerak di tingkat provinsi. Pada 5–6 Agustus 2026, DPRD Maluku menggelar uji publik Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, termasuk di Leihitu. Peserta di sana menilai pengakuan tidak terpisahkan dari kejelasan batas wilayah adat.

Apa yang pernah berhasil

Saya tidak menemukan kasus di mana gelar adat bagi pejabat langsung melahirkan hak atas tanah. Yang ada adalah contoh kerja sama pemda dan lembaga adat yang menghasilkan keputusan hukum.

Di Maluku Tenggara, pada Februari 2022, Kementerian LHK menetapkan Hutan Adat Ohoi Rumadian (154 hektare) dan Ohoi Wab (31 hektare). Pokja masyarakat hukum adat Kei berterima kasih kepada Bupati yang dinilai intens memperhatikan masyarakat adat, dan delapan ohoi lain masih dalam proses. Di Kepulauan Aru, Perda Nomor 20/2022 mengakui Masyarakat Adat Ursia Urlima, tetapi penetapan negeri adat dan wilayah adatnya masih harus diperjuangkan.

Polanya sama: aturan kehutanan mensyaratkan perda untuk hutan adat di kawasan hutan negara, dan perda atau keputusan kepala daerah untuk wilayah di luarnya. Ikatan personal menjadi berarti bila berujung pada keputusan semacam itu.

Garis waktu

1. 14 Mei 2025Majelis Latupati mengukuhkan gelar adat bagi Gubernur dan Wagub Maluku.
2. 7 September 2025Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon menerima gelar adat.
3. 29 Januari 2026Polda Maluku dan Latupati Ambon sepakat merumuskan penguatan pranata adat.
4. 5–6 Agustus 2026DPRD Maluku menguji publik Ranperda Masyarakat Hukum Adat.
5. 9 September 2026Sepuluh negeri Tehoru membawa tiang sasi ke DPRD Maluku Tengah.
6. 10 November 2026Wagub mengusulkan skema anak adat bagi pimpinan TNI, Polri, dan pejabat sipil.

Tiga lapis ikatan

Dalam tulisan ini, usulan Wagub bisa dibaca sebagai tangga tiga anak. Pemberitaan baru menjangkau dua anak tangga pertama.

Beberapa pertanyaan belum terjawab. Adat negeri mana yang menjadi acuan, mengingat tiap negeri punya tradisinya? Bagaimana netralitas dan profesionalisme aparat dijaga setelah menerima gelar? Siapa yang menerbitkan dokumennya, dan apa kaitannya dengan Ranperda yang sedang dibahas? Hasil pertemuan dengan Gubernur juga belum saya temukan.

Pada akhirnya, ukuran gagasan ini mungkin sederhana. Seorang anak adat diharapkan peduli pada rumah yang menerimanya, dan di Maluku rumah itu mencakup hutan, pantai, dan batas negeri. Apakah kepedulian itu terwujud akan tampak dari keputusan yang diambil setelah topi dipakai dan dokumen ditandatangani.

Maluku Bukan Sekadar Tempat Bertugas

Maluku adalah tanah sejarah, tanah leluhur, dan tanah persaudaraan. Siapa pun yang menerima kehormatan sebagai anak adat semestinya memahami bahwa ada warisan yang harus dihormati dan ada kehidupan masyarakat yang harus dijaga.

“Jangan hanya menjadi anak adat karena dikukuhkan. Jadilah anak adat karena menghormati tanah, membela hak masyarakat, dan menjaga masa depan Maluku.”Jejak Maluku

Sebab, ukuran kehormatan seorang anak adat bukanlah gelar yang disandangnya, melainkan jejak pengabdiannya bagi masyarakat, negeri, dan tanah Maluku.